Opini
Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!
HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hal-hal penting yang perlu diproses hukum. Permasalahan bukan hanya berhenti di Ahok, tetapi juga harus ditindaklanjuti pemerintah dan DPR, bahkan oleh BPK atau penegak hukum.
Aib yang dibuka Ahok dalam video akun POIN (15/9/2020) antara lain prilaku direksi yang minim koordinasi, sering langsung melobi menteri, enggan mendengar suara komut, pejabat non-job bergaji besar, suka berutang, doyan akuisisi aset migas di luar negeri, dan kegagalan membangun kilang. Ahok juga bicara komisaris yang rata-rata titipan kementerian, rencana proyek paperless Rp 500 miliar dengan Peruri, pembentukan super holding (Indonesia Incorporation) dan pembubaran Kementrian BUMN.
Heboh yang diungkap Ahok bukan sekedar masalah tata krama komunikasi, gaya bicara kontroversial, masalah internal korporasi, atau strategi manajemen yang oleh sebagian orang malah diapresiasi. Tetapi ada hal-hal penting dan strategis yang perlu diadvokasi karena menyangkut sektor hidup rakyat yang dikelola tidak sesuai konstitusi dan aturan.
Pertama, dengan pengungkapan tersebut Ahok telah melanggar prinsip GCG, melanggar etika jabatan dan gagal menjalankan tugas pengawasan. Berbagai kealpaan tersebut melanggar sejumlah ketentuan dalam PP No.45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan & Pembubaran BUMN, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Komisaris dan Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG. Untuk itu, pemerintah atau Menteri BUMN harus memberikan sanksi tegas kepada Ahok.
Kedua, Ahok mengatakan: “Saya ini eksekutor, bukan pengawas, sebenarnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan”. Ini dinilai ketidakpatuhan mengemban tugas sebagai komisaris atau pengawas, dan jumawa dengan klaim kemampuan diri yang justru belum terbukti. Ini dapat pula diartikan Ahok ingin atau sedang menjalankan tugas dan fungsi sebagai direksi, atau merasa pantas memimpin super holding dengan meminta Kementrian BUMN dibubarkan.
Ketiga, membongkar aib di atas dapat dianggap sebagai bukti ketidakmampuan personal, manajerial atau profesionalitas Ahok untuk mengendalikan, meyakinkan atau memaksa direksi menjalankan kebijakan dan perintah Ahok. Dengan membuka aib, mungkin diharapkan akan diperoleh dukungan Presiden atau publik agar kebijakan dan perintah tersebut akhirnya dijalankan. Publik die-hards mungkin akan mendukung, walau ybs sarat kasus dugaan korupsi.
Keempat, di sisi lain, direksi membangkang Ahok bisa disebabkan rasa percaya diri yang tinggi karena diback-up oknum-oknum kekuatan besar atau partai lingkar kekuasaan. Mereka bukan saja berani menghadapi Ahok tetapi juga menteri-menteri atau atasannya. Bisa pula muncul spekulasi, Ahok membuka aib Pertamina setelah konsulasi dengan Presiden, atau bisa pula ada anggapan bahwa Presiden pun tak cukup confident menghadapi oknum-oknum berkekuatan besar tersebut. Karena itu, perlu cara dan dukungan publik untuk menghadapi.
Terkait “kesukaan” berutang dan akuisisi saham migas luar negeri, maka modus-modus seperti ini lumrah dijalankan oknum-oknum lingkar kekuasaan untuk berburu rente besar dalam bisnis Pertamina yang bernilai puluhan miliar US$. Oknum penguasa/partai ini memanfaatkan BUMN berikut “perangkatnya” untuk berburu rente, tanpa peduli negara, BUMN dan rakyat dirugikan. Jika pro rakyat dan negara, dan berperan sebagai The Real President, Jokowi bersama Ahok mestinya berani meredam praktek perburuan rente tersebut. Rakyat butuh pembuktian.
Kelima, pada tulisan IRESS 2/9/2020 diungkap sikap pemerintah memaksa Pertamina untuk: 1) membayar signature bonus Blok Rokan Rp 11,3 triliun; 2) membeli crude domestik lebih mahal sekitar Rp 9,25 triliun; dan 3) menanggung biaya bunga akibat kebijakan populis Pilpres-2019 sekitar Rp 3 tiriliun. Akibat kebijakan yang inkonstitusional, melanggar aturan dan prinsip GCG ini, maka Pertamina menanggung beban keuangan sekitar Rp 23,55 triliun. Sebagai komut, Ahok harus meminta pertanggungjawaban pemerintah. Jika tidak, maka Ahok gagal berfungsi dan bersikap sama dengan pejabat negara lain yang memerah BUMN.
Keenam, akibat kebijakan tidak menurunkan harga BBM sejak Maret 2020, selama semester-1 2020, konsumen BBM minimal telah dirugikan sekitar Rp 24 triliun. Kerugian ini dihitung berdasarkan Perpres No.191/2014, Perpres No.43/2018 dan sejumlah Kepmen ESDM yang terbit hingga Maret 2020. Sebagai komut, Ahok pun harus ikut bertanggungjawab atas penyelewengan pemerintah yang telah merugikan konsumen BBM sebesar Rp 24 triliun!
Pada kesempatan lain, Ahok mengatakan anggota masyarakat yang dilabel “kadrun” (kadal gurun) akan berdemo jika dia dijadikan Dirut Pertamina. Pernyataan tendensius dan bernuansa permusuhan ini akan dibahas dalam tulisan terpisah.
Pemerasan terhadap Pertamina melalui kebijakan signature bonus, energi untuk pencitraan pemilu dan ICP tinggi, serta pemaksaan pada rakyat membeli BBM berharga tinggi saat harga minyak dunia turun, dapat dianggap penyelewengan moral dan hukum yang dilakukan “oknum” (“kubu”) pemerintah. Sementara, pembelian lapangan/saham migas luar negeri atau berutang atas nama pengembangan korporasi guna berburu rente adalah juga penyelewengan berkategori sama. Hanya saja, oknum pelakunya berada pada “kubu lain” dalam lingkar kekuasaan.
Heboh video Ahok dapat dikatakan sebagai indikator terjadinya “pertarungan” oknum dua kubu untuk memperoleh rente tinggi seputar bisnis besar Pertamina. Keduanya menjadikan Pertamina sebagai “bancakan”, sapi perah, seolah badan usaha milik nenek moyang, serta menyisakan ironi bagi BUMN dan rakyat. Bahkan rakyat pun harus mensubsidi BUMN yang harusnya mendatangkan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Tampak ada persoalan penting dan strategis di balik pengelolaan Pertamina, dibanding hanya sekedar pernyataan tidak pantas yang dilabel kontroversial. Atas pembukaan aib Pertamina dan melanggar prinsip GCG, serta gagal melindungi kepentingan publik, maka Ahok harus diberi sanksi. Namun terkait pelanggaran konstitusi, aturan dan GCG, Ahok bersama oknum-oknum jajaran pejabat pemerintah terkait dan lingkar kekuasaan harus diaudit BPK dan diproses secara hukum oleh DPR dan lembaga-lembaga penegak hukum.
Demi tegaknya hukum dan keadilan, prilaku semena-mena terhadap Pertamina dan merasa berada di atas hukum harus dihentikan. Seluruh lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, antara lain DPR, BPK dan KPK, dituntut memeroses berbagai dugaan penyelewengan yang terjadi. Berbagai isu di Pertamina menyangkut survival BUMN dan kepentingan ratusan juga rakyat Indonesia. Persoalan tidak bisa dianggap selesai hanya dengan pertemuan klarifikasi (17/9/2020) Ahok-Ercik Thohir dan komitmen membangun soliditas tim. Pertamina bukan milik penguasa, walau sedang berkuasa.
Oleh: Marwan Batubara, Direktur Eksektuif IRESS
Opini
Pertemuan Dua Ketua Ikatan di Hari Pendidikan
SOLID-Ketua IKASPS UNNES, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si (kaos putih pakai peci) & Ketua Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, Dr Susilo Kusdiwanggo, ST. MT (kemeja hitam). (Foto Ist).
MALANG, SENTANA – Pertemuan dua ketua Ikatan di hari Pendidikan di Malang 2 Mei 2026, berniat kolaborasi beri manfaat kepada negeri.
Pertemuan Ketua IKASPS UNNES masa bakti 2025-2030, Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si dengan Ketua Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, masa bakti 2024-2027, Dr Susilo Kusdiwanggo, ST. MT, adalah suatu kebetulan.
Setelah selesai mengikuti Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, sambil berjalan di lingkuan Kampus Universitas Brawijaya yang asri dan sejuk, berduanya berbincang hangat tentang perkembangan pendidikan.
Ditengah dinamika perkembangan pendidikan Indonesia, kedua akademisi ini mencoba sharing tentang kedua organisasi yang memberikan amanah kepadanya sebagai Ketua. Mencoba menyusun rencana tentang kolaborasi dua Ikatan yang di harapkan bermanfaat untuk negeri.
Irjend Pol Dr Susilo Teguh R, M.Si, yang saat ini merupakan Dosen Kepolisian Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Dr Susilo Kussiwanggo, ST, MT yang merupakan Dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sangat antusias sekali untuk membangun kolaborasi antara IKA SPS UNNES dengan IPLBI.
Namun demikian, wacana tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh anggota ataupun pengurus dari masing masing Ikatan yang menaunginya. ***
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
Opini
Melawan “Senyapnya Narasi”: Jiwa Kirana dan Kebangkitan Tradisi Magelang di Panggung Digital Dunia
MAGELANG, SENTANA – Di era ketika algoritma menentukan apa yang kita lihat, dengar dan rasakan, ada satu hal yang perlahan tergerus tanpa kita sadari: narasi lokal. Cerita-cerita tentang akar budaya, kearifan tradisi, dan identitas daerah sering kali kalah gaung oleh arus konten global yang serba instan dan viral. Di tengah derasnya gelombang digitalisasi ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar apakah tradisi masih punya tempat di masa depan?
Jawabannya datang dari dua sosok muda dengan visi besar. Dari lingkungan disiplin dan intelektual di SMA Taruna Nusantara Magelang, lahir sebuah gerakan kreatif bernama Jiwa Kirana by Akira sebuah startup yang tidak sekadar hadir sebagai platform, tetapi sebagai perlawanan terhadap “senyapnya narasi” budaya lokal.
Jiwa Kirana: Ketika Tradisi Bertemu Masa Depan
Jiwa Kirana bukan hanya sebuah startup biasa. Ia adalah ekosistem kreatif yang memosisikan dirinya sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan antara akar tradisi dan inovasi digital. Didirikan oleh Jesseinia Salmaa dan Shahira Nazifa Uzma, Jiwa Kirana hadir dengan gagasan berani: mengonversi warisan budaya lokal menjadi aset digital bernilai tinggi.

Dengan mengusung visi besar “Cahyaning Budaya Magelang ing Jagad Digital”, Jiwa Kirana membawa misi untuk memastikan bahwa tradisi tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar di panggung global. Ini bukan sekadar pelestarian, melainkan transformasi.
Melalui layanan unggulannya, Digital Rebranding, Jiwa Kirana mengangkat cerita-cerita lokal baik yang bersifat lisan maupun fisik menjadi konten sinematik berkualitas tinggi. Bentuknya beragam: film pendek, dokumenter, hingga visual storytelling yang dikemas dengan pendekatan modern dan emosional.
Magelang: Latar yang Kaya, Narasi yang Menunggu Dihidupkan
Berbasis di Kabupaten Magelang, Jiwa Kirana berdiri di atas tanah yang sarat sejarah dan makna. Kawasan ini dikenal luas sebagai rumah bagi mahakarya dunia seperti Candi Borobudur dan Candi Pawon dua simbol peradaban yang telah melampaui zaman.
Namun di balik kemegahan itu, terdapat banyak cerita kecil yang nyaris tak terdengar. Kisah para perajin lokal, tradisi turun-temurun, hingga ekspresi seni yang hidup di Desa-desa semuanya menyimpan potensi besar, tetapi minim eksposur. Jiwa Kirana melihat ini sebagai peluang, bukan keterbatasan.
Melawan Senyap: Dari Dokumentasi ke Transformasi
Fenomena “senyapnya narasi” bukan sekadar kehilangan cerita, tetapi juga kehilangan identitas. Generasi Z dan Milenial, yang tumbuh di era digital, semakin jauh dari akar budayanya sendiri. Di sinilah Jiwa Kirana mengambil peran penting.

Alih-alih hanya mendokumentasikan, mereka memilih untuk mengemas ulang makna. Tradisi tidak lagi disajikan dalam bentuk statis, tetapi dihidupkan kembali melalui pendekatan sinematografi modern dan storytelling berbasis rasa.
Setiap karya yang dihasilkan bukan sekadar tontonan, tetapi pengalaman. Penonton diajak untuk merasakan, memahami dan terhubung secara emosional dengan budaya yang ditampilkan. Ini adalah cara baru dalam bercerita lebih dekat, lebih relevan dan lebih kuat dampaknya.
Dari Layar ke Realita: Dampak Nyata untuk UMKM dan Pariwisata
Salah satu kekuatan Jiwa Kirana terletak pada kemampuannyamenghubungkan dunia digital dengan realitas ekonomi lokal. Konten yang mereka produksi tidak berhenti sebagai karya visual, tetapi menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan sektor lain.
Melalui kolaborasi dengan UMKM dan komunitas perajin, Jiwa Kirana membantu meningkatkan nilai jual produk lokal. Visual yang profesional dan narasi yang kuat menjadikan produk-produk ini lebih menarik di mata pasar yang lebih luas.
Lebih dari itu, mereka juga menciptakan efek domino pada sektor pariwisata. Penonton yang awalnya hanya menikmati konten digital, perlahan terdorong untuk menjadi wisatawan nyata datang, melihat dan merasakan langsung pengalaman budaya tersebut.
Peran Ganda: Kurator dan Agen Perubahan
Jesseinia Salmaa dan Shahira Nazifa Uzma tidak hanya bertindak sebagai pendiri, tetapi juga sebagai kurator budaya dan agen perubahan. Mereka memilih cerita mana yang layak diangkat, bagaimana cara menyampaikannya dan kepada siapa pesan itu ditujukan.
Pendekatan ini menjadikan Jiwa Kirana lebih dari sekadar platform ia adalah gerakan kolektif yang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terlibat. Seniman tradisional, perajin, pelaku UMKM, hingga generasi muda, semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini.
Kolaborasi menjadi kunci. Karena di era sekarang, kekuatan terbesar bukan pada individu, melainkan pada jaringan yang saling terhubung.
Estetika Gen-Z: Mengemas Tradisi Tanpa Kehilangan Esensi
Salah satu tantangan terbesar dalam mengangkat budaya lokal adalah menjaga keseimbangan antara autentisitas dan modernitas. Jiwa Kirana berhasil menjawab tantangan ini dengan pendekatan visual yang estetik, dinamis dan sesuai dengan selera Gen-Z.
Mereka memahami bahwa generasi muda tidak hanya mencari informasi, tetapi juga pengalaman visual yang menarik. Oleh karena itu, setiap karya dirancang dengan detail mulai dari sinematografi, musik, hingga alur cerita.
Namun di balik semua itu, esensi tradisi tetap dijaga. Nilai-nilai budaya tidak dikorbankan demi estetika, melainkan diperkuat melalui penyajian yang lebih relevan.
Menciptakan Sejarah Baru
Dalam pernyataan resminya, tim Jiwa Kirana menyampaikan sebuah kalimat yang menggambarkan semangat mereka: “Kami tidak hanya melestarikan; kami sedang menciptakan sejarah baru di mana tradisi menjadi bahan baku utama bagi masa depan digital Indonesia.”
Pernyataan ini bukan sekadar slogan, tetapi refleksi dari visi yang mereka jalankan. Jiwa Kirana tidak ingin budaya hanya menjadi artefak masa lalu, tetapi menjadi fondasi bagi inovasi masa depan.
Penutup: Ketika Narasi Kembali Bersinar
Jiwa Kirana adalah bukti bahwa perubahan tidak selalu datang dari yang besar dan mapan. Terkadang, ia lahir dari keberanian dua anak muda yang melihat sesuatu yang terlewat oleh banyak orang. Ditengah dunia yang semakin cepat dan serba digital, mereka memilih untuk berhenti sejenak mendengar, merasakan dan menghidupkan kembali narasi yang hampir hilang.
Melawan “senyapnya narasi” bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kreativitas, teknologi dan semangat kolaborasi, Jiwa Kirana telah menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya bisa bertahan tetapi juga bersinar, bahkan mendunia. Dan mungkin, inilah awal dari sebuah babak baru: ketika budaya lokal tidak lagi.
Dan mungkin, inilah awal dari sebuah babak baru: ketika budaya lokal tidak lagi menjadi cerita pinggiran, tetapi menjadi pusat perhatian dunia. (Red).
Opini
Suara Hati Seorang Perwira Tinggi Polri Asal Kota Wali Demak
JAKARTA , SENTANA – Menyongsong tahun 2026, sebuah fase dimana terbentang luas dinamika dengan berbagai kemungkinan, tantangan, yang bergerak penuh dengan ketidakpastian.
Dalam situasi demikian, negara dan institusi membutuhkan figur-figur bijaksana yang mampu menggunakan kewenangan, kuasa dan pengaruh dengan landasan moral yang kokoh serta kesadaran penuh akan tanggung jawabnya
Kekuatan, kekuasaan dan kewenangan di tangan orang bermoral akan melahirkan kesejahteraan. Sebaliknya, di tangan orang amoral, ia melahirkan kesengsaraan”.
Ada Seorang perwira tinggi Polri yang cukup lama bertugas di Lemdiklat Polri, mengabdi hampir 10 tahun di jajaran Lemdiklat menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Sebuah pesan yang sederhana dalam kata, namun sarat makna dalam substansi.
Dengan berbagai pengalaman penugasannya di berbagai daerah di Indonesia mempertemukannya dengan beragam masyarakat, baik dalam segi dinamika wilayah dan kompleksitas persoalan sosial yang berbeda-beda. Tidak hanya membentuk ketangguhan profesional, tetapi juga memperkaya perspektif kemanusiaannya.
Dia memahami bahwasanya penegakan hukum itu tidak pernah berdiri di ruang hampa.
Fase perjalanan menjadi proses pendewasaan yang menempa integritas, kebijaksanaan dan kepekaan moral seorang pemimpin.
Dengan pengalaman dari berbagai tugas di lapangan hingga jabatan strategis, setiap Kepercayaan yang kini diembannya di lingkungan Lemdiklat Polri merupakan titik penting dari perjalanan panjang tersebut, sebuah amanah strategis untuk turut menentukan arah, karakter.dan kualitas generasi Polri di masa depan melalui pendidikan.
Ia lahir di Kota Wali Demak, Jawa Tengah, sebuah wilayah yang dikenal Agamis dan lekat dengan nilai kesederhanaan, kerja keras dan keteguhan hidup.
Di samping pengabdian lapangan, ia juga menaruh perhatian besar pada dunia akademik. Pendidikan Strata Dua ditempuhnya di Universitas Indonesia dengan meraih gelar Magister Ilmu Kepolisian.
Komitmen terhadap pengembangan keilmuan itu berlanjut hingga jenjang Strata Tiga, dengan menyandang gelar Doktor Manajemen Kependidikan dari Universitas Negeri Semarang.
Disiplin ilmu manajemen kependidikan merupakan bidang yang relatif jarang dimiliki oleh perwira tinggi di jajaran Kepolisian.
Latar belakang akademik inilah yang menjadikan penempatannya pada lembaga pendidikan Polri sebagai pilihan yang tepat dan strategis.
Dalam konteks tersebut, pimpinan Polri dinilai tidak keliru menempatkannya pada institusi pendidikan, sejalan dengan kapasitas, pengalaman, dan keilmuan yang dimilikinya.
Pendekatan Humanis
Dengan mengedepankan pendekatan humanis. Dalam kepemimpinannya, Sejak awal kariernya, ia dikenal sebagai perwira tinggi yang ketegasan tidak pernah berseberangan dengan empati dan kewenangan selalu dilekatkan pada tanggung jawab moral.
Penugasannya di lingkungan pendidikan Kepolisian, mencerminkan keyakinannya bahwa kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama kekuatan institusi.
Pendidikan tidak dipandang semata sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan sebagai ruang pembentukan karakter, etika dan integritas.
Di sinilah prinsip lifelong learning—belajar sepanjang hayat—menjadi pijakan penting dalam membangun profesionalisme Polri yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Menariknya, dalam komunikasi sehari-hari, ia menunjukkan keluasan wawasan sekaligus kepekaan budaya.
Saat berdialog, ia kerap menyapa dengan hangat menggunakan panggilan yang tidak kaku, seperti “Gus, Mas, Bli.”
Sapaan sederhana, namun sarat makna, mencerminkan kemampuannya membangun kedekatan lintas latar belakang tanpa kehilangan wibawa.
Cara berbahasa tersebut menjadi cermin seorang pemimpin yang tidak hanya memahami struktur dan jabatan, tetapi juga memahami manusia dan dinamika zamannya.
Sikap yang luwes, membumi dan kontekstual ini menunjukkan kepemimpinan yang relevan di tengah perubahan sosial yang terus bergerak.
Bagi dirinya, pendidikan adalah ruang strategis untuk menanamkan nilai moral, kebijaksanaan dalam menggunakan kewenangan, serta kesadaran bahwa setiap jabatan adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara institusional, tetapi juga secara etis.
Jabatan Sebagai Amanah
Kekuatan dan kewenangan, ketika dipandu oleh moral dan kebijaksanaan, akan melahirkan kesejahteraan.
Di situlah makna sejati kekuasaan diuji—bukan pada seberapa besar kewenangan yang melekat, melainkan pada bagaimana kewenangan itu digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Ia menerangkan bahwa, setiap jabatan adalah amanah, bukan sekadar capaian, namun tanpa nilai etis sebagai penuntun, kekuasaan justru berpotensi menghadirkan kesengsaraan.
Di tengah masa depan yang sarat tantangan dan perubahan, refleksi ini hadir sebagai pesan yang jernih dan relevan, bukan hanya bagi institusi Polri, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ungkapan tersebut bukan sekadar pengakuan personal, melainkan cerminan sikap batin seorang pemimpin yang tidak menjadikan pangkat sebagai tujuan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari pengabdian yang dijalani dengan ketulusan dan konsistensi. (Red).
-
Ibukota7 days agoGubernur DKI Jakarta Canangkan HUT ke-499 Jakarta dan Deklarasi Gerakan Pilah Sampah.
-
Ibukota6 days agoKapolres Metro Jakarta Utara Tinjau Langsung Pengamanan Nobar Persija vs Persib di Pademangan
-
Ekonomi5 days agoIPA Gelar IPA Convex 2026 Ke-50, Perkuat Kolaborasi Sektor Hulu Migas Hadapi Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Energi Nasional
-
Polhukam4 days agoKetua LSM PRB Nilai, Wacana Ganti Pajak Kendaraan ke Jalan Prabayar Lampaui Kewenangan Gubernur

