Ibukota
Lagi, KAMAK Desak KPK Tuntaskan Korupsi Waskita Karya dan PT DCP
Jakarta, HarianSentana.com – Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK), Selasa (21/7/2020), kembali melakukan unjuk rasa guna mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menuntaskan kasus korupsi pada proyek Transmisi PLN 500 Kv Sumatera Paket 2 Perawan-Peranap oleh BUMN PT Waskita Karya Divisi Infrastruktur yang merugikan keuangan negara lebih Rp 188 miliar.
KAMAK menilai hingga hari ini KPK tidak serius menyidik dugaan korupsi dan pencucian uang yang sudah direncanakan jauh sebelum proyek dilaksanakan. “Kasus korupsi PT Waskita Karya – PT Duta Cipta Pakarperkasa ini bukan korupsi biasa melainkan korupsi luar biasa, karena direncanakan sangat matang oleh para koruptornya dan merugikan negara ratusan miliar rupiah yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembobolan perbankan melalui klaim Bank Garansi fiktif oleh PT Waskita Karya,” kata Korlap Aksi, Usra Waiulung di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Korupsi oleh PT Waskita- DCP ini berlangsung sejak awal kontrak SPPM yakni 28 Desember 2015 hingga Maret 2016 sedangkan untuk pencucian uang hasil korupsi berlangsung sejak Januari 2016 hingga 2018.
Usra mengungkapkan, bahwa proyek tersebut bermula saat PT Waskita Karya mendapat pekerjaan dari PLN untuk pembangunan Jaringan Transmisi PLN 500 Kv Sumatera senilai total Rp 6,3 triliun. Namun oleh Waskita Karya, pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sebagian disubkan kepada PT DCP berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Pengadaan Material (SPPM) tanggal 18 Desember 2015 yakni untuk pengadaan tower transmisi PLN Perawang – Peranap (Riau) sepaniang 250 km atau 388 tower transmisi.
“Ironisnya kontrak SPPM PT Waskita-DCP tersebut diterbitkan dalam 3 versi. Versi Pertama mencantumkan pekerjaan dan nilai sebenarnya yakni Pengadaan Material dan Pabrikasi Tower senilai Rp 360 miliar. Versi Kedua SPPM mencantumkan pekerjaan dan nilai proyek sebesar total Rp 1.046 miliar dan versi ketiga SPPM mencantumkan pekerjaan dan nilai proyek sebesar Rp. 1.150 miliar. Nilai Kontrak SPPM versi Kedua dan Ketiga digelembungkan sekitar 300 persen dari nilai sebenarnya,” beber Usra.
Menurut dia, Kontrak SPPM versi Kedua dan Ketiga ini dijadikan instrumen oleh PT Waskita-DCP untuk korupsi besar-besaran, diantaranya melalui penggelembungan uang muka sehingga merugikan negara sekitar Rp 188 miliar di mana uang hasil korupsi itu mengalir ke kantor oknum Kadiv PT Waskita Karya dll.
“Kontrak versi Ketiga SPPM digunakan oleh PT DCP untuk menipu Bank kreditur dan pihak swasta sehingga merugikan perbankan dan swasta lebih Rp 400 miliar. Kasus penipuan PT DCP ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, korupsi oleh PT Waskita Karya – DCP bermodus mark up nilai poyek menjadi sebesar Rp 1.045 miliar (termasuk PPN 10%), dengan perincian untuk pengadaan material sebanyak 47.522 ton senilai Rp 940, 9 milar dan untuk jasa desain senilai Rp 10.5 miliar.
“Dari nilai pengadaan material mark up tersebut PT Waskita Karya membayar uang muka 20% dari material atau sebesar Rp 197 miliar belum termasuk PPN kepada DCP. Pembayaran uang muka dilakukan pada akhir Desember 2015 hingga Februari 2016, padahal seharusnya uang muka proyek tahapnawal hanya Rp 9 miliar. Sehingga negara dirugikan Rp 188 miliar,” jelasnya.
“Belakangan terungkap pula, jika nilai proyek sebenarnya hanya Rp 360 miliar dimana Rp 297 miliar untuk pengadaan material dan Rp 57 miliar untuk pekerjaan pabrikasi,” lanjut Usra.

Masih menurut dia, dari Amandemen Kontrak SPPM VI hingga VIII terungkap bahwa total uang muka kewajiban PT Waskita Karya kepada DCP hanya Rp 60 miliar yang dibayar dalam 7 tahapan dan bukan Rp 188 miliar sebagaimana telah dibayar PT Waskita kepada DCP pada kurun waktu 28 Desember 2015 hingga April 2016.
“Kelebihan pembayaran uang muka proyek oleh PT Waskita kepada DCP terbukti tidak ada pengembaliannya kembali kepada PT Waskita sehingga negara dirugikan akibat dari kolusi pejabat Divisi I/Infrastruktur PT Waskita dengan Oknum Direksi DCP,” ungkapnya.
Usra mengungkapkan, bahwa dugaan korupsi PT Waskita – DCP pada Proyek Strategis Nasional Pengadaan Jaringan Transmisi PLN 500 Kv Sumatera ini telah dilaporkan lembaga anti korupsi JAP kepada KPK pada Maret 2020 dan oleh IPW pada awal Juli 2020 lalu, namun respon dari KPK belum sesuai harapan.
“Korupsi dan Kolusi PT Waskita – DCP ini adalah korupsi luar biasa karena sudah direncanakan sejak awal pelaksanaan proyek dan bermuatan pencucian uang, sehingga harus mendapat prioritas KPK untuk penyidikan dan penuntasan kasus korupsinya sampai ke pengadilan,” tukasnya.
Ironisnya, korupsi bermodus mark – up atau penggelembungan nilai proyek dan pencucian uang oleh PT Waskita Karya dan PT Duta Cipta Pakarperkasa merugikan negarra sedikitnya Rp 188 miliar ini tidak termasuk dalam 14 kasus korupsi BUMN PT Waskita Karya yang sudah disidik KPK sejak tahun 2018 lalu.
“Dilihat dari besarnya kerugian negara minimal Rp 188 miliar dan kemungkinan kerugian lain terkait proyek ini, kami mendesak KPK untuk segera menyidik korupsi Proyek SPPM Transmisi PLN Sumatera Paket 2 ini dan menyeret para pelakunya oknum Kadiv PT Waskita: RD, I, PY dan pejabat tinggi PT Waskita lain serta oknum PT DCP: JES dan VA sebagai tersangka korupsi dan melimpahkan perkara korupsinya ke Pengadilan Tipikor,” paparnya.
“KAMAK juga mendesak KPK serius menjalankan kewajiban sebagai institusi pemberantas korupsi, KAMAK yakin akan terungkap korupsi lain dan pencucian uang terkait dengan korupsi Kontrak SPPM Transmisi PLN 500 Kv Sumatera Paket 2,” pungkasnya.(sl)
Ibukota
Jumat Berkah Peduli, Kapolres Metro Jakut Makan Siang Bersama Jamaah Masjid Madani
Jakarta, Hariansentana.com.– Usai menunaikan salat Jumat, suasana di Masjid Madani Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/9/2026), belum sepenuhnya berakhir. Kali ini, suasana ibadah dilanjutkan dengan momen sederhana yang sarat makna.
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Adhe Hariadi bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) memilih duduk bersama para jamaah untuk menikmati makan siang dalam kegiatan bertajuk Jumat Berkah Peduli.
Tidak ada sekat antara seragam kepolisian dan masyarakat. Kapolres bersama jajarannya makan dalam satu suasana yang penuh keakraban. Obrolan ringan dan komunikasi hangat mewarnai kebersamaan tersebut.
Bagi Polres Metro Jakarta Utara, kegiatan ini bukan sekadar agenda makan bersama. Jumat Peduli menjadi ruang untuk membangun silaturahmi sekaligus mendekatkan kepolisian dengan masyarakat secara langsung.
“Kami ingin kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi. Polisi tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga harus mampu hadir di tengah masyarakat dan membangun komunikasi yang baik,” ujar Kombes Pol. Adhe Hariadi.
Menurutnya, kedekatan dan komunikasi yang terjalin dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Jakarta Utara.
Melalui momen sederhana tersebut, pesan yang ingin dibangun pun terasa jelas: kehadiran polisi tidak selalu harus dalam situasi formal. Duduk bersama, berbincang, dan makan dalam satu meja juga menjadi cara untuk mendengar serta memahami masyarakat.
Polres Metro Jakarta Utara berharap kegiatan Jumat Peduli dapat terus memperkuat hubungan emosional antara polisi dan masyarakat. Dengan komunikasi yang semakin terbuka, kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat diharapkan semakin kuat.
Jumat itu pun ditutup dengan suasana hangat. Sebuah makan siang sederhana menjadi jembatan untuk membangun kedekatan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya tentang hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga tentang hadir, menyapa, dan menjadi bagian dari masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan Jumat Berkah Peduli berlangsung aman, tertib, dan kondusif.(Sutarno)
Ibukota
DMI Kota Jakarta Utara dan Tim Juri Nilai ke Lokasi Ketiga SBM Masjid Nurul Hidayah Lagoa.
Jakarta, Hariansentana.com – Masjid Nurul Hidayah Jalan Maja Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, menjadi lokasi ketiga penilaian Seleksi Binaul Masajid (SBM) Tingkat Kota, Selasa (08/09/26).
Penilaian dihadiri oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Utara dan Tim Juri Idarah, Imarah, Ri’ayah dan Tim penilai masjid Ramah Anak, serta Masjid Ramah Disabilitas.
Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah H. Suparno mengucapkan selamat datang kepada DMI dan Tim Juri SBM tingkat Jakarta Utara,
” Kami para pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah siap untuk dinilai dan diberikan pembinaan serta arahan dari DMI Jakarta Utara dan Tim Juri, dan apabila dalam penyambutan dan penyampaian data terdapat kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya”, ujar H, Suparno
Kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada DMI Kecamatan Koja yang memberikan kesempatan pada Masjid Nurul Hidayah untuk mewakili Kecamatan Koja, dalam Seleksi Binaul Masajid. Segala data dan manajemen masjid sudah kami persiapkan, tutur H. Suparno
Kami mengharapkan Masjid Nurul Hidayah dapat menjadi yang terbaik dan bila belum menjadi yang terbaik juga merupakan suatu proses pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah Masjid Nurul Hidayah, lanjutnya
Sementara itu Ketua DMI Jakarta Utara Drs. Suwardi menambahkan hari ini merupakan peserta yang ketiga DMI Jakarta Utara dan Tim Juri melakukan penilaian dalam rangka SBM, setelah di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok dan sekarang di Masjid Nurul Hidayah Kecamatan Koja, kata Suwardi
” Selain melakukan penilaian, kegiatan SBM ini juga merupakan ajang silaturahmi Antara DMI Jakarta Utara dan DKM Masjid, dimana jumlah masjid di Jakarta Utara berjumlah 666 masjid, 999 musholla dan 1200 TPQ.”
Penilaian SBM meliputi beberapa aspek diantaranya, aspek Idaroh, Imaroh, Riaya dan aspek Masjid Ramah (Ramah Lingkungan, Ramah Anak, Ramah Disabilitas),” terang Suwardi,
Turut hadir dalam kegiatan SBM hari ketiga Masjid Nurul Hidayah antara lain, Sekretaris DMI kota Jakarta Utara Ustadz Mahdi Kholid, Bendahara DMI Kota Jakarta Utara Ustadz Endi Sucahyadi, Ketua DMI Kecamatan Koja Ustadz H. Sodikin Jakarsih, Sekretaris DMI Kecamatan Koja H. Edi Hambali, serta Bagian Kesra RW 07.(Sutarno)
Ibukota
Dr.H. Pramono Apresiasi Perubahan Citra Positif Satpol PP
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H. Pramono Anung mengapresiasi perubahan citra positif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang kini dinilai semakin humanis, ramah, dan profesional.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara syukuran HUT ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satlinmas di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Satpol PP karena apa pun yang dilihat tentang Jakarta, salah satunya wajahnya adalah kalau perilaku Satpol PP seperti yang 4S tadi: Santun, Senyum, Sapa, dan Salam. Dan sekarang ini saya lebih melihat jauh lebih humanis,” ujar Pramono.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga, Gubernur pun menyetujui rencana pembangunan Markas Komando Satpol PP yang representatif.
Perencanaan pembangunan Mako ini ditargetkan rampung paling lambat akhir tahun ini. Pemprov DKI menyiapkan sejumlah opsi lokasi pembangunan Mako Satpol PP, salah satunya di Cempaka Putih.
“Saya bisik-bisik sama Pak H.Rano Karno Wagub, Pak Uus Kuswanto Sekda DKI Jakarta, kita bertiga sepakat sudah waktunya Satpol PP.dki jakarta punya Mako yang baik dan kita mulai paling lambat tahun ini 2026,perencanaannya harus selesai,” katanya.

Pramono menekankan, Satpol PP merupakan salah satu garda terdepan dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Karena itu, ia juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Satpol PP dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan Jakarta.
Ketertiban yang tercipta inipun akan berdampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk pertumbuhan ekonomi Jakarta, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
“Hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ketertiban, kenyamanan, dan ini salah satu peran utamanya adalah ada di Satpol PP. Jadi saudara-saudara turut memberikan kontribusi yang selama ini mungkin Saudara-saudara tidak pahami, tidak ketahui,” jelas Pramono.
Dalam arahannya, Gubernur juga berpesan kepada para petugas Satpol PP untuk terus mempertahankan sikap humanis dan mampu menahan emosi dalam menjalankan tugasnya.
“Mari jaga Jakarta menuju kota global, menjaga Jakarta, menjaga rasa aman warganya, menjaga ruang bagi perekonomian untuk terus tumbuh, dan menjaga kepercayaan dunia terhadap Jakarta,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menyampaikan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat jiwa korsa, dan sinergi seluruh jajaran dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Jakarta.
Satpol PP juga menyelenggarakan sejumlah rangkaian kegiatan acara syukuran HUT ke-76, salah satunya yakni sosialisasi KPK untuk memperkuat integritas serta memitigasi terjadinya korupsi, gratifikasi, maupun bentuk pelanggaran lainnya di lingkungan Satpol PP.
Acara syukuran ini dihadiri oleh 1.045 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah, jajaran Satpol PP dari tingkat provinsi sampai kelurahan, Dharma Wanita Satuan Polisi Pamong Praja, anggota Satlinmas, dan Prabu Jakarta.
Dalam kegiatan ini, Satpol PP juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi para pelaku penyelenggara Tramtibum Linmas.
“Penghargaan kepada para pemenang rangkaian lomba yang meliputi Lurah Peduli Trantibum, Best Performance Satpol PP Kecamatan dalam program Satpol PP Sahabat Sekolah, Peraturan Baris Berbaris bagi anggota Satlinmas, serta Prabu Jakarta yang inspiratif dengan kategori berdampak nyata, gerakan pilah sampah, dan media sosial teraktif,” tuturnya.
Satriadi juga melaporkan, penyelenggaraan Tramtibum Linmas di Jakarta saat ini berjalan aman dan kondusif, salah satunya melalui penerapan gerakan 4S: Senyum, Salam, Sapa, dan Santun.
“Gerakan ini mendorong sikap yang lebih ramah, komunikasi terbuka, saling menghormati, pengendalian diri, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas serta respons cepat apa yang menjadi kebutuhan warga Jakarta,” tandasnya.(Sutarno)
-
Ibukota5 days agoAcara Malam Puncak HUT RI Ke-81. Kelurahan Pademangan Barat Meriah
-
Polhukam3 days agoDorong Aspirasi Rakyat, PABAN Indonesia Sebut Nazali Lempo Jadi Jaksa Agung
-
Ekonomi5 days agoPasca Mukab IX, Kadin Kabupaten Bogor Fokus Rekonsiliasi dan Perkuat Investasi
-
Nasional3 days agoAnggaran Mitigasi Bencana Naik, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Pembenahan Sistem

