Connect with us

Peristiwa

Kontraktor Pekerjaan Saluran Air Milik SDA Jakut Perlu Dipertanyakan

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Pencurian listrik dalam proyek pekerjaan di DKI Jakarta khususnya di jakarta utara, terulang kembali yang kesekian kalinya. Pada tahun 2022 lalu pencurian listrik di lakukan dalam pekerjaan taman di Sindang Jakarta Utara dan tahun 2023 ini di temukan kembali pencurian listrik pada pekerjaan SDA Jakarta Utara.

Saat dikonfirmasi di lapangan melalui Prayitno mandor proyek saluran yang di kerjakan di Ganggeng 13 kelurahan Sungai bambu, terkait pekerjaannya dengan mencuri listrik mengatakan “Saya sudah izin kepada RT setempat untuk menggunakan listrik dalam pekerjaan pembongkaran jembatan milik warga yang di cor”.

“Iya pak saya sudah izin dengan pak RT, kalau bapak mau komplain dengan pencurian listrik silahkan bapak komfirmasi kepada pak RT setempat”, ujar Prayitno..

Menurut keterangan H. Muhammad Sidik Dahlan ketua Dewan Kota Jakarta Utara. Yang rajin blusukan ke Rw menampung aspirasi warga.selasa (19/9/2023) terkait dengan pencurian listrik tersebut mengatakan “Kontraktor yang telah di ketahui menggunakan Listrik dalam pekerjaan tanpa izin PLN itu namanya Maling”.

“Izin penggunaan Listrik itu ke PT.PLN.(BUMN) bukan ke pak RT, kalau benar RT mengizinkan kontraktor untuk mencuri listrik negara untuk pekerjaan pembobokan jembatan warga dengan mencuri listrik berarti Lurah/Camat tanjung priok wajib mempertanyakan kinerja seorang RT. Dan Kontraktor dalam setiap melakukan pekerjaan wajib memiliki modal alat kerja yang di butuhkan setiap pekerjaan, oleh karenanya saya berharap Inspektorat pembantu kota Jakarta Utara dan DKI dan juga pihak Kejaksaan selaku pengawas dalam pekerjaan yang bersangkutan proyek milik pemerintah harus tegas”, ujar Sidik Dahlan kepada media.

Selain itu juga beberapa warga juga banyak yang mengadu kepada media terkait perbaikan jembatan milik rumahnya yang rusak akibat pekerjaan saluran di wilayahnya dan dalam perbaikan para pekerja meminta minta kepada warga jasa pekerjaan.

Menurut keterangan LS yang meminta di rahasiakan namanya juga mengeluhkan bahwa selama pekerjaan proyek di wilayahnya kontraktor meminta minta aliran listrik kepada warga.

“Ini kontraktor punya modal apa tidak ya dalam pekerjaan ini, masa bekerja tidak punya alat kerja genset ini malah minta listrik kepada warga? Saya tetap menyalahkan pemerintah yang telah menetapkan perusahaan MK menjadi pemenang proyek karena perusahaan tersebut tidak mempunyai modal kerja”, ujar LS kepada media.

Menurut Newin salah seorang Divisi Investigasi Indonesia Procurement Watch di salah satu organisasi yang di hubungi media mengatakan “Apapun kontraktor berdalih izin ke RT kalau sudah terbukti melakukan pencurian wajib di kenakan sanksi. Pencurian yang diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara. Selain bisa merujuk pada KUHP, karena ini mengenai pencurian listrik, maka merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”).”

“PLN Tanjung Priok wajib memeriksa pekerjaan saluran di Sungai Bambu yang di ketahui telah melakukan pencurian listrik tanpa izin ke PT.PLN. Jangan warga saja yang di jadikan sasaran dalam OPAL oleh PLN dan warga harus dan wajib di kenakan denda apabila terbukti mencuri Listrik tapi kontraktor pemerintah tidak di kenakan sanksi. Jelas-jelas pekerjaan tersebut telah merugikan negara”, tambah Newin. (Sutarno)

Peristiwa

Komplotan Geng Bahari di Tangkap, Polsek Tanjung Priok Sita 12 Motor Hasil Curian

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok polres metro Jakarta Utara,berhasil menangkap pelaku Curanmor (pencurian kendaraan bermotor) yang meresahkan masyarakat.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan pengungkapan berawal adanya laporan warga yang kehilangan sepeda motornya pada Jumat 16 Februari 2024 lalu.

“Anggota bergerak cepat, dengan melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti guna mengungkap para pelaku,” kata Gidion di Polsek Tanjung Priok, Senin (19/2/2024).

Kemudian pada Jumat (16/2/2024) sore petugas berhasil mengetahui keberadaan para pelaku. Didapati dua pelaku yakni SNR (26) dan AF (27) sedang tidur di dalam kontrakannya.

“Dua pelaku kami amankan dari sebuah rumah kontrakan, di kokasi itu kami menemukan 12 unit sepeda motor tanpa plat Nopol dan kunci yang rusak karena dipaksa dengan kunci Letter T & Y,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, SNR (26) warga Bahari yang merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama.

“SNR (26) residivis, pernah menjalani hukuman satu setengah tahun. Tahun 2021 bebas kemudian beraksi kembali,” ungkapnya.

Selain menyita 12 unit sepeda motor, anggota juga mengamankan barang bukti lain yakni mesin gerinda, 5 buah anak kunci, plat Nopol, kunci Letter T & Y, dan gas air softgun.

“Barang bukti lain turut kami Sita,” tegas Gidion.

Gidion menuturkan, masih ada 2 orang pelaku lagi yang saat dalam pengejaran.

“Dua orang masih kami kejar, mereka adalah F & R. Kami minta keduanya untuk menyerahkan diri segera,” tegasnya.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun.

Warga Apresiasi kinerja Polsek Tanjung Priok

Seorang pedagang bernama Iwan Yulianto yang kehilangan motornya, mengucapkan terimakasih atas kinerja anggota Polsek Tanjung Priok yang telah menemukan sepeda motornya.

“Alhamdulilah, motor saya berhasil ditemukan kembali oleh anggota. Motor ini satu-satunya yang saya miliki untuk berdagang di pasar.
Terimakasih atas kerja kerasnya, semoga anggota Polsek Tanjung Priok diberikan kesehatan dan kekuatan dalam tugasnya,” ucap Iwan.

Hal serupa pun disampaikan Muhammad Tolikun, motor Scoopy yang dipakai untuk bekerja berhasil ditemukan.

“Motor ini saya pakai untuk berangkat kerja, Alhamdulilah masih jadi milik saya. Waktu nggak ada motor saya naik angkot terus jadi lebih boros, skrng motor saya sudah balik jadi sangat membantu sekali. Terimakasi Pak Kapolres dan Polsek Tanjung Priok atas kerja kerasnya, semoga makin jaya,” tuturnya.(Sutarno)

Continue Reading

Peristiwa

Pencurian Meter Air Pelanggan Tirta Kahuripan Marak di Bogor Barat

Published

on

By

 
Bogor, Hariansentana.com
 Aksi pencurian meter air milik pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sedang marak di wilayah Bogor Barat khususnya di wilayah pelayanan cabang Leuwiliang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang mencakup Kecamatan Ciampea, Cibungbulang dan Leuwiliang.

Sebelumnya pada 23 Januari 2024 yang lalu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah berkoordinasi dengan Polsek beserta Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari tiga kecamatan terkait aksi pencurian tersebut dan diketahui setahun ini saja sudah 91 kejadian pencurian meter milik pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Sementara itu Kasat Samapta Polres Bogor, AKP Yogi Nugraha dalam sosialisasi pencegahan meter air di acara podcast Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengaku telah mendapat laporan dari polsek setempat atas kejadian tersebut dan akan melakukan antisipasi lebih lanjut.
“Atas kejadian tersebut Polres melalui Polsek dan Bhabinkamtibmas bersama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan lebih intensif melakukan patroli ke wilayah rawan pencurian sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan hingga RT / RW dan khususnya kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya dengan melakukan giat siskamling”.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan bahwa pencurian meter air milik pelanggan bukan hanya merugikan pelanggan, namun Perumda Air Minum Tirta Kahuripan pun dirugikan dengan air yang terbuang begitu saja tanpa meter air yang juga membuat tekanan air di wilayah tersebut menurun.
“Diperlukan pengamanan ekstra oleh pemilik rumah baik dari segi posisi meter yang aman namun tetap mudah dibaca oleh petugas pembaca meter hingga menggunakan kerangkeng besi tambahan, karena yang diincar oleh pencuri dari meter air adalah aksesoris yang terbuat dari logam kuningan.

Dan perlu diketahui oleh masyarakat dan pelanggan bahwa petugas pembaca meter selalu membawa kartu identitas pegawai dan tidak pernah melakukan pembacaan di malam hari. Dan bagi pelanggan yang posisi meter airnya berada di luar pagar rumah dapat melaporkan ke cabang pelayanan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman.”

Kasat Samapta Polres Bogor menyampaikan bahwa tindakan pencurian dengan pengrusakan dapat dikenakan sanksi Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan apabila terjadi pencurian meter air dapat segera menghubungi 110 untuk mendapatkan respon cepat dari kepolisian.( Tabrani / Dedy F  )

Continue Reading

Peristiwa

PT JakPro Telah Kucurkan Dana Kompensasi Sebesar Rp13,9 M untuk 642 KK Warga Eks Kampung Bayam Jakut

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — PT Jakarta Propertindo atau JakPro (BUMD) kucurkan dana Rp13,9 miliar guna kompensasi ganti untung warga eks Kampung Bayam, Rw.08.kelurahan Papanggo kecamatan Tanjung Priok kota administrasi Jakarta Utara

Proses ganti untung berjalan selama dua tahun, atau sebelum Kampung Susun Bayam (KSB) selesai dibangun sebagai hunian pekerja pendukung operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS).

Direktur Utama PT JakPro, Iwan Takwin mengatakan, dari sisi hukum pihaknya telah menyelesaikan kewajibannya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Iwan menjelaskan, seluruh warga Kampung Bayam sejumlah 642 Kepala Keluarga (KK) sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian bangunan mereka di Kampung Bayam.(tanahnya aset pemerintah DKI jakarta)

Biaya permukiman kembali melalui program Resettlement Action Plan (RAP) berlangsung cukup panjang tahapan prosesnya, dimulai akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021.

“Sebesar Rp 13,9 miliar total biaya RAP Disclosure telah diberikan kepada 642 KK terdampak.di kantor kelurahan Papanggo. Nominal yang diterima masing-masing warga pun bervariasi mulai dari Rp 6 juta sampai dengan Rp 110 juta” kata Iwan dari keterangannya pada Sabtu (27/1/2024).

Menurutnya, program RAP ini merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok warga eks Kampung Bayam. Program penataan ini merupakan langkah peremajaan wilayah Jakarta Utara untuk mendukung pertumbuhan kota yang sehat dan berkelanjutan.

Iwan mengakui, daerah Kampung Bayam awalnya adalah lokasi kawasan terbuka milik Pemprov DKI Jakarta, istilah Taman BMW. yang kerap dimanfaatkan warga sekitar Papanggo sebagai tempat pembuangan sampah.

Setelah RAP rampung selesai pada tahun 2021, dibangun HPPO JIS yang bertujuan untuk mendukung konsep keberlanjutan kawasan JIS. Meski demikian, konsep keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan yang hijau. Tetapi, juga melibatkan masyarakat sekitar dan warga DKI Jakarta pada khususnya dalam kegiatan Pengelolaan Operasional JIS.

“Sejak awal kehadiran JIS bawa misi kesejahteraan bagi seluruh warga DKI Jakarta, sehingga program HPPO juga bagian dari penataan Kawasan Olahraga Terpadu JIS,” imbuhnya.

Diberitakan, Pemerintah DKI Jakarta memastikan warga eks Kampung Bayam, Rw.08.kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok, kota administrasi Jakarta Utara telah menerima dana ganti rugi.

Maka itu, mereka tak berhak untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang dibangun BUMD. PT Jakarta Propertindo (JakPro).

“Kampung Susun Bayam akan digunakan untuk kepentingan Jakarta International Stadium (JIS), ya kegiatan-kegiatan yang ada di situ.” tegasnya.

“Jadi, bukan mangkrak ya” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono pada Rabu (20/12/2023) lalu, Hal itu dikatakan Joko untuk menanggapi adanya 40 kepala keluarga (KK) yang nekat bertahan di Kampung Susun Bayam.

Kata Joko, permukiman warga yang digusur untuk pembangunan JIS sudah menerima dana ganti rugi. Disisi lain, pemerintah daerah juga menyediakan Rusunawa Nagrak sebagai tempat hunian mereka yang baru.

Joko berujar, PT JakPro juga telah melibatkan Polri untuk membantu pengamanan aset di sana.”Ya enggak boleh dong kalau ada kelompok yang memaksa masuk (Kampung Susun Bayam). JakPro gandeng kepolisian kami tahu, karena dia (warga) melakukan pelanggaran” ujar Joko.

“Satu hal, dia sudah diganti rugi. Kedua, kalau sudah diganti rugi ya selesai. Sekarang menurut kalian bagaimana, hak warga sudah diberikan. Kalau hak warga sudah diberikan, masak dia minta lagi ya enggak bisa” sambung Joko (Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending