Ekonomi
Industri Logistik Berperan Penting Bagi Pengembangan UMKM Nasional
Jakarta, Hariansentana.com – Usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia menjadi sektor yang paling dominan dari sisi jumlah pelaku usahanya yaitu mencapai lebih dari 64 juta. Jumlah ini setara dengan 99,62 persen dari total usaha di Indonesia. Dari jumlah itu yang paling banyak adalah segmen usaha mikro. Namun sayangnya jumlah UMKM yang besar tersebut tidak dibarengi dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Bahkan justru sektor usaha besar (industri) yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari total usaha malah memberikan kontribusi utama bagi perekonomian.
Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Ari Anindya Hartika, menjelaskan pengembangan dan kontribusi UMKM tersebut terhadap perekonomian masih bisa dinaikkan dengan didukung beberapa hal termasuk diantaranya adalah dari sektor logistik. Menurutnya semua jenis usaha yang ada di Indonesia saat ini termasuk UMKM sangat bergantung pada peran logistik mulai dari hulu hingga hilir.
“Jadi peran industri logistik ini sangat penting bagi UMKM mulai dari pengadaan bahan baku, pengadaan barang setengah jadi hingga penjualan produk akhir UMKM semua butuh peran jasa logistik. Entah dengan sepeda motor, mobil, truk kontainer dan lainnya,” kata Ari dalam virtual group discussion bertema Optimalisasi Logistik Dukung Kemajuan UMKM Kamis (8/7/2021).
Meski diakui sektor jasa logistik sangat menunjang bagi kemajuan UMKM, diakui Ari bahwa fakta di lapangan masih ada beberapa persoalan serius terkait logistik terutama di saat pandemi. Salah satunya adalah kenaikam tarif angkutan logistika antara 30-40 persen yang dipicu akibat kelangkaan kontainer. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM dan pelaku usaha besar lainnya harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal.
Persoalan lain adalah masih banyaknya pungutan liar (pungli) di sejumlah daerah yang menyebabkan biaya logistik menjadi membengkak. Kemudian persoalan Infrastruktur yang kurang memadai terutama di daerah terpencil. Persoalan tersebut membuat harga akhir produk UMKM menjadi lebih mahal.
“Inilah yang menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan bahwa mengapa produk UMKM kita sulit bersaing karena harga lebih mahal terutama jika dibandingkan dengan harga di marketplace karena cost logistiknya juga mahal,” ulas Ari.
Untuk mengatasi harga logistik yang mahal, Ari mengklaim pemerintah telah mengatur langkah strategis seperti kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang akan menjadi mitra pengiriman produk UMKM baik di dalam atau di luar negeri. Kemudian bersama lintas sektoral pemerintah meresmikan pusat logistik berikat (PLB) beberapa waktu lalu.
Sementara itu Chief Marketing Officer SiCepat Ekspres, Wiwin Dewi Herawati, menyatakan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini layanan pengiriman paket naik cukup signifikan hingga mencapai rata-rata 1,5 juta paket tiap harinya. Bahkan di saat peak season seperti momentum hari belanja online nasional (harbolnas) bisa mencapai 2,2 juta paket yang harus dilayani setiap hari.
Demi memberikan kepuasan dan kenyamanan mengirimkan paket khususnya bagi pelaku UMKM, SiCepat siap memberikan layanan yang lebih murah dan dengan tarif logistik yang super murah seperti Halu (Harga Mulai Rp5.000) atau Gokil (Kargo Kilat) dan layanan lainnya. Menurutnya beberapa program Pengiriman paket tersebut sangat cocok bagi pelaku UMKM yang sangat aktif menjajakan produknya via marketplace atau secara online.
“Kita punya beberapa produk yang familiar ada Halu. Ini tidak lain tidak bukan adalah bagimana kita melihat potensi pengembangan UMKM sangat besar. Karena bagaimanapun ekonomi digital harus berkembang dan memang selama Covid ada kenaikan transaksi yang signifikan,” tutur Wiwin.
Ditegaskannya bahwa SiCepat Ekspres sangat concern terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Bahkan untuk membantu persoalan yang dihadapi oleh UMKM, pihaknya menawarkan bantuan berupa kemudahan mendapatkan pembiayaan permodalan dari pihak ketiga yang bermitra dengan SiCepat. Syaratnya pelaku UMKM perlu menjadi mitra usaha dari SiCepat.
“Syarat untuk mendapatkan program ini sangat mudah, anda hanya perlu menjadi mitra kami. Caranya jadi mitra juga mudah silahkan cek di website kami atau di media sosial kami dan nanti isi data-datanya dan jangan lupa cantumkan nomer hp nanti akan di call back dari pihak kami,” sambungnya.
Di acara yang sama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo, menjelaskan bahwa ada tiga hal mendasar yang sering dialami UMKM di lapangan. Persoalan kompetensi, jaringan pasar termasuk logistiknya dan juga persoalan permodalan adalah tiga permasalahan yang kerap dijumpainya.
Untuk masalah pertama berupa kompetensi, Kadin Indonesia secara rutin menggelar pelatihan, pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM setiap minggunya. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi pelaku UMKM di tengah persaingan yang semakin ketat.
“Kami lakukan pelatihan kepada mereka secara online saat ini karena pandemi. Isinya terkait bagaimana memahami regulasi bagaimana membuat izin, bagaimana mengurus sertifikat halal atau izin edar. Semua kita lakukan untuk kemajuan mereka,” kata Eddy.
Kemudian terkait dengan persoalan jaringan pasar, Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk menghentikan kegiatan pameran internasional di luar negeri. Sebab hal itu dinilainya tidak efektif mendongkrak penjualan produk UMKM dan bahkan hanya menghabiskan anggaran negara.
“Sudah stop saja itu ikut pameran di luar negeri, menghabiskan anggaran saja. Memang di hari pertama ramai, di hari kedua tinggal setengahnya pengunjung dan hari ketiga sepi, mereka akhirnya hanya jalan-jalan saja,” tukas Eddy.
Untuk urusan permodalan, Kadin Indonesia menyatakan bahwa saat ini sudah banyak lembaga atau sumber pembiayaan murah yang bisa didapatkan oleh UMKM. Pelaku usaha hanya perlu meluangkan waktu dan fokus pada pemenuhan persyaratan untuk mendapatkannya serta memperbaiki catatan cashflow dari penjualan produk.
Sementara itu Ketua Asosiasi UMKM, Muhammad Ikhsan Ingratubun, menjelaskan bahwa hadirnya marketplace yang berkongsi dengan perusahaan logistik memang menjadi jembatan bagi UMKM untuk mendongkrak penjualannya. Berkat adanya logistik proses pengiriman produk UMKM bisa dilakukan dengan cepat dan mudah.
Hanya saja di satu sisi, Asosiasi UMKM khawatir dengan semakin menjamurnya perusahaan logistik yang bermitra dengan marketplace akan mengancam keberlangsungan UMKM. Sebab tren transaksi marketplace dan kemudahan dalam melakukan pengiriman barang menjadikan produk UMKM domestik di ujung tanduk. Sebab tidak sedikit produk-produk yang dijualbelikan di marketplace adalah produk impor yang notabene lebih laku di pasar dalam negeri.
“Di satu sisi kami berterima kasih karena ada perusahaan logistik tapi di sisi lain kita khawatir juga. Sebab banyak produk impor yang berseliweran di marketplace dimana mereka sudah kerjasama dengan logistik,” tutur Ikhsan.
Demi melindungi produk UMKM, Ikhsan menuturkan perlu ada kebijakan yang pro terhadap produk dalam negeri. Pemerintah tidak hanya perlu mengkampanyekan untuk bangga terhadap produk dalam negeri tetapi perlu ada aturan main yang jelas dan kewajiban membeli produk UMKM.
“Jadi tidak heran jika di marketplace lebih murah sebab mereka tidak ada pajak, nggak ada biaya impor dan lainnya. Nah kalau ini dibiarkan maka tidak akan terjadi equal bisnis terutama jika dihadapkan pada UMKM,” pungkas dia.
Ekonomi
Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.
Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.
Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.
“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).
Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.
Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.
“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.
Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global
Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.
Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.
“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.
Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.
Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.
Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.
Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.
Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz
Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.
Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.
Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.
Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.
“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.
Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)
Ekonomi
34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal
Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.
Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.
“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.
Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.
Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.
“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.
Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.
“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron
Ekonomi
Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.
“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.
Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.
“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.
Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.
Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.
“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.
Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.
“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Ibukota6 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.

