Connect with us

Polhukam

Komnas HAM Dukung TNI-Polri Lakukan Pengamanan di Papua

Published

on

Jakarta,Hariansentana.com – Komnas HAM tidak pernah setuju penarikan personel TNI-Polri yang bertugas di Papua karena  salah satu pelindung HAM itu TNI-Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI-Polri tahun  2021 beberapa waktu yang lalu yang di tayangkan melalui Channel YouTube Tribrata Humas Polri, Senin (15/2/2021).

Ketua Komnas HAM mengatakan bahkan mensinyalir bahwa ada pihak- pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. “Bagaimana mungkin TNI-Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana,” ujarnya.

Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari KKB bahkan KKB kadang-kadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI-Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.

Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat di Papua, sebagai wujud kehadiran Negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban beringasnya KKB.

Hal senada pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2020). Saat itu Mahfud membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI-Polri agar segera angkat kaki dari Bumi Cenderawasih. Justru kehadiran aparat di daerah yang belakangan ini sudah diisi aparat juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua itu sendiri.

“Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Kalau rakyat sendiri justru minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Yang minta-minta itu KKB,” ujar Mahfud saat itu.

Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan perlindungan dari negara, dalam hal ini oleh TNI dan Polri. Sehingga, banyak aparat TNI dan Polri yang diperbantukan dari daerah lain untuk menjaga situasi di Papua.

Hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM dan Menko Polhukam ini, sekaligus sebagai jawaban dari pandangan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang mendorong supaya DPR mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua yang selama ini dilakukan TNI-Polri. Sebab menurut dia, pendekatan yang dilakukan TNI-Polri membuat warga semakin ketakutan dan memperburuk kepercayaan masyarakat Papua tehadap pemerintah.

Polhukam

Panglima TNI Bersama Kapolri Sampaikan Pengarahan dan Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI dan Anggota Polri di Polda Kepri

Published

on

RIAU, Hariansentana.com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memebrikan pengarahan kepada Prajurit dan Anggota Polri di Mapolda Kepri, Jumat (5/3/2021).

Dalam pengarahannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa para Prajurit TNI dan Anggota Polri menjadi ujung tombak dalam pertarungan melawan musuh yang tidak terlihat. “Walaupun saat ini kita memiliki senjata baru, yaitu vaksin Covid-19, akan tetapi upaya pencegahan harus tetap diutamakan,” ujarnya.

“Vaksinasi Covid-19 bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang dimulai dari 1 Maret,  para Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Bhabinkamtibmas diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi setelah gelombang pertama diberikan kepada para tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan TNI-Polri,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Vaksin bukanlah obat dan sudah divaksin tidak berarti kebal 100% terhadap virus. “Sudah divaksin artinya tubuh kita sudah lebih kuat dalam menghadapi virus, bukan kebal virus. Senjata utama sesungguhnya adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan atau 3M,” ungkapnya.

“Mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Sehingga 3M dan 3T akan terus digencarkan seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bersekala mikro di tingkat RT-RW,” ucapnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa dengan pemahaman disiplin melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment) terhadap kontak erat harus terus disosialisasikan dan diingatkan kepada masyarakat di wilayah masing-masing untuk menekan laju penularan. “Ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda di masyarakat untuk membangun pemahaman dan kedisiplinan tersebut,” tegasnya.

“Langkah tersebut terbukti efektif menekan angka penularan dan melandaikan kurva kasus positif Covid-19, khususnya di beberapa daerah di Jawa dan Bali yang melaksanakan PPKM Mikro,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI berpesan kepada para Prajurit TNI di lapangan untuk melaksanakan tugas mulia sebagai garda terdepan melawan pandemi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. “Bantu Satgas Covid-19 di daerah masing-masing untuk melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan edukasi mayarakat akan pentingnya upaya pencegahan melalui 3M,” harapnya.

“Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita laksanakan tugas kita dengan penuh dedikasi dan semangat, untuk menjaga stabilitas keamanan, terbebas dari pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional,” tegas Panglima TNI.

Adapun vaksinasi yang dilaksanakan bagi 1.000 personel TNI-Polri, dengan rincian 500 Prajurit TNI diantaranya 70 orang Babinsa Kodim 0316/Batam, 288 prajurit Yonif 136/Tuah Sakti, 54 personel Guskamla Koarmada I dan 93 personel Lanud Hang Nadim. Sedangkan bagi Anggota Polri vaksinasi akan diberikan kepada 500 personel Bhabinkamtibmas dan unsur Polri lainnya.

Pelaksanaan vaksinasi kali ini melibatkan 73 vaksinator TNI-Polri dan Dinas Kesehatan Kota Batam serta akan berlangsung selama 3 hari.

Continue Reading

Polhukam

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana : Tindakan Tegas TNI Terhadap Separatis Papua Sesuai Peraturan dan UU

Published

on

Jakarta, Hariansentana com – Dalam mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, tindakan tegas TNI terhadap separatis Papua telah sesuai dan didukung peraturan dan undang-undang, sehingga tidak perlu ragu untuk bertindak dilapangan.

Demikian disampaikan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL,M, Ph.D selaku Keynote Speakers dalam webinar bertajuk “Peran Militer Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata dalam Konflik Bersenjata Internal Menurut Hukum Humaniter” yang berlangsung di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta Timur, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menghadapi separatis tidak hanya dapat menggunakan UU TNI namun juga dapat menggunakan UU Terorisme, karena kelompok separatis tidak hanya menyasar personel TNI dan Polri saja namun juga rakyat sipil dan sarana publik lainnya.

“Tidak boleh ada keraguan karena sudah didukung sesuai peraturan dan UU,” kata Hikmahanto.

Selanjutnya Pakar Hukum dan Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia itu mengatakan terkait tindakan tegas yang diambil akan menimbulkan resiko kemungkinan menghadapi ekpose nasional dan internasional, dihadapkan pada isu HAM. “Para institusi atau lembaga pendukung NKRI tidak perlu takut akan kritikan-kritikan dari luar terutama jika kritikan tersebut datangnya dari kelompok separatis,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum sebagai pembicara pada webinar tersebut. Dikatakannya secara historis gerakan separatis Papua ingin melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, sehingga langkah menghadirkan TNI sebagai penegak kedaulatan negara dalam penyelesaian di Papua sudah tepat, karena merupakan hasil analisa atas fakta dan niat dari permasalahan serta telah disepakati secara bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Langkah tepat lainnya yang dilakukan untuk penyelesaiannya melalui pendekatan Otsus di Papua,” pungkas Adji Samekto.

Continue Reading

Polhukam

Bukan Cuma Dino, Pria Ini Juga Jadi Korban Mafia Tanah

Published

on

Jakarta, Hariansentana.con – Isu mafia tanah kembali mencuat dan menjadi sorotan masyarakat Tanah Air. Banyak masyarakat yang menjadi korban, tidak hanya seperti yang terjadi pada Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal, sejumlah sertifikat tanah milik ibunya diduga dipalsukan, sehingga membuatnya meradang di media sosial.

Para korban mafia tanah ini sesungguhnya banyak ditemukan di masyarakat. Bukan hanya di kalangan tertentu saja, tapi melanda semua lapisan masyarakat. Namun karena bukan ‘orang penting’ di republik ini, serta tak memiliki kekuatan kapital, kasusnya tak menjadi sorotan, atau bahkan tak ada proses hukum yang berarti seperti yang diperoleh Dino.

Karna Brata Lesmana juga mengalami hal yang sama. Dirinya beruntung mampu melawan mafia tanah, setelah melalui proses yang berbelit, serta memakan banyak waktu dan tenaga. Ironinya para mafia tanah ini juga tidak jera, mereka terus kasak – kusuk mencari celah guna memuluskan rencananya.

“Saya juga menjadi korban mafia tanah oleh seseorang yang bernama Christoforus Richard. Saat ini dia telah menjadi narapidana,” ujar Karna, Kamis (4/3/2021).

Berdasarkan pada risalah putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/PID/2019, kasus ini bermula saat Karna membeli tanah seluas 6 Ha dengan nilai Rp 36 miliar yang dibeli dari PT Mutiara Sulawesi (MS) pada tahun 2010. Tanah dengan nomor SHGB Nomor 1678/Ungasan itu, terletak di Desa Ungasan, Badung, Bali. Di samping Karna, ada pula PT Knightbridge Luxury Development yang melakukan pembelian tanah dari PT MS.

Sebelum dalam penguasaan PT Mutiara Sulawesi, tanah tersebut dimiliki oleh PT Nusantara Raga Wisata (PT NRW) yang dipimpin Christoforus Richard selaku direktur utama. PT NRW menjual tanah ke PT MS senilai Rp 5 miliar pada 2003.

Perkara muncul pada 2011, saat Christoforus mengajukan permohonan eksekusi atas putusan nomor 3280K/Pdt/2010 yang mana sebetulnya di dalam amar putusan itu bersifat tidak menghukum atau (non condemtoir).

Christoforus membuat surat palsu untuk mengelabui oknum BPN Bali guna mendapatkan tanah SHGB nomor 72 dan SHGB nomor 74, sehingga seolah-olah tanah tersebut masih dimiliki oleh PT NRW.

Pembatalan sertifikat tanah milik Karna yang diminta Christoforus kala itu sempat tak dihiraukan oleh Kepala BPN Bali. Tapi tindakan itu menyebabkan Kepala BPN Bali tersebut dimutasi ke tempat lain. Dari Kepala BPN Bali yang baru itulah akhirnya terbit pembatalan sertifikat atas nama Karna Brata Lesmana.

Akibat penipuan ini, Christoforus dilaporkan ke polisi oleh PT MS dan diproses hukum. Ia divonis 3 tahun penjara di tingkat pertama, bebas di tingkat banding (majelis hakim tingkat banding menyatakan Christoforus terbukti melakukan penipuan namun dianggap sebagai tindakan perdata), lalu dinyatakan bersalah dengan hukuman tiga tahun penjara di tingkat kasasi.

Dalam pendapatnya, majelis MA menyatakan Karna dan juga PT Knightbrides sebagai pihak yang dirugikan dari perbuatan Christoforus Richard.

“Pembatalan sertifikat dikeluarkan BPN Bali. Padahal sertipikat tanah telah dibaliknamakan atas nama saya sendiri,” kata Karna.

Rupanya pembatalan itu berdasarkan atas tipu-tipu dokumen yang diduga dilakukan Christoforus di tahun 2012. Tipu-tipu ini terungkap di pengadilan.

Pembatalan itu, kata Karna, atas dasar putusan Mahkaman Agung Nomor 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011. Padahal putusan itu bukan putusan condemnator alias tidak bisa dieksekusi. Terlebih peryataan tersebut sudah diperkuat surat dari Pengadilan Negeri Cibinong.

Mahkamah Agung pun akhirnya memvonis Christoforus selama tiga tahun penjara karena dituduh melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Christoforus sempat menggandeng politikus sekaligus pengacara ternama Yusril Ihza Mahendra, untuk membelanya saat mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA, namun akhirnya ditolak.

Dalam kesempatan tersebut Krana Brata juga turut menunjukan sejumlah dokumen bukti kepemilikan bahwa lahan tersebut sah milik PT. Mutiara Sulawesi yang juga diketahui dan ditandangani langsungoleh CR. 26 Oktober 2005 silam sehingga yang bersangkutan tak dapat lagi berkelit dan mengaku tidak mengetahui proses jual beli lahan tersebut.

Kendati Christoforus telah dipenjara, Karna kini kembali gelisah. Sebab ia mendapat kabar jika pria itu masih ‘berkeliaran’ di luar jeruji besi.

“Saya mendapatkan informasi dia sakit, karena itu dibantarkan. Tapi saat dibantarkan dia kabarnya ke sana-kemari,” tutur Karna.

Masih berdasarkan informasi yang Karna terima, Christoforus diduga menemui sejumlah orang-orang penting di republik ini. Dalam kesempatan itu, ia kerap menceritakan permasalahan yang menjeratnya.

Karna juga mengaku mendapatkan info jika Christoforus tengah melakukan upaya perlawanan balik terhadapnya.

“Dia kabarnya cerita ke sana-sini bilang bahwa dia dikriminalisasi,” tutur Karna.

“Saya diingatkan sama teman-teman saya, ‘hati-hati Pak Karna, dia gentayangan di luar tuh’,” imbuhnya.

Jika benar demikian, Karna menyesalkan peristiwa itu. Terlebih sebagai seorang tahanan, Christoforus disebut bebas lalu-lalang di luar penjara dengan memanfaatkan statusnya yang sakit. Ia pun meminta pihak terkait mengambil tindakan.

Sehingga kesan bahwa sistem hukum di Indonesia kalah dengan mafia tanah tak muncul di benak masyarakat.

“Mafia tanah ini begitu hebatnya. Padahal dia statusnya tahanan, tapi bisa keluar kemana-mana,” kata Karna.

“Saya tahu nongkrongnya dia di mana dan dengan siapa saja. Nanti kapan waktu saya bongkar semua kalau tidak ada tindakan serius oleh pihak terkait,” imbuhnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.