Pasokan Melimpah, Pemerintah: Konsumen Gas Dalam Negeri Harus Diperbanyak

Jakarta, Hariansentana.com – Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien mengatakan, untuk mengatasi kelebihan pasokan gas yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025 maka perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri sehingga gas bisa dimanfaatkan dqn tidak langsung dijual atau diekspor.

Hal ini disampaikan Rizal dalam webinar Menilsik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang digelar Forum Wartawan Energi di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Ia memperkirakan, ketersediaan gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.

“Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal.

Menurut dia, konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Hal ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa,” ujar Rizal.

Lebih jauh ia mengatakan, kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat.

“Namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya di kisaran 1% setiap tahunnya. Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd), 68% di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya sebesar 32% diekspor,” paparnya.

Masih menurut Rizal, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi di masa depan. Apalagi emisi yang dihasilkan gas lebih rendah sehingga otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.

“Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih,” kata Rizal.

HGBT Gerus Penerimaan Negara

Pada kesempatan yang sama, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi mengatakan, turunnya penerimaan negara akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri telah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

“Kami mencatat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU lebih dari US $ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun,” katanya.

Namun menurut Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien, pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.

“Kemenprin juga sudah mengusulkan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT, hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini,” tegasnya.

Sementara Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi.

Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya resiko pengembagnagn hulu migas berdampak rendahnya investasi yang masuk.

“Dari sektor hulu, kita tahu sektor hulu merupakan pengembangan industri yang beresiko tinggi dan berdampak pada bagaimana kita undang investor masuk dalam usaha industri hulu,” ujar Aris Mulya.

Sedangkan Kepala Satuan Pengembangan Teknologi dan Managemen Aset PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) Tarwaji Warsokusumo mengungkapkan, Duck Curve yang terjadi di USA jangan sampai terjadi di Indonesia, PLN harus bisa memberikan kehandalannya dalam memproduksi daya listriknya.

“Tentunya saja dengan meningkatkan kapasitas PLTGU agar daya listrik bisa, untuk itu kita harus membutuhkan pembnagkit yang begitu cepat respon. Di California sendiri membutuhkan pembangkit 13.000 mega watt untuk menstabilkan jaringan interkoneksi,” paparnya.

Ia menilai Indonesia harus menyediakan pembangkit-pembangkit yang mempunyai fleksibilitas dalam menangani beban minimum dan maksimum. Sebab dengan kemampuan fleksibilitas ini, dapat terhindar dari bangkrut.

“Nah ini persolan pelik yang kita sediakan sebagai provider. Dimana kalau hanya menggunakan PLTU saja kita hanya bisa masuk 5 MB per menit ini sangat lambat. Sehingga kita butuh pembangkit listrik sejenis PLTG yang bisa merespon sekitar 88 MW per menit,” pungkasnya.(s)