Ekonomi

Harga Gas PGN Dijepit Kebijakan Penguasaan Hulu dan Hilir Energi

Published

4 years ago

10/02/2020

Jakarta, HarianSentana.com – Posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dilematis oleh kerangka kebijakan harga pasar energi dan pelayanan atas kepentingan publik. Di satu sisi BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN diharuskan untuk melayani kepentingan publik (Public Service Obligatian/PSO) yang merupakan mandat Pasal 66, alih-alih di sisi yang lain juga diharuskan untuk meraih keuntungan dan harus menjalankan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, siapapun Dewan Manajemen akan berada dalam kesulitan untuk menjalankan aksi korporasi BUMN terkait dengan kebijakan tersebut. “Begitu juga dengan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) yang kemudian diberikan 3 opsi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tuntutan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk menurunkan harga gas industri,” kata Defiyan di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Sebelumnya, Jokowi menyoroti soal harga gas industri yang masih belum berhasil diturunkan oleh otoritas ekonomi energi menjadi masalah bagi kalangan industri. Presiden juga menyampaikan sasaran (target) agar harga gas industri jadi US$ 6 per MMBTU dalam 3 bulan ke depan dapat diwujudkan. Mungkinkah itu dapat dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)?

Dalam Ratas itu, ungkap Defiyan, Presiden memberikan alternatif pilihan bagi kebijakan harga gas tersebut kepada para pembantunya melalui 3 opsi. “Opsi pertama adalah pengurangan porsi jatah pemerintah yang sebesar US$2,2 per 1 Milion British Thermal Unit (MMBTu) dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di sektor hulu. Opsi kedua, adalah penerapan DMO atau Domestic Market Obligation, dan opsi ketiga adalah melakukan impor gas dari luar negeri,” tukasnya.

Namun menurut dia, opsi ketiga ini sengaja ditempatkan sebagai pilihan ketiga oleh Presiden sebagai opsi yang tak mungkin akan dilakukan, karena keluhan Presiden atas neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang defisitnya membengkak.

“Dalam konteks opsi kebijakan harga gas industri ini kelihatan sekali Presiden memahami permasalahan industri hulu yang saat ini berada dalam penguasaan K3S. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah kemana mengalirnya porsi atau jatah Pemerintah yang sebesar US$ 2,2 per MMBTu itu selama ini,” papar Defiyan.

Lebih jauh ia mengatakan, jika porsi ini dikelola baik sejak dahulu, maka opsi penataan hulu gas ini akan mampu mengatasi persoalan harga gas dan pembangunan infrastruktur industri hulu gas atau energi. “Apakah Presiden tidak memperhatikan secara serius bahwa kebijakan harga gas industri juga dipengaruhi oleh penguasaan gas di sektor hulu ini?” Tanya Defiyan.

“Apabila sektor hulu gas ini sepenuhnya berada dalam penguasaan BUMN, maka soal porsi pemerintah bukanlah faktor yang signifikan membuat harga gas yang mahal selama ini,” tambah dia.

Namun sepertinya, kata Defiyan, opsi pengurangan porsi pemerintah ini tentu akan bermasalah bagi keuangan negara, meskipun Presiden memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan kalkulasi. “Apalagi yang mungkin dikalkulasi dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 yang telah diajukan defisit sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” tukasnya.

Memurut dia, hal ini perlu dipertimbangkan secara matang, cepat dan tepat agar tak membuat kontraksi pada keuangan negara. Yang paling mungkin juga dilakukan adalah mengurangi pors batas laba (profit margin) dari K3S itu sendiri dan melakukan pemetaan industri sektor apa dan klasifikasinya yang seharusnya memperoleh insentif harga gas dan mana yang tidak.

“Tugas pokok dan fungsi pemetaan inilah yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang selama inu tak pernah melakukannya,” ujarnya.(sl)

Ekonomi

895.813 KWh Dapat Diskon Tarif Listrik 30%

Published

2 hours ago

02/12/2023

Redaksi

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memberikan diskon 30% kepada penggunaan kendaraan listrik yang memiliki home charging terintegrasi dengan PLN dan melakukan pengisian pada malam hari. Diskon tarif listrik diberikan kepada pengguna home charging pada pukul 22.00 sampai 05.00.

“Total konsumsi listrik yang dapat diskon 30% tarif yaitu 895.813 kWh,” kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Lasiran, Jumat (1/12).

Diskon tersebut tercatat berdasarkan dashboard Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang di Jakarta.

Lasiran mengungkapkan, untuk total pemakaian listrik pada home charging yang sudah digunakan sampai dengan Oktober 2023 mencapai 1,3 juta kWh lebih.

“Total konsumsi listrik pada home charging sampai dengan oktober sebesar 1.377.032 kWH,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sampai bulan oktober 2023, sebanyak 1.401 pemilik kendaraan listrik sudah memiliki home charging yang terintegrasi ke PLN.()

Ekonomi

Tingkatkan Pelayanan Pelanggan, PLN UID Jakarta Raya Apresiasi Kinerja Yantek

Published

2 hours ago

02/12/2023

Redaksi

Jakarta, Hariansentana.com – Tingkatkan kualitas petugas Pelayanan Teknik (Yantek), melalui program Yantek Optimization, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya beri apresiasi kepada para petugas yantek yang telah memberikan kontribusi terbaik kepada para pelanggan PLN. Apresiasi diberikan langsung oleh General Manager PLN UID Jakarta Raya dalam acara Boosting Yantek Optimization di Hotel Aone, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.

Dalam kesempatan tersebut, para petugas yantek juga mendapatkan penyegaran program yantek optimization dalam menyeragamkan standarisasi pelayanan teknik. Standarisasi ini tidak hanya menekankan pada sisi teknik penanganan gangguan, tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Petugas yantek PLN telah dibekali dengan tata cara komunikasi dengan pelanggan, mulai dari memberikan salam, meminta umpan balik atas layanan PLN, serta menyampaikan informasi yang dibutuhkan pelanggan.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengungkapkan terima kasih kepada para petugas yantek yang telah bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas dedikasi dan kinerja terbaiknya selama triwulan 3 tahun 2023. Saya juga berpesan agar semangat yang sama ditularkan kepada semua rekan di unitnya, agar semua petugas memiliki performa yang paling baik di mata pelanggan,” ujar Lasiran.

Dalam kesempatan tersebut General Manager PLN UID Jakarta Raya juga meluncurkan aplikasi e-IMS (Electronic Integrated Management System). Aplikasi ini memudahkan dalam pengarsipan perintah dan instruksi kerja dalam setiap pelayanan kepada pelanggan.

Sejauh ini strategi utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui digitalisasi telah berhasil membawa perubahan positif dalam layanan yang diberikan kepada pelanggan. Salah satunya melalui kehadiran PLN Mobile, dimana pelanggan PLN bisa langsung memonitor laporan atas keluhannya melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan juga bisa langsung memberikan rating kepada petugas melalui aplikasi PLN Mobile.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Lasiran juga berpesan kepada para petugas yantek untuk tidak lupa selalu menerapkan SOP saat melayani pelanggan, serta tidak lupa menerapkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Kepada petugas yantek, semangat _safety_ harus terus digaungkan saat bekerja. Pastikan semua yang kita kerjakan bersifat aman, baik bagi diri sendiri, masyarakat umum, peralatan, dan juga lingkungan,” tutup Lasiran.()

Ekonomi

1401 Pemilik Kendaraan Listrik Sudah Memiliki Home Charging Terintegrasi ke Sistem PLN

Published

9 hours ago

01/12/2023

Redaksi

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menyampaikan, sampai Bulan Oktober 2023, sebanyak 1.401 pemilik kendaraan listrik sudah memiliki home charging yang terintegrasi ke PLN.

Hal tersebut disampaikan berdasarkan catatan dari dashboard Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di Jakarta.

“Jumlah pelanggan EV sudah terintegrasi sampai dengan Oktober sebanyak 1.401 pelanggan,” kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Lasiran, Jumat (1/11).

Lasiran mengungkapkan, untuk total kWh yang sudah digunakan sudah mencapai 1,3 juta lebih. “Total kWh yang digunakan sampai dengan oktober sebesar 1.377.032 kWH,” ungkapnya.

Lasiran menambahkan, banyak pelanggan PLN yang sudah memanfaatkan diskon pengisian kendaraan listrik melalui home charging pada pukul 22.00-05.00.

“Total pemakaian kWh saat pengisian malam sewaktu diskon sampai Bulan Oktober sebesar 895.813 kWh,” tutupnya.()