Connect with us

Nasional

Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Harus Minta Persetujuan Publik

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Pemerintah harus lebih dahulu meminta persetujuan publik jika ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena badan tersebut bukan lagi BUMN.

Hal ini ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (19/2/2020). “BPJS Kesehatan bukan BUMN. Karena bukan lagi BUMN, pemerintah tidak bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan publik,” katanya.

Iqbal menjelaskan, pemilik BPJS ada tiga pihak. Pertama pengusaha yang membayar iuran BPJS, kedua masyarakat penerima upah yaitu buruh dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI). “Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji publik,” katanya.

Said Iqbal menegaskan bahwa DPR sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Untuk itu, pemerintah seharusnya mendengarkan sikap DPR dan segera membatalkan kenaikan tersebut

Menurut dia jaminan kesehatan adalah hak rakyat. Bahkan dalam UU BPJS dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diatur bahwa sudah menjadi kewajiban negara kalau terjadi defisit, melalui apa yang dimaksud dengan dana kontingensi.

“Misalnya terjadi epidemis, bencana alam, atau mungkin kesalahan pengelolaan seperti saat ini, maka bisa menggunakan dana kontingensi,” ucapnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kata Said Iqbal, terbukti memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Seharusnya kegagalan dalam mengelola BPJS tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran.

KSPI dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebelumnya juga dilakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Kesehatan.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Pangkoops Udara I Tinjau Kesiapan Kosek I Medan.

Published

on

Medan, Hariansentana.com — Setelah kunjungan kerja ke Lanud Soewondo, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin dan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I Ny. Erin M. Nurdin beserta rombongan berkunjung ke Komando Sektor I (Kosek I) Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. (Sabtu, 12-10-2024).

Dalam kunjungannya ke Mako Kosek I, Pangkoops Udara I dan rombongan disambut langsung oleh Komandan Kosek I Medan, Marsma TNI Toto Ginanto, S.T., M.A.P., M.Han. beserta staf dan didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I Ny. Mia Toto Ginanto, beserta pengurus PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I.

Rangkaian kunjungan kerja Pangkoops Udara I diawali dengan tatap muka dengan personel Kosek I Medan dan Ibu-Ibu PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I bertempat di Aula Mustang Lanud Soewondo kemudian lanjut dengan peninjauan bangfas Kosek I Medan.

Dalam sambutan Pangkoops Udara I saat tatap muka dengan personel Kosek I menyampaikan keinginannya untuk bisa mengetahui dan melihat secara langsung kesiapan dan kondisi satuan serta permasalahan- permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan-satuan yang ada di jajaran Koops Udara I selama ini dan berupaya mencari solusinya.

Kemudian berkaitan dengan safety perlu kita sadari bersama bahwa setiap pelaksanaan penerbangan maupun pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, hal tersebut dapat terjadi incident/accident yang secara langsung dapat menenurunkan kemampuan dan kesiapan operasional satuan. “Jadikan budaya safety first sebagai motto utama, dalam setiap melaksanakan tugas yang diemban, karena safety adalah tanggung jawab milik bersama” jelas Alumni AAU ’96 tersebut.

Menutup sambutannya Pangkoops Udara I menekankan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI berkaitan dengan tahun politik 2024 yang sebentar lagi akan digelar yaitu Pilkada serentak, TNI berkomitmen penuh untuk menjaga netralitasnya. Dimana diantaranya untuk tidak berpolitik praktis. “Untuk itu pelajari, pahami dan implementasikan Netralitas TNI pada ajang pilkada serentak yang akan datang” tutup Pangkoops Udara I.

Pada waktu yang sama, Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I mengadakan kunjungan kerja, dengan meninjau kantor PIA Ardhya Garini Cabang 23/D.I Kosek I Medan, dan Posyandu Seruni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Para Asisten Koops Udara I, segenap pengurus PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I, Danlanud Soewondo, Para Asisten Kosek I, Para Kepala Dinas Lanud Soewondo, dan segenap Prajurit Kosek I Medan serta Ibu-Ibu Anggota PIA Ardhya Garini Cabang 23/D.I Kosek I Medan.

Continue Reading

Polhukam

DR I Wayan Suweca Terpilih Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti Tahun 2024-2029

Published

on

By

BANDUNG, HARIANSENTANA.COM — Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purn I Made Riawan, S.Psi, M.I.P menghadiri dan memberi sambutan serta melantik Ketua PH PHDI Kota Cimahi Jawa Barat, pada pelaksanaan Lokasabha IV Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Cimahi Tahun 2024, yang digelar di Gedung Serba Guna Pura AWLN Kota Cimahi, Minggu (13/10/2024).

Agenda Lokasabha rutin lima tahunan PHDI ini, juga dihadiri Ketua PH PHDI Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan pengurus, Ida Pedande Gede Putra Dharma Arsa & Pedande Istri Gantari Chandara Arsa, Ida Pedanda Gede Putra Pasuruan Watulumbang sareng Ida Pedanda Istri Ratna Manuaba, Ketua PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti 2019-2024 beserta Pengurus, Ketua lembaga umat Hindu Kota Cimahi seperti: WHDI, Prajaniti, PSN, Ketua Banjar Cimahi dan Ketua Tempek se-Cimahi, Ketua Yayasan, Pinandita Lanang istri dan Sesepuh Pini sepuh serta Tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Made memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Lokasabha IV dan juga berterima kasih kepada Pengurus PHDI Kota Cimahi Masa Bakti Tahun 2019–2024 atas kerjasamanya, dedikasinya dalam menjaga suasana kehidupan yang harmonis dan kondusif di Kota Cimahi.

“Saya berharap di dalam program kerja PHDI nantinya, dapat menuangkan program-program yang berkaitan dengan Penguatan peran PHDI dan Pemberdayaan umat Hindu, sebagaimana tema dalam Lokasabha ini yaitu “Penguatan Peran PHDI dalam Perayaan umat Hindu Menuju Masyarakat Harmonis”. Semoga kerukunan umat beragama di kota Cimahi ini terus terjaga dengan baik,” ungkap Made melalui keterangannya, Minggu (13/10).

Menjelang pesta demokrasi Pilkada, imbuh Brigjen TNI (Purn) Made, saya juga mengimbau kepada masyarakat Hindu untuk tetap menjaga kedamaian di tahun politik ini serta bekerja dan beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa harus terpengaruh dengan tarikan-tarikan politik praktis dan yang lebih penting lagi tidak menggunakan agama dan tempat ibadah sebagai alat politik identitas, Pengurus PHDI di larang terlibat politik praktis, sesuai amanat dari AD ART Parisadha Hindu Dharma Indonesia, tandas Made.

“Dalam pelaksanaan Lokasabha IV tersebut akan terpilih Ketua dan Pengurus PHDI Kota Cimahi yang dapat mengayomi dan memajukan umat Hindu kedepan,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan terpilih sebagai Ketua PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti 2024-2029 adalah Bapak DR I Wayan Suweca, Secara aklamasi oleh pemilik suara sah. (Red).

Continue Reading

Ibukota

Tokoh Masyarakat Koja Pertanyakan Tidak Adanya Dana pemilihan LMK

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com. – Tokoh masyarakat koja mempertanyakan Dana untuk pemilihan ketua Rt/Rw dan Lmk di jakarta utara khususnya. Hal tersebut di katakan Juharto. SH. Alias Reza tokoh masyarakat yang aktif sebagai pengamat kebijakan publik, lingkungan dan praktisi Hukum. Seharusnya Gubernur DKI jakarta mengusulkan ke DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah Daerah khusus Jakarta itu kaya yang mana anggaran APBD lebih dari 80.triliun.” masa tidak bisa mensisipkan. ” Ungkapnya.

Sementara Darman salah seorang anggota LMK. Kelurahan sunter Agung sangat mendukung apabila pemda dki jakarta menganggarkan. Ya selama ini mah kita arisan aja Rt/Rw untuk melaksanakannya.
” Kami sangat bersyukur banget apabila terlaksana.” Tuturnya.

Ketua Dewan Kota pemkot administrasi jakarta utara. Muhammad Sidik Dahlan ketika di hubungin. Tidak ada mas rt/rw dan lmk itu kan organisasi masyarakat yang di bina pemerintah sebagai Mitra kerja Lurah. “Ya paling rembuk warga, rt dan RW apabila ada acara seperti pemilihannya. ” Jelasnya.

Wakil walikota administrasi jakarta utara H. Juani Yusuf ketika dihubungin malalui telp dan WA tidak menjawab.

Surat keterangan sehat yang merupakan syarat wajib untuk di lampirkan saat ingin mendaftar. Kata anggota DPRD dki jakarta.“Faktor kesehatan calon-calon juga harus dipastikan. Jangan sampai yang sakit masih bisa lolos pendaftaran LMK,” ujar Ongen.

Menurut dia, surat keterangan sehat merupakan syarat krusial yang harus dibuktikan. Sebab, anggota LMK merupakan garda terdepan yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
“Karena LMK ini jadi motor penggerak kita di bawah. Kalau sakit tapi masih diloloskan, ini juga enggak beres,” kata Ongen.

Ia mengaku, mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya calon anggota LMK yang lolos. Padahal tidak memenuhi syarat sehat.Oleh karena itu, ia meminta seluruh lurah di Jakarta ikut mengawasi proses perekrutan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat regulasi.

“LMK ini jadi tulang punggung kita di bawah. Oleh karena itu, tolong kita concern (perhatian-Red),” tutur Ongen.Selain itu, ia juga meminta lurah bisa memberi pemahaman detail kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak.

Standarisasi para calon harus benar-benar dijadikan pedoman dalam proses perekrutan.“Jadi standarisasi pendaftaran LMK ini juga harus diatur, jangan sampai asal atau menabrak ketentuan yang ada,” pungkas Ongen. (Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending