Bodetabek
Kasus Toilet Bernilai Ratusan Juta, Penegak Hukum Diminta Turun Tangan
Bekasi, HarianSentana.com – Proyek pembangunan sarana penunjang pendidikan dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi sebanyak 488 toilet atau wc di setiap sekolah dari pagu anggaran Rp 196 kuta sampai 198 juta per unit yang menyedot anggaran sebesar Rp 98 miliar bersumber APBD-P Kabupaten Bekasi Tahun 2020 terus menjadi pembicaran hangat masyarakat Kabupaten Bekasi.
Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Dede Iswandi mengatakan, bahwa proyek dengan anggaran sebesar itu di tengah pandemi Covid-19 yang menghantui masyarakat tentu sangat tidak mengenakkan.
“Saya menduga, poyek di tengah bencana Covid-19 ini telah menjadi “bancakan” oknum pejabat Pemerintah Daerah (Pemkab) Kabupaten Bekasi,” kata Dede saat dihubungi HarianSentana.com, Jumat (18/12/2020).
Untuk itu, mantan anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 ini meminta pihak aparat penegak hukum untuk segera menyikapi permasalahan ini. “Saya kira pihak kepolisian harus secepatnya menyikapi hal ini. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitas bangunan di kabupaten Bekasi paling buruk dibandingkan daerah lain, padahal analisa harga satuannya paling besar,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan toilet, westafel dan tempat wudhu seperti yang diklaim Pemkab Bekasi itu tetap tidak logis karena bernilai sangat fantastis. Kunci permasalahan di sini adalah analisa harga satuan barang yang begitu besar ketika menyusun RAB, bahkan terbesar di Jawa Barat, tetapi kualitasnya memble,” pungkas Dede.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana yang dihubungi terpisah menduga ada permainan antara dinas terkait dengan pelaksana pembangunan proyek tersebut. Untuk itu, saat rapat kerja dengan Dinas PUPR nanti, pihaknya akan menanyakan, kenapa hal itu bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.
“Kabupaten Bekasi ini sangat sering melakukan hal yang tidak berkualitas dan tidak terpuji berkaitan dengan APBD. Makanya semua akan kita gali pada saat rapat dengan Dinas PUPR, dan jika nanti muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, saya tidak akan mentoleril. Ini harus dibereskan, harus dirapikan,” tukasnya.
Menurut dia, sebenarnya program yang dibuat Dinas PUPR ini bertujuan baik agar sekolah-sekolah SD yang ada di Kabupaten Bekasi memiliki toilet terutama menyambut new normal pandemi Covid-19 ini dibutuhkan toilet-toilet yang bagus, nyaman dan bersih, di dalam bangunan yang juga harus rapih.
“Memang dalam menyambut new normal pandemi Covid-19 ini semuanya harus bersih dan sehat. Namun yang terlihat sekarang ini sangat miris, sebab toilet yang dibangun dengan anggaran jumbo bahkan lebih besar dari harga sebuat unit rumah sederhana (RS) ini sangat tidak layak dihargai hingga Rp 196,8 juta,” ketusnya.
Jika dibandingkan dengan rumah sederhana yang terdiri dari ruang tamu, dua kamar, dapur dan kamar mandi plus harga tanah yang hanya berkisar di angka Rp 148 juta per unit maka biaya toilet itu sangat mahal. “Padahal toilet tersebut dibangun di atas tanah milik sekolah sehingga tidak perlu membeli tanah lagi,” tambah anggota Fraksi PKS ini.
Ia juga mempertanyakan kinerja konsultan proyek yang bisa memunculkan angka seperti itu, karena menurutnya unsur material bangunan tidak menunjukan angka anggaran sebesar itu. “Yang saya sayangkan adalah konsultan yang merencanakannya. Masa uang sebanyak itu hanya untuk membangun toilet. Apalagi unsur materialnya tidak menunjukan angka anggaran segitu,” ketusnya.
“Jika dibreakdown menjadi Rencana Anggaran Belanja (RAB), maka bagaimana cara konsultan itu menghitungnya, lalu pengawasnya juga mengawasinya seperti apa. Timbul juga pertanyaan, kontraktornya mengacu kepada RAB yang mana?” Tanya Uryan.
Ia berjanji saat rapat kerja dengan Dinas PUPR nanti akan dengan tegas menanyakan hal ini. “Pada saat rapat kerja dengan Dinas PUPR saya akan sampaikan sekeras mungkin, jangan sampai mereka membohongi masyarakat dan kami di DPRD yang menganggarkan. Ini sangat disayangkan, mungkin teman-teman di badan anggaran DPRD juga kecolongan,” tukasnya.
Saat disinggung soal pembahasan anggaran di DPRD, Ia menjelaskan, bahwa biasanya pihak pemerintah hanya memunculkan anggarannya saja jadi tidak dibahas secara detail engineringnya. “Selain itu RAB-nya juga tidak dibahas secara detail, karena yang kita bahas adalah pagu anggaran yang muncul untuk judulnya saja,” ungkapnya.
Uryan mengaku sudah sering menyampaikan kepada pihak Dinas PUPR pada saat rapat kerja agar membuat RAB secara lengkap jika ingin membangun sebuah proyek. Misalnya gambarnya tidak cukup hanya gambar garis-garis saja tapi dibuat gambar detail yang menyerupai aslinya kalau nanti sudah jadi sehingga benar-benar sesuai dengan RAB.
Terkait proses pengawasan, lanjut Uryan, pihaknya akan mendatangi dan melakukan sidak ke sekolah-sekolah yang mendapat bantuan pembangunan toilet tersebut. Tapi sebelumnya akan mengumpulkan data-data dulu di dinas terkait dan meminta konsultan menjelaskan RAB-nya, misalnya detail meterialnya seperti apa juga gambarnya.
“Kita akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk meninjau toilet-toilet mana saja yang tidak sesuai, bahkan masih ada toilet yang belum selesai. Kalaupun sudah ada yang selesai, bangunannya tidak mencerminkan anggaran sebesar itu. Dan saya pikir kondisi ini akan berdampak buruk bagi pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sudah RAB-nya tidak sesuai dengan spesifikasi, pembangunannya tidak selesai tepat waktu,” pungkasnya.(sl)
M Johan Pakpahan S.H Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB )
Bogor, Hariansentana.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S..H , saat di hubungi Sentana melalui telepon seluler nya minggu 8 / Maret / 2026 , Johan menghimbau Ketua Pengelolaan Zakat Kabupaten Bogor untuk menjalankan tugasnya dengan penuh transparansi, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di bulan Ramadan.
Lebih lanjut Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang nilainya mencapai miliaran rupiah harus memberikan jaminan kepada pemberi zakat dan menjadikan data penerima zakat jelas serta terakses. “Jangan sampai terjadi penyelewengan zakat, karena hal ini bukan hanya berkaitan dengan hukum pidana korupsi, tetapi juga hukum yang telah ditetapkan Allah SWT,” ujarnya.
Menurut Johan kondisi di mana penyelewengan anggaran zakat masih terjadi di bulan suci Ramadan sangat memprihatinkan. “Apabila zakat dikorupsi atas nama pribadi atau kelompok dan tidak sesuai dengan tujuan penyalurannya, hal itu sungguh miris,” tegasnya.
Ketua LSM Peduli Rajyat Bogor ( PRB ) juga mengimbau lembaga penegak hukum seperti KPK, Polisi, dan Jaksa Agung untuk mengambil sikap tegas. “Ini bukan persoalan sederhana, pengelolaan zakat yang tidak benar harus mendapatkan konsekuensi yang sesuai.” Papar nya. (Ron)
Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM PRB M Johan Pakpahan S.H mengajukan permintaan serius kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengevaluasi kebijakan Surat Keputusan (SK) Bupati yang melarang kegiatan usaha hiburan dan sejenisnya selama Ramadan, serta kebijakan pengusiran pedagang kaki lima.” terang Johan saat di hubungi melalui telpon seluler nya Rabu (4 / 3 / 2026).
Kebijakan tersebut dinilai kontra dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah semakin lemah. Penutupan tempat hiburan selama satu bulan penuh membuat karyawan kesulitan menghadapi hidup menjelang Lebaran. Kondisi ini diperparah dengan pengusiran pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor atau sepeda di sekitar Kawasan Pakansari dan Cibinong oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tanpa adanya solusi yang jelas.” Ujar nya.
“Rakyat Bogor sudah tercatat memiliki jumlah miskin terbanyak, sehingga perlu perhatian khusus untuk mengangkat ekonomi dan memastikan mereka bisa bertahan hidup,” jelas Ketua LSM PRB.
Permintaan juga diajukan agar Pemkab Bogor memberikan bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat terdampak, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, penyediaan tempat usaha sementara, atau fasilitasi kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Selain itu, diperlukan toleransi dalam penerapan aturan agar pedagang kecil bisa tumbuh, tanpa mengabaikan hak mereka untuk mencari nafkah.
“Kabupaten Bogor memiliki 6 juta penduduk. Jangan sampai terjadi ‘tikus mati di lumbung padi’ di daerah yang subur ini hanya karena ketatnya aturan yang tidak disertai solusi,” tegasnya.
Untuk itu Johan berharap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ,kedepan dapat lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat, sehingga pembangunan Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang terpinggirkan.”Papar nya…(Ron)
Bogor, Hariansentana.com – Menyambut libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap berjalan optimal melalui sistem siaga penuh selama masa libur cuti bersama. Tentunya libur panjang tersebut akan berdampak terjadinya lonjakan kebutuhan air bersih dikarenakan adanya arus mudik sekaligus wisatawan menuju Kabupaten Bogor.
Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, menyampaikan bahwa kebutuhan air masyarakat pada periode libur Lebaran cenderung mengalami eskalasi seiring aktivitas ibadah sholat eid, mudik, berkumpulnya keluarga di rumah serta peningkatan jumlah kunjungan ke tempat wisata, resto hingga hotel. Karena itu perusahaan menerapkan pola pengamanan layanan berlapis, mulai dari produksi, distribusi hingga pelayanan pelanggan.
“Untuk langkah antisipasi, perusahaan menyiapkan 297 petugas teknik dan non teknik standby 24 jam secara bergiliran dengan 11 armada tangki yang tersebar di sembilan wilayah pelayanan serta didukung peralatan operasional, bahan kimia, genset cadangan dan stok perpipaan untuk mempercepat penanganan gangguan.” ucap Abdul Somad.
Pola sistem siaga ini merupakan standar pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan saat libur Lebaran, yaitu memastikan pelayanan tetap berjalan tanpa membedakan hari biasa maupun hari raya meskipun adanya libur cuti bersama. Namun langkah antisipasi sebaiknya turut dilakukan oleh pelanggan, apabila terjadi gangguan yang disebabkan oleh faktor alam maupun pencemaran air baku sungai yang memaksa instalasi pengolahan air menurunkan bahkan mematikan proses produksi air bersih.
Atas hal tersebut, untuk menjaga kenyamanan bersama selama libur panjang, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak pelanggan untuk:
- Menampung air secukupnya sebagai cadangan
- Menggunakan air secara bijak selama periode libur Lebaran.
- Mengamankan instalasi air rumah saat ditinggal mudik (menutup stop kran merah di meter air).
- Menggunakan papan pencatat meter air apabila rumah dalam keadaan terkunci.
- Segera melapor apabila terjadi gangguan melalui kanal layanan resmi.
“Untuk diketahui oleh pelanggan, pelayanan loket pembayaran diseluruh kantor cabang akan menyesuaikan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama yaitu tutup mulai hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 dan buka kembali hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, namun bagi pelanggan yang akan melakukan pembayaran tagihan air dapat melalui channel bank, PPOB maupun di aplikasi MyKahuripan sebelum batas waktu pembayaran di tanggal 25 Maret 2026.” tutupnya.
Sedangkan bagi pelanggan yang akan membayar tagihan penyambungan kembali selama libur nasional dan cuti bersama dapat membayar melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cibinong atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ke nomor rekening 1570000070681, dengan mengirimkan bukti transfer, no sambungan langganan, nama dan alamat ke admin masing-masing cabang melalui WA official.
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berkomitmen menjaga kontinuitas, kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih selama Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. Dan dalam kesempatan ini juga, Direksi beserta seluruh pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin…..Ron
45 Tahun Tirta Kahuripan Melayani 244.675 Pelanggan
Mantan Staf Desa Dilaporkan Polisi Terkait Dugaan Penipuan
Kepedulian Personel Lanud Sutan Sjahrir, Bersihkan Lumpur Pascabanjir di Padang
Komisi D Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Ruang dan Perizinan Bangunan.
Pramono Gercep, Instruksikan Keluarga Sopir Truk Sampah Meninggal diberi Santunan Maksimal.
TPST Bantargebang Longsor, 4 Orang Tewas dan Sejumlah Truk LH Kebersihan Jakarta Tertimbun
Johan : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Menangani Harta Pejabat yang Naik tidak Wajar
Ketua LSM PRB Minta Transparansi Pengelolaan Zakat Kabupaten Bogor di Bulan Ramadan
Fathan Subchi, Silaturahmi dan Buka Bersama di FISIP Universitas Moestopo, Perkuat Kebersamaan Civitas Akademika
BoP Strategi Jenius Presiden Prabowo, untuk Menjadikan Indonesia “Macan Dunia”
Balon Rt, Pake Ijasah Paket C. Jalur Kilat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diminta Turun Tangan.
EW: Slogan Pertamina “Melayani Sepenuh Hati” Bukan Slogan Kosong
Pelantikan Ketua RT dan RW Sekelurahan Pademangan Barat Meriah.
DPRD DKI Jakarta Usul Dana Petugas RT/RW dan LMK 2023 Naik
Heru Ancam Copot Oknum RW/RT Terima Setoran Jukir Liar
Soal Penipuan Bank, Penyidik Tetapkan Dua Petinggi PT APS Sebagai Tersangka
Pimpinan Sinode GPdI Dilaporkan ke Polda Metro
Nasabah Northcliff Lapor Polisi, Erry Sulistio Jalani Penyidikan
9 Unit Ruko di Pangeran Jayakarta Jakbar Diduga Tempat Prostitusi Berkedok Bar Massage
GERAK INDONESIA: Hakim Tak Sebutkan Surat Panggilan Polisi Sah atau Tidak
Ini Syaratnya Agar Timnas Indonesia Lolos Ke Semifinal AFF U 19 2022
HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi
Sentana Reaction – HP Hilang Malah Bisa Dipenjara Karena UU Pornografi!
Segera Pensiun, Inikah Calon Kapolri Baru?
-
Polhukam4 days agoBoP Strategi Jenius Presiden Prabowo, untuk Menjadikan Indonesia “Macan Dunia”
-
Polhukam3 days agoJohan : KPK Jangan Tebang Pilih dalam Menangani Harta Pejabat yang Naik tidak Wajar
-
Ibukota5 days agoKasatpol PP Kecamatan Pademangan Sosialisasi Mitigasi Gangguan Ketertiban Umum Melalui Model Partisipatif Warga di Pademangan Barat.
-
Ibukota7 days agoPramono Pastikan Pemprov DKI Jakarta Siap Cairkan THR ASN