Connect with us

Ekonomi

Lanjutkan Bangun Kilang, Pertaminta Ingin Tingkatkan Kualitas Produksi

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) yang sedang dipercepat progressnya sampai saat ini, selain untuk meningkatkan kapasitas kilang dan kualitas produk setara EURO 5, juga akan meningkatkan fleksibilitas dari crude yang akan diolah, yang lebih banyak tersedia di dunia dan dari sisi harga lebih kompetitif.

Demikan disampaikan CEO PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Ignatius Tallulembang dalam pesan tertulisnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Rabu (07/10/2020). “Saat ini ada 6 kilang yang dioperasikan dengan kapasitas terpasang 1 juta barrel per hari, dengan kondisi kilang sudah cukup tua,” katanya.

Sementara jenis crude yang dapat diolah oleh kilang-kilang saat ini adalah sweet crude yang sebagian besar berasal dari domestik. “Karena kilang di Indonesia didesain untuk mengolah crude dengan kandungan sulfur yang rendah, rata-rata 0.2% dan berdasarkan berat jenis kilang kita didesain untuk medium dan heavy,” ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, Pertamina melalui Subholding Refinery & Petrochemical, tetap melanjutkan pengembangan dan pembangunan kilang melalui proyek RDMP di Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, dan GRR di Tuban dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19. “Kendati pandemi Covid 19 berdampak pada turunnya permintaan (demand) masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM), kita tetap membangun kilang-kilang tersebut,” tukasnya.

Ignatius juga mengatakan, bahwa saat pandemi Covid-19 ini, Pertamina harus tetap mengoperasikan kilang existing agar dapat memenuhi kebutuhan energi nasional. “Di sektor pengolahan Pertamina juga mengalami dampak, karena menurunnya demand masyarakat terhadap beberapa produk BBM,” ujar dia.

Lebih jauh ia mengatalan, agar kilang tetap beroperasi, Pertamina harus melakukan aksi korporasi dengan menjual BBM jenis High Speed Diesel (HSD) 50 ppm dari RU V Balikpapan ke Malaysia.

“Ekspor merupakan langkah bisnis yang dilakukan sebagai salah satu solusi, dan kita mendapatkan harga pasar terbaik sesuai kesepakatan pada saat itu. Hal ini menunjukkan Pertamina dapat mempertahankan operasional bisnisnya di tengah pandemi sekaligus membuktikan kualitas BBM yang diproduksi oleh kilang Pertamina diakui oleh mancanegara,” papar Ignatius.
  
Pada dasarnya, kata dia, harga ekspor HSD 50 ppm ke Malaysia tidak lebih murah dibandingkan harga jual BBM di SPBU. Hal ini dikarenakan harga ekspor HSD tersebut menggunakan perhitungan FOB (Free on Board) dimana harga jual yang disepakati adalah harga produk yg keluar dari kilang dan secara volume adalah jumlah besar (Bulk).

“Sehingga harga ini tidak bisa dibandingkan dengan harga jual di SPBU karena perhitungan harga jual BBM di SPBU harus mengakomodir biaya-biaya lain seperti biaya inventory dan biaya distribusi ke berbagai titik, termasuk ke titik pelosok Indonesia,” tandasnya.

Sebagai gambaran, lanjutnya, biaya distribusi ke sebuah titik pedalaman Indonesia jika dihitung secara keekonomian bisa mencapai puluhan ribu per liter. Namun pada kenyataannya, harga jual yang di berikan Pertamina tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah sebagaimana amanah Pemerintah mewujudkan harga berkeadilan.

“Geografis negara kita yang bervariasi membuat perhitungan biaya distribusi BBM di Indonesia cukup kompleks dan tidak bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan penjualan bisnis pada umumnya,” ujar Ignatius.

“Tapi tentu saja, kami tetap berkomitmen untuk menyediakan energi ke seluruh pelosok Indonesia. Dan kami berterimakasih pada seluruh pihak yang mendukung upaya Pertamina menyediakan energi tersebut mulai dari pemerintah daerah, mitra kerja dan stakeholder lainnya,” pungkasnya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Dalam Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Siap Jadi Offtaker Besar Produksi Gas Alam Dalam Negeri, PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Genjot Produksi Gas

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Saat ini, kata Rakhmad PLN juga mendukung penuh pengembangan Blok Andaman. Sebab Blok Andaman merupakan lapangan dengan potensial gas yang besar dan bisa memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit PLN.

“Untuk memanfaatkan potensi gas Lapangan Andaman, PLN siap untuk berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur pipa gas untuk memastikan bahwa produksi dari lapangan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Rakhmad.

Rakhmad merinci, kebutuhan gas dalam negeri pada 2031 mencapai 300 BBTUD. Dengan peta sebaran pembangkit gas yang berada di Jawa dan Sumatera, PLN siap berkolaborasi dalam pembangunan ruas ruas pipa.

“PLN EPI tertarik bekerjasama untuk melakukan investasi bersama pada pembangunan pipa transmisi gas dari Lapangan Andaman hingga Pulau Jawa,” kata Rakhmad.

Dengan pemanfaatan ruas pipa yang ada, perlu ada tambahan investasi sebesar 1,26 Miliar USD untuk menghubungkan dan memperluas kapasitas Sumatera dan Jawa dengan panjang ruas pipa sepanjang 513 kilometer.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Program Cofiring Biomassa PLTU Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Program co-firing atau substitusi batubara dengan biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai potensial dilakukan di wilayah Indonesia dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Bioenergi (SBRC) IPB University Dr Meika Syahbana Rusli, program cofiring biomassa pada PLTU memiliki dampak positif pada upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pemanfaatan biomassa sebagai substitusi batubara di PLTU dinilai berdampak positif pada pengurangan emisi yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Selain itu, pelaksanaan program cofiring biomassa dinilai cocok dilakukan di Indonesia dimana potensi lahan kering terhitung cukup besar.

“Lahan kering ini cocok ditanami untuk tanaman energi. Lahan kering ini masih banyak yang tidak produktif, yang hanya ditumbuhi alang-alang, rumput-rumputan atau pepohonan yang tidak termanfaatkan. Di Pulau Jawa, ada 1 juta hektar lahan kering yang potensial dimanfaatkan untuk tanaman energi,” paparnya.

Lebih jauh Meika mengungkapkan, Ƙini pemanfaatan biomassa hanya bersumber dari limbah seperti dahan-dahan kering pepohonan yang tidak termanfaatkan ataupun dengan serbuk gergaji. Program hutan energi dinilai dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendorong pemanfaatan biomassa dalam rangka mengejar target pengurangan emisi lewat program cofiring PLTU.

Salah satu program hutan tanaman energi sebelumnya telah digagas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di beberapa wilayah seperti Cilacap Jawa Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat dan Gunung Kidul Yogyakarta.

Meika menilai, program ini perlu diperbanyak dengan terus melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat. Apalagi, implementasi hutan energi memiliki manfaat yang berkelanjutan dimana pohonnya dapat tetap tumbuh untuk jangka panjang sebab hanya dahan atau rantingnya yang akan digunakan.

“Jadi ini juga ramah lingkungan, sustainable bahan baku dari tanaman energi ini atau kayu yang besar dipanen kemudian ditanam lagi kayu disana. Artinya budidayanya berlanjut. Ini akan memelihara lingkungan juga menjadi teduh, tidak banyak lahan terbuka, tidak ada erosi,” jelas Meika.

Meika menambahkan, pemanfaatan lahan yang terbuka sebagai hutan tanaman energi dapat mengatasi permasalahan lahan kritis.

Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertambahan nilai ekonomi untuk masyarakat. Pemanfaatan biomassa dari pohon yang ditanami oleh masyarakat dapat berdampak positif untuk perekonomian masyarakat.

“Jadi bisa juga menimbulkan sirkular ekonomi di masyarakat. Ada manfaat ekonomi langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini benar-benar ekonomi kerakyatan,” terang Meika.

Meika menjelaskan, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti Kaliandra, Gamal dan Lamtoro.

“Nanti, dahan-dahannya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar biomassa sementara daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak,” pungkas Meika.

Implementasi program hutan energi dengan melibatkan masyarakat pun diharapkan dapat ikut mendorong terbentuknya organisasi kelompok tani di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending