Connect with us

Opini

Mengenai Cara Berhutang, Pemerintah Bisa Belajar Pada Dirut PLN

Published

on

_Bukti Dirut dan Manajer Keuangan PLN jago cari pendanaan adalah PLN menjadi benchmark utang perusahan nasional dan BUMN kata banyak analis keuangan internasional_

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan BUMN yang paling aktif dalam berhutang. Utang yang besar PLN tersebut digunakan untuk membiayai belanja PLN. Usaha PLN dalam membangun pembangkit, transmisi dan lain sebagainya telah dibiayai dengan dana utang. PLN telah mampu mencapainya dan membuktikan diri jago cari dana.

Sementara bisnis listrik PLN sendiri mencatat saldo kas PLN sebesar Rp55 triliun pada akhir tahun 2020 cukup untuk memenuhi utang yang jatuh tempo pada tahun 2021 sekitar Rp39 triliun. Masih ada sisa 11 triliun. Tapi tak cukup buat bayar bunga. Tapi masih lebih baik dari utang Srimul defisit 4,2 persen GDP.

Utang jatuh tempo PLN tersebar ke seluruh penjuru mata angin sampai utang Sukuk, dengan jatuh tempo tahunan di bawah Rp50 triliun. Sementara PLN akan menghasilkan sekitar Rp60 triliun-65 triliun arus kas tahunan dari operasi mulai tahun 2022, masih belum cukup untuk biaya bunga. Kecuali memainkan kegiatan spekulasi mata uang dolar yang lebih besar.

Oleh karena itu PLN bergantung pada pendanaan eksternal untuk rencana belanja modal tahunannya yang besar. Dengan belanja modal 78 triliun PLN bisa membuat oligarki kaya raya. Belanja BUMN sebesar PLN ini adalah modal penting bagi legitimasi Jokowi dihadapan bankir nasional dan internasional.

Memang PLN katanya dapat memperoleh pendanaan yang memadai karena hubungannya yang erat dengan penguasa. Bisa carikan uang haji, uang jamsostek, uang asabri bisa carikan yang bank yang banyak. Masalah bayar tergantung situasi ke depan.

Jika diamati, dalam hal cara cari uang dengan melakukan berbagai kegiatan keuangan, spekulasi mata yang asing, BI dan Srimulyani perlu belajar bagaimana mendapatkan keuntungan dari megang dolar Amerika atau megang mata uang asing

Kemampuan PLN mencari uang teruma dari sumber utang sepenuhnya digunakan untuk membiayai capex atau proyek proyek PLN sebagaimana yang diminta oleh pemerintah. Proyek proyek tersebut masih terfokus pada pembangunan pembangkit batubara dan fosil lainnya serta pembangunan transmisi.

Belanja PLN senilai Rp. 75 triliun per tahun dari tahun 2022 untuk mendukung rencana penambahan kapasitas pembangkit nasional dan transisi energi terbarukan. Semua akan didanai oleh utang. Usaha mencari pendanaan ini kemungkinan akan menjaga leverage bersih PLN tetap tinggi selama beberapa tahun ke depan.

Namun PLN tetap akan berencana meningkatkan kapasitas pembangkitan dan memperkuat infrastruktur transmisi dan distribusi, selain itu diharapkan produsen listrik independen cenderung memiliki bagian yang lebih tinggi dalam kapasitas pembangkit tambahan. Walau ini tetap tidak bisa terjadi dan tetap mengandalkan dana PLN. Karena proyek proyek ini merupakan sumber utama untuk memastikan ada mega proyek besar sampai dengan 2024 nanti.

Patut diacungi jempol adalah kemampuan PLN untuk memobilisaai dana, di tengah resiko keuangan yang sangat dinamis belakangan ini. Bahkan PLN telah memberi contoh bahwa perusahaan ini sanggup mendapatkan untung besar dari volatilitas mata uang dolar sepanjang tahun 2021, sehingga keuntungan kurs perusahaan ini meningkat fantastis. Pemeirntah terutama SMI perlu belajar, inilah cara menciptakan mega proyek yang besar.

 

Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi, Peneliti APEI

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

ASIAN CUP 2024
Mesopotamia, Tak Perlu Guinea

Published

on

By

Final Piala Asia U-23 akan berakhir, Jumat (03 Mei 2024). Setelah perebutan gelar juara Uzbekistan versus Jepang, dan pemenangnya diketahui. Apa yang ada di benak kita? Apakah Timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade? Narasi itu tidak akan muncul. Andaikan, nanti malam Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak. Kita tak berharap, Raffael Struick dkk, gagal mengalahkan sang “Singa Mesopotamia”. Sehingga pertanyaan negatif itu tak ter-eksploitasi, dan tidak dibutuhkan. Keberuntungan dan risiko, adalah dua “saudara kandung”. Begitu pula dengan ‘kemenangan dan kekalahan’. Adalah “saudara sepersusuan”.

Kekalahan Indonesia 0-2 dari Timnas Uzbekistan, mungkin publik Indonesia lebih menyebutnya sebagai ‘keberuntungan’ bagi Uzbekistan. Bukan kemenangan yang sesungguhnya. Karena wasit Shen Yin Hao ‘berat sebelah’. Dan, itu ‘kasatmata’. Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Malas sudah membahasnya lagi. Percuma! Hampir tidak ada pertandingan ulangan, karena kekeliruan wasit. Anggap saja ini realitas yang “menjijikan” dan menyebalkan. Membuat badan meriang. Alias “panas dingin”, Timnas kita “dicurangi” wasit.

Saya teringat seorang mantan Presiden negara yang akan kita hadapi malam nanti. Presiden Saddam Hussein sangat gemar menonton film terhebat ‘sepanjang masa’. Sebuah film ‘trilogi’ yang dibintangi: Al Pacino, Marlon Brando, dan Robert DeNiro. “The Godfather”.

Banyak publik dunia menyebut, Saddam selama kepemimpinannya, telah berlaku ‘tiran’ dan ‘otoritarian’. Boleh jadi cerita film ini menginspirasinya. Namun, tak sedikit yang menyebutnya sebagai sosok ‘heroik’ bagi negaranya, Irak. Kita tak ingin “sarkastis”, membandingkan, dan mengatakan wasit telah berlaku ‘tiran’ terhadap timnas Indonesia.

Tak tahu persis. Mengapa Saddam Hussein sangat suka dengan film yang bercerita tentang satu keluarga mafia ‘Don Vito Corleone’, dengan segala pernak perniknya. Bayangan saya, yang juga sangat suka dengan ‘sekuel I’ Godfather (1972), banyak kisi-kisi dalam film ini yang menginspirasinya. Menyangkut kepemimpinan.

Sepakbola, seperti halnya film “Godfather”, bisa jadi mendiang Presiden Irak Saddam Hussein. Juga menyukai sepakbola. Cerita tentang Presiden Irak yang ‘legend’ ini, hanyalah ilustrasi semata. Irak punya “legenda”, maka Indonesia pun punya sejarah kepemimpinan. Pasti keduanya tidak “kongruen” (sebangun).

Kekalahan Indonesia dalam semifinal versus Uzbekistan, kemarin. Menjadikan kita bersikap “paranoia”. Ada kekhawatiran, saat Timnas Indonesia melawan Irak nanti malam, wasit akan kembali merugikan Indonesia. Sukar untuk menyatukan antara “paranoia” dan “optimistis”, dalam satu “keranjang” sekaligus. Itu adalah pelajaran pahit.

Ekonom Jesse Livermore mengaitkan dalam satu peristiwa (pertandingan), ada kalanya untung. Ada kalanya ‘sial’. Saat melawan Korea Selatan di delapan besar (perempat final), kita untung. Gol pertama Korea, dianulir ‘VAR’. Penendang penalti Timnas Indonesia, Justin Hubner gagal. Namun wasit meminta diulang dan gol. Sayang, di semifinal, kita ‘sial’. Dirugikan wasit.

Irak versus Indonesia nanti malam. Semoga “Dewi Fortuna”, keberuntungan ada di pihak kita. Meski, dalam 12 kali pertemuan (“head to head”), Timnas Senior Indonesia hanya menang dua kali: Pra-Olimpiade, 16 Januari 1968/2-1, dan Piala Kemerdekaan, 3 September tahun 2000/3-0. Selebihnya, Selama 10 kali, Indonesia mengalami kekalahan.

Irak, yang di masa lalu disebut “Babylonia”, dan juga Mesopotamia. Bermakna “dua sungai”. Sungai: Tigris dan Eufrat, sejatinya hebat dalam sepakbola. Dari sejarah keikutsertaannya di Piala Asia U-23, mereka bukanlah Tim sepakbola “kaleng-kaleng”. Karena itu Timnas Indonesia, perlu kerja keras.

Ernando Ari Sutaryadi dkk, diharapkan, tak perlu melawan Guinea (Afrika), untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024, terakhir. Di babak “play off”. Cukup mengalahkan “Mesopotamia” nanti malam. Dan, langsung “sah” lolos ke Olimpiade Paris.()

Oleh: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading

Opini

INDONESIA vs UZBEKISTAN
“Timnas Indonesia akan ke Final”

Published

on

By

ABU ABDULLAH MUHAMMAD bin Ismail Al-Bukhari. Pernahkan mendengar nama panjang ini? Sulit mengingatnya. Nama ini lebih mudah diingat, bila kita gandeng menjadi Bukhari & Muslim. Ahli ‘hadist’ dan ulama gigih paling terkenal dan ‘sahih’, di Asia Tengah. Tepatnya, dari Kota Bukhara (Uzbekistan), 3.400-an kilometer menuju Kota Makkah. Imam Bukhari menjelajah, mencari jejak Islam, yang kemudian dikumpulkan dalam satu risalah, yang disebut ‘hadist’.

“Hadist’ secara harfiah bisa di terminologikan: kumpulan kata, perbuatan, dan sikap Rasulullah. Bukhari yang lahir 20 Juli tahun 810 (1 Syawal 256 H), telah mengelilingi Irak (Mesopotamia), Aljazair, Mekkah, Madinah, dan Bukhara (Uzbekistan). Secara gigih, dia dengan standard tinggi meriwayatkan, dan menyimpulkan jejak itu. akhirnya Bukhari, atau di Indonesia sering kita sebut Imam Bukhari. Mengumpulkan “segala perkataan” Rasulullah, dan sekaligus mendokumentasikannya, dalam satu buku yang disebut “Sahih Al Bukhari”. Setelah meninggal 1 September tahun 870 M, buku ‘hadist’ Imam Bukhari, menjadi “benchmarking” bagi para Pemeluk Islam di dunia.

Masih di Uzbekistan. Islam masuk ke negara berpenduduk 32 juta dan luas 447 ribu Kilometer ini di abad ke-8. Negara yang baru merdeka 1991 ini, kaya akan jejak-jejak Islam. Bahkan seorang sepupu Rasulullah, memulai dakwahnya, di luar Jazirah Arab, di seluruh negara Asia Tengah: Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgistan, dan Uzbekistan.
Qatsam Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib, dialah sahabat, dan sekaligus sepupu Rasulullah SAW itu.

Alkisah menyebutkan, semuanya bermula di Kota Samarkand (Uzbekistan). Sebelum penaklukan kota-kota di Uzbekistan oleh Pasukan Arab, Qatsam Ibnu Abbas telah tiba terlebih dahulu di salah satu Kota sejarah “ahli hadist” ini. Yaitu Samarkand. Lewat sepupu Rasulullah inilah, Islam kemudian berkembang pesat. Qatsam Ibnu Abbas tidak pernah kembali lagi ke Kota Mekkah-Madinah. Dakwahnya makin sukses. Memasuki abad-abad berikutnya, lahirlah kemudian para Ilmuwan dan Filsuf Islam dari Asia Tengah.

Ulasan di atas, semata untuk memberi pemahaman pada pembaca. Karena, mungkin banyak yang sudah mendengar nama Uzbekistan. Namun, banyak sekali yang belum tahu. Apa dan bagaimana ‘sich’ Uzbekistan itu.

Negara pecahan Uni Soviet ini, adalah lawan Timnas Indonesia, Senin (29 April 2024) di babak semifinal Piala Asia, U-23. Setelah secara meyakinkan menggusur Timnas Arab Saudi 2-0, 26 April semalam. Uzbekistan terakhir meraih juara pada gelaran “Asian Cup” edisi 2018. Rangking 63 dunia ini, mengobrak-abrik pertahanan juara Asia U-23 tahun 2022, Arab Saudi.

Melawan Tim berjuluk “White Wolves” atau “Serigala Putih” ini, tentu bukanlah hal yang mudah bagi Rizky Ridho dkk. Menurut catatan, pertemuan dengan Timnas Uzbekistan, di berbagai kelompok umur (termasuk Timnas Senior), Timnas Indonesia, sangat sulit mengalahkannya. Bagi Timnas U-23, ini adalah pertemuan pertamanya dengan Uzbekistan U-23.

Di level Timnas Senior, Indonesia baru dua kali bertemu dengan Uzbekistan. Hasilnya, sekali ‘draw’, dan sekali kalah. Dalam Kualifikasi Piala Dunia 1998 itu, skor pertandingan Timnas Indonesia versus Uzbekistan: 1-1, dan 0-3. Sementara dalam Piala Asia U-20 yang berlangsung di Uzbekistan, Timnas U-20 Indonesia bermain draw 1-1.

Timnas Indonesia, memang “jarang bertemu” dengan Timnas Uzbekistan. Wajar, karena Negeri tempat banyaknya “gadis cantik” ini, baru merdeka 31 Agustus 1991.
Saya punya keyakinan. Melihat kemampuan Pemain Timnas yang merata. Stamina tinggi, akurasi serangan, serta kemampuan mengorganisasi pertahanan. Plus kiper yang sangat “responsif”, rasanya. Mengalahkan Uzbekistan bukanlah “halusinasi’. Sama seperti mengalahkan Korea 11-10 (adu pinalti), Australia 1-0, dan Yordania 4-1. Partai ini, adalah yang tersulit bagi Timnas.

Dalam pandangan saya.
Setiap hasil pertandingan dan prestasi, pasti punya “harga”. Tidak ada yang “gratis”. Pembinaan oleh Pelatih Shin Tae Yong, bersama Choi In-choi dan Nova Arianto, dalam empat tahun terakhir, sejatinya ada “ongkos” yang harus dikeluarkan. Pembinaan optimal, tak akan efektif. Tanpa “finansial” yang optimal pula.

Buah pembinaan itu telah terlihat di Piala Asia 2024 ini. Setelah Australia dan Yordania kita libas. Dua hari ke depan Justin Hubner dkk, akan menghadapi “White Wolves” yang diperkuat bintang-bintangnya: Umarali Rahmonaliyev, Khusayin Norchaev, Abbosbek Fayzullsev dkk.

Apa yang saya saksikan “match'” antara para juara: Uzbekistan (2018) dan Arab Saudi (2013) Jumat semalam, keduanya tidaklah istimewa. Itu bila saya boleh menganalisa jalannya pertandingan. Sekalipun Uzbekistan menang 2-0, sekali lagi itu tidaklah istimewa. Melihat skema permainan Indonesia.

Serangan seperti “batu cadas”, tajam. Pertahanan bagai tembok “puzzle” yang terserak dan ada di semua sudut. Lalu lapangan tengah seperti “banjir bandang”, deras mengumpan bola. Dan, kiper seperti “lem tajin” yang lengket. Indonesia, asumsi saya akan melaju ke final mengalahkan Uzbekistan, pada semifinal, Senin. Modal kita untuk itu, sudah cukup. “Vini, Vidi, Vici”. Semoga.()

OLEH: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading

Opini

“Slepet”, Joget, atau “Sat Set” Otonomi Daerah

Published

on

By

OTONOMI daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.

Otonomi daerah spektrumnya terbentang mulai dari pembentukan daerah otonom, transfer kewenangan dari pusat kepada daerah, pembentukan kelembagaan pemda, manajemen birokrasi lokal, pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, pengelolaan keuangan daerah, hubungan antar pemerintahan, hingga pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Selain tugasnya yang amat luas, otonomi daerah merupakan “big business”. Bila pemerintah bisa mengurusnya dengan baik separuh urusan negara akan selesai. Presiden bisa fokus ke separuh urusan lainnya, yaitu memimpin kementerian/lembaga yang menangani urusan pembangunan sektoral, menjalin hubungan baik dengan lembaga 1tinggi negara, dan tampil di panggung regional dan global. Ia tak perlu lagi marah-marah kepada kepala daerah atau berlelah-lelah mengumpulkan ribuan kepala desa.

Betapa tidak? Tengok saja jumlah daerah otonom yang menembus angka lima ratus tepatnya 546 yang terdiri atas 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Kewenangan yang dimilikinya juga bukan “kaleng-kaleng”. Mulai dari urusan pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, jalan dan jembatan, perumahan, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga kepariwisataan. Tak kurang dari 32 urusan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah.

Ditilik dari segi birokrasi, dari 4,28 juta ASN kita 3,33 juta bekerja untuk pemerintah daerah (78%). Belum lagi uang yang dikelolanya. Rata-rata sepertiga dari APBN kita ditransfer ke daerah. Pada tahun 2023 yang lalu jumlahnya Rp.825 triliun. Bila ditambahkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia yang besarnya Rp 361 triliun pada tahun 2023, maka sekitar Rp 1.186 triliun dibelanjakan oleh pemerintahan daerah. Suatu jumlah yang sangat besar, dan bila dibelanjakan secara berkualitas akan mampu mendongkrak beberapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara legal-konstitusional UUD 1945 sendiri mengatur cukup detil sampai dengan membuat bab khusus soal pemerintahan daerah, seperti tampak dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Turunannya mencakup UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Desa plus UU khusus/istimewa untuk Papua, Aceh, Yogyakarta, DKI Jakarta, IKN Nusantara.

Masalah Otonomi Daerah
Kondisi otonomi daerah kita kini terus terang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa diantaranya yang menonjol adalah masalah re-sentralisasi, korupsi kepala daerah, politik dinasti, pecah kongsi KDH-WKDH, pemekaran daerah, dan tidak efektifnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sayang sekali bila pada masa kampanye sekarang segudang persoalan otonomi daerah yang melanda negeri ini tidak diperdebatkan oleh para calon presiden dalam kampanyenya. Masyarakat di 546 daerah otonom itu tentu akan suka memilih calon presiden yang paham dan pro-otonomi daerah, bukannya pro-sentralisasi.

Re-sentralisasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo makin menjadi-jadi. Tak hanya di bidang administrasi dan ekonomi seperti penarikan berbagai perizinan dan kewenangan berskala lokal ke pusat, tapi juga sudah merambah ke ranah politik. UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 yang menarik izin IMB dan UU Minerba Nomor 3/2020 yang mengambil tambang galian C (pasir dan kerikil) ke pusat adalah contoh nyata dalam resentralisasi administrasi dan resentralisasi ekonomi.

Sedangkan terkait resentralisasi politik, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah bila terjadi kekosongan (vacuum of power) jabatan dalam tempo yang lama dilakukan langsung oleh presiden, bukannya lewat pemilihan DPRD atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang notabene dipilih langsung oleh rakyat. Malahan dalam pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), gubernur/wakil gubernur diangkat oleh presiden tak lagi dipilih langsung oleh rakyat menyusul pola pengangkatan kepala/wakil kepala IKN Nusantara. Demokrasi lokal lewat pilkada langsung yang sejak tahun 2004 telah ditancapkan (deepening democracy), kini dipreteli.

Korupsi kepala daerah tak kunjung reda. Terbaru, ada Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada, sebelumnya Gubernur Maluku Utara dua periode yang sudah mau habis masa jabatannya di OTT KPK. Modus operandinya hampir sama dengan kepala daerah yang lain, yaitu terlibat kasus jual beli jabatan, gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa.

Saya mencatat sejak pilkada langsung yang berbiaya tinggi digelar tahun 2005 hingga 2024 ini terdapat 405 orang kepala daerah/wakil kepala daerah kena kasus hukum dengan rincian, gubernur 37, wakil gubernur 7, bupati 228, wakil bupati 48, walikota 70, wakil walikota 15. Korupsi yang dilakukan oleh ratusan pemimpin pemda ini juga telah menyeret ribuan pejabat birokrasi, berdampak pada rusaknya tata kelola pemda yang baik, dan terhalangnya pengentasan kemgiskinan.

Rentetan lainnya, tumbuh subur politik dinasti di daerah, di mana anak atau istri kepala daerah/wakil kepala daerah naik menggantikan sang bapak/suami. Bahkan menjalar kini ke tingkat pemerintahan nasional. Gibran putra Presiden Joko Widodo yang baru menjabat walikota solo dua tahun diorbitkan menjadi calon wakil presiden. Sirkulasi kepemimpinan pemda menjadi mandeg, karena jabatan hanya beredar di lingkaran “trah” tertentu saja.

Perkara serius lainnya politisasi birokrasi pemda waktu pilkada yang menyebabkan promosi jabatan penuh dengan afiliasi politik (Prasojo, 2023). Belum lagi kalau ditelisik soal maraknya pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya yang menurut catatan saya terjadi di lebih dari 90% daerah kita. Tentu hal ini merupakan pendidikan politik yang buruk bagi rakyat, dan membuat repotnya birokrasi melayani kedua bosnya yang tak akur.

Pemekaran daerah telah 10 tahun dimoratorium, kecuali untuk tanah Papua yang tahun lalu diizinkan memekarkan provinsinya dari dua menjadi enam, karena alasan untuk mengendalikan konflik. Sementara itu usulan pemekaran daerah tak pernah berhenti. Pemerintah menerima tidak kurang dari 329 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang terdiri atas 55 provinsi, 237 kabupaten, dan 37 kota (Ditjen OTDA Kemendagri, Mei 2022).

Terlepas dari terpenuhinya atau tidak persyaratan, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi untuk membentuk DOB belum padam. Sejak awal reformasi tahun 1999 sampai moratorium 2014, Indonesia telah menambah daerah otonomnya sebanyak 223 (8 provinsi, 181 kabupaten, 34 kota). Banyak masyarakat meyakini pemekaran daerah merupakan pintu masuk untuk meraih kesejahteraan. Tak elok kalau dibiarkan mengambang tak ada kepastian.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat (GWPP) tak efektif. Pembinaan dan pengawasannya “dicuekin” bupati/walikota. Tak jarang bupati/walikota berani melawan gubernur secara terbuka, menolak dikoordinasikan dan disupervisi, dan mengusirnya jika berkunjung ke wilayahnya.

Pihak kementerian/lembagapun kerap mem-by pass gubernur dengan terjun langsung ke kabupaten/kota. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri atas unsur kepala kepolisian, kepala kejaksaan, komandan TNI, dan ketua DPRD tak banyak lagi yang menyegani gubernur, padahal ia menjadi ketua forumnya.

Pemerintah pusat tak pula menyediakan perangkat dan pembiayaan kepada gubernur untuk melaksanakan tugas perpanjangan tangan (verlengstuk) itu. Masalahnya diperparah dengan tak adanya peran gubernur dalam menjadikan seseorang sebagai bupati/walikota. Mereka sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan, ada bupati/walikota yang jadi penantang gubernur petahana dalam pilkada.

Pola relasi ala integrated-prefektoral system ini, dimana gubernur berperan ganda sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat tidak menyambung dengan perkembangan demokrasi lokal kita kini. Dari bentangan beberapa masalah utama otonomi daerah di atas, tentu publik ingin tahu bagaimana calon presiden dan wakil presiden nomor satu, dua, dan tiga memandang atau menjawabnya di dalam visi dan misi mereka.

Janji Para Kandidat

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu Anies dan Gus Imin dalam visinya yang berjudul “Indonesia Adil dan Makmur Untuk Semua”, pada misi ke delapan mengagendakan pembenahan otonomi daerah. Dijanjikan akan diakhiri tarik-menarik kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, diberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi kekayaan yang dimiliki, perbaikan pembiayaan pilkada agar tidak mahal, pencegahan politisasi birokrasi, memfasilitasi pembentukan daerah otonom secara selektif, dan penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemda terkait kewenangan yang dilimpahkan.

Selain itu, sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dalam pemenuhan urusan konkuren wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan akan dihadirkan. Slepetan pasangan ini cukup mengena, hanya kelemahannya publik tidak tahu secara detil bagaimana cara mereka mewujudkannya.

Prabowo dan Gibran mengusung visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Pasangan ini menjanjikan akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan seperti membangun atau merenovasi rumah penduduk desa, membuat desa terakses internet, dan memperbaiki tata kelola dana desa.

Selain itu juga memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemda, menata desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemda, memperbaiki manajemen pelaksanaan pilkada, revitalisasi pengawasan melalui pembangunan inspektorat independen, dan membahas kembali pemekaran daerah. Misi penanganan otonomi daerah lewat “joget kebijakan” dari pasangan ini dapat membuai orang desa dan daerah bila tersosialisasi secara luas.

Visi Ganjar dan Mahfud yaitu “Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat, Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”. Pasangan nomor urut tiga ini menjanjikan akan melipatgandakan dana desa, satu desa satu fasilitas kesehatan, menjanjikan kota sebagai sentra pertumbuhan, ekonomi yang dapat mendorong desa tumbuh bersama, memperluas ketersediaan mall pelayanan publik, dan memastikan pelayanan pemerintahan sat set dengan digitalisasi.

Kendatipun tak terlalu telak mengadres persoalan aktual otonomi daerah, karena lebih fokus ke perkara desa, tapi misi mereka menunjukkan keinginan untuk mempercepat pembangunan desa dan kota.

Dalam agenda ketiga pasangan Capres dan Cawapres tampak ada sentuhan untuk menyelepet, menjoget dan men-sat-set persoalan otonomi daerah meskipun kadarnya berbeda beda. Artinya, mereka cukup menyadari bahwa diperlukan penataan desentralisasi di Indonesia ke depan.

Guna menggali bagaimana detil mewujudkannya dan manakah pasangan calon yang paling perhatian terhadap otonomi daerah, urgen sekali jika dalam tema debat Capres atau Cawapres yang akan datang ditambahkan isu otonomi daerah.

Jangan sampai terulang kasus IKN Nusantara yang tidak muncul dalam visi dan misi maupun debat pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tahun 2019 lalu, tiba-tiba lahir menjadi kebijakan yang membebani berat keuangan negara. (**)

Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014), Pendiri i-OTDA

Continue Reading
Advertisement

Trending