Connect with us

Ekonomi

Pemerintah Dinilai Tak Serius Dengan Program BBM Ramah Lingkungan

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menilai, Pemerintah tidak serius mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017, pemerintah masih mematok standar BBM pada RON (Research Octane Number) 91. Padahal dunia sudah mengarah pada penggunaan BBM yang ramah lingkungan di atas RON 91.

“Menurut saya pemerintah belum serius terkait BBM ramah lingkungan. Buktinya dalam Permen KLH yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih itu, pemerintah masih mematok standar BBM pada RON 91,” kata Sofyano.

Berbicara dalam acara Lintas Banjarmasin Pagi bertema BBM Ramah Lingkungan dan Tren Minyak Dunia yang disiarkan secara langsung oleh RRI Banjarmasin, Selasa (15/3/2022) itu, Sofyano menjelaskan bahwa akibat rancunya kebijakan pemerintah itu, saat ini pengguna BBM di Indonesia rata-rata masih di bawah RON 91.

“Yang terbanyak adalah penggunaan BBM jenis Pertalite dengan kandungan RON 90. Parahnya lagi BBM jenis premium dengan RON 88 juga masih disediakan oleh Pertamina. Padahal dunia sudah meninggalkan BBM BBM jenis premium ini,” ungkapnya.

“Aturan pemerintah ini masih ada keragu- ragunan, masih basa – basi dalam penggunaan RON tinggi di republik ini. Kalau pemerintah betul-betul konsentrasi ingin meningkatkan aspek lingkungan harus berani ambil sikap,” lanjut Sofyano.

Menurutnya, saat ini PT Pertamina (Persero) sebagai kepanjangan tangan pemerintah hanya berjuang sendiri mewujudkan kampanye penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Karena dukungan pemerintah sangat minim bahkan terkesan maju mundur demi pencitraan di tahun politik tahun 2024.

Oleh sebab itu, kata dia, kalau pemerintah serius mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan harus tegas memberikan kebijakan untuk melarang penggunaan BBM dengan RON di bawah 91.

“Saya garis bawahi pernyataan bahwa masyarakat tergantung BBM yang disediakan Pertamina. Jadi kalau Pertamina hanya sediakan BBM RON 92 maka itu yang akan dibeli. Tapi ini semua tergantung sikap pemerintah benar nggak aware soal itu, menurut saya tidak karena mereka lebih peduli dengan politik. Bagaimana mau menjual BBM murah apalagi mendekati tahun 2024 mendatang,” cetusnya.

Dia memahami bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengutamakan penggunaan BBM dari sisi harga saja tanpa memperdulikan sisi manfaat untuk mesin kendaraan dan aspek lingkungan.

“Untuk itu demi mewujudkan BBM berkualitas, harus ada regulasi yang sifatnya memaksa agar masyarakat beralih menggunakan BBM dengan RON tinggi seperti Pertamax atau Pertamax Turbo,” tukasnya.

Sofyano justru khawatir bahwa mendekati tahun 2024 mendatang akan muncul wacana penyediaan BBM jenis premium yang notabene memiliki RON paling rendah dengan alibi penyediaan BBM murah. Padahal dibalik itu ada keinginan meraup simpati publik oleh oknum politisi tertentu yang ingin mencari panggung.

Ketersediaan BBM jenis premium hingga saat ini walaupun jumlahnya tak lagi mendominasi menjadi bukti kuat bahwa pemerintah tidak serius dalam hal kampanye penggunaan BBM berkualitas yang lebih ramah lingkungan.

“Hingga kini pemium belum dihapus 100 persen. Belum ada keputusan pemerintah menghapus premium. Nanti jelang 2024 kalau DPR minta diguyur lagi, saya yakin pemeritah akan menyediakannya, itu tergantung pergerakan Senayan,” pungkas dia.

Sementara itu Sales Area Manager Kalselteng, Drestanto Nandiwardhana, menjelaskan bahwa Pertamina sangat tergantung dari keputusan pemerintah dalam hal penyediaan BBM bagi masyarakat. Sebagai BUMN Migas Pertamina mengikuti setiap arahan dan kebijakan dari pemerintah. Yang pasti saat ini pihaknya telah menyedian BBM dengan berbagai pilihan jenis.

“Kita masih tahap edukasi belum menegur atau melarang untuk menggunakan BBM jenis premium. Dengan diedukasi kita harap masyarakat akan mengerti manfaatnya dan kemudian beralih menggunakan BBM jenis Pertamax,” tutupnya.(s)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pastikan Pengisian LPG Sesuai Standar, Pertamina Patra Niaga Sidak SPPBE Provinsi Riau

Published

on

By

Pekanbaru, Hariansentana.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan pengisian LPG 3 kg sesuai takaran. Hal ini didapat setelah melakukan sidak takaran isi tabung LPG 3 kg di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Provinsi Riau, Minggu (23/6).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan sidak ini rutin dilakukan agar memonitoring secara langsung ketepatan kualitas dan kuantitas penyaluran LPG 3 Kg yang disalurkan ke masyarakat sesuai takaran.

“Sidak Pengecekan dilakukan dari kemarin, Sabtu (22/06) ke SPBE Siak Bina Sejahtera, kemudian hari ini Tim Sales Area Retail Riau melanjutkan pengecekan ke SPBE Siak Jaya Abadi, SPBE Mas Artha Sarana dan SPBE Awal Bros Multi Karya. Pengecekan dilakukan dengan pemeriksaan berat tabung apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan. Pengecekan juga dilakukan ke mesin pengisian gas ke tabung di SPBE Unit Filling Machine (UFM), memastikan pengaturan UFM sesuai 3 kg berat isinya,” kata Satria Minggu (23/06).

Satria menambahkan pengecekan tabung LPG 3kg dilakukan dengan sampling sebanyak 84 tabung. Dari hasil pengecekan menunjukkan bahwa persentase sampel sesuai dengan ketentuan dan berat tabung sesuai dengan standar.

“Hasil pengecekan di lokasi dengan pengambilan sampel 84 tabung di setiap line pengisian SPBE. Dari pengecekan di 4 SPBE ini, seluruh tabung masih dalam berat normal sekitar 8 kg yang terdiri dari 5 kg berat tabung dan 3 kg berat LPG-nya. Selanjutnya tabung-tabung ini keluar dari SPBE dan didistribusikan oleh Agen ke pangkalan untuk kemudian disalurkan ke konsumen, ” papar Satria.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat mengakses web MyPertamina dan dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135.(s)

Continue Reading

Ekonomi

HUT ke 497 Kota Jakarta, Pemprov Apresiasi Kinerja Kajati Jakarta di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, DR. Rudi Margono, SH., M. Hum, pada Sabtu, (22/6) pagi menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas prestasi pemberian jasa layanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) Kepada Dinas/Badan/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023/ 2024.

Pemberian penghargaan yang digelar di lapangan Silang Monas Sisi Barat Jakarta Pusat yang juga dihadiri Asiaten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Badrut Tamam, SH., MH., itu disampaikan secara langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Drs.Heru Budi Hartono, MM.

Menurut Heru Budi, sejumlah capaian/prestasi terkait pemberian layanan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Litigasi dan Non Litigasi, LA dan LO) yang telah diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2023 hingga Mei 2024 diantaranya penerimaan SKK sebanyak 147 dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 99.027.615.107.

“Selanjutnya penyelesaian pengambilalihan aset milik Perumda Sarana Jaya berupa Hotel Novotel – Cikini Jakarta Pusat dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 645.000.000. 000 yang sekarang sepenuhnya sudah menjadi milik Perumda Sarana Jaya beserta pengelolaannya,” kata Heru.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Amankan Pasokan Gas Domestik, PetroChina Jabung Teken Jual Beli Gas Bumi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) terus mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri serta jaringan gas rumah tangga di Tanah Air.

PetroChina International Jabung melakukan 3 Penandatangan Jual Beli Gas (PJBG) dari PSC Blok Jabung pada Jumat (21/6/2024) dalam kegiatan Forum Gas Bumi 2024 bertemakan “Membangun Sinergi Infrastruktur dan Pasar Gas Bumi Dalam Rangka Optimalisasi Penyerapan Gas Bumi Nasional” diselenggarakan di Bandung pada 19-21 Juni 2024 tersebut meliputi yaitu :

  1. PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Pertamina Hulu Rokan. Total Jumlah Kontrak (TJK) 69,750 TBTU Kontrak berlaku efektif sejak 8 Maret 2023 hingga 31 Desember 2026.
  2. PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Gemilang Jabung Energi. Total Jumlah Kontrak (TJK) 2,0832 TBTU Kontrak berlaku efektif sejak 27 Februari 2023 hingga 31 Desember 2026.
  3. PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Total Jumlah Kontrak (TJK) 1.475,6 MMSCF Kontrak berlaku efektif sejak 16 Desember 2022 hingga 26 Februari 2043.

“Penandatanganan PJBG dari Blok Jabung ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah kepada PetroChina International Jabung. Hal ini juga merupakan komitmen nyata perusahaan untuk menjaga dan mewujudkan ketahanan energi nasional,” kata Vice President Business Support PetroChina International Jabung Ltd., Gusminar yang diminta tanggapannya oleh media di Jakarta, Sabtu (22/6).

Seperti diketahui, sebelumnya PetroChina International Jabung dan PGN pada 25 November 2022 lalu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk jual beli gas dari PSC Blok Jabung. Pasokan gas dari PetroChina Jabung akan dimanfaatkan PGN untuk memenuhi kebutuhan gas di Batam yang terus bertumbuh.

Pasokan gas dari PetroChina International Jabung ke PGN tersebut merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan gas domestik, sekaligus bagian dari upaya PetroChina turut menciptakan ekosistem perekonomian yang baik dengan menyediakan pasokan gas yang terjaga dan harga yang kompetitif.

Sedangkan pasokan gas ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), MoU telah ditandatangani pada 17 Juni 2021 untuk operasi steam flood di Blok Rokan yang terletak di Provinsi Riau.

Tingkatkan Multiplier Effect
Sementara dalam acara penutupan Forum Gas Bumi 2024, Wakil kepala SKK Migas, Shinta Damayanti mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama dari seluruh peserta dalam Forum Gas Bumi 2024. Shinta juga menyampaikan komitmen SKK Migas dalam mengoptimalkan produksi gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka meningkatkan multiplier effect dan perekonomian nasional.

“Komitmen ini perlu diimbangi dengan kepastian komersialisasi potensi gas, sehingga target produksi gas 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) dapat tercapai,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap, KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan pembeli gas bumi dapat mendukung dan memiliki pandangan yang sama atas strategi komersialisasi ini. “Karena pasar hanya akan terbentuk ketika pasokan dan kebutuhan memiliki kesepahaman dan kepakatan,” ungkap Shinta.

Shinta mengakui pemanfaatan gas untuk domestik selama 10 tahun terakhir secara volume tidak mengalami peningkatan signifikan. Dia menconthkan di wilayah Jawa Timur, pada tahun 2024 ini, kemampuan pasok KKKS dengan penyerapan pembeli memiliki gap yang cukup besar, setiap hari hampir 100 MMSCFD tidak dapat terserap.

Hal yang sama terjadi di wilayah Natuna dengan volume yang tidak terpaut jauh dengan wilayah Jawa Timur, sekitar 90 MMSCFD.

“Kondisi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dibutuhkan perencanaan yang matang agar penyerapan gas bumi optimal, karena karakteristik gas bumi yang berbeda dengan minyak bumi, sekali diproduksi harus disalurkan,” katanya.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending