Ekonomi

Kasus KKKS HCML Blok Selat Madura, SKK Migas Ikut Tanggung Jawab

Published

4 years ago

31/12/2019

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengatakan, bahwa SKK Migas sebagai lembaga pengawas dan pengendali kegiatan industri hulu migas nasional termasuk yang harus bertanggungjawab atas timbulnya masalah Floating Production Unit (FPU).
Seperti diketahui, SKK Migas pada tanggal 8 Mei 2017 telah merestui disepakatinya Kontrak No.332004438 antara Husky CNOOC Madura Limited (HCML) dengan Konsorsium PT Anugrah Mulia Raya (AMR) tentang Lease-Purchase of Floating Production Unit (FPU) bernilai kontrak US$ 386 juta dan jaminan pelaksanaan senilai US$ 19.31 juta itu. “Ironisnya, hingga saat ini sarana FPU tersebut tidak jelas progresnya, akibatnya negara dan rakyat berpotensi dirugikan triliunan rupiah,” kata Marwan dalam keterangan persnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Selasa (31/12).
Menurut Marwan, banyak pihak yang menduga ada masalah besar dalam kontrak pengadaan sarana migas tersebut. “Bahkan ditengarai, ada pejabat SKKMigas yang sengaja melindungi perusahaan yang telah nyata wan-prestasi, sehingga negara dan kontraktor KKKS HCML harus menanggung kerugian triliunan rupiah,” tukasnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, pada saat PT Duta Marine (DM) ditetapkan sebagai pemenang tender proyek FPU, nilai penawarannya adalah US$ 352,8 juta. Untuk itu DM juga menyerahkan jaminan berupa Bid Bond sebesar US$ 3,9 juta. “Namun berdasarkan laporan Audit BPK pada 2018, ternyata SKK Migas justru tidak mengenakan penalti atau mencairkan Bid Bond yang diserahkan DM kepada HCML/SKK,” sesalnya.
Padahal, lanjut dia, pencairan atau penyitaan Bid Bond atas proyek gagal merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam pengadaan proyek sesuai proses tender. Dalam hal ini mantan Kepala SKK Amien Sunaryadi patut digugat karena membebaskan DM dari kewajiban membayar penalti akibat gagal menjalankan kontrak. “Pinalti sebesar US$ 3,9 juta tersebut merupakan kerugian negara yang telah lolos untuk bisa menjadi pendapatan negara,” ujarnya.
Lolosnya penalti Bid Bond diduga sarat moral hazard yang melibatkan Amien Sunaryadi, yang saat ini telah diangkat menjadi Komisaris Utama PLN. “Faktanya, mantan kepala SKK Migas Amin Sunaryadi memang pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri pada Febuari 2018, namun tidak diperoleh informasi akurat tentang hasil pemeriksaan dan kelanjutan dari status Bid Bond senilai US$ 3,9 juta yang harusnya masuk menjadi pendapatan negara,” beber mantan Anggota DPD dari dapil DKI ini.
Ironisnya, kata dia, setelah dirugikan dalam kasus Bid Bond terse(but, negara pun harus menerima kenyataan bahwa proyek FPU untuk Blok Migas Madura Strait masih tetap gagal terwujud hingga sekarang. “Meskipun AMR merupakan pelaksana proyek yang telah wan-prestasi dan harus bertanggungjawab, termasuk menanggung penalti keterlambatan, namun SKK Migas tetap menjadi pihak yang juga harus ikut bertanggungjawab,” ulang Marwan.
Sebab, kata dia, keterlambatan atau gagalnya penyelesaian proyek FPU HCML bisa saja berpangkal dari penyimpangan proses pengadaan dan kelalaian pengawasan oleh pejabat SKK Migas, termasuk saat pelaksanaan proyek yang berlangsung hingga saat ini. “Karena ini bukan delik aduan, seharusnya Kementerian ESDM dan lembaga-lembaga terkait dapat terlibat aktif untuk mengusut kasus ini guna mengamankan kebijakan Presiden Jokowi yang sedang berupaya meningkatkan produksi migas guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan,” tukasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan atau kegagalan proyek FPU HCML tentu telah sangat merugikan negara, diantaranya komersialisasi lapangan tertunda, kesempatan memperoleh keuntungan tertunda, masa produksi sesuai kontrak berkurang, lifting migas turun, pendapatan negara turun, iklim investasi hulu migas terganggu dan kegiatan industri Jawa Timur terkendala. “Di samping itu, dengan lifting migas yang turun maka defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan pun ikut meningkat,” katanya.
Karena besarnya kerugian negara akibat kegagalan proyek FPU, lanjut dia, maka pemerintah dan lembaga penegak hukum, terutama Polri dan KPK harus segera mengambil tindakan hukum. “Penyelidikan kasus KKKS Blok Selat Madura ini harus dimulai dari saat proses tender berlangsung pada 2016-2017, termasuk gagalnya pencairan Bid Bond dari MD dan ditunjuknya AMR secara otomatis sebagai pengganti, yang ternyata juga gagal menyelesaikan proyek sesuai kontrak, yang mestinya dikenakan sanksi,” pungkasnya.(sl)
.

Ekonomi

Komisi VI DPR Dukung Usulan PLN Soal PMN Program Listrik Desa

Published

1 day ago

20/09/2023

Redaksi

Jakarta, HarianSentana.com – Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 sebesar Rp 5,68 triliun untuk program Listrik Desa (Lisdes). Lewat program Lisdes, PLN akan membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong perekonomian rakyat.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, program Lisdes adalah suatu keharusan, karena listrik merupakan salah satu hak dasar warga negara. Mengingat masih banyak desa-desa yang terletak di pinggiran dan terisolir belum bisa menikmati layanan listrik dari negara.

“Menurut saya Lisdes ini keharusan, gak bisa ditahan-tahan. Saya minta pimpinan, kita kasi catatan, beri penekanan dan dukungan agar program Lisdes ini berlanjut. Agar seluruh desa di Indonesia ini bisa terang,” ungkap Martin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI, Rabu (20/9).

Selain itu, Anggota komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa sangat mengapresiasi program Lisdes PLN yang sukses menyalurkan listrik ke berbagai desa terpencil di Maluku. Ia menilai program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat

“Saya apresiasi PLN, tingkat elektrifikasi di Maluku meningkat. Ini sesuai dengan yang saya perjuangkan. Terima kasih karena rakyat di Pulau Romang segera menikmati listrik,” tambah Hendrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perseroan mengejar target 100% rasio elektrifikasi demi menciptakan listrik yang berkeadilan.

Masih ada desa yang belum teraliri listrik dan mayoritas berada di kawasan 3T di mana investasi untuk infrastruktur kelistrikannya sangat besar. Sehingga, peran PMN untuk membantu PLN menyediakan listrik di seluruh pelosok tanah air sangat krusial.

“Ini adalah bagaimana sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu terang seantero Nusantara,” ungkapnya.

Darmawan mengatakan, Rp 5,86 triliun dana PMN 2024 telah direncanakan PLN untuk melistriki 2.097 desa dengan potensi pelanggan mencapai 192 ribu pelanggan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 29 ribu kilowatt peak (kWp), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4.363 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms, dan gardu induk distribusi dengan total kapasitas mencapai 123.390 kiloVolt Ampere (kVA). Dengan upaya tersebut, Rasio Desa Berlistrik (RDB) ditargetkan mencapai sebesar 96,19% pada tahun 2024.

Untuk menyukseskan program ini, sambung Darmawan, PLN telah mengembangkan metodologi pemetaan digital baru bernama _Geographic Information System_ (GIS) agar perencanaan dan eksekusi program Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan GIS, setiap unit induk distribusi dan unit induk wilayah PLN di seluruh Indonesia diharuskan melakukan perencanaan berbasis digital yang komprehensif dan terkonsolidasi secara langsung.

“Metode baru ini membuat alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Dipilih desa yang lebih mudah dijangkau dulu agar ekspansinya lebih cepat. Sehingga segera menciptakan _multiplier effect,_ menyerap tenaga kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T,” jelasnya.

Darmawan juga menyampaikan bahwa PLN menargetkan rasio elektrifikasi akan mencapai 100% di tahun 2025. Namun, dirinya memberi catatan bahwa biaya investasi untuk membangun infrastuktur kelistrikan di daerah 3T bisa berkali-kali lipat dibanding daerah perkotaan. Sebagai gambaran, untuk menyambung listrik di daerah perkotaan yang sudah ada JTR biayanya sekitar Rp 1 juta. Tapi di daerah terpencil yang belum ada JTR biayanya bisa melonjak menjadi Rp 25 – 37 juta.

“Jadi, memang secara ekonomi kalau dihitung secara teliti tidak masuk. Tetapi, berkat alokasi PMN ini saudara kita yang belum berlistrik bisa turut menikmati listrik. Sebab itu, kami akan selalu _all out_ menghadirkan listrik ke seluruh Indonesia,” pungkas Darmawan.()

Ekonomi

RUPS PLN Tetapkan Jajaran Komisaris dan Direksi Baru

Published

1 day ago

20/09/2023

Redaksi

Jakarta, HarianSentana.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) memutuskan mengubah susunan Komisaris dan Direksi perseroan. Terdapat dua komisaris dan satu Direksi yang diangkat dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS yang dilaksanakan pada Rabu (20/9), pemegang saham menyepakati pemberhentian dengan hormat Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya, RUPS mengangkat Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. RUPS ini juga mengangkat Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen.

Selain itu, RUPS juga mengangkat Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko. Sebelumnya, Suroso Isnandar menempati jabatan Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi PLN.

Menteri BUMN, Erick Thohir diwakili Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata menyampaikan bahwa pergantian susunan Komisaris dan Direksi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam menjalankan transisi energi.

“PLN ini jantungnya Indonesia. PLN memiliki peran vital dalam transisi energi, untuk itu kami ingin melanjutkan dan memperkuat transformasi agar PLN bisa semakin lincah dalam melakukan transisi energi,” ucap Tedi.

Tedi juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan oleh Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama.

“Di masa jabatannya, Pak Amien sebagai Komisaris Utama telah mampu memberikan banyak masukan strategis kepada jajaran Direksi, yang membuat transformasi PLN berjalan baik dengan kondisi keuangan yang semakin kokoh. Ke depan, dengan hadirnya Pak Agus, kami di Kementerian BUMN berharap dapat mengawal kinerja agar terus semakin tumbuh dan mampu menjawab tantangan ke depan,” papar Tedi.

Dengan perubahan di atas maka susunan Dewan Direksi dan Komisaris PLN menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Eko Sulistyo
7. Komisaris: Tedi Bharata
8. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
9. Komisaris Independen: Charles Sitorus
10. Komisaris Independen: Arcandra Tahar

Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Darmawan Prasodjo
2. Direktur Keuangan: Sinthya Roesly
3. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital: Yusuf Didi Setiarto
4. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem: Evy Haryadi
5. Direktur Retail dan Niaga: Edi Srimulyanti
6. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis: Hartanto Wibowo
7. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan: Wiluyo Kusdwiharto
8. Direktur Manajemen Pembangkitan: Adi Lumakso
9. Direktur Distribusi: Adi Priyanto
10. Direktur Manajemen Risiko: Suroso Isnandar

Komisaris Utama PLN Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menjelaskan PLN selama ini memiliki laju pertumbuhan kinerja yang baik. Proses transformasi dan digitalisasi yang dilakukan perusahaan membuahkan banyak prestasi dan apresiasi.

“Tantangan ke depan semakin besar, khususnya di era transisi energi. Bagaimana menyiapkan ketahanan energi dan menyiapkan langkah yang bersifat global. PLN harus bisa menjadi institusi yang semakin bisa diandalkan dan terus membaik,” tegas Agus.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Indenpenden.

“Keluarga Besar PLN mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama PLN dan Komisaris Independen, Bapak Arcandra Tahar selaku Komisaris Independen, serta Bapak Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh Bapak Amien Sunaryadi dan Bapak Alex Iskandar Munaf,” ujarnya.

Darmawan menegaskan, PLN berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik.

“PLN terus berkomitmen untuk melakukan transformasi guna memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air. Dengan hadirnya Komisaris dan Direksi baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja kami, khususnya dalam melakukan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060,” tutup Darmawan.()

Ekonomi

Di Hadapan Presiden, PLN Paparkan Konsep Transisi Energi Menuju COP28 Pada Acara Puncak Festival LIKE 2023

Published

3 days ago

19/09/2023

Redaksi

Jakarta, HarianSentana.com – PT PLN (Persero) menekankan komitmen dalam menjalankan transisi energi di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, para menteri dan pejabat setingkat menteri di acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Senayan pada Senin, (18/9).

Komitmen yang disampaikan di acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini sejalan dengan persiapan Indonesia dalam rangka 28th Conference of The Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab November mendatang.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ancaman perubahan iklim sudah nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia. Hal ini lantas mendorong seluruh negara-negara di dunia untuk melakukan transisi energi.

“Sekali lagi, transisi menuju ke ekonomi hijau. Semua negara sekarang ini daur ulang sampah dikerjakan, produksi industri hijau dikerjakan, kendaraan listrik dimulai dibangun di negara-negara yang siap. Biodiesel digunakan, bioetanol digunakan, semua yang berbau green semua dikerjakan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE).

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, partisipasi semua pihak menjadi kekuatan Indonesia di antara negara-negara di dunia dalam aksi iklim global dan menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk aksi iklim termasuk menyongsong COP28 Dubai.

“Ini merupakan upaya nyata masyarakat bersama pemerintah dalam meningkatkan perbaikan lingkungan iklim dan aksi iklim untuk kelestarian alam,” ujar Siti.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan di tengah upaya perseroan melakukan transisi ke energi bersih, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan pengembangan Accelerated Renewable Energy. Rencana ini mampu menambah porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 75 persen atau sebesar 60 Gigawatt (GW) sampai dengan tahun 2040.

Dengan Accelerated Renewable Energy Development, PLN membangun pemerataan kelistrikan nasional melalui transmisi yang menghubungkan pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan atau Green Enabling Super Grid. Infrastruktur ini menjadikan sistem kelistrikan antar pulau di Indonesia yang sebelumnya terfragmentasi menjadi terhubung satu sama lain.

“Indonesia merupakan negara dengan potensi EBT yang besar. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan mismatch antara lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN mengembangkan Green Enabling Super Grid,” ujar Darmawan saat Presiden mengunjungi booth PLN di Festival LIKE.

Inovasi Green Enabling Super Grid akan dibawa oleh PLN dalam perhelatan 28th Conference of the Parties di Dubai, November ini. Lewat inovasi ini PLN bahkan siap mewujudkan mimpi besar dengan menyatukan sistem ketenagalistrikan kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Power Grid.

“PLN juga mengembangkan Smart Grid dan Flexible Generation yang terintegrasi dengan Green Enabling Super Grid. Sehingga sistem kelistrikan yang dulunya rapuh dan tidak stabil, kini menjadi semakin kokoh dan andal,” tegas Darmawan.

Tidak hanya itu, untuk mengatasi fluktuasi supply pembangkit EBT yang bersifat intermiten, PLN juga mengembangkan Smart Power Plant, Smart Transmission, Smart Control Center, Smart Distribution dan Smart Meter.

“Inilah langkah nyata Indonesia. Menjadi pemimpin transisi energi dunia. Bukan hanya mengakselerasi energi terbarukan, namun juga memperkokoh kapasitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Net Zero Emissions 2060,” tutup Darmawan.()