Connect with us

Opini

Harga BBM dan Potensi Gagal Bayar Pertamina

Published

on

Pertamina baru saja mempromosikan kebijakan harga BBM khusus bagi pengendara ojek online (ojol). Promosi berlaku 14 April-12 Juli 2020 memakai aplikasi MyPertamina (13/4/2020). Sehari kemudian Komut Pertamina, Ahok ikut promosi via twitter yang banyak dikritik. Para pengeritik mempertanyakan mengapa komut terlibat ranah operasional. Ada yang menganggap kebijakan tidak adil karena hanya berlaku bagi ojol, tidak kepada pengemudi moda transportasi lain yang terdampak korona. Ada yang curiga program terkait kepentingan politik atau bisnis pemegang saham aplikasi ojol.

Kita tidak paham apakah berbagai kritik tersebut valid atau bias. Namun jika promosi dicetuskan pertama kali oleh marketing Pertamina, maka ikut sertanya Ahok bisa untuk memperluas penyebaran promo, menunjukkan andil atau peran Ahok, atau karena para die-hards ingin terus mempromo Ahok yang secara legal sebenarnya tidak qualified menjadi komut.

Kita maklum jika Pertamina mungkin ingin berempati dengan kondisi ekonomi rakyat. Di samping itu, bisa pula ada motif bisnis bersifat strategis dan berjangka panjang yang tidak utuh terpahami. Namun karena dampak pandemi sangat luas, keadilan dan empati jadi penting. Sehingga, jika tidak terkendala dana, diharap ada program susulan yang lebih adil dan merata.

Bersamaan dengan isu “BBM ojol”, akhir-akhir ini publik pun mempertanyakan kebijakan harga BBM yang tak kunjung turun. Padahal harga minyak dunia sudah turun cukup rendah. Sesuai formula harga berdasar Perpres No.191/2014 dan No.43/2018, serta sejumlah Permen ESDM yang merujuk perpres, maka harga BBM seharusnya sudah turun. Mengapa tidak turun?

Terlepas apakah Pertamina kelak akan meluncurkan program susulan atas promo BBM ojol dan pemerintah akhirnya menurunkan harga BBM, sebenarnya publik perlu paham dan concern terhadap hal yang jauh lebih penting. Bahwa keuangan Pertamina berpotensi *sangat bermasalah akibat kebijakan pemerintah selama ini dan semakin bermasalah akibat korona*. Hal ini menyangkut *survival korporasi dan nasib pelayanan energi* bagi publik ke depan.

Profitabilitas perusahaan yang bergerak pada bisnis hulu dan hilir migas tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Dalam kondisi normal, bagi perusahaan terintegrasi dari hulu ke hilir (bundled), saat harga minyak di hulu naik profitabilitas akan naik, karena penerimaan sisi hulu pasti naik dan masih ada pula untung sisi hilir. Saat harga di hulu turun dan sisi hulu merugi, secara keseluruhan perusahaan masih untung karena bisnis hilir bisa untung lebih besar.

Namun dalam kondisi pandemi Covid-19, situasinya berbeda. Akibat pandemi korona, penurunan konsumsi BBM/minyak di sektor transportasi, industri dan komersial, membuat demand minyak turun 16-20 juta barel per hari (bph). Biasanya konsumsi minyak global sekitar 100 juta bph, seimbang dengan produksi pada level 100 juta bph.

Dengan pandemi korona, rata-rata over supply minyak dunia sekitar 20 juta bph, dan hal ini menyebabkan harga minyak turun ke level US$ 20-an per barel, terendah dalam 20 tahun. Untuk “memulihkan” harga rendah ini negara-negara penghasil minyak OPEC dan non-OPEC, (disebut OPEC+) telah melakukan negosiasi penurunan produksi melalui teleconference.

Pada perundingan OPEC+ pertama pada 6 Maret 2020 antara Arab Saudi (pordusen terbesar OPEC) dan Rusia (produsen terbesar ke-2 non-OPEC setelah AS) negosiasi gagal. Pada perudingan OPEC+ kedua pada 9 April 2020, para pihak berhasil sepakat mengurangi produksi hingga 9,7 juta bph, berlaku mulai Mei 2020.

Ternyata pada 17 April 2020 harga minyak kembali turun menjadi US$ 18-an per barel, terutama karena pemangkasan produksi OPEC+ yang disepakati sebelumnya tidak cukup besar mengimbangi penurunan konsumsi akibat korona. Tangki-tangki penyimpanan negara-negara yang ingin menimbun sudah penuh. Dampak over supply ini pulalah yang dirasakan Pertamina.

Dalam rapat dengar pendapat via teleconference dengan Komisi VII DPR (16/4/2020) Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan penjualan retail BBM turun sekitar 16,78% dan aviasi turun rata-rata harian 45%. Nicke mengatakan, karena permintaan yang turun tersebut, Pertamina akan menghentikan operasi kilang Balikpapan pada Mei 2020. Dalam satu simulasi harga minyak dan kurs US$ pada level tertentu, pendapatan korporasi bisa turun hingga 45%.

Penjelasan Nicke menunjukkan kedua lini bisnis Pertamina menurun. Keuntungan sisi hilir dengan penjualan yang anjlok signifikan tidak cukup besar menutup kerugian di hulu dan beban operasi, dan bepotensi mendatangkan kerugian. Kondisi keuangan menjadi lebih bermasalah, akibat kebijakan pemerintah pada Pertamina yang berlangsung selama ini.

Pertama, pemerintah memaksa Pertamina membayar signature bonus (SB) sekitar Rp 11 triliun agar dapat mengelola blok Rokan yang sekarang dikelola Chevron. Padahal sesuai Pasal 33 UUD 1945, Pertamina berhak mengelola blok tersebut tanpa membayar SB. Ternyata, meski baru mulai mengelola Agustus 2021, Pertamina dipaksa membayar SB pada Desember 2018. Untuk itu, Pertamina harus menerbitkan surat utang US$ 750 juta.

Berikutnya, akibat kebijakan populis Jokowi, terutama guna memenangkan Pilpres 2019, Pertamina harus menanggung beban subsidi BBM. Akibat program pencitraan ini, ditambah subsidi LPG 3kg sebagian tidak tepat sasaran, maka Pertamina harus menanggung beban subsidi yang terakumulasi sejak April 2016/2017 hingga 2019 sekitar Rp 85-an triliun. Hal ini pun telah menyebabkan Pertamina berutang.

Pembebanan subsidi puluhan triliun Rp pada Pertamina yang harusnya ditanggung APBN, merupakan pelanggaran Pasal 66 UU BUMN No.19/2003. Setelah diprotes publik, pemerintah menyatakan akan menyicil piutang Pertamina tersebut. Namun dalam kondisi APBN defisit ratusan triliun Rp akibat korona, cicilan tersebut bisa saja tidak segera terbayar.

Akibat harus menanggung beban signature bonus dan subsidi untuk pencitraan di atas, hingga Januari 2020, utang (obligasi) Pertamina telah mencapai US$ 12,5 miliar. Rata-rata tingkat bunga utang tersebut sekitar 5-6%. Dengan demikian, diperkirakan Pertamina harus menanggung beban bunga obligasi sekitar Rp 11-12 triliun per tahun.

Hal lain adalah terkait harga jual minyak mentah (Indonesia Crude Price, ICP) yang harus dibayar Pertamina kepada pemerintah yang dinilai tidak wajar. Nilai ICP diterbitkan setiap bulan melalui SK Menteri ESDM sesuai formula: “Harga Minyak Brent (Dated Brent) plus/minus Alpha”. Dalam SK tersebut, terdapat nilai Alpha bulan Januari-Maret 2020 yang sangat tinggi, yaitu untuk: minyak Duri US$ 11-15 dan Banyu Urip US$ 7-9 per barel. Padahal untuk minyak jenis-jenis lain, nilai Alpha hanya berkisar US$ 2-3 per barel.

Produksi minyak Duri dan Banyu Urip bisa mencapai 500 ribuan bph terhadap 730 ribuan bph produksi nasional. Dengan nilai Alpha yang besar, berarti meskipun harga minyak dunia turun, Pertamina tetap membayar harga crude yang cukup tinggi kepada pemerintah. Ujungnya, harga ICP ber-Alpha tinggi ini akan ditanggung konsumen BBM juga.

Anomali nilai Alpha ini patut dipertanyakan. Pemerintah bisa berdalih ini untuk menarik investasi di sektor hulu. Namun bisa muncul spekulasi, pemerintah ingin menjaga penerimaan PNBP di APBN, atau bisa juga karena moral hazard. Apapun itu, konsumen tidak akan mendapat BBM yang harganya turun sebanding dengan turunnya harga minyak dunia, karena adanya “beban dana siluman” yang diambil pemerintah melalui nilai Alpha pada ICP.

Harga BBM Harus Turun
Terkait harga BBM, Dirut Nicke Widyawati menyatakan pada rapat dengar pendapat virtual dengan Komisi VII DPR (16/4/2020) bahwa penetapan harga BBM merupakan wewenang pemerintah. “Jadi kami tiap bulan mengikuti formula harga yang ditetapkan Kementerian ESDM. Sebetulnya penetapan harga dilakukan pemerintah” kata Nicke.

Pada rapat virtual dengan Komisi VII DPR berikut (21/4/2020), Nicke mengatakan harga BBM Pertamina juga tergantung keharusan menyerap crude domestik, harga ICP (pemerintah) lebih mahal, kurs US$ yang naik dan kepentingan survival bisnis. Karena itu Nicke mengatakan harga BBM belum dapat diturunkan. ICP mahal terjadi akibat anomali nilai Alpha!

Jika merujuk Permen ESDM No.34/2018 tertanggal 7 Juni 2018, harga jual BBM umum ditetapkan badan usaha dan dilaporkan kepada Dirjen Migas. Karena itu, apapun alasannya, jika merujuk Perpres No.191/2014, Perpres No.43/2018 dan formula harga sesuai Kepmen ESDM N.62 K/10/2020 tertanggal 27 Febuari 2020, maka mulai 1 April 2020, harga BBM RON 92 (pertamax) misalnya, harus turun dari Rp 9000 menjadi Rp 5500-6000 per liter.

Jika harga BBM akhirnya tidak turun setelah 3 minggu dari jadwal, maka pemerintah telah membiarkan terjadinya pelanggaran oleh Pertamina. Pembiaran ini memang sejalan dengan pernyataan Nicke (16/4/2020) bahwa meskipun hak penetapan harga BBM berada di tangan Pertamina, implementasinya tetap teragantung persetujuan pemerintah. Karena itu, pemerintahlah yang menjadi aktor penyebab tidak kunjung turunnya harga BBM!

Ternyata selisih harga BBM ribuan Rp per liter (sekitar Rp 3000 untuk pertamax dan juga untuk jenis BBM lain) bukan saja dinikmati Pertamina, tetapi juga oleh badan usaha pemilik SPBU swasta/asing. Korbannya adalah rakyat Indonesia para konsumen BBM. Karena itu, rakyat pantas menggugat pemerintah atas pelanggaran ini dan meminta ganti rugi atas harga berlebihan yang sudah dibayarkan.

Blunder marketing BBM ojol, karena tidak dipahami publik secara utuh, di tengah krisis mungkin bisa dimaklumi. Begitu pula, jika ada personal yang tidak qualified menumpangi promo demi pengakuan atau unjuk prestasi, bisa diperbaiki jika ada keberanian untuk segera mengganti. Namun kebijakan yang melanggar konstitusi, peraturan dan prinsip GCG, sehingga akibat pendemi korona justru dapat membuat Pertamina gagal bayar dan mengancam survival usaha, maka rakyat pantas menggugat dan meminta pertanggungjawaban Jokowi.

Akhirnya kita menuntut pemerintah untuk menjamin Pertamina tidak sampai gagal bayar. Pemerintah juga dituntut segera mengklarifikasi anomali nilai Alpha ICP yang membuat harga crude lebih tinggi, menurunkan harga BBM sebanding dengan turunnya harga minyak dunia dan memberi ganti rugi atas selisih harga yang sudah dikeluarkan sejak 1 April 2020. Terkait harga BBM ini, rakyat bisa saja melakukan class action.

Oleh: Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

ASIAN CUP 2024
Mesopotamia, Tak Perlu Guinea

Published

on

By

Final Piala Asia U-23 akan berakhir, Jumat (03 Mei 2024). Setelah perebutan gelar juara Uzbekistan versus Jepang, dan pemenangnya diketahui. Apa yang ada di benak kita? Apakah Timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade? Narasi itu tidak akan muncul. Andaikan, nanti malam Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak. Kita tak berharap, Raffael Struick dkk, gagal mengalahkan sang “Singa Mesopotamia”. Sehingga pertanyaan negatif itu tak ter-eksploitasi, dan tidak dibutuhkan. Keberuntungan dan risiko, adalah dua “saudara kandung”. Begitu pula dengan ‘kemenangan dan kekalahan’. Adalah “saudara sepersusuan”.

Kekalahan Indonesia 0-2 dari Timnas Uzbekistan, mungkin publik Indonesia lebih menyebutnya sebagai ‘keberuntungan’ bagi Uzbekistan. Bukan kemenangan yang sesungguhnya. Karena wasit Shen Yin Hao ‘berat sebelah’. Dan, itu ‘kasatmata’. Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Malas sudah membahasnya lagi. Percuma! Hampir tidak ada pertandingan ulangan, karena kekeliruan wasit. Anggap saja ini realitas yang “menjijikan” dan menyebalkan. Membuat badan meriang. Alias “panas dingin”, Timnas kita “dicurangi” wasit.

Saya teringat seorang mantan Presiden negara yang akan kita hadapi malam nanti. Presiden Saddam Hussein sangat gemar menonton film terhebat ‘sepanjang masa’. Sebuah film ‘trilogi’ yang dibintangi: Al Pacino, Marlon Brando, dan Robert DeNiro. “The Godfather”.

Banyak publik dunia menyebut, Saddam selama kepemimpinannya, telah berlaku ‘tiran’ dan ‘otoritarian’. Boleh jadi cerita film ini menginspirasinya. Namun, tak sedikit yang menyebutnya sebagai sosok ‘heroik’ bagi negaranya, Irak. Kita tak ingin “sarkastis”, membandingkan, dan mengatakan wasit telah berlaku ‘tiran’ terhadap timnas Indonesia.

Tak tahu persis. Mengapa Saddam Hussein sangat suka dengan film yang bercerita tentang satu keluarga mafia ‘Don Vito Corleone’, dengan segala pernak perniknya. Bayangan saya, yang juga sangat suka dengan ‘sekuel I’ Godfather (1972), banyak kisi-kisi dalam film ini yang menginspirasinya. Menyangkut kepemimpinan.

Sepakbola, seperti halnya film “Godfather”, bisa jadi mendiang Presiden Irak Saddam Hussein. Juga menyukai sepakbola. Cerita tentang Presiden Irak yang ‘legend’ ini, hanyalah ilustrasi semata. Irak punya “legenda”, maka Indonesia pun punya sejarah kepemimpinan. Pasti keduanya tidak “kongruen” (sebangun).

Kekalahan Indonesia dalam semifinal versus Uzbekistan, kemarin. Menjadikan kita bersikap “paranoia”. Ada kekhawatiran, saat Timnas Indonesia melawan Irak nanti malam, wasit akan kembali merugikan Indonesia. Sukar untuk menyatukan antara “paranoia” dan “optimistis”, dalam satu “keranjang” sekaligus. Itu adalah pelajaran pahit.

Ekonom Jesse Livermore mengaitkan dalam satu peristiwa (pertandingan), ada kalanya untung. Ada kalanya ‘sial’. Saat melawan Korea Selatan di delapan besar (perempat final), kita untung. Gol pertama Korea, dianulir ‘VAR’. Penendang penalti Timnas Indonesia, Justin Hubner gagal. Namun wasit meminta diulang dan gol. Sayang, di semifinal, kita ‘sial’. Dirugikan wasit.

Irak versus Indonesia nanti malam. Semoga “Dewi Fortuna”, keberuntungan ada di pihak kita. Meski, dalam 12 kali pertemuan (“head to head”), Timnas Senior Indonesia hanya menang dua kali: Pra-Olimpiade, 16 Januari 1968/2-1, dan Piala Kemerdekaan, 3 September tahun 2000/3-0. Selebihnya, Selama 10 kali, Indonesia mengalami kekalahan.

Irak, yang di masa lalu disebut “Babylonia”, dan juga Mesopotamia. Bermakna “dua sungai”. Sungai: Tigris dan Eufrat, sejatinya hebat dalam sepakbola. Dari sejarah keikutsertaannya di Piala Asia U-23, mereka bukanlah Tim sepakbola “kaleng-kaleng”. Karena itu Timnas Indonesia, perlu kerja keras.

Ernando Ari Sutaryadi dkk, diharapkan, tak perlu melawan Guinea (Afrika), untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024, terakhir. Di babak “play off”. Cukup mengalahkan “Mesopotamia” nanti malam. Dan, langsung “sah” lolos ke Olimpiade Paris.()

Oleh: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading

Opini

INDONESIA vs UZBEKISTAN
“Timnas Indonesia akan ke Final”

Published

on

By

ABU ABDULLAH MUHAMMAD bin Ismail Al-Bukhari. Pernahkan mendengar nama panjang ini? Sulit mengingatnya. Nama ini lebih mudah diingat, bila kita gandeng menjadi Bukhari & Muslim. Ahli ‘hadist’ dan ulama gigih paling terkenal dan ‘sahih’, di Asia Tengah. Tepatnya, dari Kota Bukhara (Uzbekistan), 3.400-an kilometer menuju Kota Makkah. Imam Bukhari menjelajah, mencari jejak Islam, yang kemudian dikumpulkan dalam satu risalah, yang disebut ‘hadist’.

“Hadist’ secara harfiah bisa di terminologikan: kumpulan kata, perbuatan, dan sikap Rasulullah. Bukhari yang lahir 20 Juli tahun 810 (1 Syawal 256 H), telah mengelilingi Irak (Mesopotamia), Aljazair, Mekkah, Madinah, dan Bukhara (Uzbekistan). Secara gigih, dia dengan standard tinggi meriwayatkan, dan menyimpulkan jejak itu. akhirnya Bukhari, atau di Indonesia sering kita sebut Imam Bukhari. Mengumpulkan “segala perkataan” Rasulullah, dan sekaligus mendokumentasikannya, dalam satu buku yang disebut “Sahih Al Bukhari”. Setelah meninggal 1 September tahun 870 M, buku ‘hadist’ Imam Bukhari, menjadi “benchmarking” bagi para Pemeluk Islam di dunia.

Masih di Uzbekistan. Islam masuk ke negara berpenduduk 32 juta dan luas 447 ribu Kilometer ini di abad ke-8. Negara yang baru merdeka 1991 ini, kaya akan jejak-jejak Islam. Bahkan seorang sepupu Rasulullah, memulai dakwahnya, di luar Jazirah Arab, di seluruh negara Asia Tengah: Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgistan, dan Uzbekistan.
Qatsam Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib, dialah sahabat, dan sekaligus sepupu Rasulullah SAW itu.

Alkisah menyebutkan, semuanya bermula di Kota Samarkand (Uzbekistan). Sebelum penaklukan kota-kota di Uzbekistan oleh Pasukan Arab, Qatsam Ibnu Abbas telah tiba terlebih dahulu di salah satu Kota sejarah “ahli hadist” ini. Yaitu Samarkand. Lewat sepupu Rasulullah inilah, Islam kemudian berkembang pesat. Qatsam Ibnu Abbas tidak pernah kembali lagi ke Kota Mekkah-Madinah. Dakwahnya makin sukses. Memasuki abad-abad berikutnya, lahirlah kemudian para Ilmuwan dan Filsuf Islam dari Asia Tengah.

Ulasan di atas, semata untuk memberi pemahaman pada pembaca. Karena, mungkin banyak yang sudah mendengar nama Uzbekistan. Namun, banyak sekali yang belum tahu. Apa dan bagaimana ‘sich’ Uzbekistan itu.

Negara pecahan Uni Soviet ini, adalah lawan Timnas Indonesia, Senin (29 April 2024) di babak semifinal Piala Asia, U-23. Setelah secara meyakinkan menggusur Timnas Arab Saudi 2-0, 26 April semalam. Uzbekistan terakhir meraih juara pada gelaran “Asian Cup” edisi 2018. Rangking 63 dunia ini, mengobrak-abrik pertahanan juara Asia U-23 tahun 2022, Arab Saudi.

Melawan Tim berjuluk “White Wolves” atau “Serigala Putih” ini, tentu bukanlah hal yang mudah bagi Rizky Ridho dkk. Menurut catatan, pertemuan dengan Timnas Uzbekistan, di berbagai kelompok umur (termasuk Timnas Senior), Timnas Indonesia, sangat sulit mengalahkannya. Bagi Timnas U-23, ini adalah pertemuan pertamanya dengan Uzbekistan U-23.

Di level Timnas Senior, Indonesia baru dua kali bertemu dengan Uzbekistan. Hasilnya, sekali ‘draw’, dan sekali kalah. Dalam Kualifikasi Piala Dunia 1998 itu, skor pertandingan Timnas Indonesia versus Uzbekistan: 1-1, dan 0-3. Sementara dalam Piala Asia U-20 yang berlangsung di Uzbekistan, Timnas U-20 Indonesia bermain draw 1-1.

Timnas Indonesia, memang “jarang bertemu” dengan Timnas Uzbekistan. Wajar, karena Negeri tempat banyaknya “gadis cantik” ini, baru merdeka 31 Agustus 1991.
Saya punya keyakinan. Melihat kemampuan Pemain Timnas yang merata. Stamina tinggi, akurasi serangan, serta kemampuan mengorganisasi pertahanan. Plus kiper yang sangat “responsif”, rasanya. Mengalahkan Uzbekistan bukanlah “halusinasi’. Sama seperti mengalahkan Korea 11-10 (adu pinalti), Australia 1-0, dan Yordania 4-1. Partai ini, adalah yang tersulit bagi Timnas.

Dalam pandangan saya.
Setiap hasil pertandingan dan prestasi, pasti punya “harga”. Tidak ada yang “gratis”. Pembinaan oleh Pelatih Shin Tae Yong, bersama Choi In-choi dan Nova Arianto, dalam empat tahun terakhir, sejatinya ada “ongkos” yang harus dikeluarkan. Pembinaan optimal, tak akan efektif. Tanpa “finansial” yang optimal pula.

Buah pembinaan itu telah terlihat di Piala Asia 2024 ini. Setelah Australia dan Yordania kita libas. Dua hari ke depan Justin Hubner dkk, akan menghadapi “White Wolves” yang diperkuat bintang-bintangnya: Umarali Rahmonaliyev, Khusayin Norchaev, Abbosbek Fayzullsev dkk.

Apa yang saya saksikan “match'” antara para juara: Uzbekistan (2018) dan Arab Saudi (2013) Jumat semalam, keduanya tidaklah istimewa. Itu bila saya boleh menganalisa jalannya pertandingan. Sekalipun Uzbekistan menang 2-0, sekali lagi itu tidaklah istimewa. Melihat skema permainan Indonesia.

Serangan seperti “batu cadas”, tajam. Pertahanan bagai tembok “puzzle” yang terserak dan ada di semua sudut. Lalu lapangan tengah seperti “banjir bandang”, deras mengumpan bola. Dan, kiper seperti “lem tajin” yang lengket. Indonesia, asumsi saya akan melaju ke final mengalahkan Uzbekistan, pada semifinal, Senin. Modal kita untuk itu, sudah cukup. “Vini, Vidi, Vici”. Semoga.()

OLEH: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading

Opini

“Slepet”, Joget, atau “Sat Set” Otonomi Daerah

Published

on

By

OTONOMI daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.

Otonomi daerah spektrumnya terbentang mulai dari pembentukan daerah otonom, transfer kewenangan dari pusat kepada daerah, pembentukan kelembagaan pemda, manajemen birokrasi lokal, pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, pengelolaan keuangan daerah, hubungan antar pemerintahan, hingga pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Selain tugasnya yang amat luas, otonomi daerah merupakan “big business”. Bila pemerintah bisa mengurusnya dengan baik separuh urusan negara akan selesai. Presiden bisa fokus ke separuh urusan lainnya, yaitu memimpin kementerian/lembaga yang menangani urusan pembangunan sektoral, menjalin hubungan baik dengan lembaga 1tinggi negara, dan tampil di panggung regional dan global. Ia tak perlu lagi marah-marah kepada kepala daerah atau berlelah-lelah mengumpulkan ribuan kepala desa.

Betapa tidak? Tengok saja jumlah daerah otonom yang menembus angka lima ratus tepatnya 546 yang terdiri atas 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Kewenangan yang dimilikinya juga bukan “kaleng-kaleng”. Mulai dari urusan pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, jalan dan jembatan, perumahan, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga kepariwisataan. Tak kurang dari 32 urusan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah.

Ditilik dari segi birokrasi, dari 4,28 juta ASN kita 3,33 juta bekerja untuk pemerintah daerah (78%). Belum lagi uang yang dikelolanya. Rata-rata sepertiga dari APBN kita ditransfer ke daerah. Pada tahun 2023 yang lalu jumlahnya Rp.825 triliun. Bila ditambahkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia yang besarnya Rp 361 triliun pada tahun 2023, maka sekitar Rp 1.186 triliun dibelanjakan oleh pemerintahan daerah. Suatu jumlah yang sangat besar, dan bila dibelanjakan secara berkualitas akan mampu mendongkrak beberapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara legal-konstitusional UUD 1945 sendiri mengatur cukup detil sampai dengan membuat bab khusus soal pemerintahan daerah, seperti tampak dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Turunannya mencakup UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Desa plus UU khusus/istimewa untuk Papua, Aceh, Yogyakarta, DKI Jakarta, IKN Nusantara.

Masalah Otonomi Daerah
Kondisi otonomi daerah kita kini terus terang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa diantaranya yang menonjol adalah masalah re-sentralisasi, korupsi kepala daerah, politik dinasti, pecah kongsi KDH-WKDH, pemekaran daerah, dan tidak efektifnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sayang sekali bila pada masa kampanye sekarang segudang persoalan otonomi daerah yang melanda negeri ini tidak diperdebatkan oleh para calon presiden dalam kampanyenya. Masyarakat di 546 daerah otonom itu tentu akan suka memilih calon presiden yang paham dan pro-otonomi daerah, bukannya pro-sentralisasi.

Re-sentralisasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo makin menjadi-jadi. Tak hanya di bidang administrasi dan ekonomi seperti penarikan berbagai perizinan dan kewenangan berskala lokal ke pusat, tapi juga sudah merambah ke ranah politik. UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 yang menarik izin IMB dan UU Minerba Nomor 3/2020 yang mengambil tambang galian C (pasir dan kerikil) ke pusat adalah contoh nyata dalam resentralisasi administrasi dan resentralisasi ekonomi.

Sedangkan terkait resentralisasi politik, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah bila terjadi kekosongan (vacuum of power) jabatan dalam tempo yang lama dilakukan langsung oleh presiden, bukannya lewat pemilihan DPRD atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang notabene dipilih langsung oleh rakyat. Malahan dalam pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), gubernur/wakil gubernur diangkat oleh presiden tak lagi dipilih langsung oleh rakyat menyusul pola pengangkatan kepala/wakil kepala IKN Nusantara. Demokrasi lokal lewat pilkada langsung yang sejak tahun 2004 telah ditancapkan (deepening democracy), kini dipreteli.

Korupsi kepala daerah tak kunjung reda. Terbaru, ada Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada, sebelumnya Gubernur Maluku Utara dua periode yang sudah mau habis masa jabatannya di OTT KPK. Modus operandinya hampir sama dengan kepala daerah yang lain, yaitu terlibat kasus jual beli jabatan, gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa.

Saya mencatat sejak pilkada langsung yang berbiaya tinggi digelar tahun 2005 hingga 2024 ini terdapat 405 orang kepala daerah/wakil kepala daerah kena kasus hukum dengan rincian, gubernur 37, wakil gubernur 7, bupati 228, wakil bupati 48, walikota 70, wakil walikota 15. Korupsi yang dilakukan oleh ratusan pemimpin pemda ini juga telah menyeret ribuan pejabat birokrasi, berdampak pada rusaknya tata kelola pemda yang baik, dan terhalangnya pengentasan kemgiskinan.

Rentetan lainnya, tumbuh subur politik dinasti di daerah, di mana anak atau istri kepala daerah/wakil kepala daerah naik menggantikan sang bapak/suami. Bahkan menjalar kini ke tingkat pemerintahan nasional. Gibran putra Presiden Joko Widodo yang baru menjabat walikota solo dua tahun diorbitkan menjadi calon wakil presiden. Sirkulasi kepemimpinan pemda menjadi mandeg, karena jabatan hanya beredar di lingkaran “trah” tertentu saja.

Perkara serius lainnya politisasi birokrasi pemda waktu pilkada yang menyebabkan promosi jabatan penuh dengan afiliasi politik (Prasojo, 2023). Belum lagi kalau ditelisik soal maraknya pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya yang menurut catatan saya terjadi di lebih dari 90% daerah kita. Tentu hal ini merupakan pendidikan politik yang buruk bagi rakyat, dan membuat repotnya birokrasi melayani kedua bosnya yang tak akur.

Pemekaran daerah telah 10 tahun dimoratorium, kecuali untuk tanah Papua yang tahun lalu diizinkan memekarkan provinsinya dari dua menjadi enam, karena alasan untuk mengendalikan konflik. Sementara itu usulan pemekaran daerah tak pernah berhenti. Pemerintah menerima tidak kurang dari 329 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang terdiri atas 55 provinsi, 237 kabupaten, dan 37 kota (Ditjen OTDA Kemendagri, Mei 2022).

Terlepas dari terpenuhinya atau tidak persyaratan, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi untuk membentuk DOB belum padam. Sejak awal reformasi tahun 1999 sampai moratorium 2014, Indonesia telah menambah daerah otonomnya sebanyak 223 (8 provinsi, 181 kabupaten, 34 kota). Banyak masyarakat meyakini pemekaran daerah merupakan pintu masuk untuk meraih kesejahteraan. Tak elok kalau dibiarkan mengambang tak ada kepastian.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat (GWPP) tak efektif. Pembinaan dan pengawasannya “dicuekin” bupati/walikota. Tak jarang bupati/walikota berani melawan gubernur secara terbuka, menolak dikoordinasikan dan disupervisi, dan mengusirnya jika berkunjung ke wilayahnya.

Pihak kementerian/lembagapun kerap mem-by pass gubernur dengan terjun langsung ke kabupaten/kota. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri atas unsur kepala kepolisian, kepala kejaksaan, komandan TNI, dan ketua DPRD tak banyak lagi yang menyegani gubernur, padahal ia menjadi ketua forumnya.

Pemerintah pusat tak pula menyediakan perangkat dan pembiayaan kepada gubernur untuk melaksanakan tugas perpanjangan tangan (verlengstuk) itu. Masalahnya diperparah dengan tak adanya peran gubernur dalam menjadikan seseorang sebagai bupati/walikota. Mereka sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan, ada bupati/walikota yang jadi penantang gubernur petahana dalam pilkada.

Pola relasi ala integrated-prefektoral system ini, dimana gubernur berperan ganda sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat tidak menyambung dengan perkembangan demokrasi lokal kita kini. Dari bentangan beberapa masalah utama otonomi daerah di atas, tentu publik ingin tahu bagaimana calon presiden dan wakil presiden nomor satu, dua, dan tiga memandang atau menjawabnya di dalam visi dan misi mereka.

Janji Para Kandidat

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu Anies dan Gus Imin dalam visinya yang berjudul “Indonesia Adil dan Makmur Untuk Semua”, pada misi ke delapan mengagendakan pembenahan otonomi daerah. Dijanjikan akan diakhiri tarik-menarik kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, diberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi kekayaan yang dimiliki, perbaikan pembiayaan pilkada agar tidak mahal, pencegahan politisasi birokrasi, memfasilitasi pembentukan daerah otonom secara selektif, dan penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemda terkait kewenangan yang dilimpahkan.

Selain itu, sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dalam pemenuhan urusan konkuren wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan akan dihadirkan. Slepetan pasangan ini cukup mengena, hanya kelemahannya publik tidak tahu secara detil bagaimana cara mereka mewujudkannya.

Prabowo dan Gibran mengusung visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Pasangan ini menjanjikan akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan seperti membangun atau merenovasi rumah penduduk desa, membuat desa terakses internet, dan memperbaiki tata kelola dana desa.

Selain itu juga memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemda, menata desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemda, memperbaiki manajemen pelaksanaan pilkada, revitalisasi pengawasan melalui pembangunan inspektorat independen, dan membahas kembali pemekaran daerah. Misi penanganan otonomi daerah lewat “joget kebijakan” dari pasangan ini dapat membuai orang desa dan daerah bila tersosialisasi secara luas.

Visi Ganjar dan Mahfud yaitu “Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat, Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”. Pasangan nomor urut tiga ini menjanjikan akan melipatgandakan dana desa, satu desa satu fasilitas kesehatan, menjanjikan kota sebagai sentra pertumbuhan, ekonomi yang dapat mendorong desa tumbuh bersama, memperluas ketersediaan mall pelayanan publik, dan memastikan pelayanan pemerintahan sat set dengan digitalisasi.

Kendatipun tak terlalu telak mengadres persoalan aktual otonomi daerah, karena lebih fokus ke perkara desa, tapi misi mereka menunjukkan keinginan untuk mempercepat pembangunan desa dan kota.

Dalam agenda ketiga pasangan Capres dan Cawapres tampak ada sentuhan untuk menyelepet, menjoget dan men-sat-set persoalan otonomi daerah meskipun kadarnya berbeda beda. Artinya, mereka cukup menyadari bahwa diperlukan penataan desentralisasi di Indonesia ke depan.

Guna menggali bagaimana detil mewujudkannya dan manakah pasangan calon yang paling perhatian terhadap otonomi daerah, urgen sekali jika dalam tema debat Capres atau Cawapres yang akan datang ditambahkan isu otonomi daerah.

Jangan sampai terulang kasus IKN Nusantara yang tidak muncul dalam visi dan misi maupun debat pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tahun 2019 lalu, tiba-tiba lahir menjadi kebijakan yang membebani berat keuangan negara. (**)

Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014), Pendiri i-OTDA

Continue Reading
Advertisement

Trending