Ekonomi

Pemerintah Harus segera Atasi Dualisme Bursa Komoditas Timah

Published

5 years ago

20/06/2020

Jakarta, HarianSentana.com – Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen timah terbesar dunia.Bahkan ada diurutan pertama sebagai eksportir timah dunia. Sayangya Indonesia belum bisa menjadi acuan harga timah global.

Menurut Ferdi Hasiman, Peneliti Alpha Research Database, hal ini terjadi salah satunya karena di Indonesia masih ada dua Bursa Komoditi yang memperdagangkan timah.

Ada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan Jakarta Future Exchange (JFX). Oleh karena itu Ia mendorong Pemerintah bahkan Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengatasi dualisme ini.

“Presiden bisa juga mencabut salah satu yang lisensinya agak bermasalah sejak lahir. Jakarta Future Exchange (JFX) di bursa timah itu datang belakangan tahun 2018 untuk menjual timah. JFX ini memang sudah lama aktif di bursa, tetapi lisensinya hanya untuk menjual komoditas emas dan kopi. Tetapi, mulai tahun 2018, JFX dengan melihat potensi timah, masuk ke pasar timah murni batangan dan merusak harga,” terang Ferdi dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (20/6).

Bahkan menurut Ferdi, diijinkannya JFX menjual timah dicurigai penuh dengan _deal_ gelap dibelakangnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan.

Permendag Nomor 53 Tahun 2018, Tentang Ketentuan Ekspor Timah, tanggal 16 April 2018, juga membuka ruang bagi Bappebti untuk lahirnya lebih dari satu bursa timah, hingga akhirnya _atas perintah atasan,_ Bappebti menerbitkan lisensi bagi bursa komoditi yang memenuhi syarat untuk ikut memperdagangkan timah murni batangan.

Inilah yang membuat JFX menjadi salah satu bursa timah selain BKDI _(Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia)_ atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Padahal, ICDX sudah lebih dahulu menjadi penjual tunggal di pasar timah sekaligus menjadi penentu harga timah nasional dan acuan harga timah dunia.

“Saya meminta Bappebti sesegera mungkin mencabut lisensi yang diberikan kepada JFX, dan memastikan ICDX menjadi penjual tunggal timah di bursa komoditas. Presiden Jokowi harus turun tangan dan meminta Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, untuk mencabut Permendag ini,” papar Ferdi.

Lebih jauh ia mengatakan, dualisme bursa komoditas timah di Indonesia tidak lepas dari kepentingan politik di Kementerian Perdagangan. Pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dibawah pimpinan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, diterbitkan PERMENDAG RI Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang mengatur tata niaga ekspor timah dan mewajibkan timah diperdagangkan di Bursa Timah sebelum diekspor (Pasal 11, ayat 1).

Kebijakan ini, kata dia, telah memberi angin segar bagi timah di tanah air untuk menjadi acuan harga di pasar timah dunia. “Selain itu, dengan adanya satu bursa, timah kita menjadi besar dan bisa memberikan kontribusi keuangan yang besar bagi penerimaan negara. Keuntungan lainnya adalah stabilitas harga timah di pasar terjaga,” ujarnya.

Menurut dia, selain dapat mengurangi jual-beli lisensi bahkan meminimalisir perdagangan timah illegal, termasuk mewujudkan rencana Presiden Jokowi perihal Pusat Logistik Berikat (PLB). “Terbukti Indonesia akhirnya mampu mengendalikan harga timah dunia dan memperluas pasar eskpor timah terbukti harga timah dunia stabil diatas US$ 20.000/MT dari tahun 2016-2018 dan peran Singapura sebagai _secondary market_ dari semula 90 persen di tahun 2014 turun menjadi 20 persen di tahun 2018. Selain itu penerimaan negara dari Devisa Hasil Eskpor (DHE), Pajak dan Royalti terus meningkat,” paparnya.

Namun, ambisi besar acuan harga timah dunia dan kedaulatan timah Indonesia sejak lahirnya PERMENDAG RI No. 32/2013 itu tak lagi memberikan angin segar bagi Industri timah Indonesia, karena di rezim Menteri Perdagangan pemerintahan Jokowi-JK, Enggartiasto Lukita tidak lagi menempatkan BKDI/ICDX sebagai satu-satunya bursa penentu harga timah. Permendag No. 53/2018 melalui Bappebti juga menjadikan JFX sebagai salah satu bursa timah selain ICDX. Indonesia hanya perlu satu Bursa Timah, dan BKDI/ICDX adalah satu-satunya Bursa Komoditi dan Penentu Harga Timah di Indonesia.

“Ini sebenarnya aturan kontroversi, anomali kebijakan. Kehadiran 2 (dua) bursa akan merusak _(disrupsi)_ acuan harga dan menyebabkan terpuruknya timah, selain itu pembeli akan bingung dalam menggunakan harga acuan hingga lebih memilih transaksi perdagangan timah Indonesia melalui secondary market,” tukasnya.

“Peningkatan perdagangan melalui _secondary market_ akan mengakibatkan meningkatnya _country risk_ perdagangan timah murni batangan di Indonesia, hingga akhirnya mendegradasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga timah, dan menurunkan kepercayaan global terhadap Indonesia,” tambah dia.

Problem dualisme bursa Timah Indonesia, lanjut dia, menyebabkan harga Timah menunjukan tren penurunan sejak 2019. Di tahun 2020, harga timah terus menurun sampai di bawah US$ 15,000/MT sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan devisa sebesar US$ 400 Juta.

Sebagai negara produsen Timah kedua terbesar dan negara eksportir timah terbesar, kehadiran 2 bursa menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara _price maker_ dan kehilangan potensi pasar yang besar. Selain itu, dualisme bursa akan melemahkan pengawasan terhadap tata niaga perdaganganl timah Indonesia yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini menjadi kurang maksimal.

Anomali kebijakan lainnya adalah Pasal 10 PerDirjen No: 05/DAGLU/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi atas Penelusuran Teknis Ekspor Timah, tanggal 7 Februari 2019, berbunyi sebagai berikut, _Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah yang dilakukan oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangann instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah_.

PerDirjen ini harus dibatalkan karena jelas memunculkan rantai birokrasi yang panjang yang semakin menyulitkan para pelaku pasar timah, bahkan terlihat tidak adanya kepastian hukum.

Presiden Jokowi harus segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Ini bukan persoalan sepele. Jika tidak diperhatikan, percuma saja Indonesia menjadi negara produsen timah terbesar kedua di dunia, tetapi tak sanggup menentukan harga di pasar global. Padahal, yang namanya barang tambang akan mengalami kelangkaan dan mengalami titik puncak produksi. Cadangan timah kita terus dieksplorasi sampai habis dan tak memberikan andil besar pada penerimaan negara.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif perdagangan timah di pasar internasional dan Indonesia sebagai net exporter timah.

Total sumber daya timah Indonesia berdasarkan data kementrian ESDM dalam bentuk bijih sebesar 3.483.785.508 ton dan logam 1.062.903 ton, sedangkan cadangan timah Indonesia dalam bentuk bijih sebesar 1.592.208.743 ton dan logam 572.349 ton.

Cadangan timah Indonesia ini menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Cina. Dari sisi demand, Kebutuhan timah dunia berkisar 200.000 ton per tahun, dan Indonesia berkontribusi sebesar 40 persen atau sekitar 80.000 ton per tahun. Kondisi ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai _benchmark_ harga timah dunia.(sl)

Ekonomi

Wujud Negara Hadir, Pemerintah dan PLN Berhasil Listriki 99,92 Persen Desa di Seluruh Indonesia

Published

22 hours ago

16/01/2025

Redaksi

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus berupaya menghadirkan listrik di semua wilayah di Indonesia. Hingga tahun 2024, Rasio Desa Berlistrik (RDB) sebesar 99,92% atau sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah berlistrik sebagai komitmen Pemerintah mewujudkan energi berkeadilan.

Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan listrik hingga seluruh pelosok tanah air.

“Listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Karena itu, sebagai bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen menyediakan listrik yang andal serta memperluas jangkauan demi mewujudkan pemerataan energi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Darmawan merinci, dari total 83.693 desa yang sudah berlistrik, 77.942 desa di antaranya diterangi oleh listrik PLN. Sementara, sebanyak 3.127 desa bersumber dari listrik non-PLN dan 2.624 desa dengan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Penggalakkan program Listrik Desa juga sejalan dengan langkah nasional dalam mencapai Rasio Elektrifikasi 100%. Hingga Desember 2024 Rasio Elektrifikasi Nasional mencapai 99,83%,” ungkapnya.

“Upaya PLN tahun 2024 melalui program ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di 951 desa dengan jumlah 103.249 rumah tangga tersambung listrik. Kemudian berhasil membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 4.438 kilometer sirkit (kms), Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 3.625 kms dan Gardu Distribusi sebesar 94.545 kiloVolt Ampere (kVA),” sambung Darmawan.

Lebih jauh ia mengatakan, petugas PLN juga harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari jarak, cuaca, hingga topografi ekstrem dalam menghadirkan akses listrik secara merata ke seluruh wilayah. Namun demikian, tantangan tersebut tak membuat PLN gentar dalam menuntaskan mandat tersebut.

“Para petugas selalu menunjukkan dedikasi dalam bekerja. Hal ini menjadi bukti bahwa PLN terus berkomitmen sebagai sumber terang bagi masyarakat Indonesia, dedikasi dan spirit kami adalah senyuman dari masyarakat yang dapat merasakan listrik 24 jam nonstop,” tukasnya.

“Untuk itu kami terus berupaya dan bersinergi dengan pemerintah serta berbagai stakeholder guna meningkatkan rasio elektrifikasi ini sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan terang,” pungkas Darmawan.(s)

Ekonomi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan Secara Resmi Membuka Munas ASPAKI Ke-3 di Hotel Bidakata Jakarta.

Published

2 days ago

15/01/2025

Marsudi Yudi

Jakarta, Hariansentana.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-3 Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta Rabu (15/1/2025).

Dalam sambutannya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan, pentingnya dorongan untuk menjadikan alat kesehatan buatan Indonesia bersaing di pasar global. Luhut menyampaikan dukungannya terhadap industri alat kesehatan lokal yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor alat kesehatan yang bahan bakunya dapat diperoleh di dalam negeri. “Kita punya nikel, stainless steel, jadi tidak perlu mengimpor alat-alat seperti jarum suntik atau obeng dari luar negeri. Kita harus lebih mandiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum ASPAKI periode 2021-2024.Imam Subagyo dalam sambutannya mengatakan,” Pada 19 Agustus 2025 ini ASPAKI akan berusia 27 tahun. ASPAKI telah beranggotakan 225 Perusahaan Industri alat kesehatan yang 100% seluruhnya adalah produsen. ASPAKI berkomitmen penuh untuk menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi alat kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pendidikan dan penelitian serta selalu berperan aktif dalam membangun awarenes dan branding produk alat kesehatan dalam negeri dengan mengadakan berbagai acara bisnis, forum bisnis meeting serta pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri siap menjadi mitra kerja pemerintah,” jelasnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut lanjutnya sistem kesehatan dan industri alat kesehatan nasional harus juga berdaulat dan kompeten inilah yang menjadi landasan dan struktur organisasi dan program-program kerja ASPAKI di masa kepengurusan sekarang dan diharapkan juga menjadi landasan di kepengurusan aspaki masa mendatang.

ASPAKI tidak hanya berjuang untuk kepentingan industri alat kesehatan saja, namun kami menjalankan amanah sebagai rakyat indonesia.

Semua pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada industri alat kesehatan dalam negeri,” ungkapnya.

Agenda Munas ASPAKI berisi pengesahan tata tertib Munas dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ASPAKI periode 2021-2024 oleh Ketua Umum ASPAKI.

Dalam Laporan Pertanggung jawaban pengurus tersebut, Imam Subagyo memberi highlight beberapa pencapaian penting di masa kepengurusannya seperti masifnya kegiatan promosi anggota ASPAKI dan produknya di berbagai acara pameran dan business matching baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu capaian penting lain yang diberi highlight adalah meningkatnya jumlah anggota ASPAKI secara signifikan selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Selain penyampaian Laporan Kepengurusan dan Rapat-rapat komisi yang nantinya akan melahirkan rekomendasi- rekomendasi untuk dikerjakan oleh pengurus ASPAKI periode mendatang, acara Munas juga diisi oleh 2 narasumber yang membawakan issue terkini terkait industri alat kesehatan yaitu e-katalog versi 6 dan TKDN.

Puncak acara Munas ASPAKI 2025 adalah pemilihan Ketua Umum ASPAKI masa bakti 2025 – 2027. Untuk itu penyelenggaraan Munas ini merupakan acara yang sangat penting bagi keberlangsungan ASPAKI, terutama karena ASPAKI merupakan satu satunya asosiasi yang beranggotakan hanya produsen alat kesehatan dengan multi kategori produk.

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Nasional (RIPIN), industri alat kesehatan dalam negeri merupakan sektor industri prioritas dalam mewujudkan salah satu pilar transformasi bidang kesehatan, yaitu ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk itu, peran asosiasi yang menaungi industri menjadi sangat strategis dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri nasional sehingga industri alat kesehatan menjadi lebih kompeten dan berdaya saing. Dengan adanya asosiasi, dunia usaha yang tergabung dalam asosiasi industri terus membangun sinergi dengan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan industri,” jelasnya.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, beberapa pasal menyebutkan peran asosiasi industri, seperti penguatan kapasitas industri kecil dan menengah yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.

Saat ini ASPAKI beranggotakan 225 industri, yang memproduksi berbagai alat kesehatan, seperti masker, jarum suntik, hospital furniture, bahan habis pakai, alat elektromedis, produk IVD (in vitro diagnostic), yang jumlah industri dan produknya terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan.

Seluruh anggota ASPAKI memiliki legalitas resmi sebagai produsen alat kesehatan, dan sebagian besar telah menerapkan dan memiliki sertifikat CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik). Sebagian diantaranya bahkan telah mengekspor berbagai produknya ke berbagai negara. Melalui berbagai program kerja yang dilakukan, ASPAKI mendukung kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.

Selain itu dalam Munas ASPAKI tahun 2025, ASPAKI memberikan penghargaan “ASPAKI PDN Heroes Award” kepada Jend. TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI),
Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU (Menteri Kesehatan RI), dan Dr. (HC) Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian RI) sebagai bentuk apresiasi ASPAKI terhadap peran dan dukungan untuk kemajuan industri alat kesehatan dalam negeri. (***)

Ekonomi

Panglima Koopsud I Turut Mendampingi Pangkoopsudnas Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

Published

3 days ago

14/01/2025

Marsudi Yudi

Subang, Hariansentana.com –– Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin turut mendampingi pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S.,M.M., berkontribusi mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan melakukan tanam jagung hibrida varietas. Di Lanud Raden Suryadi Suryadarma, Subang, Jawa Barat. (Selasa, 14-1-2025).

Kegiatan ini dalam rangkaian memperingati HUT ke-3 Koopsudnas. Program tanam bersama, terselenggara atas kerjasama staf potensi dirgantara Lanud Raden Suryadi suryadarma dengan dinas pertanian subang.

Pangkoopsudnas mengatakan, jagung Hibrida NK 7202 NAGA merupakan varietas unggul yang sangat dibutuhkan peternak. Sesuai kebijakan pemerintah, dan instruksi Panglima TNI serta kepala Staf Angkatan Udara. Koopsudnas dan satuan jajaran mendukung program ketahanan pangan Nasional.

Sebelum melaksanakan penanaman jagung Pangkoopsud nas didampingi Pangkoopsud I,Danlanud Suryadarma serta Pejabat lainya, melaksanakan peninjauan kesiapan dapur makan bergizi Lanud Suryadarma untuk mendukung makan bergizi bagi siswa sekolah di Lanud Suryadarma dan sekitarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Koopsudnas, Komandan Raden Suryadi Suryadarma, Direktur Pakan Dinas Pertanian Subang dan tamu undangan lainnya.