Daerah
Kodam XVII/Cenderawasih Terima Sosialisasi Pengelolaan SDN Pertahanan Negera
Jayapura- Hariansentana.com – Pangdam XVII/Cenderawasih diwakili Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi didampingi Pejabat Kodam dan Forkompimda Papua serta diikuti oleh 100 orang peserta, menerima sosialisasi dari Kemenhan RI terkait UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, bertempat di Aula Tonni A Rompis, Makodam XVII/Cenderawasih, Rabu (10/03/2021).
Dalam Sambutan Dirjen Pothan Kemhan RI yang diwaliki oleh Direktur Veteran Ditjen Pothan Kemenhan RI Brigjen TNI Haryadi menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kodam XVII/Cenderawasih untuk memberikan sosialisasi serta pemahaman terkait pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
“Berdasarkan UU No 23 Tahun 2019 bahwa Sumber Daya Nasional terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” ucapnya.
“Selain itu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas seluruh rakyat Indonesia yang telah diatur Undang-Undang, sehingga setiap warga negara harus turut serta dalam melakukan bela negara untuk memperkuat pertahanan nasional,” tambah Dirjen Pothan Kemhan RI.
Selanjutnya disampaikan juga bahwa membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 dan 30.
“Belanegara dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara. Untuk mewujudkan itu, semua lapisan harus dapat berbuat yang terbaik, semangat dan rela berkorban untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana kesemuanya itu adalah kunci utama dari bela Negara,” ujar Brigjen Haryadi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk membangun sistem pertahanan yang kuat serta bersifat semesta bukanlah hal yang mudah serta membutuhkan waktu yang panjang.
“Terkait hal tersebut, kami dari Kemenhan RI ingin mengajak seluruh warga Indonesia untuk membangun sistem tersebut sejak dini agar nantinya Indonesia dapat disegani bahkan diperhitungkan oleh negara lain,” jelas Brigjen Haryadi
Mengakhiri penjelasannya disampaikan bahwa terkait dengan rencana pembentukan Komponen Cadangan, untuk wilayah Papua akan direkrut sejumlah 1.000 orang. Dalam pelaksanaan pendidikan Komponen Cadangan tersebut akan dilatih secara militer selama 3 bulan dan tiap tahun akan dilakukan latihan penyegaran selama 1 s.d 2 minggu. Kemudian ditambahkan bahwa penggunaan Komponen Cadangan tersebut akan dimobilisasi ketika negara membutuhkan.
Sementara itu, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi mengucapkan terima kasih atas sosialisasi yang telah diberikan oleh Tim dari Kemhan RI.
“Kodam XVII/Cenderawasih bersama Forkopimda Prov Papua dan elemen masyarakat lainnya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan pembangunan sistem pertahanan negara yang kuat dan bersifat semesta dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI khususnya di Provinsi Papua,” jelas Kasdam.
(Pendam XVII/Cenderawasih).
Daerah
Cerita Soal Money Politik di Pilkada SBB, Ternyata Ada Oknum DPRD yang Diduga Ikut Terlibat
Jakarta, Hariansentana.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah selesai dan tinggal menyisakan hasil perhitungan faktual dari KPU di masing-masing daerah. Namun cerita-cerita yang muncul dari pesta demokrasi itu sangat banyak termasuk politik uang yang dilakukan oleh banyak pasangan calon (Paslon) dari berbagai daerah.
Salah satunya terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Di mana untuk memenangkan Paslon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 02 dengan jargon Amanusa, tim pemenangannya menghalalkan segala cara termasuk Money Politik. Informasi yang diterima Hariansentana.com, menyebutkan bahwa sudah beberapa temuan yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kab.SBB, namun sampai hari ini belum ada hasil yang disampaikan kepada publik.
Dikutip dari salah satu media lokal Jurnalisutama.com, Minggu (01/12/2024), ternyata kasus money politik yang dilakukan tim sukses dari calon Bupati Asri Arman menjelang Pilkada pada tanggal 17 November 2024 lalu tidak hanya terjadi di satu lokasi tetapI di banyak tempat termasuk di
Desa Mornaten Kecamatan Taniwel.
Media tersebut menyebutkan, bahwa ada dua oknum yang dijadikan tim di Desa Mornaten untuk mengedarkan uang kepada masyarakat salah satunya yaitu Karel Siay, warga Desa Mornaten yang akhirnya mengakui perbuatannya.
Ia mengaku mendapatkan uang dari Asri Arman yang diberikan oleh Abdul Rauf Latulumamina, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memenangkan Asri – Kainama di Desa Tersebut.
“Iya Uang itu sumbernya dari kandidat Bupati, Asri Arman sebanyak Rp 23.000.000 untuk memenangkan Paslon Nomor Urut : 2. Beta (Saya) terima dari Haji Rauf Latulumamina. Beta lalu bagi-bagi uang itu kepada 132 o rang masing-masing beta kasih Rp 50.000 per orang di malam sebelum pencoblosan dengan alasan untuk uang kopi dan sisanya dipakai untuk minum-minum bersama tim di Desa Mornaten,” ungkap Siay.
Tindakan kotor dari seorang Asri Arman dibanru Abdul Rauf Latukumamina Selaku Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN ini tentu saja mencoreng pesta rakyat yang diharapkan bebas dari hal-hal semacam itu.
Untuk itu diharapkan kepada Bawaslu setempat agar segera bertindak cepat karena hal ini merupakan perbuatan pelanggaran serta melanggar hukum yang terstruktur dan masif. Apalagi ada indikasi bahwa praktik atau cara-cara licik dan tidak mengedepankan Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat untuk memenangkan Paslon tertentu ini terjadi hampir di semua Desa.
Khusus bagi Wakil Ketua DPRD SBB ini, bawaslu dalam hal ini Gakumdu Kab. SBB harus mengambil tindakan hukum demi keadilan yang bermartabat.(s)
Daerah
Lakukan Serangan Fajar di Gemba, Tim Asri Arman Beri Rp 350 Ribu per KK
Jakarta, Hariansentana.com – Tim sukses Asri Arman, calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2024-2029, diduga melakukan praktik serangan fajar dengan memberikan uang kepada warga sebesar Rp 350 ribu per Kepala Keluarga (KK). Aksi ini terjadi di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, dan menyebar ke wilayah lain seperti Dusun Wailey, serta Desa Tomalehu di Kecamatan Amalatu.
Seorang warga yang menerima uang tersebut mengakui hal itu, namun memilih untuk tidak menyebutkan identitasnya. “Kami diberi uang langsung oleh tim, katanya untuk mendukung Asri Arman,” ujarnya singkat.
Pengakuan serupa disampaikan warga di Dusun Katapang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual. Warga juga mengaku menerima uang Rp 350 ribu, asalkan keluarganya dapat mencoblos Asri Arman pada Pilkada SBB.
Praktik serangan fajar ini menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian menyayangkan cara tersebut, sementara yang lain memandangnya sebagai bentuk perhatian menjelang hari pemungutan suara.
Serangan fajar adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan upaya membeli suara pemilih melalui pemberian uang atau barang, biasanya menjelang hari pemungutan suara. Tindakan ini melanggar aturan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara pemilu atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat terkait dugaan ini. Namun, jika terbukti, tindakan ini dapat berimplikasi serius pada pencalonan Asri Arman.
Hingga berita ini diturunkan, tim sukses Asri Arman belum memberikan tanggapan terkait tuduhan ini. Praktik serangan fajar kerap menjadi sorotan dalam setiap kontestasi politik karena dinilai merusak integritas demokrasi dan mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil.
Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi ini demi menjaga pelaksanaan pemilu yang bersih di Kabupaten Seram Bagian Barat.(s)
Daerah
Di Pilkada SBB, Ada Oknum Guru Diduga Terlibat Politik Uang
Jakarta, Hariansentana.com – Seorang oknum guru titipan SMAN 15 SBB, yang saat ini bertugas di SMAN 20 SBB Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, La Syarif Killa, diduga terlibat dalam praktik politik uang untuk mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) SBB.
Informasi yang didapat media ini menyebutkan, bahwa La Syarif secara terang-terangan mengarahkan massa dan membagikan sejumlah uang kepada warga di Desa Tomalehu, Kecamatan Amalatu. Aksi yang dilakukannya pada malam sebelum hari pencoblosan itu berlanjut hingga hari pemilihan.
Warga Desa Tomalehu mengaku resah dengan tindakan tersebut, karena dianggap mencederai asas jujur dan adil dalam Pilkada.
“Kami menyaksikan langsung pembagian uang itu. Ini jelas tidak sesuai dengan peran seorang guru sebagai pendidik dan teladan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan masyarakat, terutama terhadap peran oknum guru yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga integritas dan netralitas pada proses demokrasi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak SMA Elpaputih belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan salah satu guru mereka dalam kasus politik uang ini.
Masyarakat berharap pihak berwenang dapat bertindak tegas agar praktik serupa tidak mencoreng pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Kami juga minta pihak Bawaslu SBB untuk segera menindak lanjuti praktik money politik dan menindak pihak-pihak yang berada di belakang kasus yang terjadi ini,” lanjut salah satu warga lainnya.(s)
-
Opini6 days ago
Indonesia Sangat Kecil Dibanding Ukuran Sebenarnya
-
Ekonomi4 days ago
Jaga Kelestarian Alam, PLN – Pemprov DKJ Beraksi Tanam 100 Pohon di Waduk Brigif
-
Ekonomi5 days ago
Jelang Nataru, PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Kelistrikan Andal
-
Pendidikan3 days ago
Pengajian Rutin PWI Kabupaten Bogor Hadirkan KH Achmad Yaudin Sogir beri Tausiah