Connect with us

Polhukam

Hukum Tumpul ke Pelaku Mafia Tanah di Jateng, KPK Harus Turun Tangan

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia diminta turun tangan untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan kejaksaan tinggi maupun di satuan kewilayahan kepolisian daerah (Polda) yang tersebar di 32 provinsi, khususnya di Polda Jawa Tengah.

Hal ini sejalan dengan titah Presiden Jokowi yang mengungkapkan kekesalannya atas perilaku oknum penegak hukum yang acap kali memeras dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang merugikan masyarakat kecil.

Praktisi Hukum sekaligus pengacara kondang, Lukmanul Hakim, SH menyampaikan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami meminta kepada KPK untuk segera turun tangan agar dapat menindak tegas para oknum-oknum penegak hukum yang tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan diindikasikan melakukan permainan-permainan yang merugikan pihak tertentu,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Suites La Maison, Jakarta Selatan, Sabtu (05/6/2021).

Menurut dia, KPK sebagai penegak dari Undang-undang anti korupsi maka sudah selayaknya untuk melakukan tindakan supervisi terhadap indikasi perbuatan oknum penegak hukum yang terlibat dalam sebuah permainan kasus yang dilakukan oleh mafia tanah di Jawa Tengah.

“Apalagi hal ini juga meruapakan amanah dari Undang-undang. Sebab praktek mafia tanah yang bermain mata dengan penegak hukum sudah memakan banyak korban, mayoritas adalah mereka yang sudah tidak mampu secara ekonomi dan tanahnya diambil,” jelas pria kelahiran Palembang ini.

Lebih jauh ia mengatakan, pada tahun 2019, Jawa Tengah (Jateng) mendapat perhatian khusus dari lembaga antirasuah ini menyusul banyaknya penindakan atas sejumlah kasus tindak pidana korupsi.

“Berulang kali KPK datang ke Jawa Tengah untuk melaksanakan supervisi tentang tindak pidana korupsi. Namun, ternyata tidak memberikan efek jera apapun terhadap para oknum penegak hukum,” katanya.

Lukman mengaku tengah berupaya melakukan pengumpulan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan dan diajukan langsung secara resmi kepada KPK.

Masih menurut dia, hukum semestinya sudah harus ditegakkan, siapa yang salah dan siapa yang benar, bukan siapa yang bayar. Sehingga praktek-praktek korupsi tidak melekat pada penegak hukum yang selama ini sudah tercoreng di tengah-tengah masyarakat.

“Hukum itu harus linier dan clear, pemeriksaan yang objektif, berimbang, transparan dan berkeadilan. Nah, ini malah sebaliknya, mengedepankan kepentingan dari mafia tanah,” tukasnya.

Sebagai informasi, lanjut dia, pada periode lalu berulang kali KPK datang ke Jawa Tengah untuk melaksanakan supervisi tentang tindak pidana korupsi. Namun, berulang kali terjadi hal yang sama.

“Kami sempat berpikir, apa mungkin waktu didatangi itu nggak didengar,” kata Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dikutip dari Antara.

Ketika itu, Basaria berjanji bahwa KPK akan memperluas jangkauan dalam membidik pelaku tindak pidana korupsi di daerah.

“Karena itu diperlukan sinergitas serta penguatan-penguatan lembaga hukum di daerah, mulai dari kepolisian maupun kejaksaan. Ini dalam rangka meningkatkan sinergitas satu sama lain, tugas dari KPK adalah memberikan penguatan terhadap penegak hukum lainnya,” tutupnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

DPP Partai Gerindra Tugaskan Rudy Susmanto Jadi Bakal Calon Bupati Bogor

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi memberikan surat tugas Bakal Calon Bupati Bogor (Bacabup) di Pilkada 2024 kepada Rudy Susmanto. Hal ini disampaikan langsung Rudy Susmanto di kanal YouTube MGS Televisi.

“Partai Gerindra baru mengeluarkan surat tugas untuk Kabupaten Bogor baru 1 hari yang lalu. Dan saya diberikan amanat tugas oleh DPP Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah sebagai calon Bupati Kabupaten Bogor,” jelas nya.

Lebih lanjut ia menerangkan untuk pengumuman resminya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan. Dia menyebut hubungan dengan Iwan sangat baik tak ada keretakan.

” untuk itu nanti tentu rilis akan disampaikan oleh pimpinan saya senior saya bapak Iwan Setiawan,” ungkapnya.

“Hubungan saya dengan Pak Iwan sangat baik, dan kami memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bogor,” terang nya.

Ia menegaskan dirinya memiliki rasa hormat tinggi kepada Iwan Setiawan. Sebab memiliki rekam jejak dalam memimpin Kabupaten Bogor baik sebagai ketua DPRD, wakil Bupati, sampai Bupati.

“Pak Iwan adalah salah satu tokoh terbaik di Kabupaten Bogor. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPRD, Wakil Bupati, dan Bupati Bogor. Saat ini, beliau juga mendapatkan amanah di tempat lain yang kami lihat posisinya lebih tinggi daripada Bupati Bogor,” jelasnya.

Terpilihnya dia sebagai bacabup ini menjadi kesempatan untuk menerapkan visinya tentang Kabupaten Bogor. Rudy berkeinginan untuk menjadikan Kabupaten Bogor menjadi “Bogor Istimewa”.

“Kabupaten Bogor memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pariwisata, industri, pertanian, dan peternakan. Kami ingin mengemas potensi ini menjadi satu dengan nama Bogor Istimewa,” bebernya.

Namun demikian, menurutnya tetap penting untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik di periode sebelumnya. Salah satunya seperti bantuan keuangan infrastruktu⁶r desa atau Samisade.

“Kami akan mengevaluasi kemungkinan penambahan anggaran untuk Samisade di tahun berikutnya,” papar nya.

….Tabrani / Dedy F….

Continue Reading

Polhukam

Pangkoopsud I Tinjau Kesiapan Atlet Koopsud I Jelang Hadapi PORAU

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin meninjau kesiapan para atlet Koopsud I dalam rangka menghadapi ajang Pekan Olahraga Angkatan Udara (PORAU) yang akan berlangsung pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2024 di Mabesau, Cilangkap.

Pada kesempatan tersebut, Panglima di dampingi Aspers Kaskoopsud I Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto, S.Sos., M.M. melihat secara langsung sekaligus memberikan semangat dan motivasi kepada para atlet saat latihan sepak bola di Lapangan Galaxy Makoopsud I, Latihan Bulutangkis di GOR Bramastha dan Bola Volly Putri di GOR Antarikshe Makoopsud I. Rabu (17 Juli 2024).

Sementara itu pelaksanaan latihan atlet Koopsud I dalam Cabor Bola Volly Putra melaksanakan latihan di GOR Merpati Halim Perdanakusuma, sedangan Cabor Tenis Lapangan sudah berlangsung latihan sejak tanggal 15 Juli 2024 di Lapangan Tenis Lanud Suryadarma, Subang.

Cabang olah raga yang akan diikuti oleh para atlet Koopsud I dalam Pekan Olah Raga TNI AU yaitu Cabor Sepak Bola, Tenis Lapangan secara beregu yang terdiri dari Ganda Eksekutif, Ganda Pamen dan Ganda Pama, Bulu Tangkis dan Bola Volly baik putra maupun putri.

Continue Reading

Polhukam

TNI sebagai Garda Terdepan dan Benteng Terakhir Bangsa Indonesia.

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com — “TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir Bangsa Indonesia, senantiasa waspada dan dapat bersikap adaptif terhadap segala perkembangan lingkungan strategis demi keutuhan NKRI” demikian ditegaskan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dalam amanat Upacara 17an yang dibacakan oleh Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, saat menjadi Irup dalam Upacara 17an yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Makoopsud I. (Rabu, 17-7-2024).

Dengan semakin maraknya judi online sampai dengan saat ini yang melibatkan beberapa oknum Prajurit di lingkungan TNI, Panglima TNI menilai bahwa hal ini sebagai ancaman nyata dan serius yang harus disikapi dengan cermat.

“Keterlibatan oknum Prajurit dan PNS TNI maupun keluarganya dalam judi online, tentunya sangat berbahaya bagi pelaksanaan tugas pokok TNI, maupun bagi kehidupan personel yang bersangkutan,” lanjut Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si.

Aktivitas tersebut tidak hanya mengganggu konsentrasi dan fokus dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga berpotensi merusak moral dan integritas. “Dampak negatifnya tentunya dapat meluas hingga ke dalam keluarga, menciptakan masalah keuangan dan konflik keluarga, yang bisa mengganggu stabilitas kehidupan rumah tangga,” tambahnya.

Selain itu dalam amanatnya, Panglima TNI memberi penekanan agar dipatuhi seluruh keluarga besar TNI untuk mengawal dan menyukseskan Pilkada Serentak. Sesuai amanat Undang-Undang, TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga kita harus memastikan agar agenda politik nasional ini dapat berjalan dengan aman dan damai. “Oleh karena itu, kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk senantiasa berpegang teguh pada pedoman Netralitas TNI yang telah ditentukan dan mengoptimalkan sinergitas TNI-Polri, beserta seluruh komponen bangsa lainnya” tegas Panglima TNI.

Upacara yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 17 tersebut berlangsung khidmat dan lancar yang dihadiri pula oleh Kepala Staf Koopsud I Marsma TNI Daan Sulfi, S.Sos., M.Si., M.Han., Irkoopsud I Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., Para Pejabat Utama serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I.

Continue Reading
Advertisement

Trending