LSM PRB Nilai, Proses Ijazah Jokowi Berpotensi Panjang

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan,S.H . Menyoroti proses hukum perkara “dugaan ijazah” mantan Presiden yang kini masuk ranah peradilan umum. Ia menilai prosesnya berpotensi panjang dan menyita waktu banyak pihak.

Ketika di hubungi tlp seluler nya 28 ,Juni 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H mengatakan
jika perkara disidangkan, sejumlah problem hukum akan terbuka. “Salah satunya menghadirkan pelapor. Mantan presiden sebagai pelapor tentu prosesnya tidak mudah. Ini akan tarik-ulur dan memakan durasi panjang,” ujarnya,

Ia mencontohkan proses peradilan tokoh negara di masa lalu yang tempatnya tidak di pengadilan. “Kita ingat, sidang Presiden Soeharto dulu lokasinya beda, di kantor Kementerian Pertanian Kehutanan Jakarta Selatan. Nah, perkara pelaporan presiden yang merasa dicemarkan namanya terkait ijazah saat mencalonkan diri sebagai pejabat negara, prosesnya juga diprediksi melelahkan dan lama,” katanya.

Johan juga menilai posisi pelapor adalah pihak yang merasa dirugikan karena namanya dicemarkan dengan tuduhan ijazah tidak ada berdasarkan penelitian. “Pelapor juga harus membuktikan secara ilmiah bahwa ijazahnya ada dan bisa diperlihatkan terbuka di hadapan majelis,” ucapnya.

Ia juga mengkritik dampak sosial dari perkara ini. “Sayangnya jika pelapor mempertahankan pendapat sampai memenjarakan rakyatnya sendiri. Padahal gaji pejabat itu dari rakyat. Ini menimbulkan kesan negara sedang dalam perilaku yang rendah, tidak ada rasa kenegarawaan, dan memaksa rakyat tunduk walau ada persoalan ijazah yang jadi sorotan,” tegasnya.

Lebih lanjut Johan mempertanyakan posisi kampus yang membesarkan para peneliti/pihak terlapor. “Apakah kampus akan membiarkan mereka dihukum tanpa kesalahan hanya karena meneliti ijazah mantan presiden? Jangan sampai persidangan nanti mengambang, tidak jelas, berujung ricuh, dan menimbulkan korban,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta pengadilan bersikap profesional dan membuka sidang seluas-luasnya. “Sebaiknya sidang di-live agar seluruh rakyat Indonesia bisa melihat kebenarannya. Tanpa dibatasi. Biar publik tahu, ijazah mantan presiden seperti apa, dan penelitian pelapor seperti apa. Perkara ini sudah menghabiskan miliaran untuk urusan ijazah,” katanya.

Ia berharap Presiden Prabowo bisa menjaga stabilitas. “Rakyat harus bisa melihat langsung secara live, tidak hanya pelapor dan majelis. Publik berhak tahu prosesnya dan hasil penelitian ilmiahnya,” papar nya……Ron