Connect with us

Polhukam

Paguyuban Korban Antasari 45 Siap Gugat Pengembang

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Para kreditur calon penghuni Apartemen Antasari 45 saat ini dihinggapi rasa resah dan bingung. Bagaimana tidak, unit apartemen yang sejatinya mereka terima pada 2017 lalu hingga saat ini masih belum terlaksana. Kendati sudah memenuhi kewajiban menyetor uang muka sebesar 30%, para kreditur harus menerima kenyataan bahwa hingga saat ini bangunan fisik yang terlaksana baru berupa lahan parker (basement).

Sejak dipasarkan pada 2014 lalu, hingga saat ini sebanyak 591 miliar rupiah uang pembeli yang telah disetorkan kepada pihak pengembang.
Ditengah proses menunggu selama 6 tahun (2014 dipasarkan), bukan unit apartemen yang didapat, lagi-lagi para pembeli harus menerima kenyataan pahit atas adanya laporan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap PT. Prospek Duta Sukses (PDS) selaku pihak pengembang atau developer dengan jumlah piutang senilai 2 miliar rupiah dari pelapor atas nama Eko Aji Saputra.

Sontak saja pihak pembeli yang tergabung dalam ‘Paguyuban Korban Antasari 45’ mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya Februari 2020 kemarin, pihak PDS menyebut bahwa pihaknya telah mendapatkan suntikan dana dari perusahaan asing sebesar 25 juta USD sebagai hutang untuk kelanjutan proyek pembangunan fisik apartemen yang mereka kelola.

Para pembeli menganggap pelaporan tersebut sangat tidak masuk akal dan penuh kejanggalan, apalagi para pembeli tidak ada yang mengetahui atau mengenal sosok Eko Aji selaku pihak pemohon PKPU PT.PDS kendati pelapor mengatasnamakan diri juga sebagai pihak kreditur, apalagi pelapor juga belum sekalipun ikut menghadiri proses persidangan.

Srihanto Nugroho (Perwakilan Kreditur Apartemen Antasari 45) menyampaikan, “Yang terjadi sampai saat ini, apartemen tersebut hanya berbentuk basement belum ada towernya. Pada 13 Juli 2020 lalu tiba-tiba kami mengetahui ada permohonan PKPU dari salah seorang kreditor dengan piutang sebesar 2 miliar dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020, sehingga apartemen ini masuk dalam proses PKPU,” ucapnya dalam jumpa pers yang digelar di Metro Café Jakarta Pusat, Kamis (27/8)

“Jadi sampai saat ini kami bertanya-tanya uang sebesar 591 miliar rupiah yang sudah kami setorkan ditambah utang 25 juta USD pinjaman dari pihak kreditur separatis itu kemana saja, kenapa pembangunan tidak berlanjut dan malah ada proses PKPU yang tagihannya hanya 2 miliar, kenapa tidak dibayar,?” ungkap Srihanto.

Srihanto menambahkan, pihaknya berharap selama proses PKPU ada transparansi pihak pengurus dan PDS yang seharusnya bisa memberikan data-data kepada para kreditur, seperti laporan keuangan berikut dana pinjaman dari perusahaan asing seperti yang disebutkan sebelumnya. “Data tersebut tidak kami ketahui sama sekali sampai saat ini.,” tambah Srihanto.

Senada dengan Srihanto dan Cahyono, Oktavia Cokrodiharjo salah seorang kreditur yang telah melunasi kewajiban 4 unit apartemen senilai 8,9 miliar sejak 2014 silam menambahkan bahwa dirinya merasa sejumlah kejanggalan dalam hak pemenuhan kewajiban pihak PDS, dirinya telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.
“Saya melihat banyak keanehan, hingga saat ini tidak ada iktikad baik yang ditunjukkan oleh PDS. Mediasi yang dilakukan pun selalu menemui jalan buntu. Termasuk pengembalian uang konsumen (refund) yang dijanjikan Direktur PDS saat itu, Wahyu Hartanto kepada saya beberapa waktu lalu,” ujarnya.

“Rabu (25/8) kemarin laporan sudah saya serahkan ke pihak Polda Metro Jaya yang disitu disampaikan bahwa pihak developer Apartemen Antasari 45 ini sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena apa yang disampaikan pihak mereka ke kami para konsumen tidak sesuai seperti yang dijanjikan sejak awal.”

Cokro menyebut sebelumnya pihak PDS terkait keterlambatan serah terima unit pada 2017 lalu disebabkan karena adanya program pemerintah terkait infrastruktur di sekitar wilayah pembangunan apartemen sehingga kegiatan membangun terhenti sementara. Saat itu Cokro mengatakan bahwa dirinya merasa belum ada kejanggalan.

“Kita tidak merasa ada kejanggalan saat itu karena memang ada program pembangunan infrastruktur pemerintah yang mana kita bersabar dan mendukung hal tersebut,” pungkasnya.

Tahun 2018 kita diberitahukan lagi bahwa akan ada investor yang masuk dan pembangunan akan kembali dilanjutkan pada 2019. Dari situ kita semua kaget, loh kok kenapa harus menunggu investor lagi untuk mulai membangun.

Lagi-lagi kita bersabar dan menunggu, namun sampai 2020 masih tidak juga belum ada progress pembangunan dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan refund yang disetujui oleh pihak PDS dengan bukti formulir pengembalian 100% tanpa ada potongan apapun. Di situ ada keterangan yang menuliskan bahwa pihak developer akan mengembalikan secara utuh karena alasan wanprestasi pihak mereka. Namun seminggu berselang saya menerima undangan PKPU, ini kan seperti guyonan menurut saya.”

“Tiga tahun kami bersabar untuk menagih hak kami, sampai kemudian saya memutuskan untuk merefund uang saya yang mana itupun mereka setujui. Kok tiba-tiba dapat kabar PKPU PDS, jadi saya pribadi merasa ini ada dugaan penggelapan oleh pihak PDS,” sambung Cokro.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili pihak kontraktor utama (PT.TATA) Karna Brata Lesmana menyampaikan bahwa pihaknya juga merasa dirugikan. Pasalnya dari nilai kontrak sebesar 200 miliar untuk pembangunan basement hingga saat ini baru terbayarkan senilai 130 miliar atau belum terbayarkan sebesar 70 miliar rupiah.

“Dari nilai proyek sebesar 200 miliar kami baru dibayarkan sebesar 130 miliar atau masih jadi masih ada tagihan kami senilai 70 miliar. Sama seperti teman-teman kreditur, saya pun kaget dengan adanya laporan PKPU terhadap pihak PDS.

Saya tidak menuduh, namun logikanya uang konsumen itu yang terbayar sudah hampir 600 miliar. Kami sebagai kontraktor utama baru dibayar 130 miliar. Artinya masih ada sisa dana sebesar 460 miliar lebih. Pertanyaanya, uang tersebut dilarikan kemana?. Harusnya digunakan untuk membangun.

“Kami tidak menuduh, dari kejanggalan-kejanggalan tersebut saya menduga bahwa pihak PDS ini ada dibalik proses PKPU ini sendiri. Mereka memanfaatkan celah hukum untuk kepas dari tanggung jawab.
Mudah-mudahan seluruh aparat hukum selama proses ini bisa menjalankan fungsi hukum dengan baik, karena saya yakin di negara ini pemerintah mendukung kepentingan rakyat dan hukum bisa ditegakan,” tutup Karna.

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Hari Terakhir Paparan Satgas Pengadaan TNI AU di Cilangkap.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin mengikuti Rapat Terakhir Perkembangan Satgas Pengadaan TNI AU di Ruang Rapat Kasau Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22-5-2024).

Berlangsung selama 3 hari sejak dibuka hari Senin lalu, rapat tersebut membahas tentang perkembangan proses pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya yang disampaikan dalam paparan Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara, dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M.

Pada kesempatan ini, paparan sesi pertama disampaikan oleh Kapus Alpahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., dilanjutkan paparan berikutnya oleh Kasatgas UCAV CH-4 Marsma TNI Dedy Ilham S., Salam, S.Sos., M.M., dan Kasatgas UCAV ANKA Kolonel Pnb Gogot Winardi, S.T., sebagai pemapar ketiga, dengan sesi tanya jawab di setiap usai paparan.

Ikut serta dalam rapat penyampaian perkembangan dalam paparan dari Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara ini adalah Wakasau, Pangkoopsudnas, Dirlat Kodiklatau, Irops Itjenau, Koorsahli Kasau, Irjenau, para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau serta para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta, serta beberapa pejabat TNI Angkatan Udara lainnya yang mengikuti secara daring.

Continue Reading

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Paparan Satgas Pengadaan TNI AU.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin menghadiri rapat penyampaian perkembangan Satuan Tugas Pengadaan TNI AU yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M., berlangsung di Ruang Rapat Kasau, Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur. (Senin, 20-5-2024).

Pada rapat tersebut menghadirkan beberapa pejabat yang menyampaikan paparan sesuai bidangnya yaitu Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., beserta pejabat terkait lainnya.

Rapat yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2024 ini membahas tentang pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara, dan rapat hari pertama ini dihadiri oleh Wakasau, Pangkoopsudnas, Dankodiklatau, Koorsahli Kasau, Irjenau, Para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau dan para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta.

Continue Reading

Polhukam

Pangkoopsud I Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-116 di Makoopsud I.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 yang digelar di Lapangan Upacara Makoopsud I. Hadir dalam upacara tersebut, Kaskoopsud I, Irkoopsud I beserta Para Asisten, Kepala Satuan Kerja, serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I. (Senin, 20-5-2024).

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang dibacakan oleh Pangkoopsud I menjelaskan bahwa diperlukan refleksi ke belakang untuk mengingatkan kembali tujuan dibentuknya sebuah bangsa. Lebih lanjut beliau menyampaikan, “Lahirnya Boedi Oetomo di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia”.

Menkominfo juga mengingatkan bahwa terdapat tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional saat didirikannnya organisasi Boedi Oetomo, yaitu memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Selanjutnya Menkominfo berpesan agar kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. “Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!” tegas Menkominfo dalam sambutannya.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” dan “Satu Nusa Satu Bangsa” oleh seluruh peserta upacara.

Continue Reading
Advertisement

Trending