Nasional
Lukai Hati Masyarakat Maluku, Wiranto Harus Minta Maaf
Jakarta, HarianSentana.com
Ketua Karteker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa mengecam keras ucapan Menko Polhukam, Wiranto yang menyatakan bahwa warga Maluku yang masih berada di tempat-tempat pengungsian akibat gempa bumi 6,5 SR yang terjadi beberapa waktu lalu hanya menjadi beban negara atau pemerintah.
“Selaku tokoh dan pejabat negara, sangat tidak pantas pak Wiranto mencibir rakyat yang sedang ada dalam kesusahan. Atas dasar itu, selaku pimpinan pemuda KNPI Maluku, kami menuntut Pak Wiranto untuk mengklarifikasi ucapannya dan memohon maaf di media nasional selama 7 hari. Tuntutan kami ini agar segera dilaksanakan, karena kami tidak akan segan-segan melakukan perlawanan yang lebih besar,” kata Hehanussa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (02/10).
Menurut dia, saat bencana tersebut terjadi, proses masyarakat menyelamatkan diri juga sangat tidak membebani negara. Selain itu, kata pria yang biasa disapa Alan itu, kekhawatiran masyarakat hingga harus menyelamatkan diri ke lokasi-lokasi yang lebih tinggi tidak lepas dari ketidakprofesionalan BMKG dalam tugas dan fungsinya mengawasi soal info-info bencana yang berdampak bias. “Akibatnya masyarakat lebih banyak mendapatkan info-info liar. Jadi jangan salahkan jika mereka harus mengungsi berhari-hari di tempat yang dianggap lebih aman,” kata salah satu Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.
Lebih jauh ia mengatakan, menggungsi karena gempa di Ambon justru menghadirkan hikmah tersendiri. Karena dengan adanya gempa tersebut telah terbangun kohesi sosial khususnya bagi orang-orang beda agama yang pernah berkonflik di masa lalu. “Di pengungsian, mereka saling bantu dan tolong menolong penuh haru, penuh kasih dan cinta. Menurut saya, pak Wiranto telah menciderai pengalaman sosial dan batin orang-orang Maluku,” tukasnya.
Kader Partai Golkar ini menilai, pernyataan Wiranto tersebut justru membuat masyarakat resah. Alan bahkan menilai purnawirawan Jenderal bintang empat ini telah gagal menjaga stabilitas keamanan negara, sehingga tidak layak lagi menjadi pejabat negara pada periode 2019-2024. “Selain karena usia yang sudah uzur, beliau memang sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin di negeri ini,” tutup putera Negeri Hualoy ini.
Sebelumnya anggota Fraksi PKS DPR RI, Saadiah Uliputty menegaskan, bahwa pernyataan Wiranto beberapa waktu lalu itu telah melukai dan membuat tersinggung masyarakat Maluku. “Hari ini masyarakat Maluku sangat tersinggung dan marah dengan pernyataan pak Wiranto tersebut. Pernyataannya itu sangat melukai hati kami. Seharusnya sebagai seorang pejabat negara, beliau tidak boleh menyampaikan hal seperti itu di saat masyarakat sedang berduka,” katanya seperti dikutip dari sebuah video yang sedang viral hari ini.
Saadiah menegaskan, bahwa masyarakat Maluku bukan warga kelas dua di negeri ini karena Maluku merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang juga ikut memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kami juga ikut membayar pajak seperti rakyat Indoensia lainnya, tapi hari ini kami merasa dianaktirikan pemerintah dengan adanya pernyataan pak Wiranto itu,” tukasnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, ada banyak janji pemerintah pusat untuk Maluku yang hingga saat ini belum direalisasikan, diantaranya janji untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). “Masyarakat Maluku saat ini terus bertanya-tanya kenapa janji pemerintah pusat terutama terkait LIN hingga sekarang belum direalisasikan,” ketusnya.
Ia juga menyesalkan soal belum adanya putera Maluku yang dipercaya Pemerintah masuk dalam kabinet. “Dari kabinet ke kabinet, belum pernah ada putera Maluku yang dipercaya sebagai Menteri. Kenapa kami selalu dinomor duakan? Saya kembali tegaskan bahwa Maluku bukan warga kelas dua di negeri ini. Maluku ikut memproklamirkan NKRI, pemuda-pemuda Maluku juga ikut menghadiri Sumpah Pemuda. Ini fakta sejarah, jadi jangan dilupkan,” pungkas anggota DPR asal Dapil Maluku ini.
Penulis: Syarief Lussy
SELUMA- Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Seluma melakukan pengecekan dan pemantauan secara langsung di sejumlah pangkalan penyalur gas LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Seluma, Kamis (17/4/2025).
Kegiatan pemantauan ini dalam upaya menjaga stabilitas distribusi dan pencegahan kelangkaan gas bersubsidi di tengah masyarakat.
Pengecekan dilaksanakan dibeberapa titik strategis yang menjadi lokasi penjualan gas LPG bersubsidi, guna memastikan stok tersedia dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kapolres Seluma, AKBP Bonar Ricardo P. Pakpahan, melalui Kasat Reskrim AKP Prengki Sirait, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Seluma dalam melindungi hak masyarakat terhadap akses energi bersubsidi, serta mencegah potensi praktik penimbunan dan permainan harga.
“Kami melaksanakan pengecekan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menimbun ataupun menjual gas LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami juga menghimbau kepada pemilik pangkalan dan pengecer agar menaati regulasi yang berlaku, demi menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat,” terang Prengki.
Selanjutnya katanya, apabila ditemukan adanya pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti penimbunan atau penjualan gas LPG 3 Kg di atas HET, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Gas LPG 3 Kg merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah menyalurkan subsidi untuk memastikan harga jual tetap terjangkau dan distribusi merata. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyalahgunaan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan dan keresahan publik.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Polres Seluma berharap distribusi gas LPG 3 Kg dapat terus berlangsung dengan lancar, adil, dan sesuai sasaran. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi penyimpangan juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim distribusi yang sehat dan transparan.
“Apabila masyarakat menemukan adanya kecurangan atau penyimpangan dalam penyaluran gas LPG 3 Kg, kami imbau untuk segera melapor agar dapat segera kami tindaklanjuti,” tegas Prengki.
Jakarta, Hariansentana.com.- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. (Bang Doel) menegaskan, akan segera menanggapi rekomendasi yang disampaikan DPRD DKI terhadap Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2024.
“Ini adalah tindaklanjut dari LKPJ Gubernur yang disampaikan 9 April 2025.Tadi dibacakan rekomendasi yang akan kita segera jawab,” kata Rano, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI terkait LKPJ Gubernur 2024, Kamis (17/4/2025 ).
Dari proses evaluasi dan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tercatat ada 143 rekomendasi yang disampaikan DPRD selaku lembaga legislatif kepada eksekutif.
“Kami cukup puas terhadap hasil penilaian dari proses pembahasan yang telah dilakukan DPRD. Secara umum, capaian yang diraih sudah cukup baik,” ucapnya.
Dicontohkannya, beberapa capaian yang disampaikan antara lain realisasi dari rencana pendapatan daerah sekitar 97 persen, realisasi belanja daerah 92 persen dan realisasi penerimaan hampir 91 persen.
Kemudian, pengeluaran juga bisa ditekan sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD 2024 sekitar Rp 4,43 triliun.
Dipastikan Rano, hasil rekomendasi DPRD ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan.
“Hasil rekomendasi yang disampaikan ini telah dicatat secara resmi untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Menurut Rano, berbagai rekomendasi yang disampaikan sejalan dengan rencana program yang disiapkannya bersama Gubernur Pramono Anung. Diharapkan Rano, apa yang direalisasikan nanti bisa berkesinambungan dengan rekomendasi legislatif.
“Dengan rekomendasi yang diberikan teman-teman DPRD tadi, saya bersyukur. Mudah-mudahan ini akan segera dijawab dan segera kita lakukan evaluasi,” tandasnya. (Sutarno)
Jakarta, Hariansentana.com –– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria. (Mantan Wagub DKI jakarta era Anies) di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/4/2025 ).
Dalam pertemuan itu, Pramono dan Ariza membahas rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Jakarta.
Ariza mengatakan, Gubernur Pramono Anung mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan yang ada di ibu kota. “Sehingga nanti di setiap kelurahan akan digerakkan ekonomi, sektor ekonomi bagi kepentingan masyarakat kelurahan sebagaimana instruksi daripada Presiden,” ujar Ariza usai menggelar pertemuan.
Ia berharap, Kopdes Merah Putih bisa memenuhi kebutuhan warga di setiap kelurahan.
Menurutnya, DKI Jakarta ditargetkan menjadi contoh terbaik Kopdes Merah Putih. “Mudah-mudahan Bapak Pramono Anung Gubernur bisa mewujudkannya agar pendirian Kopdes Merah Putih terbentuk di setiap kelurahan dan menjadi contoh yang baik,” tuturnya.
Ariza menambahkan, pertemuannya dengan Gubernur Pramono juga sekaligus bersilaturahmi usai perayaan Lebaran 2025. “Kami juga menjaga kondisi di Jakarta supaya kondusif agar pembangunan Jakarta bisa lebih baik lagi,” tandasnya. (Sutarno)
Antisipasi Kelangkaan, Polres Seluma Pantau Stabilitas Distribusi Gas
Eksekutif Segera Tanggapi Rekomendasi DPRD DKI Jakarta Terhadap LKPJ Gubernur 2024.
Wamendes Temui Gubernur DKI Jakarta Pramono di Balai Kota
Resto Seblak Bohay Dapat Kunjungan Ibu Kades Rawa Panjang, Dukung Penuh Perkembangan UMKM Lokal
Dr. Joy dari RS Mandaya Mendapat Rekor MURI “Lulus S3 Kedokteran Tercepat”
Kebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono, Warga minta Copot Lurah Papanggo.
DPRD DKI Jakarta Usul Rotasi Lurah dan Camat
Demo di PN Jakpus, KURI Minta Nama Tan Lie Pin Diperiksa dalam Kasus Korupsi Nikel dan TPPU
Pramono Anung Segera ‘Gas’ Lagi Normalisasi Ciliwung
Masyarakat Puas Dengan Kinerja Kepolisian Jaga Lingkungan Saat Masa Mudik
Balon Rt, Pake Ijasah Paket C. Jalur Kilat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diminta Turun Tangan.
EW: Slogan Pertamina “Melayani Sepenuh Hati” Bukan Slogan Kosong
DPRD DKI Jakarta Usul Dana Petugas RT/RW dan LMK 2023 Naik
Heru Ancam Copot Oknum RW/RT Terima Setoran Jukir Liar
Soal Penipuan Bank, Penyidik Tetapkan Dua Petinggi PT APS Sebagai Tersangka
Nasabah Northcliff Lapor Polisi, Erry Sulistio Jalani Penyidikan
GERAK INDONESIA: Hakim Tak Sebutkan Surat Panggilan Polisi Sah atau Tidak
Lebih Dari Urusan Ranjang, Habibi Honey Punya Visi Besar
Capai Miliaran Rupiah, MAN 1 Bogor Diduga Lakukan Pungli di Kegiatan PPDB
Pimpinan Sinode GPdI Dilaporkan ke Polda Metro
Ini Syaratnya Agar Timnas Indonesia Lolos Ke Semifinal AFF U 19 2022
HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi
Sentana Reaction – HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi!
Segera Pensiun, Inikah Calon Kapolri Baru?
-
Ibukota2 days agoKebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono, Warga minta Copot Lurah Papanggo.
-
Nasional4 days agoTegas! Kakanwil Ditjenpas Jateng Pastikan Lapas dan Rutan se-Jateng Zona Nol Pungli
-
Ibukota5 days agoPPSU Kelurahan Pademangan Barat Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos.
-
Daerah6 days agoLapas Kelas 1 Semarang Sosialisasikan Pemantapan Blok Khusus