Connect with us

Nasional

Lukai Hati Masyarakat Maluku, Wiranto Harus Minta Maaf

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com

Ketua Karteker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa mengecam keras ucapan Menko Polhukam, Wiranto yang menyatakan bahwa warga Maluku yang masih berada di tempat-tempat pengungsian akibat gempa bumi 6,5 SR yang terjadi beberapa waktu lalu hanya menjadi beban negara atau pemerintah.

“Selaku tokoh dan pejabat negara, sangat tidak pantas pak Wiranto mencibir rakyat yang sedang ada dalam kesusahan. Atas dasar itu, selaku pimpinan pemuda KNPI Maluku, kami menuntut Pak Wiranto untuk mengklarifikasi ucapannya dan memohon maaf di media nasional selama 7 hari. Tuntutan kami ini agar segera dilaksanakan, karena kami tidak akan segan-segan melakukan perlawanan yang lebih besar,” kata Hehanussa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (02/10).

Menurut dia, saat bencana tersebut terjadi, proses masyarakat menyelamatkan diri juga sangat tidak membebani negara. Selain itu, kata pria yang biasa disapa Alan itu, kekhawatiran masyarakat hingga harus menyelamatkan diri ke lokasi-lokasi yang lebih tinggi tidak lepas dari ketidakprofesionalan BMKG dalam tugas dan fungsinya mengawasi soal info-info bencana yang berdampak bias. “Akibatnya masyarakat lebih banyak mendapatkan info-info liar. Jadi jangan salahkan jika mereka harus mengungsi berhari-hari di tempat yang dianggap lebih aman,” kata salah satu Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.

Lebih jauh ia mengatakan, menggungsi karena gempa di Ambon justru menghadirkan hikmah tersendiri. Karena dengan adanya gempa tersebut telah terbangun kohesi sosial khususnya bagi orang-orang beda agama yang pernah berkonflik di masa lalu. “Di pengungsian, mereka saling bantu dan tolong menolong penuh haru, penuh kasih dan cinta. Menurut saya, pak Wiranto telah menciderai pengalaman sosial dan batin orang-orang Maluku,” tukasnya.

Kader Partai Golkar ini menilai, pernyataan Wiranto tersebut justru membuat masyarakat resah. Alan bahkan menilai purnawirawan Jenderal bintang empat ini telah gagal menjaga stabilitas keamanan negara, sehingga tidak layak lagi menjadi pejabat negara pada periode 2019-2024. “Selain karena usia yang sudah uzur, beliau memang sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin di negeri ini,” tutup putera Negeri Hualoy ini.

Sebelumnya anggota Fraksi PKS DPR RI, Saadiah Uliputty menegaskan, bahwa pernyataan Wiranto beberapa waktu lalu itu telah melukai dan membuat tersinggung masyarakat Maluku. “Hari ini masyarakat Maluku sangat tersinggung dan marah dengan pernyataan pak Wiranto tersebut. Pernyataannya itu sangat melukai hati kami. Seharusnya sebagai seorang pejabat negara, beliau tidak boleh menyampaikan hal seperti itu di saat masyarakat sedang berduka,” katanya seperti dikutip dari sebuah video yang sedang viral hari ini.

Saadiah menegaskan, bahwa masyarakat Maluku bukan warga kelas dua di negeri ini karena Maluku merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang juga ikut memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kami juga ikut membayar pajak seperti rakyat Indoensia lainnya, tapi hari ini kami merasa dianaktirikan pemerintah dengan adanya pernyataan pak Wiranto itu,” tukasnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, ada banyak janji pemerintah pusat untuk Maluku yang hingga saat ini belum direalisasikan, diantaranya janji untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). “Masyarakat Maluku saat ini terus bertanya-tanya kenapa janji pemerintah pusat terutama terkait LIN hingga sekarang belum direalisasikan,” ketusnya.

Ia juga menyesalkan soal belum adanya putera Maluku yang dipercaya Pemerintah masuk dalam kabinet. “Dari kabinet ke kabinet, belum pernah ada putera Maluku yang dipercaya sebagai Menteri. Kenapa kami selalu dinomor duakan? Saya kembali tegaskan bahwa Maluku bukan warga kelas dua di negeri ini. Maluku ikut memproklamirkan NKRI, pemuda-pemuda Maluku juga ikut menghadiri Sumpah Pemuda. Ini fakta sejarah, jadi jangan dilupkan,” pungkas anggota DPR asal Dapil Maluku ini.

Penulis: Syarief Lussy

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Pangkoops Udara I Tinjau Kesiapan Kosek I Medan.

Published

on

Medan, Hariansentana.com — Setelah kunjungan kerja ke Lanud Soewondo, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin dan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I Ny. Erin M. Nurdin beserta rombongan berkunjung ke Komando Sektor I (Kosek I) Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. (Sabtu, 12-10-2024).

Dalam kunjungannya ke Mako Kosek I, Pangkoops Udara I dan rombongan disambut langsung oleh Komandan Kosek I Medan, Marsma TNI Toto Ginanto, S.T., M.A.P., M.Han. beserta staf dan didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I Ny. Mia Toto Ginanto, beserta pengurus PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I.

Rangkaian kunjungan kerja Pangkoops Udara I diawali dengan tatap muka dengan personel Kosek I Medan dan Ibu-Ibu PIA Ardhya Garini Cab.23/D.I Kosek I bertempat di Aula Mustang Lanud Soewondo kemudian lanjut dengan peninjauan bangfas Kosek I Medan.

Dalam sambutan Pangkoops Udara I saat tatap muka dengan personel Kosek I menyampaikan keinginannya untuk bisa mengetahui dan melihat secara langsung kesiapan dan kondisi satuan serta permasalahan- permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan-satuan yang ada di jajaran Koops Udara I selama ini dan berupaya mencari solusinya.

Kemudian berkaitan dengan safety perlu kita sadari bersama bahwa setiap pelaksanaan penerbangan maupun pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, hal tersebut dapat terjadi incident/accident yang secara langsung dapat menenurunkan kemampuan dan kesiapan operasional satuan. “Jadikan budaya safety first sebagai motto utama, dalam setiap melaksanakan tugas yang diemban, karena safety adalah tanggung jawab milik bersama” jelas Alumni AAU ’96 tersebut.

Menutup sambutannya Pangkoops Udara I menekankan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI berkaitan dengan tahun politik 2024 yang sebentar lagi akan digelar yaitu Pilkada serentak, TNI berkomitmen penuh untuk menjaga netralitasnya. Dimana diantaranya untuk tidak berpolitik praktis. “Untuk itu pelajari, pahami dan implementasikan Netralitas TNI pada ajang pilkada serentak yang akan datang” tutup Pangkoops Udara I.

Pada waktu yang sama, Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I mengadakan kunjungan kerja, dengan meninjau kantor PIA Ardhya Garini Cabang 23/D.I Kosek I Medan, dan Posyandu Seruni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Para Asisten Koops Udara I, segenap pengurus PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I, Danlanud Soewondo, Para Asisten Kosek I, Para Kepala Dinas Lanud Soewondo, dan segenap Prajurit Kosek I Medan serta Ibu-Ibu Anggota PIA Ardhya Garini Cabang 23/D.I Kosek I Medan.

Continue Reading

Polhukam

DR I Wayan Suweca Terpilih Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti Tahun 2024-2029

Published

on

By

BANDUNG, HARIANSENTANA.COM — Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purn I Made Riawan, S.Psi, M.I.P menghadiri dan memberi sambutan serta melantik Ketua PH PHDI Kota Cimahi Jawa Barat, pada pelaksanaan Lokasabha IV Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Cimahi Tahun 2024, yang digelar di Gedung Serba Guna Pura AWLN Kota Cimahi, Minggu (13/10/2024).

Agenda Lokasabha rutin lima tahunan PHDI ini, juga dihadiri Ketua PH PHDI Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan pengurus, Ida Pedande Gede Putra Dharma Arsa & Pedande Istri Gantari Chandara Arsa, Ida Pedanda Gede Putra Pasuruan Watulumbang sareng Ida Pedanda Istri Ratna Manuaba, Ketua PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti 2019-2024 beserta Pengurus, Ketua lembaga umat Hindu Kota Cimahi seperti: WHDI, Prajaniti, PSN, Ketua Banjar Cimahi dan Ketua Tempek se-Cimahi, Ketua Yayasan, Pinandita Lanang istri dan Sesepuh Pini sepuh serta Tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Made memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Lokasabha IV dan juga berterima kasih kepada Pengurus PHDI Kota Cimahi Masa Bakti Tahun 2019–2024 atas kerjasamanya, dedikasinya dalam menjaga suasana kehidupan yang harmonis dan kondusif di Kota Cimahi.

“Saya berharap di dalam program kerja PHDI nantinya, dapat menuangkan program-program yang berkaitan dengan Penguatan peran PHDI dan Pemberdayaan umat Hindu, sebagaimana tema dalam Lokasabha ini yaitu “Penguatan Peran PHDI dalam Perayaan umat Hindu Menuju Masyarakat Harmonis”. Semoga kerukunan umat beragama di kota Cimahi ini terus terjaga dengan baik,” ungkap Made melalui keterangannya, Minggu (13/10).

Menjelang pesta demokrasi Pilkada, imbuh Brigjen TNI (Purn) Made, saya juga mengimbau kepada masyarakat Hindu untuk tetap menjaga kedamaian di tahun politik ini serta bekerja dan beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa harus terpengaruh dengan tarikan-tarikan politik praktis dan yang lebih penting lagi tidak menggunakan agama dan tempat ibadah sebagai alat politik identitas, Pengurus PHDI di larang terlibat politik praktis, sesuai amanat dari AD ART Parisadha Hindu Dharma Indonesia, tandas Made.

“Dalam pelaksanaan Lokasabha IV tersebut akan terpilih Ketua dan Pengurus PHDI Kota Cimahi yang dapat mengayomi dan memajukan umat Hindu kedepan,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan terpilih sebagai Ketua PHDI Kota Cimahi Masa Bhakti 2024-2029 adalah Bapak DR I Wayan Suweca, Secara aklamasi oleh pemilik suara sah. (Red).

Continue Reading

Ibukota

Tokoh Masyarakat Koja Pertanyakan Tidak Adanya Dana pemilihan LMK

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com. – Tokoh masyarakat koja mempertanyakan Dana untuk pemilihan ketua Rt/Rw dan Lmk di jakarta utara khususnya. Hal tersebut di katakan Juharto. SH. Alias Reza tokoh masyarakat yang aktif sebagai pengamat kebijakan publik, lingkungan dan praktisi Hukum. Seharusnya Gubernur DKI jakarta mengusulkan ke DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah Daerah khusus Jakarta itu kaya yang mana anggaran APBD lebih dari 80.triliun.” masa tidak bisa mensisipkan. ” Ungkapnya.

Sementara Darman salah seorang anggota LMK. Kelurahan sunter Agung sangat mendukung apabila pemda dki jakarta menganggarkan. Ya selama ini mah kita arisan aja Rt/Rw untuk melaksanakannya.
” Kami sangat bersyukur banget apabila terlaksana.” Tuturnya.

Ketua Dewan Kota pemkot administrasi jakarta utara. Muhammad Sidik Dahlan ketika di hubungin. Tidak ada mas rt/rw dan lmk itu kan organisasi masyarakat yang di bina pemerintah sebagai Mitra kerja Lurah. “Ya paling rembuk warga, rt dan RW apabila ada acara seperti pemilihannya. ” Jelasnya.

Wakil walikota administrasi jakarta utara H. Juani Yusuf ketika dihubungin malalui telp dan WA tidak menjawab.

Surat keterangan sehat yang merupakan syarat wajib untuk di lampirkan saat ingin mendaftar. Kata anggota DPRD dki jakarta.“Faktor kesehatan calon-calon juga harus dipastikan. Jangan sampai yang sakit masih bisa lolos pendaftaran LMK,” ujar Ongen.

Menurut dia, surat keterangan sehat merupakan syarat krusial yang harus dibuktikan. Sebab, anggota LMK merupakan garda terdepan yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
“Karena LMK ini jadi motor penggerak kita di bawah. Kalau sakit tapi masih diloloskan, ini juga enggak beres,” kata Ongen.

Ia mengaku, mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya calon anggota LMK yang lolos. Padahal tidak memenuhi syarat sehat.Oleh karena itu, ia meminta seluruh lurah di Jakarta ikut mengawasi proses perekrutan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat regulasi.

“LMK ini jadi tulang punggung kita di bawah. Oleh karena itu, tolong kita concern (perhatian-Red),” tutur Ongen.Selain itu, ia juga meminta lurah bisa memberi pemahaman detail kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak.

Standarisasi para calon harus benar-benar dijadikan pedoman dalam proses perekrutan.“Jadi standarisasi pendaftaran LMK ini juga harus diatur, jangan sampai asal atau menabrak ketentuan yang ada,” pungkas Ongen. (Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending