Nasional

Langkah Kapolri Tangkap Mafia Tanah Bentuk dari Kepemimpinan yang Hebat

Published

2 years ago

16/06/2021

Jakarta, HarianSentana.com – Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas respon cepat dalam melakukan penindakan mafia tanah di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Tengah. Pasalnya, kasus yang sudah mandek selama kurang lebih tiga tahun itu, kini sudah diproses dengan cepat yang dibuktikan dengan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri.

“Program Presisi terus mendapatkan simpati masyarakat karena dalam tugas mengayomi dan melindungi semakin semakin profesional. Kepercayaan semakin tinggi terhadap institusi kepolisian,” kata Santoso kepada wartawan di DPR RI, Selasa.

Menurut Santoso, kasus mafia tanah di Indonesia sudah seharusnya diberantas agar tidak berkembang dan merugikan masyarakat yang memang pemilik sah tanah-tanah tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Tengah yang memakan korban sebanyak 15 orang dengan kerugian mencapai hingga Rp.95 miliar.

“Sepanjang zaman soal mafia tanah, kasus Jawa Tengah termasuk kasus mafia tanah terbesar dan terorganisir, sehingga pelaku hingga saat ini masih melanggang dan bebas dari jeratan hukum,” jelasnya.

Masih menurut dia, persoalan mafia tanah mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi dan masyarakat luas, yang kemudian segera membentuk Satgas Anti Mafia Tanah dan langsung bekerja cepat mengusut kejahatan terorganisir tersebut.

“Bukti konkret mafia tanah yang terjadi di Semarang, Salatiga, Yogjakarta dan Kudus. Kami sangat mengapresiasi Program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tentu saja program ini akan membuat wajah pelayanan kepolisian semakin professional dimata masyarakat. Langkah jajaran Polri dalam memberantas mafia tanah di seantero negeri terus mendapat apresiasi berbagai kalangan,” papar Santoso.

Untuk itu, lanjut Santoso, kinerja Kapolri saat ini telah banyak menghasilkan layanan kepolisian, dimana program tersebut lebih mudah diakses masyarakat, cepat, dan terjaminnya transparansi hukum.

“Sekali lagi saya sampaikan ke Pak Kapolri untuk memproses setiap perkara hukum, termasuk di dalamnya soal dugaan mafia tanah yang sudah dilakukan seorang anak muda berinisial AH asal Semarang,” tuturnya.

Jargon Presisi Polri mulai dirasakan masyarkat. Presisi yang merupakan gabungan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, merupakan visi besar Kepolisian untuk semakin profesional dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Sejauh ini saya melihat Kinerja Polri dibawah komando Jendral Listyo Sigit semakin baik. Bahkan sangat memuaskan, ini perlu dijadikan contoh ke depan untuk kepemimpinan yang tegas dan tidak bermain-main dalam ranah hukum,” puji Santoso.

Selain itu, lanjut dia, dari pengamatan gelar perkara yang sudah dilakukan Bareskrim Polri sejak minggu lalu dari tanggal 7-11 Juni 2021. Menunjukkan bahwa mafia tanah asal Semarang itu sudah melanggar hukum dan harus segera ditangkap.

“Korbannya banyak sekali, kerugian mencapai Rp.95 miliar, ini sudah menunjukkan bahwa mafia tanah tidak boleh lagi diberi ruang untuk berkeliaran, segera pihak Kapolri menangkap yang bersangkutan,” pinta Santoso.

Ke depan, kata dia, kasus-kasus dugaan mafia tanah seperti yang terjadi di Jawa Tengah ini memang harus cepat dan segera dibereskan, karena saya juga mendegar terjadi banyak hal serupa di daerah-daerah lain yang membuat masyarakat takut untuk melapor karena modus para mafia tanah sangat sistemik.

“Mereka tak jarang bersekongkol dengan oknum nakal aparat, jika mereka mereka dilaporkan oleh para korban maka mereka melapor balik dengan menuduh korban sebagai pelaku penipuan atau pencemaran nama baik,” pungkasnya.(s)

Polhukam

Bakamla RI Resmi Tutup Rakor Pengukuran Indeks Keamanan Laut Tahun 2023

Published

23 hours ago

20/09/2023

Marsudi Yudi

Jakarta, Hariansentana.com — Bakamla RI resmi tutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pengukuran Indeks Keamanan Laut (IKL) Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut berlangsung secara produktif di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Ke-6 dimensi pengukuran IKL dibahas tuntas dalam kurun waktu tersebut. Pembahasan hari pertama yakni dimensi kapasitas patroli dan kapasitas pemantauan. Hari berikutnya, mengenai pengukuran pengendalian kejahatan laut serta pengendalian pelanggaran di laut. Dan hari terakhir, membahas dimensi pengendalian pencemaran di laut dan pengendalian pencemaran di laut.

Pembahasan tersebut di moderatori oleh Kepala Divisi Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan, PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin, S.P., M.SI., dan dihadiri oleh instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), TNI Angkatan Laut dan Udara, Dirjen Bea Cukai, KKP, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Polair, Kemenhub, KPLP, Basarnas, Komite Nasional Keselamatan, serta BPS.

Sebelum menutup rakor, Direktur Kebijakan Bakamla RI Laksma Bakamla RI Ferry Supriady, S.T., M.M., M.Tr.Opsla., CIQaR., mengucapkan terima kasih kepada Tim Tenaga Ahli Indeks Keamanan Laut, Wakil Kepala Bidang Program Sosial Ekonomi dan Kelembagaan PSKPL IPB Ahmad Solihin, S.Pi., M.H., Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si., dan Kepala Center For Intermestic And Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Dr. Anton Aliabbas, S.Pi., M.Si., M.T., Ph.D.

Tak lupa, beliau juga turut mengucapkan terima kasih kepada Supervisor IKL Statistisi Ahli Muda Direktorat Analis dan Pengembangan Statistik Yoyo Karyono, S.ST serta seluruh instansi terkait atas partisipasinya. (Humas Bakamla Ri)

Ibukota

Kornelius Naibaho Terpilih Secara Aklamasi Kembali Pimpin PWI Kordinatoriat Jakbar

Published

24 hours ago

20/09/2023

admin

Jakarta, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia Koordinatoriat Jakarta Barat menggelar pemilihan dan pelantikan ketua untuk masa bakti 2023-2026. Pada acara tersebut juga dilaksanakan pelantikan ketua PWI serta Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI). Acara diadakan di Aula Soewiryo Lt.16 gedung Walikota Jakarta Barat (20/9/23).

Ketua masa bakti 2020-2023 PWI Jakarta Barat Kornelius Naibaho, juga melaporkan pertanggungjawaban keorganisasian, sosial, dan keuangan.

“Puji tuhan saat ini PWI Koordinatoriat Jakarta Barat dipercaya oleh kantor Walikota Jakarta Barat untuk menempati gedung sebagai kantor di gedung C lantai dasar sebagai Koordinatoriat, memberikan pelatihan teknis bagi anggota di Cisarua, melakukan kegiatan sosial, kas saat ini mampu membiayai segala kegiatan baik sosial maupun kegiatan organisasi,” ujar Kornelius Naibaho.

Acara dihadiri oleh ketua PWI DKI Jakarta Sayid Iskandar Syah,
Sekertaris PWI DKI Kesit Handoyo, Ketua Bidang Organisasi Irmanto, ketua dewan kehormatan PWI DKI Diapari Sibatangkayu.

Kornelius Naibaho kembali terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal sebagai ketua PWI Koordinatoriat jakarta barat masa bakti 2023-2026.(Ahmad Hariri/sutarno)

Peristiwa

DKI Tutup Praktik Prostitusi Gang Royal Jakut Tanpa Ada Relokasi

Published

24 hours ago

20/09/2023

admin

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Satpol PP Arifin menutup resmi praktik prostitusi Gang Royal di Jalan Rawa Bebek Selatan RW 013 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mulai Rabu (20/9) tanpa ada relokasi.

“Enggak ada relokasi, karena di tempat ini kegiatannya kan untuk usaha, bukan untuk tempat tinggal. Mereka malah menjadikannya cafe-cafe malam, menyediakan perempuan-perempuan malam, jadi enggak perlu ada relokasi-relokasi,” kata Arifin di sela penertiban 150 bangunan cafe di kawasan gang royal kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

Arifin meminta kesediaan pemilik lahan yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dalam pembukaan ruang terbuka hijau (RTH) di lokasi eks tempat prostitusi itu.

Sebab, petugas Satpol PP DKI Jakarta di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara diperintahkan untuk menjaga kawasan bekas gang royal itu setelah penertiban pada rabu, sampai konsep penataan kawasan selesai dibahas bersama dengan pemerintah dan PT KAI (Persero).

“Makanya kami minta PT KAI untuk segera bergerak lebih cepat untuk membantu,” kata Arifin.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di dampingi Depika camat penjaringan, Muhammaddong Kasapol PP Jak-ut saat berdialok dengan tokmas penjaringan Daeng Zamal, Trisanto ketua Rw 013 mengatakan untuk mewujudkan penataan wilayah tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan gang royal.

“Kami ingin menertibkan. Yang ada di situ, kegiatan prostitusi dan karena itu, gang royal menjadi satu target kami, nanti hari Rabu untuk bersama-sama PT KAI selaku pemilik lahan untuk memfungsikan lahan itu kembali,” kata Ali.

Ali mengusulkan kepada PT KAI agar mengalih fungsikan lahan bekas bangunan gang royal yang ditertibkan Pemkot Jakarta Utara nanti sebagai taman.

Untuk menyukseskan penataan kawasan gang royal, sekitar 800 personel gabungan dari Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota administrasi jakarta Utara, PLN, TNI, Polri, petugas penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan dan kecamatan Penjaringan bergerak bersama meratakan bangunan-bangunan liar yang menempati lahan di sekitar rel kereta api itu.

Kadispol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan tujuan penertiban itu adalah mengembalikan fungsi peruntukan lahan yakni sebagai jalur transportasi.

Sementara Daeng Zamal tokoh masyarakat Penjaringan,” meminta aparat yang di lapangan jangan arogan apalagi sampe menyakiti masyarakat. Di utamakan dialok ” Tegasnya. (Sutarno)