Connect with us

Ekonomi

Industri Migas Terdampak Covid-19, Pertamina Tetap Genjot Terget Operasi

Published

on

Jakarta,HarianSentana.com – Di tengah dampak pandemi Covid – 19 terhadap industri migas, PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan tetap fokus mengejar target operasi dan produksi migas demi menjaga ekosistem migas nasional serta berkontribusi bagi negara.

Di sektor hulu, kendati menghadapi tantangan berat, hingga Juli 2020, produksi minyak dan gas bumi Pertamina Group baik untuk aset domestik maupun internasional masih mencapai 98 persen atau 875 MBOEPD (ribu barel setara minyak per hari), dengan rincian produksi minyak bumi sebesar 410 MBOPD (ribu barel minyak per hari) dan produksi gas bumi sebesar 2.692 MMSCFD (juta kaki kubik per hari).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan industri hulu migas global mengalami dampak yang sangat berat di masa pandemi Covid 19. Pengurangan aktivitas di luar rumah (Lockdown) yang terjadi di hampir semua negara, mengakibatkan turunnya demand terhadap bahan bakar. Ketika itu, terjadi supply yang melimpah baik bahan bakar maupun minyak mentah, sehingga harga minyak mentah berada di level terendah.

“Atas dampak covid 19 tersebut, perusahaan migas terus berupaya mempertahankan performa produksi. Pertamina juga telah memproyeksikan hal ini, namun tetap beroperasi dengan melakukan berbagai penyesuaian, baik itu penyesuaian terhadap protokol Covid-19 maupun penyesuaian aspek operasional. Sebagai perusahaan negara yang bertugas mengelola energi nasional, Pertamina bersama anak usaha sektor hulu bergerak mengejar target produksi demi menjaga keberlangsungan industri migas nasional,” ujarnya.

“Hingga Juli 2020, meskipun dalam kondisi yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi biaya dan efisiensi, secara umum kinerja hulu Pertamina (domestik dan internasional) tetap berjalan baik dengan menyelesaikan pengeboran eksplorasi sebanyak 8 sumur, pengeboran eksploitasi sebanyak 182 sumur dan pekerjaan workover sebanyak 362 sumur. Jadi kita terus berupaya maksimal mencapai target produksi migas,” paparnya.

Selain eksploitasi, Pertamina juga terus mengintensifkan kegiatan eksplorasi. Terbukti, PEP mampu menorehkan capaian terbaik dengan discovery sumber daya migas baru di Cekungan Jawa Barat, tepatnya di sumur Akasia Prima-1 (AKP-1) dan di sumur Wolai-002 di Sulawesi Tengah.

Fajriyah menambahkan, walaupun menghadapi triple shock akibat pandemi Covid 19, Pertamina juga optimis menjalankan amanah untuk memutar roda perekonomian dan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tetap mengoperasikan wilayah kerja hulu maupun sejumlah proyek strategis lainnya, seperti Proyek RDMP Balikpapan, Proyek Aromatic TPPI, Proyek Jambaran Tiung Biru, dan Proyek PLTG Jawa-1. Selain itu, seluruh aktivitas di Hilir maupun distribusi juga tetap berjalan baik.

“Terdapat 1,2 juta tenaga kerja yang langsung terkait dengan seluruh aktivitas bisnis Pertamina yang diupayakan untuk tetap dipekerjakan dan tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),” pungkasnya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pasokan Melimpah, Pemerintah: Konsumen Gas Dalam Negeri Harus Diperbanyak

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien mengatakan, untuk mengatasi kelebihan pasokan gas yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025 maka perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri sehingga gas bisa dimanfaatkan dqn tidak langsung dijual atau diekspor.

Hal ini disampaikan Rizal dalam webinar Menilsik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang digelar Forum Wartawan Energi di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Ia memperkirakan, ketersediaan gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.

“Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal.

Menurut dia, konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Hal ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa,” ujar Rizal.

Lebih jauh ia mengatakan, kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat.

“Namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya di kisaran 1% setiap tahunnya. Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd), 68% di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya sebesar 32% diekspor,” paparnya.

Masih menurut Rizal, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi di masa depan. Apalagi emisi yang dihasilkan gas lebih rendah sehingga otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.

“Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih,” kata Rizal.

HGBT Gerus Penerimaan Negara

Pada kesempatan yang sama, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi mengatakan, turunnya penerimaan negara akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri telah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

“Kami mencatat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU lebih dari US $ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun,” katanya.

Namun menurut Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien, pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.

“Kemenprin juga sudah mengusulkan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT, hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini,” tegasnya.

Sementara Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi.

Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya resiko pengembagnagn hulu migas berdampak rendahnya investasi yang masuk.

“Dari sektor hulu, kita tahu sektor hulu merupakan pengembangan industri yang beresiko tinggi dan berdampak pada bagaimana kita undang investor masuk dalam usaha industri hulu,” ujar Aris Mulya.

Sedangkan Kepala Satuan Pengembangan Teknologi dan Managemen Aset PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) Tarwaji Warsokusumo mengungkapkan, Duck Curve yang terjadi di USA jangan sampai terjadi di Indonesia, PLN harus bisa memberikan kehandalannya dalam memproduksi daya listriknya.

“Tentunya saja dengan meningkatkan kapasitas PLTGU agar daya listrik bisa, untuk itu kita harus membutuhkan pembnagkit yang begitu cepat respon. Di California sendiri membutuhkan pembangkit 13.000 mega watt untuk menstabilkan jaringan interkoneksi,” paparnya.

Ia menilai Indonesia harus menyediakan pembangkit-pembangkit yang mempunyai fleksibilitas dalam menangani beban minimum dan maksimum. Sebab dengan kemampuan fleksibilitas ini, dapat terhindar dari bangkrut.

“Nah ini persolan pelik yang kita sediakan sebagai provider. Dimana kalau hanya menggunakan PLTU saja kita hanya bisa masuk 5 MB per menit ini sangat lambat. Sehingga kita butuh pembangkit listrik sejenis PLTG yang bisa merespon sekitar 88 MW per menit,” pungkasnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pembangkit, PLN EPI Jalin Kerjasama dengan Adhi Guna Putera

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) terus memperkuat kehandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengamanan pasokan bahan bakar pembangkit listrik. Hal ini sekaligus menjadi langkah startegis PLN EPI dalam mendukung penggunaan gas sebagai energi yang ramah lingkungan selama transisi energi.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PLN Energi Gas dengan PT Adhi Guna Putera dan PT Titan Transport Indonesia meliputi kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN terus melakukan transformasi dan penguatan lini bisnis secara menyeluruh. Peningkatan infrastruktur gas dinilai memegang peranan penting dalam upaya penyediaan listrik yang handal bagi masyarakat.

“PLN terus mengupayakan terjaganya pasokan listrik yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kolaborasi yang terus kami kembangkan juga merupakan implementasi dari 4 pilar PLN dan mendukung incorporated yang semakin kuat antar PLN grup,” kata Iwan.

Ia melanjutkan, penguatan rantai pasok bahan bakar untuk pembangkit listrik terus dilakukan PLN Group dalam beberapa tahun terakhir. Selain memastikan ketersediaan infrastruktur, PLN EPI juga terus mengembangkan integrasi sistem digital rantai pasok.

Iwan menambahkan, kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas antara para pihak bakal kian menguatkan sistem rantai pasok gas untuk pembangkit secara end to end.

“Kami menyambut baik sinergi yang terjalin pada hari ini. PLN EPI berkomitmen untuk terus mendorong penyediaan energi listrik yang handal dan mumpuni untuk masyarakat dengan menjaga tingkat pasokan bahan bakar pembangkit,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, kerjasama ini meliputi sejumlah hal penting antara lain penyediaan infrastruktur gas, persiapan rantai pasok end to end mulai dari pasokan gas, infrastruktur, pelabuhan pengisian, transportasi, kesiapan fasilitas penerimaan pembongkaran dan kesiapan pembangkit untuk menyediakan gas.(s)

Continue Reading

Ekonomi

NFA Rilis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023, Daerah Rentan Rawan Pangan Menurun

Published

on

DEPOK, Hariansentana.com — Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023. Berdasarkan hasil analisis disampaikan bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mengindikasikan pergerakan positif situasi ketahanan pangan Indonesia.

“Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13% daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14% dari total daerah Indonesia. Hal ini semakin mendekatkan kita pada capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 sebagaimana telah ditargetkan pemerintah sebesar 12% atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan.” beber Kepala NFA Arief Prasetyo Adi pada saat Launching FSVA dan PoU Tahun 2023 di Depok (27/2).

“FSVA sekarang ini sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting, karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.” lanjutnya.

Kerawanan pangan dan kemiskinan menurut Arief merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan PoU. “Angka PoU ini yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024.” sebut Arief.

“Capaian angka PoU tahun 2023 sebesar 8,53% ini mengindikasikan adanya perbaikan dibanding tahun 2022 yang awalnya sebesar 10,21%. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan (P0) 9,54% di tahun 2022 sekarang menjadi 9,36%. Ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.” tambahnya.

Diketahui berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar yaitu 35,63%, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17%. Adapun sebanyak 85,29% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2%) dan 5 provinsi atau setara 14,71% di bawah target nasional. Provinsi-provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Capaian FSVA dan PoU tersebut ditegaskan Arief merupakan hasil kolaborasi kerja bersama stakeholder baik di pusat maupun daerah dalam upaya intervensi pengendalian kerawanan pangan. Diantaranya bantuan pangan ke daerah rawan pangan yang menyasar 22 kabupaten/kota berbasis FSVA dan PoU, penyaluran bantuan pangan beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia, serta bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam untuk Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Representatif Food and Agriculture Organization (FAO) untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal menyatakan dukungan dan apresiasinya atas kontribusi pemerintah daerah di Indonesia dalam mengembangkan ketahanan pangan.

“Sekarang makin banyak negara utamanya di Afrika dan Asia yang ingin belajar dari Indonesia. Anda sekalian yang berada di sini sebagai pemimpin daerah masing-masing telah melakukan kontribusi terbaik untuk pengembangan ketahanan pangan dengan menekan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia melalui pengalaman dan usaha,” ungkapnya.

Arief melanjutkan bahwa sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang sudah dilakukan, NFA memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota terbaik dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan PoU Tahun 2023.

“Kami berharap penghargaan ini tidak hanya memperkuat semangat untuk terus meningkatkan pengelolaan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” harap Arief.

Apresiasi IKP terbaik diberikan kepada Provinsi Bali sebagai Provinsi dengan IKP terbaik (87,65%), Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten dengan IKP terbaik (92,16%), Kota Denpasar sebagai kota dengan IKP terbaik (95,80%), Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku sebagai kabupaten dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik, dan Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara sebagai kota dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik.

Sedangkan apresiasi capaian PoU diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan PoU terbaik (2,17%), Kota Mataram sebagai kabupaten/kota dengan PoU terbaik (0,65%), Provinsi Bali sebagai provinsi dengan Penurunan PoU terbaik (3,77%) serta Kota Denpasar sebagai kabupaten/kota dengan Penurunan PoU terbaik (1,7%).

FSVA telah menjadi bagian dari upaya transformasi sebagai sarana penyediaan data dan informasi seputar kondisi terkini pangan dan gizi di Indonesia yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan peran NFA sebagai motor utama dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

Continue Reading
Advertisement

Trending