Ekonomi
Pemerintah Harus Keluarkan Perpres Rencana Zonasi di Natuna

Jakarta, HarianSentana.com – Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Zulficar Mochtar mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpres Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Natuna dan Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau.
Memurutnya, Pemerintah Indonesia segera mendefinitifkan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ-KAW) Natuna dan Natuna Utara (di atas 12 mil).
“Rencana zonasi tersebut menjadi penting sebagai landasan, arahan dan strategi pemanfaatan ruang laut dan perairan di Natuna dan Natuna Utara bagi kegiatan pembangunan. Sebagai kawasan perbatasan RZ-KAW Natuna dan Natuna Utara akan menjadi acuan bagi pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya untuk merencanakan kegiatan pembangunan dan investasi di wilayah tersebut,” kata Zulficar di Jakarta, Sabtu (13/1/2020).
Ia juga meminta Pameruntah perlu lebih mendorong riset sektor kelautan dan perikanan secara terpadu di Laut Natuna, agar perencanaan optimalisasi sumber daya kemaritiman di kawasan perairan nasional tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan yang mengutamakan hasil berbasis data riset ilmiah.
“Pemerintah Indonesia mesti mendesain program riset kelautan terpadu untuk mengungkap secara detil potensi sumber daya laut di Natuna. Riset kelautan dimaksud bertujuan untuk mendata dan menghitung potensi perikanan, mineral, gas, oseanografi yang ada di laut Natuna,” papar Zulficar.
Menurut dia, riset tersebut perlu melibatkan otoritas dan badan riset di Indonesia seperti BPPT, LIPI, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) KKP, hingga Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM.
“Hal tersebut, agar pelaksanaan riset dapat menghasilkan data lengkap dan saling mendukung untuk mengelola potensi sumber daya laut Natuna,” pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional ke depan harus lebih berbasis riset yang menghasilkan data ilmiah sehingga berbagai regulasi yang dihasilkan juga bisa akurat dan tepat ke depannya.
Pada pembukaan Lokakarya Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Bali, Rabu (11/12), ia menyatakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu model inovasi pembangunan.
Himawan Hariyoga mencontohkan tentang aspek manajemen terhadap pengelolaan perikanan berbasis data yang akurat dan didukung dengan hasil riset yang mutakhir.
“Nantinya sektor perikanan Indonesia melalui pengelolaan berbasis WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Himawan.
Senada dengan itu Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengatakan pembangunan kelautan dan perikanan ke depannya akan berbasis WPP serta berbasis data keilmiahan yang akurat, dalam rangka menjadikan riset sebagai landasan kebijakan sektor kelautan dan perikanan nasional.(sl)
Ekonomi
Dukung Perempuan Berdaya dan Sehat, PLN EPI Ajak Perempuan Untuk Deteksi Dini Kanker

Jakarta, Hariansentana.com – Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia dan Bulan K3 Nasional, Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melalui gugus tugas Srikandi PLN EPI mengajak perempuan untuk meningkatkan awareness terhadap kanker. Deteksi dini menjadi hal penting untuk mencegah risiko kanker.
Direktur Management Human Capital dan Administrasi PLN EPI, Dedeng Hidayat dalam acara Srikandi Talk: Peduli Kanker Wujudkan Perempuan Sehat dan Produktif, menjelaskan kanker tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga. Banyak perempuan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi secara ekonomi dan sosial akibat kanker.
”Penting untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam pencegahan kanker agar tetap sehat dan produktif, juga menjaga gaya hidup sehat, seperti menghindari rokok, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga”, jelas Dedeng.
Seminar awareness yang mengedukasi kanker yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari edukasi dan sosialisasi terkait kanker.
”Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker, dengan peduli terhadap kanker, kita dapat mewujudkan perempuan Indonesia yang sehat, kuat, dan produktif,” lanjut Dedeng.
Dalam seminar ini menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu dr. Faizal Drissa Hasibuan, SpPD-KHOM, Dokter Subspesialis Hematologi dan Onkologi Medik Penyakit Dalam dari RS MRCCC Siloam Semanggi, yang memberikan pemaparan terkait upaya deteksi dini kanker payudara, dan sharing session bersama Linda Anjasari, seorang penyintas kanker payudara yang juga merupakan karyawati PLN UPT Bogor, yang berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan hidupnya dalam melawan kanker stadium 4 sampai dengan sumber pemicunya dinyatakan negatif.
Dalam sesi pemaparannya, dr. Faizal menekankan pentingnya mengenali dan mewaspadai tanda-tanda kanker payudara sejak dini. Kanker payudara adalah jenis kanker yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan juga menjadi penyebab utama kematian akibat kanker di Indonesia menurut Data WHO Global Cancer Observatory Tahun 2022. Oleh karena itu, deteksi dini merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan.
“Upaya deteksi dini dengan Pemeriksaan fisik payudara, USG Payudara, atau Mammografi. Dalam usia produktif 5 (lima) tahun sekali, di atasnya setahun sekali. “Ingat, kalau ada luka dan benjolan sedikit di daerah payudara cepat di periksa, ungkap dr. Faizal.

Selain itu, dr. Faizal juga membahas mengenai cara pengobatan dan peran penting dukungan keluarga atau orang terdekat dalam proses penyembuhan kanker itu sendiri. Seringkali ditemukan kasus dimana seseorang yang mengidap kanker dijauhkan oleh keluarga atau kerabat terdekatnya. Hal tersebut dapat menghambat proses perawatan kanker karena selain pengobatan medis, lingkungan yang suportif dan positif juga dapat mendukung kesembuhan pasien.
“Yang tidak kalah penting, yaitu terapi suportif, jangan sampai pasien merasa ditelantarkan. Kita harus tetap support apapun itu keadaannya” ujar dr. Faizal.
Agenda dilanjutkan dengan sharing session bersama Linda Anjasari, seorang penyintas kanker payudara. Linda mengungkapkan bagaimana awal gejalanya muncul pada tahun 2020, berupa luka basah yang mengeluarkan cairan dari payudaranya. Setelah memeriksakan diri ke rumah sakit, Linda divonis menderita kanker payudara stadium awal. Namun, 2 (dua) tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, setelah menjalani pemeriksaan PET scan, hasilnya menunjukkan bahwa kanker tersebut sudah masuk stadium 4, 3+ (triple positive) dimana sel kanker sudah menyebar ke 3 (tiga) tempat, yaitu tulang iliaka kiri, liver, dan kelenjar getah bening.
“Saya minta maaf kepada diri saya sendiri karena selama ini saya tidak menjaga tubuh saya mungkin dari pola makan, gaya hidup, dan kelelahan,” ujar Linda dengan penuh penyesalan.
Proses pengobatan melalui kemoterapi sebanyak 6 (enam) kali serta terapi target setiap tiga minggu, Linda dinyatakan clean tetapi dokter menyatakan ini belum tentu sudah sembuh. Sehingga kemoterapi dihentikan dan dilanjutkan dengan terapi target. Terapi target dilakukan untuk memantau dan memastikan kesehatannya tetap terjaga.
Semangat dan keteguhan hati Linda, yang tidak pernah menyerah meskipun menghadapi ujian berat, memberikan harapan dan motivasi kepada banyak orang, terutama para perempuan yang menghadapi tantangan serupa. Salah satu hal yang juga turut memperkuat perjuangannya adalah dukungan luar biasa dari keluarga dan lingkungan yang selalu memberikan semangat positif.
“Mindset saya selalu saya jaga, saya tidak pernah berkecil hati, saya bertekad untuk sembuh”, ungkap Linda.
Sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung kesehatan perempuan, seminar ini juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental, serta melawan stigma negatif yang seringkali ditemui oleh pasien kanker. Srikandi PLN EPI berharap dengan adanya seminar ini, semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk lebih peduli terhadap kesehatannya, serta memiliki keberanian untuk melakukan deteksi dini dan berjuang untuk kesembuhan.
Acara ini ditutup dengan penggalangan donasi untuk Yayasan Lilin Pelita Kasih di Jakarta Barat, yang bertujuan untuk membantu para penyintas kanker dan keluarga mereka. Hasil dari pengumpulan donasi akan diserahkan langsung oleh perwakilan dari Srikandi PLN EPI pada 14 Februari 2025. Donasi ini diharapkan dapat memberikan dukungan lebih lanjut bagi mereka yang membutuhkan, serta memperkuat solidaritas sosial di kalangan pegawai PLN EPI dan masyarakat.
Dengan diselenggarakannya acara ini, PLN EPI semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung perempuan Indonesia untuk hidup sehat dan produktif, serta terus mendorong perubahan positif dalam upaya pemberdayaan perempuan di seluruh aspek kehidupan.(s)
Ekonomi
PLN EPI, Keraton Yogyakarta dan Masyarakat Gunung Kidul Kembangkan Ekosistem Biomassa Berbasis Kerakyatan

Yogyakarta, Hariansentana.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Keraton Yogyakarta dan masyarakat Gunung Kidul meresmikan program pengembangan biomassa melalui penanaman 50.000 pohon multifungsi serta peresmian tumah bibit di Desa Berdaya Energi PLN EPI yang terletak di Kalurahan Karang Asem, Gunungkidul, Yogyakarta.
Program CSR Lingkungan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. 50.000 pohon multifungsi ditanam dilahan 15 hektar Kalurahan Karang Asem dengan keseluruhan bibit disediakan oleh rmah bibit yang dikelola oleh gabungan Kelompok Tani Asem Mulya.
Pohon yang ditanam dapat dimanfaatkan daunnya untuk pakan ternak dan rantingnya untuk kebutuhan cofiring Biomassa di PLTU. Sementara Rumah Bibit yang diresmikan akan berfungsi sebagai pusat penyemaian dan bank bibit masyarakat, sehingga kebutuhan penanaman dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat besar bagi Masyarakat yang akan dikelola oleh BUMDes setempat.
Kepala Bebadan Pangreksaloka Keraton Ngayoyagkarta Hadiningrat, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam menjaga pelestarian lingkungan. Program ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan energi tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
“Keraton Yogyakarta selalu mendukung program yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan komitmen ini, kami memberikan izin penggunaan Sultan Ground tanpa biaya untuk mendukung masyarakat,” jelasnya.
Ketua Kelurahan Karang Asem, Parimin, menyebutkan bahwa program ini membantu masyarakat mengurangi biaya pakan ternak, terutama di musim kemarau.
“Bibit dari rumah bibit dapat memenuhi kebutuhan lokal sekaligus memberikan peluang usaha tambahan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Direktur Biomassa PLN EPI, Antonius Aris Sudjatmiko, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung transisi energi melalui pengembangan biomassa sebagai bahan bakar pengganti batu bara.
“Ekosistem biomassa ini tidak hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga ketahanan pangan dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ungkapnya.
Program ini sejalan dengan target PLN mengurangi emisi karbon melalui teknologi cofiring yang telah menghasilkan energi bersih sebesar 575,4 GWh. Dari Februari 2023 hingga 2025 penanaman yang sudah dilakukan di Sultan Ground dan Tanah Kas Desa di Kalurahan Gombang dan Karang Asem sebesar 150.000 pohon Multifungsi Biomassa yang terdiri dari Gamal, Kaliandra, Indigofera, dan Gmelina (Jati Putih).
Program biomassa di Kalurahan Karang Asem ini adalah langkah awal menuju pengembangan “Green Economy Village” sebagai kawasan hutan tanaman energi yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan.
PLN EPI, Keraton Yogyakarta, dan masyarakat Gunungkidul menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat dapat menciptakan perubahan nyata untuk keberlanjutan energi, lingkungan, dan masyarakat.
Selain itu, kegiatan penanaman ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
“Model ini telah mulai disosialisasikan ke wilayah lain, seperti Cilacap dan Tasikmalaya, sebagai bukti bahwa energi terbarukan berbasis kerakyatan dapat diterapkan secara luas,” tambah Antonius.
Pengembangan biomassa melalui penanaman pohon multifungsi serta peresmian rumah bibit ini juga merupakan wujud Implementasi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG) dan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 15 yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem daratan.(s)
Ekonomi
Biar Lebih Tertib, Pengamat Energi: Penambahan Pangkalan LPG 3Kg Mutlak Diperlukan

Jakarta, Hariansentana.com – Penambahan pangkalan LPG 3kg baru mutlak diperlukan agar masyarakat yang berhak hanya boleh membeli LPG bersubsidi pada pangkalan resmi yang terdata di badan usaha yang ditugaskan pemerintah yakni Pertamina.
Menurut Pengamat Energi, Sofyano Zakari, hal ini penting agar masyarakat bisa membeli LPG 3kg sesuai HET yang berlaku. Untuk itu Pemerintah sudah harus menyiapkan adanya Pangkalan yang terdapat di setiap Wilayah Rukun Tetangga (RT) atau paling tidak terdapat 1 Pangkalan yang melayani maksimal setiap 100 rumah atau 100 Kepala Keluarga.
“Tapi persyaratan untuk menjadi Pangkalan harus semudah mungkin misalnya hanya cukup dengan memiliki KTP, Tempat Jualan yang menetap bukan bergerak, Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan atau Desa, Rekening Tabungan bank, Tabung gas sesuai alokasi yang diberikan, alat timbangan, Gas Detector,” kata Sofyano di Jakarta, Jumat (07/2/202.
Terkait harga eceran tertinggi (HET) Pangkalan LPG 3kg yang ditetapkan Pemda, menurut Sofyano, sudah saatnya ditetapkan secara nasional oleh Menteri ESDM.
“Menteri ESDM sudah waktunya menjalankan perannya sebagai lembaga tertinggi yang berhak memberikan persetujuan final terhadap besaran kenaikan HET Pangkalan. Artinya kewenangan memutuskan naik atau tidaknya HET Pangkalan harus tetap ada ditangan Menteri ESDM bukan Pemda,” tukasnya.
Selain itu kata dia, sudah saatnya juga Pemerintah mengkoreksi besaran Harga Tebus LPG 3kg dari Agen ke Pertamina sebesar Rp.11.588.- per tabung yang tak pernah dikoreksi sejak diluncurkannya program konversi minyak Tanah ke LPG 3kg.
“Namun koreksi harga tebus itu tidak harus dengan menaikan besaran HET Nasional karena kenyataannya HET Pangkalan yang ditetapkan Pemda sudah naik jauh dari HET Nasional yang rata rata sekitar sebesar 35%-an,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Sofyano juga menghimbau Pemerintah untuk mendukung penuh berjalannya program One Village One Outlet (OVOO), yang telah dijalankan Pertamina.
“Pemerintah harus mendorong Pertamina untuk mewujudkan program ini merata di tiap desa dan dusun yang ada negeri ini yang sudah melaksanakan konversi mitan ke elpiji 3kg,” kata dia.
Terkait mata rantai distribusi atau penyaluran LPG 3kg subsidi yang ditetapkan hanya lewat Agen LPG 3kg dan Pangkalan LPG 3kg yang terdaftar resmi di Pertamina, menurut Sofyano mutlak harus dipertahankan karena terbukti paling bisa diawasi dan dikontrol oleh Pemerintah dan atau Pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Lebih jauh Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) ini mengatakan, ketika ada pihak yang menjual belikan LPG 3kg di luar mata rantai distribusi yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku yakni Agen dan Pangkalan LPG 3kg, maka itu dapat dikatakan sebagai ilegal.
“Ketentuan Pemerintah dalam hal ini Perpres 104 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa pengguna yang berhak atas LPG 3kg adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro juga harus ditegakkan oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum,” tukasnya.
“Artinya ketika ada pihak yang bukan Rumah Tangga atau badan usaha Mikro yang terbukti bisa membeli dan atau memperdagangkan LPG 3kg, maka harus diambil tindak tegas,” sambungnya.
Sejatinya, kata dia, penjualan barang bersubsidi seperti LPG 3kg tidak boleh diperlakukan seperti barang non subsidi.
“Jadi ketika LPG bersubsidi telah diperdagangkan secara bebas maka harusnya Pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyikapi hal ini karena berkaitan dengan Subsidi Negara,” tutup Sofyano.(s)
-
Ekonomi6 days ago
Biar Lebih Tertib, Pengamat Energi: Penambahan Pangkalan LPG 3Kg Mutlak Diperlukan
-
Bodetabek5 days ago
IKWI Gelar Silaturahmi Nasional “Membangun Kebersamaan, Meningkatkan Kualitas”
-
Polhukam5 days ago
Jalankan Perintah Bupati, Satpol PP Terus Lakukan Operasi PEKAT dan Sita Peredaran Cukai Ilegal
-
Ibukota2 days ago
Kapolsek Pademangan Sosialisasi Cegah Kenakalan Remaja kepada Orang Tua Siswa SMPN 42 Pademangan Timur.