Connect with us

Peristiwa

Korban Mafia Tanah Akhirnya Kembali Dapatkan Haknya

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Perjalanan panjang dan melelahkan bagi Vannie (43), seorang ibu rumah tangga untuk mendapatkan hak sertipikat tanah akhirnya berujung bahagia. Pada akhir bulan Agustus 2020 sertipikat tanahnya sudah kembali dan beralih menjadi atas nama Vannie. Sehingga secara sah di mata hukum kepemilikan atas tanah tersebut telah kembali menjadi milik Vannie.

“Alhamdulillah berkat izin Allah SWT pastinya, dan bantuan seluruh pihak, kepolisian, kejaksaan dan BPN, klien kami (Vannie) mendapatkan haknya kembali, dan semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar Husni Farid Abdat, S.H., M.H., dan Faisal Hisyam, S.H., dari Kantor Hukum HFALawyers, kuasa hukum Vannie dalam keterangannya, Kamis (3/9/2020).

Husni menuturkan, peristiwa yang dialami Vannie berawal ketika hendak menjual rumahnya di daerah Kebagusan Jakarta Selatan, yang berdiri di atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM). Melalui seorang perantara (broker) mempertemukan Vannie dengan Diah Respati Kasihaning Widi (Diah) seorang calon pembeli, dan sepakat dengan harga jual beli sebesar Rp15 miliyar.

“Pembayaran atas harga tersebut rencananya akan dilakukan setelah keluarnya hasil pengecekan sertipikat melalui Notaris yang ditunjuk oleh Diah,” jelasnya.

Pada tanggal 12 Maret 2019, Diah meminta Vannie untuk datang ke Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. H. Idham, S.H., M.Kn. di daerah Iskandarsyah Jakarta Selatan dan membawa dokumen yang berkaitan untuk dilakukannya pengecekan sertipikat tersebut.

Setelah dilakukan pengecekan pada sertipikat, Diah selaku pembeli melakukan pembayaran uang muka kepada Vannie sebesar Rp500 juta dan kekurangannya akan dibayarkan selambat-lambatnya 60 hari dari tanggal penandatanganan PPJB tertanggal 8 April 2019. Pada saat itu Vannie telah menyerahkan sertipikat asli kepada sang notaris untuk keperluan penyimpanan sampai dengan proses pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) nantinya.

Namun, hingga pada tanggal 15 Juli 2019, Diah belum juga melakukan pelunasan pembayaran. Karena adanya kecurigaan terkait respon Diah yang tidak jelas terkait pembayaran, Vannie melakukan pengecekan ke Kantor Notaris Idham, dan saat Vannie mendatangi kantornya, Kantor Notaris Idham tersebut telah kosong dan berganti nama menjadi Notaris Santi. Kecurigaan Vannie bertambah besar dan dicampuri dengan rasa takut.

Segera Vannie melakukan pengecekan pada Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan, untuk melakukan pemblokiran guna mengamankan sertipikat rumahnya, hal lain justru diterima Vannie dan sangat mengejutkan, ternyata sertipikat tersebut sudah berbalik nama kepada Diah dan sedang dibebani Hak Tanggungan pada Koperasi sebagai jaminan hutang.

Padahal sertipikat tersebut belum pernah dilakukan pembuatan dan penandatanganan AJB antara kedua belah pihak, karena Diah belum melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp14,5 miliar kepada Vannie. Merasa sangat dirugikan maka Vannie pun melaporkan tindakan Diah kepada pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya.

Dengan sigap kepolisian dapat melakukan tangkap tangan terhadap Diah, dan segera menetapkan Diah, dkk, sebagai tersangka karena telah jelas memenuhi unsur pelanggaran suatu tindak pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terungkap didalam pemeriksaan, Diah merupakan komplotan (mafia tanah) yang memiliki jaringan dan bertindak tidak sendiri. Atas perbuatannya tersebut Diah dan pelaku lainnya yakni Dedi Rusmanto dan juga Eko Budianto telah mendapatkan hukuman yang setimpal lewat proses persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diah dihukum selama 7 tahun.

Untuk melakukan pengembalian hak kepada Vannie perlu melalui tahapan pembatalan sertipikat. Setelah putusan PN Jakarta Selatan memiliki kekuatan hukum tetap (inckrah), Vannie melalui pengacaranya mengajukan permohonan pembatalan sertipikat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, dan BPN menerbitkan Surat Keputusan pembatalan yang selanjutnya digunakan sebagai permohonan pembatalan pada BPN Jakarta Selatan sebagai instansi yang berwenang melakukan perubahan nama pada sertipikat tersebut.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Peristiwa

Pemotongan Bangkai Kapal Ilegal di Kali Baru Bisa Terjerat Prosedur Hukum

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas pemotongan bangkai kapal tua di Pesisir pantai kampung Nelayan Cilincing dekat pelabuhan Kali Baru, kelurahan kali baru kecamatan Cilincing, kota administrasi Jakarta Utara, menuai protes dari kalangan nelayan. Pasalnya, aktivitas pemotongan bangkai kapal yang bersebelahan dengan tanggul itu menggangu aktivitas warga dan nelayan dilokasi.

Nelayan Kali Baru Cilincing pun terpaksa melaut lebih jauh, karena kurangnya hasil tangkapan, ikan di Pesisir Ibu Kota tersebut.

“Kami Nelayan dengan perahu kecil jenis sampan harus lebih ke tengah laut baru dapet tangkapan ikan itu kecil-kecil mas,” ungkap Yanto pada Sentana Jumat (24/7/2020).

Sementara Yusnadi tokoh masyarakat jakarta utara, yang aktip di lembaga masyarakat peduli lingkungan Jakarta Utara (Maspedeling) mengatakan, Bang Anies harus tutup Usaha tersebut karena limbah B3 sangat berbahaya untuk kesehatan Nelayan,” tuturnya.

Terkait hal ini, Petugas Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Diretorat Jenderal Perhubungan Laut, langsung melakukan peninjauan dan pendataan ke lokasi. Petugas Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menjelaskan, bahwa proses pemotongan kapal punya SOP (Standart Operasional) yang harus dilakukan dan persyaratan – persyaratan harus dilalui.

Persyaratan itu diantaranya surat permohonan atau siapa yang memotong, dan surat keterangan penghapusan pendaftaraan kapal dari daftar kapal Indonesia.

Jika sudah terpenuhi maka pihaknya akan mengeluarkan surat persetujuan dilakukan pemotongan bangkai kapal tersebut.

Selain itu, juga ada ketentuan-ketentuan pemotongan bangkai kapal, mengutamakan keselamatan kerja, menggunakan peralatan, tidak menimbulkan bahaya dan tidak menimbulkan pencemaran laut.

“Jika pemotongan bangkai kapal menimbulkan pencemaran laut, maka perusahaan atau pemotong kapal tersebut harus bertanggung jawab dan bisa dijerat sesuai prosedur hukum,” kata Prihartanta, Kabid Penjagaan Patroli dan Penyidik Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Terkait pemotongan bangkai kapal, petugas pun terus melakukan pengawasan terhadap perizinan perusahaan untuk dilakukan verifikasi. Pemotongan bangkai kapal akan menimbulkan masalah jika menganggu sekeliling dilokasi.

Seperti diketahui, aktivitas pemotongan bangkai kapal tuai kontroversi dan protes dari kalangan. Adanya protes ini karena pemotongan bangkai kapal dilakukan di Pesisir Kali Baru Cilincing Jakarta Utara.

Penulis : Sutarno

Continue Reading

Nasional

Kepala BP2MI-Menaker Jemput PMI Ety yang Bebas dari Hukuman Mati

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Kepala BP2MI, Benny Rhamdani bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjemput kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, Ety binti Toyib yang bebas dari hukuman mati di Arab Saudi. PMI Ety tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten, Senin (6/7) pukul 16.30 WIB. Penjemputan itu juga dihadiri Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid dan Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh.

Pada kesempatan, Kepala BP2MI mengatakan, bahwa ia Menaker da Fauziyah sama-sama mewakili pemerintah. “Ini menunjukkan kerja-kerja kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego sektoral masing-masing Kementerian/Lembaga, karena semua bicara Merah Putih, untuk Indonesia,” tegas Benny.

Kasus PMI Ety ini bukan yang pertama kali, dan harapannya ini akan menjadi yang terakhir, “Saya senang Ety terbebas dari hukuman dan bisa pulang, peristiwa ini menjadi pelajaran kita semua untuk tidak terulang kembali. Tidak boleh lagi ada peristiwa lain serupa seperti yang dialami oleh PMI Ety,” ujar Benny saat menjemput PMI Ety.

Menurut Benny, ini merupakan wujud nyata kehadiran negara, keberhasilan diplomasi dan politik, keberhasilan menggalang solidaritas sosial kemanusiaan digalang oleh Nahdlatul Ulama (NU). “Hal ni bisa menjadi inspirasi untuk menguatkan kerja-kerja kolaboratif dan koordinatif antara Pemerintah serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan,” pungkasnya.

Sementara Menaker Ida Fauziyah menyebutkan bahwa PMI Ety adalah pahlawan devisa yang sudah sepantasnya mendapatkan pelindungan dari pemerintah. “Untuk itu saya turut bahagia dengan pembebasan dan kepulangan PMI Ety ke tanah air hari ini,” ujar Menaker Ida.

Ety binti Toyyib adalah PMI asal Majalengka, Jawa Barat. Ia lolos dari hukuman mati di Arab Saudi berkat tebusan 4 juta riyal atau Rp 15,5 miliar. Ety bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Kota Taif, Arab Saudi. Tahun 2001, Ety didakwa menjadi penyebab meninggalnya sang majikan, Faisal al-Ghamdi. Ia dituduh meracuni sang majikan.

Dalam persidangan, keluarga majikan menuntut hukuman mati atau qisas dan akhirnya pengadilan memutuskan PMI Ety mendapat hukuman mati. Ahli waris semula meminta diyat sebesar 30 juta real atau Rp107 miliar agar Ety diampuni. Namun setelah dilakukan pendekatan, akhirnya ahli warisnya bersedia memaafkan dan mengurangi diyat sebesar 4 juta riyal Saudi atau Rp15,5 miliar.

Pemerintah pun membayar diyat kepada ahli waris, pembayaran tersebut mendapat dukungan penuh dari Lembaga Zakat Infaq dan Sodaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebesar 12,5 miliar atau 80% dari jumlah diyat serta partisipasi masyarakat.(sl)

Continue Reading

Peristiwa

Terindikasi Jalankan Proyek Fiktif, Mantan Direktur Telkom Harus Diproses Hukum

Published

on

By

 

Jakarta, HarianSentana.com – Kiprah DR sebagai Direktur Telkom banyak terindikasi merugikan Negara melalui proyek fiktif yang dikendalikannya melalui PT. Granary Reka Cipta yang disinyalir punya kedekatan dengan GT, adik DR.

Jaringan Relawan Anti Korupsi, Indra Gunawan mengungkapkan, anak perusahaan Telkom, PT. Sigma Cipta Caraka yang bergerak di solusi Teknologi Informasi sering menjalin kerjasama dengan PT. Granary Reka Cipta. “Bukan hanya untuk proyek pengadaan di sektor Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK), tapi juga untuk proyek di sektor perumahan digarap bersama oleh PT. Sigma Cipta Caraka dan PT. Granary Reka Cipta,” kata Indra dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (18/6/2020)

Menurut dia, dugaan proyek fiktif tersebut muncul dikarenakan pola pembayaran yang diterapkan oleh DR dan GT. Dalam proyek pembangunan perumahan yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur, PT. Granary Cipta Reka ditunjuk sebagai vendor oleh PT. Sigma Cipta Caraka dengan nilai kontrak Rp 24 miliar.

“PT. Granary Cipta Reka telah mendapatkan pembayaran penuh sebesar Rp 26,4 miliar, padahal PT.Sigma Cipta Caraka hanya mendapatkan pembayaran dari customernya sebesar Rp 4,2 miliar dan terdapat tunggakan sebesar Rp 26,6 miliar,” bebernya.

Lebih jauh ia mengatakan, munculnya dugaan proyek fiktif diperkuat dengan sepak terjang PT. Granary Cipta Reka sebagai vendor di lingkungan PT. Sigma Cipta Caraka. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum karena disinyalir dikendalikan oleh DR dan GT.

“Dalam proyek pengadaan material batu split, DR patut diduga juga telah memerintahkan pembayaran secara penuh kepada PT. Granary Cipta Reka sebesar Rp 24 miliar, padahal customer PT. Sigma Cipta Caraka baru melakukan pembayaran sebesar Rp 4,5 milyir dari total Rp 29 miliar,” paparnya.

Selain membuat pola-pola pembayaran yang berpotensi banyak merugikan korporasi dan bahkan merugikan keuangan Negara, DR patut diduga juga menggunakan kewenangannya untuk mengamankan posisinya sebagai Direktur Telkom beberapa tahun lalu.

“Hal ini terindikasi dari adanya proses pengadaan set-up box Indihome senilai Rp. 1,3 Triliyun pada tahun 2016 yang terkesan mendadak dan waktunya dilakukan persis sehari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Telkom,” tukasnya.

Di tahun yang sama DR juga melakukan kerjasama pengembangan dan penyediaan aplikasi Movin yang dapat disinyalir sebagai tindak pidana korupsi karena berpotensi merugikan keuangan Telkom/Negara lebih dari Rp 60 miliar.

“Berdasarkan indikasi-indikasi yang patut diduga terjadinya sarat permainan dan fiktif, Aparat Penegak Hukum diminta melakukan proses penyelidikan terhadap DR. Apalagi tindakannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.