Connect with us

Uncategorized

IMM Bogor Raya Gelar Sekolah Jurnalistik

Published

on

Bogor, HarianSentana.com – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bogor Raya menggelar Sekolah Jurnalistik secara daring, dengan tema Peran Diskominfo dalam Membangun Kesadaran Beretika di Dunia Maya: “Meningkatkan Semangat Jurnalis dalam Pergerakan IMM di Era Digital”.

Kegiatan ini digelar untuk penguatan kapasitas dan pengetahuan jurnalis di Indonesia mengenai perkembangan jurnalistik diperuntukkan kader IMM se-Indonesia dan pemuda/i pada umumnya, pada Minggu (29/8/21).

Dari hasil seleksi yang ketat, ada 50 Peserta dari kader IMM se-Indonesia dan Mahasiswa umum lainnya yang lolos mengikuti sekolah jurnalistik.

Dalam sekolah jurnalistik ini, sebagai Keynote Speaker yaitu kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Rahmat Hidayat. Adapun narasumber yang mengisi sekolah jurnalistik diantaranya ketua PWI Kota Bogor Arie Utama Surbakti, Ketua PWI kabupaten Bogor H. Subagiyo, S.Ip, dan DPP IMM sebagai Editor Media Republika yaitu Ahmad Soleh.

Rahmat Hidayat menyampaikan rasa terimakasihnya telah diundang khusus dalam kegiatan ini. “Terimakasih telah di undang dalam kegiatan sekolah jurnalistik ini. Saya berharap kedepannya mahasiswa bisa berkolaborasi dengan Diskominfo dan menjadi seorang jurnalis yang kompeten,” ucapnya.

Sementara itu, ketua umum PC IMM Bogor, Muhamad Yunus menuturkan jika kegiatan sekolah jurnalistik ini merupakan kegiatan tahunan.

“Ini kegiatan tahunan yang bersifat sustainable, mengingat pentingnya edukasi jurnalistik terhadap kalangan muda, khususnya kader-kader IMM,” ujarnya.

“Ketika hadirnya kader IMM menjadi seorang jurnalis, maka Kader IMM harus aktif dalam penulisan berita yang berbobot dan mengupas kejadian-kejadian faktual di lapangan, yang kemudian memberikan hal positif bagi masyarakat luas,” tegas Yunus menambahkan.

Hal yang sama juga disampaikan Jetua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo, dirinya mengapresiasi sekolah jurnalistik yang digelar oleh IMM Bogor. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Di sini saya hanya sekilas menyampaikan langkah-langkah awal menjadi seorang jurnalis, serta agar peserta paham kode etik profesi seorang jurnalis,” kata H. Subagiyo.

Begitu juga, Ketua PWI Kota Bogor, Arie Utama Surbakti, dirinya menyampaikan agar peserta memahami prinsip-prinsip dasar jurnalis. “Saya menyampaikan agar peserta sekolah jurnalistik mampu menjawab tantangan digitalisasi dan memahami ketrampilan yang harus dilakukan seorang jurnalis,” ujar Ari sapaan akrabnya.

Diakhir, ketua pelaksana Sekolah Jurnalistik PC IMM Bogor, Shofi Sulhan Eban menyampaikan ucapab terima kasih kepada semua yang telah berperan serta demi suksesnya kegiatan ini.

“Terimakasih banyak kepada stakeholder yang berpartisipasi dalam agenda sekolah jurnalistik ini, tentu menjadi kehormatan kami turut hadir kepala Diskominfo Kota Bogor, dan narasumber yang kompeten. Besar harapan kami, mampu menggiring kader-kader IMM yang mempunyai kapasitas yang luas terhadap jurnalistik itu sendiri,” pungkasnya.
Penulis: Dedy/Subur

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Amin Rais Tentang Amandemen UUD 1945

Published

on

By Djafar Badjeber

JAKARTA , HARIANSENTANA.COM — Minggu lalu, Prof.DR. M. Amin Rais bertemu Ketua dan Pimpinan MPR RI. Pembicaraannya tentu seputar Amandemen UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999-2002.

Dalam statemennya, M. Amin Rais tidak membahas terlalu dalam persoalan Amandemen, dia hanya membahas pasal pemilihan presiden. Dimana pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat tidak mungkin bisa dibeli, ternyata hal itu meleset, dia menyesal dan mengaku salah.

Memang saat reformasi 1998 ada enam tuntutan kaum reformis:

  1. Amandemen UUD 1945
  2. Pemberantasan KKN
  3. Cabut Dwifungsi ABRI
  4. Penegakan Hukum
  5. Penegakan HAM, Demokrasi dan Kebebasan Pers
  6. Pemberian Hak Otonomi Daerah.

Dari 6 tuntutan mahasiswa dan kaum reformis sebagian sudah berjalan, hanya pemberantasan KKN yang terseok-seok, bahkan lebih brutal. Juga penegakan Hak Asasi dan Demokrasi belum berjalan baik.

Harus diakui bahwa gerakan reformasi tahun 1998 telah membawa Indonesia menuju suatu sistem pemerintahan yang berbeda dengan orde baru maupun orde lama, dimana kedua orde itu berlindung dibalik Konstitusi. Perjuangan utama gerakan reformasi adalah meng-amandemen Konstitusi atau perubahan UUD 1945. Persoalan mendasar saat amandemen Konstitusi tidak mengatur secara ketat pembatasan kekuasaan bagi penyelenggara negara. Keberadaan Konstitusi bagi suatu negara pada hakekatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Akibat tidak tertulis secara pasti batasan kekuasaan negara dan presiden, maka bisa disalahgunakan sesuai selera penyelenggara negara.

Tujuan amandemen UUD 1945 ialah untuk menciptakan era baru dalam kehidupan berbangsa dan berbegara yang lebih baik, dalam arti seluasnya antara lain soal Demokrasi, Keadlan Sosial, dan Kemanusiaan.

Sejak RI merdeka konstitusi UUD 1945 mengandung kelemahan sehingga menimbulkan absolutisme kekuasaan negara dan menimbulkan krisis konstitusional di dua zaman diatas bahkan sampai saat ini.

Pendapat Wade dan Godfray Philips (1966) mengartikan konstitusi sebagai suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar menampilkan sanksi hukum khusus dari fungsi lenbaga-lembaga pemerintahan negara dan prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga lain.
Pendapat Eric Barendt: bahwa konstitusi negara adalah Dokumen Tertulis atau teks secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga negara lainnya.

Apakah Amandemen UUD dapat diubah atau dikembalikan kepada UUD 1945 asli tentu dapat diubah seperti terjadi tahun 1999-2002 dengan prosedur khusus dan persyaratan lebih ketat.

Jika M. Amin Rais memberi signal kepada Pimpinan MPR RI untuk kembali kepada UUD 1945 asli, tentu hal itu tidak salah, tergantung kesepakatan seluruh stakholder mulai Pimpinan dan Anggota MPR RI, Pimpinan Partai Politik dengan melibatkan kalangan Akademisi yang menguasai permasalahan konstitusi negara. Kalau toch ada keinginan untuk kembali ke UUD 1945 maka yang perlu dilakukan pembatasan kekuasaan negara dan tanggung jawab presiden. Bila kekuasaan negara dan presiden tidak dibatasi bisa menimbulkan kekacauan konstitusi.

Olehnya, sebelum presiden baru dilantik 20 Oktober 2024 ada baiknya hal ini dikonsultasikan dengan presiden Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Andai benar hendak kembali ke UUD 1945 asli maka presiden dan wakil presiden 2024-2029 terikat dengan konstitusi asli (UUD 1945).

Jakarta 11 Juni 2024.

Penulis:

  • Anggota MPR RI 1987-1992
  • Pemerhati Sosial Politik.
Continue Reading

Uncategorized

Penuhi Kebutuhan Listrik Pelanggan, PLN Gunakan Inovasi EPS Percepat Pembangunan Gardu

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Terkait rangkaian 26 tahun Kementerian BUMN, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya terus berinovasi dalam melayani pelanggan. Hal ini diwujudkan dengan inovasi percepatan pembangunan Gardu Distribusi menggunakan Expended Polystrene (EPS) untuk pelanggan Tegangan Menengah (TM).

Pembangunan satu Gardu Distribusi yang menggunakan batako atau batu bata membutuhkan waktu 75 hari, sedangkan dengan menggunakan bahan EPS menjadi 20 hari.

“Inovasi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan selalu kami lakukan. Untuk itu dengan inovasi ini mempercepat penyambungan listrik kepada pelanggan,” ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran.

Tidak hanya efisiensi waktu, melalui inovasi juga memiliki efisiensi dalam biaya pembangunannya. “Pembangunan menggunakan EPS ini mampu mengefisiensi biaya sebesar 30 persen,” kata Lasiran

Lasiran menambahkan inovasi ini sangat optimal dalam pembangunan Gardu Distribusi di tengah kota.

“Proses pembangunan Gardu Distribusi dulu biasanya melibatkan banyak material produksi dan alat berat. Dengan inovasi bahan yang ringan namun tahan gempa dan kebakaran dapat dibawa melalui jalan-jalan yang sempit di kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” tutup Lasiran.(s)

Continue Reading

Uncategorized

Curi Kabel PLN, Pelaku Dilaporkan ke Pihak Berwenang

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pelaku pencurian kabel listrik Jalan Swakarsa, Jatibening Baru Pondok Gede dilaporkan ke pihak berwenang karena kedapatan mencuri kabel listrik pada Minggu, 11 Februari 2024. Saat ini pelaku masih dalam proses investigasi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengatakan PLN akan gerak cepat melaporkan tindak pencurian kabel listrik ke pihak berwenang bila mengetahui adanya tindakan tersebut.

“Kami tidak segan untuk membuat laporan apabila ada tindakan pencurian terhadap aset PLN seperti kabel listrik,” kata Lasiran.

Lasiran juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui indikasi tindak pencurian aset PLN seperti kabel.

Pencurian kabel listrik PLN membahayakan pelaku dan merugikan masyarakat sekitar. Bagi masyarakat, pencurian listrik bisa menyebabkan aliran listrik terputus. Tidak hanya merugikan masyarakat sekitar, pencurian kabel juga berpotensi terkena sengatan listrik, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tindakan pencurian kabel listrik juga dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 362 dan 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mengungkapkan bahwa pencurian kabel listrik atau aset PLN lainnya ini sangat berbahaya, baik bagi pencuri itu sendiri maupun masyarakat sekitar.

Masyarakat bisa melaporkan adanya gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center 123 sesegera mungkin. Petugas akan segera datang untuk melakukan pengecekan. Apabila gangguan listrik tersebut terjadi karena ada indikasi pencurian kabel, masyarakat bisa langsung melaporkan ke pihak berwenang.

“Keselamatan pelanggan menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, petugas PLN selalu siaga mengamankan dan menindaklanjuti laporan-laporang yang masuk kepada PLN,” jelas Lasiran.

Lebih lanjut Lasiran menegaskan akan menindak kasus pencurian kabel listrik PLN, agar kejadian pencurian listrik tidak terulang lagi karena memiliki resiko bagi pelaku maupun masyarakat.(s)

.

Continue Reading
Advertisement

Trending