Connect with us

Nasional

Langkah Kapolri Tangkap Mafia Tanah Bentuk dari Kepemimpinan yang Hebat

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas respon cepat dalam melakukan penindakan mafia tanah di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Tengah. Pasalnya, kasus yang sudah mandek selama kurang lebih tiga tahun itu, kini sudah diproses dengan cepat yang dibuktikan dengan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri.
“Program Presisi terus mendapatkan simpati masyarakat karena dalam tugas mengayomi dan melindungi semakin semakin profesional. Kepercayaan semakin tinggi terhadap institusi kepolisian,” kata Santoso kepada wartawan di DPR RI, Selasa.
Menurut Santoso, kasus mafia tanah di Indonesia sudah seharusnya diberantas agar tidak berkembang dan merugikan masyarakat yang memang pemilik sah tanah-tanah tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Tengah yang memakan korban sebanyak 15 orang dengan kerugian mencapai hingga Rp.95 miliar.
“Sepanjang zaman soal mafia tanah, kasus Jawa Tengah termasuk kasus mafia tanah terbesar dan terorganisir, sehingga pelaku hingga saat ini masih melanggang dan bebas dari jeratan hukum,” jelasnya.
Masih menurut dia, persoalan mafia tanah mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi dan masyarakat luas, yang kemudian segera membentuk Satgas Anti Mafia Tanah dan langsung bekerja cepat mengusut kejahatan terorganisir tersebut.
“Bukti konkret mafia tanah yang terjadi di Semarang, Salatiga, Yogjakarta dan Kudus. Kami sangat mengapresiasi Program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tentu saja program ini akan membuat wajah pelayanan kepolisian semakin professional dimata masyarakat. Langkah jajaran Polri dalam memberantas mafia tanah di seantero negeri terus mendapat apresiasi berbagai kalangan,” papar Santoso.
Untuk itu, lanjut Santoso, kinerja Kapolri saat ini telah banyak menghasilkan layanan kepolisian, dimana program tersebut lebih mudah diakses masyarakat, cepat, dan terjaminnya transparansi hukum.
“Sekali lagi saya sampaikan ke Pak Kapolri untuk memproses setiap perkara hukum, termasuk di dalamnya soal dugaan mafia tanah yang sudah dilakukan seorang anak muda berinisial AH asal Semarang,” tuturnya.
Jargon Presisi Polri mulai dirasakan masyarkat. Presisi yang merupakan gabungan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, merupakan visi besar Kepolisian untuk semakin profesional dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.
“Sejauh ini saya melihat Kinerja Polri dibawah komando Jendral Listyo Sigit semakin baik. Bahkan sangat memuaskan, ini perlu dijadikan contoh ke depan untuk kepemimpinan yang tegas dan tidak bermain-main dalam ranah hukum,” puji Santoso.
Selain itu, lanjut dia, dari pengamatan gelar perkara yang sudah dilakukan Bareskrim Polri sejak minggu lalu dari tanggal 7-11 Juni 2021. Menunjukkan bahwa mafia tanah asal Semarang itu sudah melanggar hukum dan harus segera ditangkap.
“Korbannya banyak sekali, kerugian mencapai Rp.95 miliar, ini sudah menunjukkan bahwa mafia tanah tidak boleh lagi diberi ruang untuk berkeliaran, segera pihak Kapolri menangkap yang bersangkutan,” pinta Santoso.
Ke depan, kata dia, kasus-kasus dugaan mafia tanah seperti yang terjadi di Jawa Tengah ini memang harus cepat dan segera dibereskan, karena saya juga mendegar terjadi banyak hal serupa di daerah-daerah lain yang membuat masyarakat takut untuk melapor karena modus para mafia tanah sangat sistemik.
“Mereka tak jarang bersekongkol dengan oknum nakal aparat, jika mereka  mereka dilaporkan oleh para  korban maka mereka melapor balik dengan menuduh korban sebagai pelaku penipuan atau pencemaran nama baik,” pungkasnya.(s)
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

PDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa

Published

on

By

TEMANGGUNG – Pemerintah didorong menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, yang menilai keterbatasan fiskal pemerintah daerah dan desa membuat pembangunan jalan desa sulit dilakukan secara optimal.

Menurut Sofwan, kondisi keuangan desa saat ini menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kondisi fiskal desa yang terbatas membuat pemerintah desa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat,” kata Sofwan di Temanggung, Minggu (13/9/2026).

Konsep Inpres Jalan Desa

Sofwan mengatakan, penerbitan Inpres Jalan Desa dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Ia mengusulkan agar konsep tersebut dapat dikembangkan dengan mengacu pada program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang selama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meluncurkan kebijakan Inpres Jalan Desa. Selama ini yang baru ada program Inpres Jalan Daerah untuk membangun poros jalan kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan jalan tidak hanya terfokus pada jalan nasional maupun jalan kabupaten, tetapi juga menjangkau akses jalan yang berada di wilayah pedesaan.

Jalan Desa Dorong Ekonomi Masyarakat

Sofwan menilai keberadaan jalan desa yang layak memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga menjadi penunjang mobilitas warga dan distribusi berbagai komoditas, terutama hasil pertanian.

Jalan yang baik, kata dia, akan memudahkan petani membawa hasil produksi menuju pasar sekaligus memperlancar akses masyarakat terhadap pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dinilai tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Sofwan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan penerbitan Inpres Jalan Desa sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur desa.

“Program ini bisa menjadi energi positif bagi pemerintah desa dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan,” pungkasnya.

Continue Reading

Bodetabek

Rayakan HUT ke-1, BMSN Komitmen Jadi Jaringan Media Profesional dan Anti Hoaks

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Bogor Media Siber Network (BMSN) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 pada Minggu, 13 September 2026 di Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kegiatan dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Hj. Wasto, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Riduan Aripin, Ketua Voice Indonesia Anton Sukardi, perwakilan Diskominfo Kabupaten Bogor, Pembina BMSN Nuropik, Ketua BMSN Sofwan Ali, serta hampir seluruh anggota BMSN.

Penasehat BMSN Gus Sholeh yang saat ini berada di Pakistan tidak dapat hadir langsung. Namun melalui pesan tertulis, ia mendoakan agar BMSN terus istiqamah menjaga marwah jurnalistik, berbasis data, tidak menyebar hoaks, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua BMSN Sofwan Ali menegaskan bahwa dengan 50 media yang tergabung, BMSN memiliki tanggung jawab besar menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital,”terang nya.

“BMSN ke depan harus semakin profesional. Kita harus mampu menangkal hoaks, menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan terverifikasi. Keberadaan media bukan hanya untuk mengkritisi, tapi juga menjadi kontrol sosial yang objektif dan memberi ruang informasi konstruktif,” tegas Sofwan.

Sementara itu Pembina BMSN Nuropik mendorong agar organisasi ini tidak hanya kuat di Kabupaten Bogor, tetapi juga diperhitungkan secara nasional. Menurutnya, kekuatan media tidak diukur dari jumlah anggota, melainkan dari kualitas pemberitaan, integritas, dan keberanian memberi masukan terhadap kebijakan publik,”papar nya.

“Di era digital saat ini, kecepatan harus dibarengi ketelitian verifikasi. Saya berharap BMSN menjadi media yang diperhitungkan secara nasional dan mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam skala lebih luas,” ujar Nuropik.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto menekankan pentingnya adaptasi media terhadap teknologi, termasuk AI. Namun ia mengingatkan teknologi harus menjadi alat bantu, bukan menggantikan nilai kemanusiaan dan profesionalisme jurnalis.

Senada, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Riduan Aripin menilai media memiliki peran strategis dalam pendidikan publik. “Informasi harus akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integritas adalah modal utama agar media tetap dipercaya masyarakat,” katanya.

Peringatan HUT ke-1 BMSN menjadi momentum evaluasi sekaligus peneguhan komitmen. Dengan jaringan 50 media, BMSN ditargetkan membangun ekosistem media siber yang profesional, kritis, independen, dan konstruktif.

Ke depan, tantangan BMSN semakin besar di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan AI. Karena itu, verifikasi, akurasi, dan etika jurnalistik menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga……Ron

Continue Reading

Polhukam

Kapolres Bogor Pimpin Pengamanan Antisipasi Pergerakan Suporter Persija dan Persib di Wilayah Kabupaten Bogor

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Kapolres Bogor AKBP Wikha memimpin langsung apel pengamanan dalam rangka mengantisipasi pergerakan suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung di wilayah Kabupaten Bogor, Sabtu (12/9/2026).

Apel pengamanan tersebut dilaksanakan di Mako Polres Bogor sebagai langkah kesiapsiagaan menyusul digelarnya pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan pekan kedua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kapolres Bogor menegaskan, jajaran Polres Bogor menerapkan Siaga Satu sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi jalur pergerakan maupun tempat berkumpulnya suporter.

“Dalam Kegiatan ini Polres Bogor melakukan Siaga Satu untuk mengantisipasi suporter Persija dan Persib hari ini. Kami memperketat pengamanan di titik-titik rawan yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya para suporter dari kedua belah pihak,” ujar AKBP Wikha kepada wartawan.

Menurutnya, langkah pengamanan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan kondusif selama berlangsungnya pertandingan.

Kapolres juga menghimbau para pendukung kedua klub untuk mengedepankan sportivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Saya berharap para fans Persija dan fans Persib agar dapat sama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Siapa pun yang menang, itu hal yang biasa. Kita tetap jaga kondusifitas dan keamanan kita bersama,” tegasnya.

AKBP Wikha menambahkan, perbedaan dukungan terhadap klub sepak bola merupakan hal yang wajar. Namun, kecintaan terhadap klub hendaknya tidak diwujudkan dengan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat lainnya.

Pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung sendiri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dengan kesiapsiagaan personel dan penguatan pengamanan di sejumlah titik, Polres Bogor berkomitmen menjaga wilayah Kabupaten Bogor tetap aman dan kondusif, serta mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat muncul sebelum maupun setelah pertandingan……Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending