Connect with us

Ibukota

Lagi, KAMAK Desak KPK Tuntaskan Korupsi Waskita Karya dan PT DCP

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK), Selasa (21/7/2020), kembali melakukan unjuk rasa guna mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menuntaskan kasus korupsi pada proyek Transmisi PLN 500 Kv Sumatera Paket 2 Perawan-Peranap oleh BUMN PT Waskita Karya Divisi Infrastruktur yang merugikan keuangan negara lebih Rp 188 miliar.

KAMAK menilai hingga hari ini KPK tidak serius menyidik dugaan korupsi dan pencucian uang yang sudah direncanakan jauh sebelum proyek dilaksanakan. “Kasus korupsi PT Waskita Karya – PT Duta Cipta Pakarperkasa ini bukan korupsi biasa melainkan korupsi luar biasa, karena direncanakan sangat matang oleh para koruptornya dan merugikan negara ratusan miliar rupiah yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembobolan perbankan melalui klaim Bank Garansi fiktif oleh PT Waskita Karya,” kata Korlap Aksi, Usra Waiulung di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Korupsi oleh PT Waskita- DCP ini berlangsung sejak awal kontrak SPPM yakni 28 Desember 2015 hingga Maret 2016 sedangkan untuk pencucian uang hasil korupsi berlangsung sejak Januari 2016 hingga 2018.

Usra mengungkapkan, bahwa proyek tersebut bermula saat PT Waskita Karya mendapat pekerjaan dari PLN untuk pembangunan Jaringan Transmisi PLN 500 Kv Sumatera senilai total Rp 6,3 triliun. Namun oleh Waskita Karya, pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sebagian disubkan kepada PT DCP berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Pengadaan Material (SPPM) tanggal 18 Desember 2015 yakni untuk pengadaan tower transmisi PLN Perawang – Peranap (Riau) sepaniang 250 km atau 388 tower transmisi.

“Ironisnya kontrak SPPM PT Waskita-DCP tersebut diterbitkan dalam 3 versi. Versi Pertama mencantumkan pekerjaan dan nilai sebenarnya yakni Pengadaan Material dan Pabrikasi Tower senilai Rp 360 miliar. Versi Kedua SPPM mencantumkan pekerjaan dan nilai proyek sebesar total Rp 1.046 miliar dan versi ketiga SPPM mencantumkan pekerjaan dan nilai proyek sebesar Rp. 1.150 miliar. Nilai Kontrak SPPM versi Kedua dan Ketiga digelembungkan sekitar 300 persen dari nilai sebenarnya,” beber Usra.

Menurut dia, Kontrak SPPM versi Kedua dan Ketiga ini dijadikan instrumen oleh PT Waskita-DCP untuk korupsi besar-besaran, diantaranya melalui penggelembungan uang muka sehingga merugikan negara sekitar Rp 188 miliar di mana uang hasil korupsi itu mengalir ke kantor oknum Kadiv PT Waskita Karya dll.

“Kontrak versi Ketiga SPPM digunakan oleh PT DCP untuk menipu Bank kreditur dan pihak swasta sehingga merugikan perbankan dan swasta lebih Rp 400 miliar. Kasus penipuan PT DCP ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, korupsi oleh PT Waskita Karya – DCP bermodus mark up nilai poyek menjadi sebesar Rp 1.045 miliar (termasuk PPN 10%), dengan perincian untuk pengadaan material sebanyak 47.522 ton senilai Rp 940, 9 milar dan untuk jasa desain senilai Rp 10.5 miliar.

“Dari nilai pengadaan material mark up tersebut PT Waskita Karya membayar uang muka 20% dari material atau sebesar Rp 197 miliar belum termasuk PPN kepada DCP. Pembayaran uang muka dilakukan pada akhir Desember 2015 hingga Februari 2016, padahal seharusnya uang muka proyek tahapnawal hanya Rp 9 miliar. Sehingga negara dirugikan Rp 188 miliar,” jelasnya.

“Belakangan terungkap pula, jika nilai proyek sebenarnya hanya Rp 360 miliar dimana Rp 297 miliar untuk pengadaan material dan Rp 57 miliar untuk pekerjaan pabrikasi,” lanjut Usra.

Masih menurut dia, dari Amandemen Kontrak SPPM VI hingga VIII terungkap bahwa total uang muka kewajiban PT Waskita Karya kepada DCP hanya Rp 60 miliar yang dibayar dalam 7 tahapan dan bukan Rp 188 miliar sebagaimana telah dibayar PT Waskita kepada DCP pada kurun waktu 28 Desember 2015 hingga April 2016.

“Kelebihan pembayaran uang muka proyek oleh PT Waskita kepada DCP terbukti tidak ada pengembaliannya kembali kepada PT Waskita sehingga negara dirugikan akibat dari kolusi pejabat Divisi I/Infrastruktur PT Waskita dengan Oknum Direksi DCP,” ungkapnya.

Usra mengungkapkan, bahwa dugaan korupsi PT Waskita – DCP pada Proyek Strategis Nasional Pengadaan Jaringan Transmisi PLN 500 Kv Sumatera ini telah dilaporkan lembaga anti korupsi JAP kepada KPK pada Maret 2020 dan oleh IPW pada awal Juli 2020 lalu, namun respon dari KPK belum sesuai harapan.

“Korupsi dan Kolusi PT Waskita – DCP ini adalah korupsi luar biasa karena sudah direncanakan sejak awal pelaksanaan proyek dan bermuatan pencucian uang, sehingga harus mendapat prioritas KPK untuk penyidikan dan penuntasan kasus korupsinya sampai ke pengadilan,” tukasnya.

Ironisnya, korupsi bermodus mark – up atau penggelembungan nilai proyek dan pencucian uang oleh PT Waskita Karya dan PT Duta Cipta Pakarperkasa merugikan negarra sedikitnya Rp 188 miliar ini tidak termasuk dalam 14 kasus korupsi BUMN PT Waskita Karya yang sudah disidik KPK sejak tahun 2018 lalu.

“Dilihat dari besarnya kerugian negara minimal Rp 188 miliar dan kemungkinan kerugian lain terkait proyek ini, kami mendesak KPK untuk segera menyidik korupsi Proyek SPPM Transmisi PLN Sumatera Paket 2 ini dan menyeret para pelakunya oknum Kadiv PT Waskita: RD, I, PY dan pejabat tinggi PT Waskita lain serta oknum PT DCP: JES dan VA sebagai tersangka korupsi dan melimpahkan perkara korupsinya ke Pengadilan Tipikor,” paparnya.

“KAMAK juga mendesak KPK serius menjalankan kewajiban sebagai institusi pemberantas korupsi, KAMAK yakin akan terungkap korupsi lain dan pencucian uang terkait dengan korupsi Kontrak SPPM Transmisi PLN 500 Kv Sumatera Paket 2,” pungkasnya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ibukota

Gandeng Tokoh Masyarakat, PPSU Kelurahan Ancol Kembali Bekerja

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol dipastikan sudah kembali bekerja, Selasa (20/2/2024). Hal ini menyusul adanya titik terang penyelesaian masalah usai pertemuan forum bersama tokoh masyarakat.

Camat Pademangan, Didit Mulyadi mengatakan forum pertemuan digelar mempertemukan jajaran aparatur Kelurahan Ancol, petugas PPSU Kelurahan Ancol,Sahrizal Dewan Kota perwakilan Kecamatan Pademangan, Asep Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Ancol, dan pengurus Rukun Warga (RW) di Ruang Pola Kantor Kelurahan Ancol pada Selasa (20/2/2024) pukul 09.00 WIB.

Bertemunya solusi bersama dalam forum ini memastikan seluruh PPSU Kelurahan Ancol kembali bekerja seperti sediakala.

“Pagi tadi kami mengadakan pertemuan forum bersama mencari solusi terbaik bersama. Dipastikan aktivitas seluruh petugas PPSU Kelurahan Ancol sudah mulai berjalan normal,” kata Didit Mulyadi saat dikonfirmasi, Selasa (20/2).

Dalam forum tersebut, dipastikannya Lurah Ancol, Saud Maruli Manik meminta maaf kepada petugas PPSU atas ucapan yang menyinggung hati. Lurah pun telah menjelaskan kronologi pemberian sanksi pemberhentian kerja petugas PPSU Kelurahan Ancol berinisial MH yang sesuai dengan aturan dalam kontrak kerja.

“Kami semua mengajak semua anggota PPSU untuk bersama-sama memperbaiki hubungan dan pola komunikasi demi perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Dewan Kota Jakarta Utara perwakilan Kecamatan Pademangan, Sahrizal memastikan permasalah tersebut telah tuntas di musyawarahkan bersama.

Pihaknya bersama membuka forum komunikasi apabila terdapat permasalahan lainnya terhadap petugas PPSU di kemudian hari.

“Masalah ini sudah clear (tuntas). Semuanya sudah saling memaafkan dan akan saling memperbaiki diri. Ke depannya, kami selalu terbuka untuk membuka forum komunikasi apabila ada permasalahan PPSU lainnya,” tutup Rijal.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Mengukuhkan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2023-2028

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di sela-sela Hari Pers Nasional (HPN) 2024, yang digelar di Candi Bentar Ancol, kawasan wisata pesisir Taman impian jaya ancol (Ancol Bay City).di kelurahan Ancol kecamatan Pademangan kota administrasi Jakarta Utara, Minggu (18/2/2024) menghasilkan banyak program kerja untuk PWI 2023-2028.

Beberapa program yang penting antara lain disepakatinya PWI membentuk Lembaga Konsultasi, Bantuan dan Penegakan Hukum (LKBPH) PWI berbadan hukum yayasan dan berjaringan di PWI seluruh Indonesia.

“Salah satu tujuannya adalah memberikan advokasi dan atau pendampingan kepada wartawan anggota PWI terkait kasus hukum sengketa pemberitaan pers, terkait kepentingan organisasi PWI dan atau sengketa hubungan wartawan dengan perusahaan pers,” jelas Kamsul Hasan, Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan.

Bidang Luar Negeri PWI juga menyepakati diagendakannya kunjungan ke mancanegara dalam Program PWI 2024-2028. Antara lain kunjungan ke Rumania, Italia, Vatikan dan lain-lain. Juga ada kunjungan balasan ke Journalists Association of Korea (JAK) di Seoul.

“Salah satu tujuannya memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara PWI dengan wartawan dan atau asosiasi wartawan di seluruh dunia. Sekaligus untuk meningkatkan kapasitas wartawan anggota PWI,” kata Ketua Bidang Luar Negeri PWI Ninuk Pambudy, yang pernah menjabat Pemred Kompas.

Dalam Konkernas PWI juga disepakati tuan rumah HPN tahun berikutnya, yakni HPN 2025, HPN 2026 dan HPN 2027. Untuk HPN 2025 PWI Provinsi Riau dan PWI Kepulauan Riau bersemangat menjadi tuan rumah.

Namun, seperti rilis yang diterima Hariansentana.com, para peserta Konkernas berharap PWI Bali dan PWI Sulawesi Selatan juga mempersiapkan daerahnya untuk HPN 2025.

Ketua Bidang Organisasi H Zulmansyah Sekedang menegaskan dua provinsi yang berminat dan dua provinsi yang diamanahkan dalam Konkernas agar segera berkomunikasi dengan kepala daerah masing-masing dan pimpinan DPRD setempat untuk mendapatkan dukungan.

“Tahun 2025, HPN diselenggarakan di salah satu provinsi yang paling cepat PWI-nya mendapatkan dukungan dari Gubernur dan atau DPRD Provinsi masing-masing, yakni antara Riau, Kepulauan Riau, Bali dan Sulawesi Selatan,” jelas Zulmansyah.

Untuk 2026, PWI Aceh dan PWI Lampung bersaing sebagai tuan rumah HPN. Sedangkan di 2027, PWI Banten menjadi satu-satunya daerah yang menyatakan siap menjadi tuan rumah HPN.

Sebelum Konkernas dibuka resmi oleh Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun, terlebih dahulu dikukuhkan kepengurusan lengkap PWI Pusat periode 2023-2028 sebanyak 120 wartawan. Terdiri atas sembilan wartawan diamanahkan di Dewan Kehormatan (DK), 14 orang di Dewan Penasehat (DP) dan 97 wartawan di kepengurusan harian, komisi dan direktorat.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Lurah Ancol Jelaskan Permasalahan PPSU yang Demo

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com –– Lurah Ancol Saut Maruli Manik di dampingi Sekretaris Kelurahan Ancol Kenny Hutagaol menjelaskan aksi demo 120 anggota PPSU kelurahan Ancol kecamatan Pademangan kota administrasi jakarta utara Senin (19/2/2024).

Kronologi aksi mogok tersebut bermula dari ada salah satu anggota PPSU bernama Mukhtar yang di keluarkan lantaran tidak masuk masuk kerja tanpa alasan yang jelas.

“Bilangnya sakit tapi tidak ada surat dari rumah sakit maupun dokter, sebagai bukti laporan kami ke atas, hampir 12 hari tidak masuk kerja,” ungkap Saut.

Selain itu lanjut Saut mengenai kata Miskin di pelintir oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dia menjelaskan, Waktu apel dirinya menegaskan pada semua anggota PPSU kelurahan Ancol untuk jangan banyak merokok sebab merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Saut mengibaratkan merokok itu sama saja dengan membakar duit, dan akan membuat kita miskin.
“Mendingan uang kita tabung buat masa depan anak,” tegasnya.

Seperti di beritakan. Puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol menggelar aksi banting sapu dan mogok kerja di Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin 19 Februari 2024 pagi.

Aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada Lurah Ancol, Saud Maruli Manik dan Sekretaris Kelurahan Ancol Kenny Hutagaol yang dinilai sering menghina dan bertindak Rasis pada para pasukan oranye tersebut.

Para petugas PPSU ini kerap kali dihina dengan sebutan miskin oleh atasan mereka tersebut.

Pantauan hariansentana.com di lokasi, puluhan petugas PPSU tersebut berkumpul tanpa menggunakan seragam. Masing-masing dari mereka juga datang sambil membawa sapu lidi yang kemudian dibanting ke jalanan.

Aksi banting sapu berujung mogok kerja ini merupakan simbol protes para pasukan oranye terhadap perilaku lurah dan sekretaris kelurahan yang dianggap telah melecehkan mereka. Alhasil, lantaran para pasukan oranye ini memutuskan mogok kerja, sampah-sampah di Jalan Lodan Raya dan sekitarnya pun dibiarkan berserakan begitu saja.
(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending