Connect with us

Ibukota

Inspektorat DKI Diminta Gandeng Kejati Usut Kasus Lelang Beton

Published

on

Jakarta, Sentaa – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta tak mendiamkan adanya dugaan permainan dalam lelang e-Katalog Pengadaan Barang Kategori Beton yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.

Uchok mengatakan, sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI, Michael Rolandi C Brata harus pro aktif memeriksa Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda.

“Kepala BPPBJ DKI harus segera diperiksa oleh inspektorat. Kalau perlu, inspektorat harus bekerja sama dengan Kejati DKI untuk mengungkap modus pengadaan (beton) ini,” kata Uchok kepada wartawan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Uchok menegaskan, Michael tidak boleh berdiam diri dengan membiarkan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat SKPD DKI.

Menurutnya, evaluasi pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja SKPD menjadi tanggung jawab Inspektorat sebagai pengawas di lingkungan Pemprov DKI. Namun, Uchok mengaku tidak setuju bila proyek tersebut dibatalkan.

“Buat saya, lelangnya tidak usah dibatalin, jalan terus saja, agar di ujung lelang ini ada bukti untuk dibawa ke ranah hukum,” ungkap Uchok.

Diketahui, sebelumnya Ketua Divisi Hukum Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Renhad P. SH, membuka borok dibalik dugaan kongkalikong di lelang e-Katalog Pengadaan Barang Kategori Beton di BPPBJ Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Renhad, KP3I mendapatkan jejak dokumen surat permohonan BPPBJ DKI yang dilayangkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Surat tersebut berisi Permohonan Penambahan Kategori pada Katalog Lokal di BPPBJ DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda.

“Ini (surat) jelas merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh BPPBJ DKI untuk mendapatkan pembenar dari tindakannya yang melanggar aturan,” kata Renhad kepada wartawan, di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019).

“Buat apa Bless (Kepala BPPBJ. red) repot-repot bersurat ke LKPP memohon penambahan penyedia jasa konstruksi sebagai perusahaan penyedia pada Katalog Elektronik?, ada apa ini?,” sambung Renhad.

Hal ini, menurut Renhad, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 huruf F Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik, yang berbunyi, dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan Usaha/Perorangan maka penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal.

Anggota DPRD DKI Riano P Ahmad sebelumnya juga menyayangkan permasalahan yang muncul, akibat prosedur lelang kategori beton yang disinyalir tidak sesuai aturan LKPP.

Karena itu, dia meminta BPPBJ DKI selaku penyelenggara proyek untuk membatalkan lelang tersebut.

“Dewan meminta Gubernur segera memerintahkan BPPBJ agar proyek itu dibatalkan. Karena Gubernur akan ikut bertanggung jawab bila lelang ini terbukti bermasalah di kemudian hari,” kata Riano kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (24/9/2019) lalu.

Anggota Fraksi PAN ini tidak ingin Gubernur DKI Anies Baswedan ikut terseret kasus hukum akibat ulah anak buahnya.

“Sebab, ini saya melihat ada indikasi monopoli proyek dengan oknum kontraktor-kontraktor pemain lama. Sehingga aturan persyaratan lelangnya terkesan dibuat tidak ketat,” terang Riano.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ibukota

Hari Pertama kerja Pasca libur Lebaran, Pj. Gubernur Heru Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Optimal

Published

on

By

JAKARTA, Hariansentana.com
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberikan pelayanan publik yang optimal pascacuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengawali hari pertama bekerja dengan halalbihalal bersama Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Marullah Matali, Asisten pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.Sigit W. dan para asisten dan kepala dinas.

Halalbihalal digelar di area Pendopo Balai Kota Jakarta. Tak hanya diikuti oleh jajaran ASN, halalbihalal juga dihadiri pegawai BUMD, pasukan pengamanan dalam, hingga wartawan.

“Pascalibur Lebaran, semua pegawai kembali bekerja seperti biasa. Diawali dengan hati yang bersih agar bekerja dan melayani masyarakat juga dengan hati,” ungkap Pj. Gubernur Heru, di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/4).

Pj. Gubernur Heru juga mengapresiasi jajaran Pemprov DKI Jakarta di sektor esensial, seperti layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, transportasi, utilitas dasar, dan sejenisnya, yang tetap bekerja saat cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. “Saya ucapkan terima kasih kepada para tenaga medis, jajaran Satpol PP, Dinas Gulkarmat, Dinas Sumber Daya Air, dan lainnya yang tetap bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga, Jakarta tetap dalam kondisi yang aman dan nyaman selama masa libur Lebaran 2024,” ucap Pj. Gubernur Heru.

Untuk diketahui, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali melayani masyarakat di berbagai sektor pada hari pertama bekerja pascacuti bersama, di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh kelurahan sudah membuka kembali layanan administrasi publik, personel Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas di berbagai titik rawan kemacetan, serta jajaran Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah membuka layanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat 24 jam, laboratorium, dan farmasi.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Heru Budi: Pemprov DKI Tak Ada WFH, Kan Sudah 10 Hari Libur…

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan work from home (WFH) pasca-Lebaran 2024. Semua aparatur sipil negara (ASN) wajib masuk pada Selasa (16/4/2024), seiring dengan berakhirnya cuti Lebaran pada Senin (15/4/2024). “Hari ini hari kerja, jadi Pemprov DKI tidak ada WFH. Semua harus masuk karena kan sudah 10 hari ini (libur),” ujar Heru Budi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa(16/4/2024).

Heru Budi sudah memerintah jajarannya untuk memastikan para ASN tak bolos pada hari pertama bekerja. : Enggak Ada WFH Pasalnya, libur yang didapatkan para pegawai sudah cukup panjang dan tidak ada alasan untuk menambah waktu cuti atau WFH. “Tidak ada WFH, semua masuk dan enggak ada cuti tambahan. Wartawan saja masuk, masa karyawan saya WFH? Curang dong ya. Harus adil, sama-sama masuk,” ungkap Heru Budi Hartono.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengimbau institusi atau perusahaan menerapkan WFH dalam rangka mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran. Pemerintah memberikan kesempatan bagi ASN di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Imbas Kebijakan WFH Oleh sebab itu, pemerintah menilai perlu adanya penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. “Sehingga, arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas

Mengenai turan WFH bagi ASN, Anas menyampaikan bahwa kebijakan WFO dan WFH bagi ASN pada 16-17 April 2024 akan diterapkan secara tepat. Pemerintah, lanjut Anas, akan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

menjelaskan bahwa instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan bisa menjalankan WFH maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai. Namun, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak melakukan WFH sehingga WFO 100 persen.

Anas menjelaskan bahwa arahan tersebut diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teknis WFH pada instansi tersebut diatur instansi pemerintah masing-masing. Ia menambahkan, aturan untuk membagi ASN yang WFO dan WFH tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024. Surat edaran itu ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di semua instansi pemerintah.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Sekda DKI Lantik 35 Pejabat Pengawas dan Administrator

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono melantik dan mengambil sumpah sebanyak 35 pejabat administrator dan pengawas, di Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/4) siang.

Pejabat administrator dan pengawas yang dilantik dan diambil sumpah terdiri dari 14 mutasi dan 21 promosi dengan rincian, tiga pejabat dari Dinas Kesehatan, 30 pejabat dari Dinas Pendidikan, dan dua pejabat dari Sekretariat Kota Jakarta Selatan dan Sekretariat Kota Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Joko Agus menyampaikan ucapan selamat bertugas dan menjalankan amanah kepada 35 pejabat administrator dan pengawas yang telah dilantik hari ini.

“Saudara adalah orang yang terpilih untuk menempati jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pastikan amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian,” ujar Joko Agus.

Dikatakan Joko Agus, mutasi dan promosi merupakan hal biasa sebagai upaya memaksimalkan potensi, memacu inovasi dan memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk membawa semangat baru dalam menjalankan tugas.

“Pejabat yang dilantik hari ini harus mendukung program kerja pemerintah provinsi, menyiapkan diri dan unit kerjanya untuk melaksanakan percepatan pembangunan serta mendukung Kota Jakarta dalam transformasi menuju Kota Global,” katanya.

Joko Agus juga meminta pejabat pengawas dan administrator yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab barunya, serta merencanakan program kerja dan inovasi terkait bidang tugas masing-masing dan bekerja dalam satu kesatuan.

“Seluruh jajaran juga harus tetap siaga dalam menghadapi kemungkinan bencana banjir. Kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, saya juga berpesan agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan yang intens untuk mendukung kemajuan organisasi,” tandasnya.(sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending