Connect with us

Opini

Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!

Published

on

HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hal-hal penting yang perlu diproses hukum. Permasalahan bukan hanya berhenti di Ahok, tetapi juga harus ditindaklanjuti pemerintah dan DPR, bahkan oleh BPK atau penegak hukum.

Aib yang dibuka Ahok dalam video akun POIN (15/9/2020) antara lain prilaku direksi yang minim koordinasi, sering langsung melobi menteri, enggan mendengar suara komut, pejabat non-job bergaji besar, suka berutang, doyan akuisisi aset migas di luar negeri, dan kegagalan membangun kilang. Ahok juga bicara komisaris yang rata-rata titipan kementerian, rencana proyek paperless Rp 500 miliar dengan Peruri, pembentukan super holding (Indonesia Incorporation) dan pembubaran Kementrian BUMN.

Heboh yang diungkap Ahok bukan sekedar masalah tata krama komunikasi, gaya bicara kontroversial, masalah internal korporasi, atau strategi manajemen yang oleh sebagian orang malah diapresiasi. Tetapi ada hal-hal penting dan strategis yang perlu diadvokasi karena menyangkut sektor hidup rakyat yang dikelola tidak sesuai konstitusi dan aturan. 

Pertama, dengan pengungkapan tersebut Ahok telah melanggar prinsip GCG, melanggar etika jabatan dan gagal menjalankan tugas pengawasan. Berbagai kealpaan tersebut melanggar sejumlah ketentuan dalam PP No.45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan & Pembubaran BUMN, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Komisaris dan Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG. Untuk itu, pemerintah atau Menteri BUMN harus memberikan sanksi tegas kepada Ahok.

Kedua, Ahok mengatakan: “Saya ini eksekutor, bukan pengawas, sebenarnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan”. Ini dinilai ketidakpatuhan mengemban tugas sebagai komisaris atau pengawas, dan jumawa dengan klaim kemampuan diri yang justru belum terbukti. Ini dapat pula diartikan Ahok ingin atau sedang menjalankan tugas dan fungsi sebagai direksi, atau merasa pantas memimpin super holding dengan meminta Kementrian BUMN dibubarkan.

Ketiga, membongkar aib di atas dapat dianggap sebagai bukti ketidakmampuan personal, manajerial atau profesionalitas Ahok untuk mengendalikan, meyakinkan atau memaksa direksi menjalankan kebijakan dan perintah Ahok. Dengan membuka aib, mungkin diharapkan akan diperoleh dukungan Presiden atau publik agar kebijakan dan perintah tersebut akhirnya dijalankan. Publik die-hards mungkin akan mendukung, walau ybs sarat kasus dugaan korupsi.

Keempat, di sisi lain, direksi membangkang Ahok bisa disebabkan rasa percaya diri yang tinggi karena diback-up oknum-oknum kekuatan besar atau partai lingkar kekuasaan. Mereka bukan saja berani menghadapi Ahok tetapi juga menteri-menteri atau atasannya. Bisa pula muncul spekulasi, Ahok membuka aib Pertamina setelah konsulasi dengan Presiden, atau bisa pula ada anggapan bahwa Presiden pun tak cukup confident menghadapi oknum-oknum berkekuatan besar tersebut. Karena itu, perlu cara dan dukungan publik untuk menghadapi.

Terkait “kesukaan” berutang dan akuisisi saham migas luar negeri, maka modus-modus seperti ini lumrah dijalankan oknum-oknum lingkar kekuasaan untuk berburu rente besar dalam bisnis Pertamina yang bernilai puluhan miliar US$. Oknum penguasa/partai ini memanfaatkan BUMN berikut “perangkatnya” untuk berburu rente, tanpa peduli negara, BUMN dan rakyat dirugikan. Jika pro rakyat dan negara, dan berperan sebagai The Real President, Jokowi bersama Ahok mestinya berani meredam praktek perburuan rente tersebut. Rakyat butuh pembuktian.

Kelima, pada tulisan IRESS 2/9/2020 diungkap sikap pemerintah memaksa Pertamina untuk: 1) membayar signature bonus Blok Rokan Rp 11,3 triliun; 2) membeli crude domestik lebih mahal sekitar Rp 9,25 triliun; dan 3) menanggung biaya bunga akibat kebijakan populis Pilpres-2019 sekitar Rp 3 tiriliun. Akibat kebijakan yang inkonstitusional, melanggar aturan dan prinsip GCG ini, maka Pertamina menanggung beban keuangan sekitar Rp 23,55 triliun. Sebagai komut, Ahok harus meminta pertanggungjawaban pemerintah. Jika tidak, maka Ahok gagal berfungsi dan bersikap sama dengan pejabat negara lain yang memerah BUMN.

Keenam, akibat kebijakan tidak menurunkan harga BBM sejak Maret 2020, selama semester-1 2020, konsumen BBM minimal telah dirugikan sekitar Rp 24 triliun. Kerugian ini dihitung berdasarkan Perpres No.191/2014, Perpres No.43/2018 dan sejumlah Kepmen ESDM yang terbit hingga Maret 2020. Sebagai komut, Ahok pun harus ikut bertanggungjawab atas penyelewengan pemerintah yang telah merugikan konsumen BBM sebesar Rp 24 triliun!

Pada kesempatan lain, Ahok mengatakan anggota masyarakat yang dilabel “kadrun” (kadal gurun) akan berdemo jika dia dijadikan Dirut Pertamina. Pernyataan tendensius dan bernuansa permusuhan ini akan dibahas dalam tulisan terpisah.

Pemerasan terhadap Pertamina melalui kebijakan signature bonus, energi untuk pencitraan pemilu dan ICP tinggi, serta pemaksaan pada rakyat membeli BBM berharga tinggi saat harga minyak dunia turun, dapat dianggap penyelewengan moral dan hukum yang dilakukan “oknum” (“kubu”) pemerintah. Sementara, pembelian lapangan/saham migas luar negeri atau berutang atas nama pengembangan korporasi guna berburu rente adalah juga penyelewengan berkategori sama. Hanya saja, oknum pelakunya berada pada “kubu lain” dalam lingkar kekuasaan.

Heboh video Ahok dapat dikatakan sebagai indikator terjadinya “pertarungan” oknum dua kubu untuk memperoleh rente tinggi seputar bisnis besar Pertamina. Keduanya menjadikan Pertamina sebagai “bancakan”, sapi perah, seolah badan usaha milik nenek moyang, serta menyisakan ironi bagi BUMN dan rakyat. Bahkan rakyat pun harus mensubsidi BUMN yang harusnya mendatangkan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tampak ada persoalan penting dan strategis di balik pengelolaan Pertamina, dibanding hanya sekedar pernyataan tidak pantas yang dilabel kontroversial. Atas pembukaan aib Pertamina dan melanggar prinsip GCG, serta gagal melindungi kepentingan publik, maka Ahok harus diberi sanksi. Namun terkait pelanggaran konstitusi, aturan dan GCG, Ahok bersama oknum-oknum jajaran pejabat pemerintah terkait dan lingkar kekuasaan harus diaudit BPK dan diproses secara hukum oleh DPR dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Demi tegaknya hukum dan keadilan, prilaku semena-mena terhadap Pertamina dan merasa berada di atas hukum harus dihentikan. Seluruh lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, antara lain DPR, BPK dan KPK, dituntut memeroses berbagai dugaan penyelewengan yang terjadi. Berbagai isu di Pertamina menyangkut survival BUMN dan kepentingan ratusan juga rakyat Indonesia. Persoalan tidak bisa dianggap selesai hanya dengan pertemuan klarifikasi (17/9/2020) Ahok-Ercik Thohir dan komitmen membangun soliditas tim. Pertamina bukan milik penguasa, walau sedang berkuasa.

Oleh: Marwan Batubara, Direktur Eksektuif IRESS

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

“Slepet”, Joget, atau “Sat Set” Otonomi Daerah

Published

on

By

OTONOMI daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.

Otonomi daerah spektrumnya terbentang mulai dari pembentukan daerah otonom, transfer kewenangan dari pusat kepada daerah, pembentukan kelembagaan pemda, manajemen birokrasi lokal, pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, pengelolaan keuangan daerah, hubungan antar pemerintahan, hingga pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Selain tugasnya yang amat luas, otonomi daerah merupakan “big business”. Bila pemerintah bisa mengurusnya dengan baik separuh urusan negara akan selesai. Presiden bisa fokus ke separuh urusan lainnya, yaitu memimpin kementerian/lembaga yang menangani urusan pembangunan sektoral, menjalin hubungan baik dengan lembaga 1tinggi negara, dan tampil di panggung regional dan global. Ia tak perlu lagi marah-marah kepada kepala daerah atau berlelah-lelah mengumpulkan ribuan kepala desa.

Betapa tidak? Tengok saja jumlah daerah otonom yang menembus angka lima ratus tepatnya 546 yang terdiri atas 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Kewenangan yang dimilikinya juga bukan “kaleng-kaleng”. Mulai dari urusan pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, jalan dan jembatan, perumahan, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga kepariwisataan. Tak kurang dari 32 urusan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah.

Ditilik dari segi birokrasi, dari 4,28 juta ASN kita 3,33 juta bekerja untuk pemerintah daerah (78%). Belum lagi uang yang dikelolanya. Rata-rata sepertiga dari APBN kita ditransfer ke daerah. Pada tahun 2023 yang lalu jumlahnya Rp.825 triliun. Bila ditambahkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia yang besarnya Rp 361 triliun pada tahun 2023, maka sekitar Rp 1.186 triliun dibelanjakan oleh pemerintahan daerah. Suatu jumlah yang sangat besar, dan bila dibelanjakan secara berkualitas akan mampu mendongkrak beberapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara legal-konstitusional UUD 1945 sendiri mengatur cukup detil sampai dengan membuat bab khusus soal pemerintahan daerah, seperti tampak dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Turunannya mencakup UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Desa plus UU khusus/istimewa untuk Papua, Aceh, Yogyakarta, DKI Jakarta, IKN Nusantara.

Masalah Otonomi Daerah
Kondisi otonomi daerah kita kini terus terang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa diantaranya yang menonjol adalah masalah re-sentralisasi, korupsi kepala daerah, politik dinasti, pecah kongsi KDH-WKDH, pemekaran daerah, dan tidak efektifnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sayang sekali bila pada masa kampanye sekarang segudang persoalan otonomi daerah yang melanda negeri ini tidak diperdebatkan oleh para calon presiden dalam kampanyenya. Masyarakat di 546 daerah otonom itu tentu akan suka memilih calon presiden yang paham dan pro-otonomi daerah, bukannya pro-sentralisasi.

Re-sentralisasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo makin menjadi-jadi. Tak hanya di bidang administrasi dan ekonomi seperti penarikan berbagai perizinan dan kewenangan berskala lokal ke pusat, tapi juga sudah merambah ke ranah politik. UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 yang menarik izin IMB dan UU Minerba Nomor 3/2020 yang mengambil tambang galian C (pasir dan kerikil) ke pusat adalah contoh nyata dalam resentralisasi administrasi dan resentralisasi ekonomi.

Sedangkan terkait resentralisasi politik, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah bila terjadi kekosongan (vacuum of power) jabatan dalam tempo yang lama dilakukan langsung oleh presiden, bukannya lewat pemilihan DPRD atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang notabene dipilih langsung oleh rakyat. Malahan dalam pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), gubernur/wakil gubernur diangkat oleh presiden tak lagi dipilih langsung oleh rakyat menyusul pola pengangkatan kepala/wakil kepala IKN Nusantara. Demokrasi lokal lewat pilkada langsung yang sejak tahun 2004 telah ditancapkan (deepening democracy), kini dipreteli.

Korupsi kepala daerah tak kunjung reda. Terbaru, ada Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada, sebelumnya Gubernur Maluku Utara dua periode yang sudah mau habis masa jabatannya di OTT KPK. Modus operandinya hampir sama dengan kepala daerah yang lain, yaitu terlibat kasus jual beli jabatan, gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa.

Saya mencatat sejak pilkada langsung yang berbiaya tinggi digelar tahun 2005 hingga 2024 ini terdapat 405 orang kepala daerah/wakil kepala daerah kena kasus hukum dengan rincian, gubernur 37, wakil gubernur 7, bupati 228, wakil bupati 48, walikota 70, wakil walikota 15. Korupsi yang dilakukan oleh ratusan pemimpin pemda ini juga telah menyeret ribuan pejabat birokrasi, berdampak pada rusaknya tata kelola pemda yang baik, dan terhalangnya pengentasan kemgiskinan.

Rentetan lainnya, tumbuh subur politik dinasti di daerah, di mana anak atau istri kepala daerah/wakil kepala daerah naik menggantikan sang bapak/suami. Bahkan menjalar kini ke tingkat pemerintahan nasional. Gibran putra Presiden Joko Widodo yang baru menjabat walikota solo dua tahun diorbitkan menjadi calon wakil presiden. Sirkulasi kepemimpinan pemda menjadi mandeg, karena jabatan hanya beredar di lingkaran “trah” tertentu saja.

Perkara serius lainnya politisasi birokrasi pemda waktu pilkada yang menyebabkan promosi jabatan penuh dengan afiliasi politik (Prasojo, 2023). Belum lagi kalau ditelisik soal maraknya pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya yang menurut catatan saya terjadi di lebih dari 90% daerah kita. Tentu hal ini merupakan pendidikan politik yang buruk bagi rakyat, dan membuat repotnya birokrasi melayani kedua bosnya yang tak akur.

Pemekaran daerah telah 10 tahun dimoratorium, kecuali untuk tanah Papua yang tahun lalu diizinkan memekarkan provinsinya dari dua menjadi enam, karena alasan untuk mengendalikan konflik. Sementara itu usulan pemekaran daerah tak pernah berhenti. Pemerintah menerima tidak kurang dari 329 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang terdiri atas 55 provinsi, 237 kabupaten, dan 37 kota (Ditjen OTDA Kemendagri, Mei 2022).

Terlepas dari terpenuhinya atau tidak persyaratan, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi untuk membentuk DOB belum padam. Sejak awal reformasi tahun 1999 sampai moratorium 2014, Indonesia telah menambah daerah otonomnya sebanyak 223 (8 provinsi, 181 kabupaten, 34 kota). Banyak masyarakat meyakini pemekaran daerah merupakan pintu masuk untuk meraih kesejahteraan. Tak elok kalau dibiarkan mengambang tak ada kepastian.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat (GWPP) tak efektif. Pembinaan dan pengawasannya “dicuekin” bupati/walikota. Tak jarang bupati/walikota berani melawan gubernur secara terbuka, menolak dikoordinasikan dan disupervisi, dan mengusirnya jika berkunjung ke wilayahnya.

Pihak kementerian/lembagapun kerap mem-by pass gubernur dengan terjun langsung ke kabupaten/kota. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri atas unsur kepala kepolisian, kepala kejaksaan, komandan TNI, dan ketua DPRD tak banyak lagi yang menyegani gubernur, padahal ia menjadi ketua forumnya.

Pemerintah pusat tak pula menyediakan perangkat dan pembiayaan kepada gubernur untuk melaksanakan tugas perpanjangan tangan (verlengstuk) itu. Masalahnya diperparah dengan tak adanya peran gubernur dalam menjadikan seseorang sebagai bupati/walikota. Mereka sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan, ada bupati/walikota yang jadi penantang gubernur petahana dalam pilkada.

Pola relasi ala integrated-prefektoral system ini, dimana gubernur berperan ganda sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat tidak menyambung dengan perkembangan demokrasi lokal kita kini. Dari bentangan beberapa masalah utama otonomi daerah di atas, tentu publik ingin tahu bagaimana calon presiden dan wakil presiden nomor satu, dua, dan tiga memandang atau menjawabnya di dalam visi dan misi mereka.

Janji Para Kandidat

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu Anies dan Gus Imin dalam visinya yang berjudul “Indonesia Adil dan Makmur Untuk Semua”, pada misi ke delapan mengagendakan pembenahan otonomi daerah. Dijanjikan akan diakhiri tarik-menarik kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, diberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi kekayaan yang dimiliki, perbaikan pembiayaan pilkada agar tidak mahal, pencegahan politisasi birokrasi, memfasilitasi pembentukan daerah otonom secara selektif, dan penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemda terkait kewenangan yang dilimpahkan.

Selain itu, sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dalam pemenuhan urusan konkuren wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan akan dihadirkan. Slepetan pasangan ini cukup mengena, hanya kelemahannya publik tidak tahu secara detil bagaimana cara mereka mewujudkannya.

Prabowo dan Gibran mengusung visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Pasangan ini menjanjikan akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan seperti membangun atau merenovasi rumah penduduk desa, membuat desa terakses internet, dan memperbaiki tata kelola dana desa.

Selain itu juga memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemda, menata desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemda, memperbaiki manajemen pelaksanaan pilkada, revitalisasi pengawasan melalui pembangunan inspektorat independen, dan membahas kembali pemekaran daerah. Misi penanganan otonomi daerah lewat “joget kebijakan” dari pasangan ini dapat membuai orang desa dan daerah bila tersosialisasi secara luas.

Visi Ganjar dan Mahfud yaitu “Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat, Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”. Pasangan nomor urut tiga ini menjanjikan akan melipatgandakan dana desa, satu desa satu fasilitas kesehatan, menjanjikan kota sebagai sentra pertumbuhan, ekonomi yang dapat mendorong desa tumbuh bersama, memperluas ketersediaan mall pelayanan publik, dan memastikan pelayanan pemerintahan sat set dengan digitalisasi.

Kendatipun tak terlalu telak mengadres persoalan aktual otonomi daerah, karena lebih fokus ke perkara desa, tapi misi mereka menunjukkan keinginan untuk mempercepat pembangunan desa dan kota.

Dalam agenda ketiga pasangan Capres dan Cawapres tampak ada sentuhan untuk menyelepet, menjoget dan men-sat-set persoalan otonomi daerah meskipun kadarnya berbeda beda. Artinya, mereka cukup menyadari bahwa diperlukan penataan desentralisasi di Indonesia ke depan.

Guna menggali bagaimana detil mewujudkannya dan manakah pasangan calon yang paling perhatian terhadap otonomi daerah, urgen sekali jika dalam tema debat Capres atau Cawapres yang akan datang ditambahkan isu otonomi daerah.

Jangan sampai terulang kasus IKN Nusantara yang tidak muncul dalam visi dan misi maupun debat pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tahun 2019 lalu, tiba-tiba lahir menjadi kebijakan yang membebani berat keuangan negara. (**)

Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014), Pendiri i-OTDA

Continue Reading

Opini

Maluku dan Transformasi Energi Bersih

Published

on

GAS alam dengan deposit abadi di Blok Masela Maluku merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri.  Karunia Tuhan tersebut berpotensi dikelola menjadi salah satu branding Maluku baik secara nasional maupun pada tataran global.  Deposit gas Blok Masela yang terbilang istlmewa, mestinya mampu berperan menjadi modal dasar untuk membangun Maluku yang lebih berdaya saing. Diperlukan tidak saja inovasi, akan tetapi Lompatan Inovasi untuk mengkreasikan Maluku sebagai Provinsi Pionir dalam transformasi energi bersih.

Proses produksi gas Blok Masela yang akan dilakukan di darat menjadi pilihan karena akan berdampak multi benefit bagi Maluku sebagai daerah penghasil. Namun terbetik kabar investor berubah pikiran hendak mengalihkan proses produksi kembali ke laut.

Pertanyaan menggugat, mengapa investor berubah pikiran hendak melakukan proses produksi di laut? Pemerintah daerah dan masyarakat Maluku seyogianya dapat membaca perubahan opsi proses produksi di darat menjadi ke laut, atau kombinasi di laut dan di darat. Investor pasti sudah mengkalkulasi arah semua kebijakan bisnis yang akan diambil.

Kalau hendak menekan investor untuk mengambil opsi proses produksi di darat, maka Pemerintah Daerah dan masyarakatnya harus bisa memastikan kondusivitas proses produksi yang efisien, bersih dan bebas hambatan. Kondusivitas menjadi pertaruhan solusi win-win untuk proses produksi yang dilakukan di darat.

Transformasi Energi
Salah satu rekomendasi pertemuan negara-negara anggota G 20 yang berlangsung di Indonesia pada tahun 2022 adalah transisi energi. Negara-negara anggota G 20 termasuk Indonesia di dalamnya telah berkomitmen untuk bertransformasi dalam penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan menjadi energi bersih ramah lingkungan. Kehadiran Blok Masela di Maluku berpotensi secara signifikan mengakselerasi transformasi penggunaan energi bersih ramah lingkungan di Indonesia.

Sejarah berulang, bagaimana kepeloporan Maluku sejak abad ke 17 berkontribusi bagi peradaban dunia, dahulu melalui rempah-rempah, kini melalui energi bersih ramah lingkungan.

Potret Kondisi Maluku
Provinsi Maluku masuk dalam kategori daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Kondisi afirmasi ini harus dimaknai sebagai sebuah tantangan, bukan hambatan. Sebagai sebuah tantangan, harus direspon melalui gagasan-gagasan besar dan lompatan inovasi cerdas. Kehadiran lembaga pendidikan vokasi dan juga akademik yang berbasis keteknikan dan kewirausahaan seyogianya diakomodir untuk menjawab tantangan tersebut dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang ada, termasuk gas alam Blok Masela.

Merujuk Bappenas, Maluku dan beberapa provinsi di Indonesia tidak menikmati bonus demografi sampai dengan tahun 2035. Artinya sampai dengan tahun dimaksud, orang dengan usia produktif tidak menonjol di Maluku. Dengan kata lain dalam kurun waktu tersebut, penduduk di Maluku akan didominasi oleh anak-anak dan orang tua. Dari sisi produktivitas, kedua kelompok umur ini kurang produktif, sehingga tidak banyak berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Kondisi ini harus serius mendapatkan perhatian. Betapa tidak, kehadiran gas alam Blok Masela berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja usia produktif. Sementara pada rentang waktu sampai 2035, penduduk Maluku didominasi oleh usia non-produktif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi memicu masalah sosial dengan ongkos penanganan yang sangat mahal.

Kualitas Sumber Daya Manusia
Badan PBB untuk pembangunan (UNDP) merilis laporan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM),  memperlihatkan bahwa pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. IPM mengukur kemajuan jangka panjang dari tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu usia hidup panjang dan sehat, akses pada pendidikan, serta standar kehidupan yang layak. Sementara itu kualitas pendidikan merupakan salah satu variabel penyebab kemiskinan. Pembangunan pendidikan yang proporsional antara kuantitas dan kualitas menjadi suatu keniscayaan. Pendidikan yang tidak berkualitas akan menghasilkan luaran yang sulit mengakses pekerjaan formal.

Fokus Pembangunan
 Kehadiran gas alam Blok Masela dengan deposit abadi dapat mendorong salah satu fokus pembangunan Muluku kepada sektor energi. Semua sumber daya yang ada dimobilisasi untuk menyokong pembangunan dan pengembangan sektor dimaksud.

Dukungan infrastruktur dalam bentuk regulasi, transportasi, telekomunikasi dan pembiayaan diarahkan untuk penguatan sektor tersebut dengan sub-sub sektor yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.  Ekosistem bisnis  sektor ini harus dibangun mulai dari hulu sampai ke hilir secara terintegrasi.

Salah satu pilar penting dan strategis yang juga perlu dibangun adalah budaya melayani birokrat. Pada era globalisasi dengan disrupsi akibat revolusi industri 4.0, perubahan iklim dan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan seperti sekarang ini, berkonsekuensi terhadap layanan birokrasi yang dapat mempercepat atau sebaliknya menghambat investasi.

Menyediakan karpet merah kepada investor untuk berinvestasi akan memberikan dampak positif berantai untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  Bahwa birokrat sebagai petugas negara bersikap melayani, bukan dilayani adalah filosofi global yang seharusnya melekat menjadi budaya birokrasi di Maluku.

Sementara itu, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kiblat masa depan dunia. Kultur entrepreneurship harus dibangun pada semua lini. Maluku sangat membutuhkan kepemimpinan visioner, kolaboratif dengan kualifikasi intelektual mumpuni, berwawasan kebangsaan, memiliki jejaring komunikasi luas yang terkoneksi tidak saja di tingkat nasional tetapi juga internasional. Kemampuan untuk melakukan lompatan inovasi, kreativitas serta konektivitas menjadi penentu masa depan Maluku. 

Eksploitasi gas Blok Masela dapat didorong untuk mentransformasi industri dan rumah tangga di Maluku serta koneksitas poros ekonomi Maluku di tingkat regional, nasional dan global untuk tumbuh dengan energi bersih. Kontribusi energi bersih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bersih di Maluku, disamping dapat menjadi lokomotif penghela gerbong pertumbuhan sektor lain.

Pada akhirnya Maluku diproyeksikan dapat memikat dunia sebagai beranda transformasi energi bersih di Asia Pasifik.

 Oleh: Dr. Ir. Ishak Tan, M.Si
DosenUniversitas Winaya Mukti Bandung; Mantan Rektor Universitas Iqra Buru Maluku

Continue Reading

Nasional

Selamat Jalan Bung Rizal Ramli…

Published

on

By

Oleh: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina

Kabar mengejutkan muncul ketika sebuah pesan masuk ke telepon seluler yang menginfokan Ekonom Dr. Rizal Ramli berpulang pada Selasa (2/1/2024) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Memang sudah beberapa waktu belakangan ini, tidak ada kabar mengenai Rizal Ramli yang selalu mewarnai berbagai diskusi publik mengenai persoalan Negara, terutama masalah ekonomi. Beberapa pesan yang penulis kirim ke telepon selulernya hanya centang satu, yang artinya tidak terbaca. Sebenarnya, sempat bertanya-tanya ada apa dengan Bung Rizal? Karena biasanya kami berdiskusi lewat pesan whatsapp ataupun saling bertelepon. Tetapi, belakangan sangat sulit untuk berkomunikasi karena teleponnya sering tidak aktif.

Penulis mengenal Bung Rizal Ramli sebagai mitra kerja, ketika penulis masih menjadi anggota DPR RI/MPR RI periode 1999-2004. Sementara Bung Rizal merupakan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Ekonomi. Persahabatan sebagai mitra kerja ini terjalin sampai dengan saat ini. Sosok Bung Rizal memiliki sikap yang konsisten dalam setiap persoalan mengenai rakyat. Hal ini tidak perlu diragukan. Sikapnya tetap sama berada dalam sistem kekuasaan ataupun di luar kekuasaan.

Namun, dalam suatu kesempatan pada tahun 2015, kami bertemu secara tidak sengaja di pusat berbelanjaan di Jakarta. Bung Rizal tampaknya baru selesai diwawancarai oleh salah satu stasiun televise yang berada di gedung yang sama. Saat itu, Bung Rizal sedang mencari café untuk beristirahat sejenak. Dalam diskusi itu, kami secara khusus membahas pengembangan Blok Masela (Maluku), dimana hendak dikelola melalui kilang terapung. Intinya, dalam diskusi itu, kami sepikiran kalau pengelolaan seperti itu tidak membawa dampak ekonomi apapun terhadap ekonomi rakyat. Sebab, gas yang diambil segera diangkut ke kapal untuk dikirim ke berbagai tempat dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Hanya saja diskusi berakhir begitu saja. Karena Bung Rizal dan penulis tidak berada dalam sistem kekuasaan, sehingga praktis hanya berusaha mendorong kesadaran melalui publikasi di ruang publik. Namun, tidak lama setelah diskusi di pusat berbelanjaan itu, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, Bung Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Kemaritiman, yang juga mengkoordinir bidang energi.

Setelah penulis melakukan diskusi dengan Bung Rizal, ternyata tetap pada sikapnya tidak setuju dengan pengembangan kilang terapung, karena tidak memberikan multiplier effect terhadap ekonomi Maluku. Sikap Bung Rizal ini menjadi daya dorong bagi penulis dan rekan-rekan dari Maluku untuk terus mendorong agar Presiden Joko Widodo memindahkan kilang terapung menjadi kilang darat.

Hanya saja tidak mudah, karena sejumlah tokoh kunci dan berada di sekitar Presiden yang sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan justru tetap bersikukuh untuk mengembangkan kilang terapung, dengan satu argumen yang seragam kalau pengembangan itu lebih murah.

Meskipun alasan ini dengan mudah dipatahkan tetapi tidak semudah untuk mempengaruhi kebijakan, dimana arus besar para pengambil kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah bersikeras mempertahankan kilang terapung, yang sesuai dengan kehendak investor.

Silang pendapat tak terelakkan di ruang publik. Bung Rizal secara terbuka mendorong agar Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk memindahkan kilang Blok Masela dari laut ke darat. Pandangan Bung Rizal sangat objektif, karena memikirkan dampak ekonomi bagi Maluku, agar kekayaan Maluku tidak hanya dikuras begitu saja tetapi membawa kesejahteraan. Sebab, keberadaan kilang darat bisa menjadi pusat pertumbuhan baru di Maluku.

Selain itu, Bung Rizal juga mengidentifikasi ratusan industri turunan dari gas, sehingga kalau industri itu dibangun di Maluku, maka akan membawa dampak ekonomi yang sangat besar, sehingga bisa mengangkat Maluku dari keterpurukan ekonomi. Dengan argumen yang meyakinkan dan objektif, serta tekanan berbagai elemen dan tokoh Maluku di Jakarta dan di Maluku yang saat itu ikut bersama penulis, menyebabkan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan secara mendadak untuk memindahkan kilang Blok Masela dari laut ke darat.

Kebijakan ini sudah tentu tidak disukai para investor dari berbagai pihak yang mengambil keuntungan, tetapi bagi Maluku, keputusan ini sangat tepat, karena Maluku berhak menikmati kesejahteraan dari keberadaan kilang Blok Masela.

Sikap konsisten Bung Rizal dalam memperjuangkan pemindahan Kilang Blok Masela patut diacungi jempol dan dikenang, karena seandainya Bung Rizal tidak menjabat sebagai Menko Kemaritiman hampir mustahil untuk memindahkan kilang terapung menjadi kilang darat. Tetapi, keteguhan sikap Bung Rizal yang pro terhadap rakyat Maluku sebagai pemilik sumber daya alam telah menularkan semangat dan keberanian Presiden Joko Widodo untuk mengubah kebijakan yang telah diambil pendahulunya.

Koreksi kebijakan ini tentu sangat mengganggu investor, tetapi apalah artinya investor berbahagia di atas kemiskinan rakyat Maluku. Hanya keberpihakan yang nyata terhadap nasib rakyat Maluku yang melahirkan keberanian untuk melawan arus besar kekuasaan dengan pemodal besar untuk mengeruk kekayaan alam Maluku tanpa memikirkan rakyat dapat apa dari sumber alam yang dikeruk.

Tapi, satu yang jelas dari pro kontra kilang Blok Masela pada masa lalu, sikap para penguasa yang pro pada kepentingan investor semeta dan bersyukur masih ada figur seperti Rizal Ramli yang memiliki hati untuk rakyat Maluku.

Keberanian Bung Rizal Ramli ini tak mengherankan ketika Presiden Joko Widodo telah memutuskan kilang Blok Masela dikelola di darat, Bung Rizal mendapat sambutan besar dan hangat dari rakyat Maluku. Tentu, rakyat bisa membedakan mana pejabat yang membela kepentingan mereka dan pejabat yang hanya mengabdi kepada kepentingan investor semata.

Bahkan, dalam upaya mendorong kilang Blok Masela ke darat, Bung Rizal tak segan mengajak tokoh-tokoh Maluku dan akademisi Maluku untuk menjadi peserta rapat koordinasi tingkat Menteri di Kantor Menko Kemaritiman. Tentu, ajakan itu bukan sekadar memperoleh masukan dari orang Maluku, tetapi Bung Rizal juga ingin agar orang Maluku mengetahui posisi Menko Kemaritiman yang memang hendak mendorong kilang Blok Masela ke darat.

Hanya saja, entah kebetulan atau karena sebab lain, Bung Rizal tidak menjabat lama sebagai Menko Kemaritiman, karena segera diganti meski menjabat belum terlalu lama. Namun, dalam masa jabatan yang sangat singkat itu, Bung Rizal mampu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat Maluku. Yang jelas, rakyat Maluku patut berterima kasih kepada Bung Rizal Ramli karena tidak mempedulikan kepentingan jabatan, tetapi berhasil membuktikan kepentingan rakyat ada di atas jabatan. Setidaknya, sikap Bung Rizal dalam pro dan kontra kilang Blok Masela telah membuktikan hal itu.

Kini, Bung Rizal telah berpulang. Tuhan akan memberikan tempat terbaik bagi Bung Rizal. Selamat beristirahat. Jasamu senantiasa akan dikenang oleh rakyat Maluku. Selamat jalan Bung Rizal…

Penulis, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Direktur Archipelago Solidarity Foundation.

Continue Reading
Advertisement

Trending