Connect with us

Nasional

Engelina Pattiasina: Capres/Cawapres Sulit Lepas dari Pengaruh Pemilik Modal dan Kepentingan Politik Global

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina mengatakan, siapapun pasangan calon yang maju dalam pemilihan presiden nanti tidak mungkin lepas dari pengaruh pemilik modal serta tidak akan bebas dari kepentingan politik global, seperti Amerika, China dan sebagainya.

“Saya bilang siapapun calonnya, kecuali dia memiliki modal pribadi untuk membiayai politik, baik untuk menggerakkan pendukung maupun biaya politik untuk partai politik. Kalau tidak ada, ya minta maaf, sebenarnya yang dipertaruhkan tidak jauh dari berbagai macam proyek dan kekayaan sumber daya alam,” kata Engelina dalam keterangan persnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Engelina mengaku memperoleh berbagai informasi mengenai kasak-kusuk politik, namun apa yang muncul di permukaan bertolak belakang dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

“Saya tidak yakin, Pemilu 2024 akan menghasilkan pemimpin yang bebas dari kepentingan pemilik modal. Karena berbagai pergerakan politik mutakhir saat ini menunjukkan kalau sebenarnya aktornya itu-itu juga,” cetus Engelina.

Politisi senior dan mantan anggota DPR/MPR ini justru mengkhawatirkan arah politik Indonesia yang semakin jauh meninggalkan tujuan mulianya sebagai alat perjuangan untuk mensejahterakan rakyat.

“Saat ini, kok saya melihat yang bertambah sejahtera hanya segelintir, yakni elit politik, para pengusaha, baik di pusat maupun di daerah. Dan yang lebih mengkhawatirkan kalau ada yang bisa kaya raya dari politik. Tidak boleh kita berpolitik untuk diri sendiri dan kelompok,” tegas Engelina.

Untuk itu, katanya, politik harus dikembalikan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar dari satu pemilu ke pemilu lain, tetapi tidak mempunyai dampak bagi kehiduap rakyat.

Dia meminta partai politik besar untuk lebih mawas, sehingga tidak terjebak dalam politik adu domba, termasuk menghadapi berbagai tekanan politik yang mungkin saja tak terhindarkan.

“Semuanya akan kelihatan natural, tetapi di balik itu semua tidak tertutup kemungkinan adanya tangan jahil yang bermain, yang mungkin saja kita tidak tahu dan tidak sadari,” katanya.

“Para elit politik harus benar-benar mengedepankan sikap kenegarawanan, karena setiap kebijakan mempunyai implikasi langsung kepada rakyat,” sambung wanita berdarah Maluku-Sangir ini.

Kepada para pemilik modal, menurut Engelina juga harus menyadari hal ini karena kalau praktek politik seperti ini terus terjadi maka hanya akan melahirkan persoalan baru atau kemunduran dalam berbagai bidang.

“Kepada para bandar modal, sudahlah kalian sudah terlalu kaya, masa belum cukup juga sih. Kembalikan atau biarkan kekayaan alam benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat banyak. Itu amanat konstitusi. Jangan sampai rakyat berada pada titik jenuh dengan politik, karena hanya akan melahirkan persoalan baru ketimbang menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan,” tegasnya.

Engelina yang pernah aktif sebagai Peneliti di satu lembaga pusat kajian strategis masalah sosial, ekonomi dan politik ini mengaku miris karena Pemilihan Umum masih 2024, tetapi gonjang-ganjing bakal calon presiden sudah sangat semarak. Bahkan, keinginan untuk memperoleh kekuasaan tidak sejalan dengan kepedulian terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat.

“Pemilihan Umum 2019 belum terlalu lama, tapi semua elit politik sudah bersiap untuk Pemilu 2024. Bahkan, di tengah kesulitan yang disebabkan pandemi covid-19, para elit politik seolah memiliki dunianya sendiri yang terpisah dari rakyat,” ketusnya.

Engelina mengingatkan, dampak Pemilu 2019 telah membawa segregasi sosial dalam masyarakat, yang masih terus berlangsung sampai saat ini, sehingga kalau tidak dikelola dengan baik, maka hal ini akan semakin tajam dan melebar pada pemilu 2024.

“Kita tidak memiliki pengalaman yang memadai untuk menggelar Pemilu serentak yang sangat besar dan luas dan saya juga tidak tahu, apakah ada negara yang menggelar pemilu seperti yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Menurut dia, potensi gesekan sangat besar, ketika polarisasi pencalonan terjadi dari pusat sampai ke daerah. Sebab, pada masa bakal calon saja seperti saat ini dapat kita saksikan ada persaingan yang cukup sengit.

“Kita bayangkan hal ini dibawa dalam kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan politik. Jangan sampai, rakyat menjadi korban akibat keegoisan para elit politik dan pemilik modal yang menjadi bandar dalam pemilihan umum,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan Menyelenggarakan Studi Lapangan ke Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Published

on

JAWA BARAT, HARIANSENTANA.COM — Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan menyelenggarakan kegiatan Studi Lapangan ke Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat Selasa (25/6/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kemhan TA.2024

Kegiatan Studi Lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Kapusdiklat Jemen Han Badiklat Kemhan Brigjen TNI Wasono, S.Sos., M.Hum beserta pendamping Akademis dan pelaksana.

Kegiatan ini diterima Langsung oleh Pj Sekda Pemkab Sumedang Hj. Tuti Ruswati, S.Sos.,M.Si beserta para pejabat struktural lainnya.

Pelaksanaan Studi lapangan ini pada dasarnya bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peserta secara langsung dari daerah lain yang berhasil dalam melaksanakan program unggulan organisasi.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para peserta dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi area perubahan, mempelajari inovasi pada lokus studi lapangan, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice pada pengelolaan program kegiatan sehingga mampu memberikan inspirasi untuk mengembangkan ide-ide perubahan yang akan diterapkan pada unit organisasinya masing-masing.

Berikut adalah lokus tujuan studi lapangan:

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
  3. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPPEDA)
  4. Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik (KOMINFO SANDITIK).
Continue Reading

Ibukota

Komisi A DPRD Gelar Kunker ke Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Komisi A DPRD DKI menggelar kunjungan kerja ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Jalan S Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (24/6).

Rombongan wakil rakyat diterima Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin bersama jajaran.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi A DPRD DKI sebagai bentuk kepedulian terhadap layanan administrasi kependudukan.

“Komisi A DPRD DKI selama ini membantu pendampingan, support dan sinergisitas atas berbagai macam program kerja Dinas Dukcapil di antaranya penataan dan penertiban administrasi kependudukan di Jakarta,” ujar Budi Awaludin.

Ia mengungkapkan, layanan publik yang dilakukan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus bergerak secara dinamis mengikuti trend dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, Dinas Dukcapil DKI Jakarta menjadi barometer serta rujukan atas kemajuan layanan dukcapil di beberapa daerah di Indonoesia, khususnya Jabodetabek,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono mengapresiasi atas layanan Dinas Dukcapil DKI Jakarta tetap berjalan baik di tengah kondisi gedung dan fasilitas yang terbatas.

“Dinas Dukcapil DKI yang mengalamj kekurangan pegawai mencapai 421 orang tidak boleh dibiarkan. Untuk pengadaan CPNS tahun 2025 perlu diakomodir berkoordinasi dengan BKD, terrmasuk layanan online saat ini perlu dibuat lebih ringkas,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menuturkan, data kependudukan perlu dimanfaatkan dengan baik. Program dan perencanaan pembangunan saat ini belum memanfaatkan dengan baik atas database kependudukan. APBD DKI sepatutnya hanya untuk pemanfaatan kepada warga Jakarta.

“Jangan lagi kita tidak memberikan yang menjadi haknya warga Jakarta. Komisi A DPRD mendukung penuh dalam program Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono untuk penataan dan penertiban sesuai domisili karena dana sosial DKI sebesar 30 persen jangan sampai salah sasaran karena ini amanah dari rakyat,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Nasional

Bencmarking: Transformasi menuju BPSDM Kementerian Pertahanan

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, Dr. Endang Purwaningsih, M.Si, mewakili Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P. M.Sc. bertindak sebagai ketua rombongan Tim Penyusun Naskah Akademik Transformasi menuju Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan (Kemhan), melaksanakan benchmarking ke BPSDM Kemenkominfo di Jakarta (24 Juni 2024).

Jadi, dalam proses Transformasi menuju BPSDM Badiklat Kemhan, kami sedang mencari format untuk merumuskan proses bisnis, struktur organisasi maupun program-program yang sesuai dengan core bisnis yang dimiliki oleh Kemhan” Di sisi lain, dalam rangka pengembangan kompetensi SDM, setiap instansi pemerintah, baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menyelenggarakan corporate university (Corpu) atau pembelajaran terintegrasi guna mewadahi tuntutan kewajiban ASN untuk mengembangkan kompetensi secara terus menerus melalui program Merdeka Belajar bagi ASN, sebagaimana menjadi amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Oleh karena itu, gagasan ke depan ini, Kemhan tidak hanya akan mentransformasikan Badiklat menjadi BPSDM tetapi juga bagaimana menyelenggarakan Corpu, ungkap Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, usai kunjungan kerjanya di Jakarta Senin (23/6/2024).

Lesson learned dari kunjungan benchmarking ke BPSDM Kemenkominfo ini, bahwa Tim Kemhan perlu memformulasikan dengan matang tentang bagaimana format yang sesuai dengan core bisnisnya Kemhan, yaitu tentang Pertahanan Negara dan Bela Negara, lanjut Kapusdiklat Tekfunghan.

Tugas BPSDM Kemkominfo adalah menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang komunikasi, Informatika dan Digital, dengan mengisi gap kebutuhan dan ketersediaan talenta digital yang telah dipetakan berdasarkan pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Analog dengan itu, jika dihadapkan dengan konsep BPSDM Kemhan maka tugas yang akan diemban diantaranya kurang lebih adalah menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang pertahanan negara, yang akan mengisi gap yang telah dipetakan berdasarkan pengukuran Indeks Pertahanan Negara. Dan, saat ini pengukuran indeks yang telah dibuat oleh Kemhan baru Indeks Bela Negara. Yang pasti, Tim Kemhan masih perlu banyak diskusi dalam menyempurnakan konsep naskah akademik atau naskah urgensi BPSDM Kemhan.

Pada kunjungannya tersebut, Kapusdiklat Tekfunghan beserta Tim berkesempatan berdialog dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Dr. Eng. Hary Budiarto M.Kom., IPM yang juga didampingi oleh Plt. Ses Badan Litbang SDM Kominfo Kementerian Kominfo, Hendra Fatadona SSi. MM, Kapusdiklat Kominfo Kementerian Kominfo Baso Saleh M.L.KOM, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kominfo, Imam Suwandi S.ST., Ak, dan Ketua Tim Kepegawaian Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Agus Haryono SE, MM.

Continue Reading
Advertisement

Trending