Connect with us

Ibukota

DPR: Pemprov DKI Harus Tetapkan Status Darurat Bencana

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Penanggulangan Bencana Marwan Dasopang mengungkapkan, proses penanganan pengungsi banyak dikeluhkan warga karena bantuan logistik tidak segera turun. Akibatnya, banyak warga yang secara swadaya mendirikan posko-posko pengungsian secara mandiri karena lambannya kinerja aparat Pemprov DKI Jakarta.
“Fakta ini harus ditangkap Gubernur DKI Jakarta agar dengan rendah hati menetapkan status darurat bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan korban. Sudahi ego sektoral kalau mengurus bencana,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Hal itu dikatakannya usai melakukan kunjungan wilayah terdampak banjir bersama Menteri Sosial Juliari Batubara, di Kawasan Cipinang, Jakarta, Kamis (02/1/2020).
Untuk itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana ini meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menetapkan status darurat bencana banjir yang terjadi sejak Rabu (1/1) dan telah menimbulkan korban jiwa tersebut.
“Dampak banjir ibu kota tahun ini tergolong luar biasa, ada korban jiwa, ribuan pengungsi, hingga kerugian material dari warga yang sangat besar,” kata Marwan.
Menurut dia, dengan menetapkan status darurat bencana, Pemprov DKI Jakarta akan mudah mengambil langkah penanggulangan bencana.
Apalagi dengan menimbang luasan bencana maupun dampak yang ditimbulkan, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan langkah cepat baik tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi pascabencana.
“Dengan status darurat bencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga bisa meminta bantuan ke pemerintah pusat guna memudahkan proses tanggap darurat maupun rehabilitasi pascabencana,” ujarnya seraya mengungkapkan bahwa akibat bencana banjir di kawasan DKI Jakarta tercatat delapan orang meninggal dunia dan jumlah pengungsi mencapai 19.097 orang.
Masih menurut Marwan, PKB telah membentuk Satgas Bencana Banjir 2020 yang tugasnya mengkoordinasikan bantuan bencana wilayah-wilayah terdampak bencana di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Menurut dia, Satgas Bencana PKB tersebut mendirikan posko-posko bencana dan turun langsung baik memberikan bantuan logistik maupun menyelamatkan korban.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ibukota

PTSP Pademangan serahkan izin PBG Gratiskan Biaya Gambar Arsitek

Published

on

By

Jakarta,Harainsentana.com.- Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kecamatan Pademangan kota administrasi Jakarta Utara secara simbolis melalui Didit Mulyadi Camat pademangan serahkan izin PBG ke Manahar Nababan yang tinggal di jalan Budi Mulia Kelurahan pademangan barat Jakarta Utara.

Layanan jasa gambar arsitek gratis tersebut diberikan kepada warga yang kurang mampu, warga yang mengurus izin pengunaan bangunan gedung PBB, (dulu namanya IMB. red.)

Kepala Unit UP PMPTSP Kecamatan Pademangan, Mindo Rama Uli. S. mengatakan, PBG adalah legalitas buat bangunan rumah, kami adakan pelayanan jasa gambar arsitek gratis ini diberikan pada masyarakat sebagai salah satu bentuk inovasi kami untuk peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat, ujatnya selasa (12/11/2024).

“Pelayanan gambar arsitek ini gratis bagi warga yang mengurus PBG, Ini bagian dari inovasi kami untuk peningkatan kualitas pelayanan,” papar Mindo

Menurutnya, program pelayanan gambar arsitek gratis ini sebagai percontohan dan pertama di Jakarta utara, izin pbg 25 persen dari luas bangunan buat usaha.

Saat ini, kata Mindo pihaknya mensosialisasikan pada masyarakat di tiga kantor kelurahan.

Disebutkan, untuk mendapatkan pelayanan gambar arsitek gratis ini ada dua persyaratan yang diberikan. Untuk persyaratan umum, kriteria bangunan sampai dua lantai, luas lahan maksimal 200 meter persegi dan luas bangunan maksimal 200 meter persegi.

Kriteria bangunan sampai tiga lantai luas lahan maksimal 60 meter persegi luas bangunan maksimal 180 meter persegi.

Kemudian, pemohon melengkapi persyaratan administrasi KTP ,bukti kepemilikan tanah. (Setipikat) pembayaran PBB, formulir permohonan layanan arsitek gratis dan surat pernyataan pembangunan satu-satunya. Kemudian foto fakta lokasi sudut kiri kanan depan.

Selanjutnya persyaratan khusus, pemohon melampirkan keterangan rencana kota (KRK) dari UP PMPTSP Pademangan tanpa lantai basement, mezzanine rongga atap, bukan merupakan bangunan pemugaran, bukan untuk kawasan perumahan dan real estate atau rumah kos.

Kondisi lahan berupa lahan kosong atau bangunan akan dibongkar sebagian atau seluruhnya atau bangunan eksisting yang dimohonkan ke persetujuan bangunan gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu bangunan merupakan satu-satunya milik pemohon.

Manahar Nababan warga yang menerima izin PBG dari Didit Mulyadi camat pademangan,yang di keluarkan PTSP kecamatan Pademangan. Kami sangat berterima kasih pada pak Didit Mulyadi dan bu Mindo Rama Uli. S. Kepala PTSP. Yang telah mbantu kami.” Kami bersyukur telah menerima izin PBG yah di serahkan Didit Mulyadi kepada kami semoga beliau selalu di beri kesehatan. ” Ungkapnya Gembira. (Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Teguh Pj.Gubernur DKI Jakarta, Fokuskan Penyediaan Hunian Layak hingga Penanganan Banjir pada Raperda APBD 2025

Published

on

By

Jakarta,Hariansentana.com.- Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan jawaban atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

“Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Raperda ini,” kata Pj. Gubernur Teguh pada rapat paripurna DPRD DKI Provinsi Jakarta, Senin (11/11).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Teguh mengatakan, fokus Raperda APBD DKI Tahun Anggaran 2025 di antaranya terkait sektor pendidikan; makan bergizi gratis; penyediaan hunian layak; penyediaan ruang terbuka hijau; transportasi publik; penanganan stunting; penanggulangan banjir; serta penanganan sampah.

“Terkait sekolah swasta gratis, dapat saya sampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap program sekolah swasta gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, eksekutif sedang menyusun kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya,” imbuh Pj. Gubernur Teguh.

Kemudian, untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan diberikan berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara berkala. Ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan. Sedangkan untuk program makan bergizi gratis, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu petunjuk pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Pj. Gubernur Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun untuk RW kumuh, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar kantong-kantong kumuh di DKI Jakarta terus berkurang.

“Kami juga terus berupaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu 0,009 persen atau setara hektare per tahun. Selain itu dilakukan peningkatan kualitas RTH melalui pembangunan, penataan, dan pemeliharaan RTH. Desain RTH saat ini sudah menyesuaikan dengan fungsi RTH lainnya yaitu ruang ekologi, rekreasi, mitigasi bencana, pengendali banjir, interaksi sosial serta pengembangan edukasi, olahraga dan budaya,” terangnya.

Sedangkan dalam pembangunan transportasi publik, ia menegaskan eksekutif terus berupaya meningkatkan cakupan layanan angkutan umum dengan meningkatkan jumlah jaringan transportasi antara lain melalui pembangunan konstruksi ekstensifikasi jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta. Beberapa upaya juga dilakukan dalam mewujudkan integrasi transportasi melalui enam dimensi integrasi, seperti integrasi fisik, integrasi layanan, integrasi rute atau lintasan, integrasi sistem pembayaran, integrasi tarif, serta integrasi data dan informasi.

“Cakupan layanan angkutan umum sampai dengan bulan Oktober 2024, telah mencapai 84,6 luas wilayah atau 90,5 persen populasi masyarakat Jakarta,” imbuhnya.

Selanjutnya, untuk penanganan stunting Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani. Lalu upaya penanganggulangan banjir, dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengurasan dan pengerukan sedimen. Eksekutif berkomitmen melaksanakan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi dampak banjir rob di wilayah pesisir.

Tidak hanya itu, normalisasi sungai juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat terkait dengan penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi. Saat ini, pembangunan waduk/situ/embung di berbagai lokasi potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih juga terus dilakukan.

“Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah,” tutupnya.(sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Peringati HKN ke-60, Sekda DKI Jakarta, Marullah Apresiasi Faskes dalam Melayani Kesehatan Warga

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com. –
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali bersama jajaran mendampingi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono memberikan penghargaan kepada rumah sakit terbaik, sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi upaya dan dedikasi seluruh pengelola fasilitas kesehatan (faskes), baik rumah sakit, puskesmas, maupun tenaga medis dalam melayani kesehatan masyarakat Jakarta.

“Penghargaan diberikan kepada rumah sakit terbaik dalam Program Nasional (Prognas), baik untuk kategori kelas A dan B, maupun kelas C dan D, merupakan wujud komitmen dan hasil kerja keras para tenaga kesehatan (nakes) dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di Jakarta,” ujar Sekda Marullah di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Senin (11/11).

Dalam kesempatan tersebut, Marullah mengemukakan, salah satu aspek penting untuk mewujudkan Jakarta kota global adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Melalui tema kegiatan HKN yaitu ‘Gerak Bersama, Jakarta Berdaya’, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas untuk bersama-sama terlibat dalam menciptakan gerakan hidup sehat, melalui pemeriksaan kesehatan rutin, berolahraga 30 menit setiap hari, menjaga pola makan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar,” tambah Marullah.

Sekda Marullah juga mengucapkan terima kasih kepada para Wali Kota, Camat, dan Lurah atas peran aktif dalam pengendalian berbagai penyakit menular berbasis komunitas. Ia juga mengucapkan selamat kepada para kampung penerima penghargaan, terutama untuk kategori Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC), Kampung Bebas Jentik, dan Kampung Bebas Asap Rokok.

“Kampung-kampung yang telah meraih penghargaan harus menjadi contoh teladan dari komitmen kolektif masyarakat. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Jakarta. Ingat, prestasi ini tidak hanya sebatas seremonial, namun harus digencarkan lagi menjadi lebih masif dan ditingkatkan lagi kualitas untuk menjaga kesehatan lingkungannya,” jelas Sekda Marullah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, momentum peringatan HKN ke-60 bertepatan dengan peluncuran JakConnected oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan sebuah sistem manajemen layanan rujukan terintegrasi berbasis kompetensi untuk memastikan warga mendapatkan layanan kesehatan terbaik dengan lebih cepat dan mudah.

“Akan diluncurkan juga layanan unggulan terbaru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pemberian penghargaan atas peran aktif komunitas dalam pengendalian penyakit menular, penghargaan atas prestasi kerja, serta penandatanganan perjanjian kerja sama untuk implementasi pemanfaatan Talent DNA dalam mendukung budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,” terang Ani.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi inovasi JakConnected tersebut. Menurutnya, teknologi ini sangat futuristik untuk membantu kinerja pelayanan kesehatan.

“JakConnected ini nantinya akan terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan dalam meninjau fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Jakarta. JakConnected yang ada di Jakarta ini akan menjadi salah satu contoh yang akan kita implementasikan bagi daerah lain. Namun teknologi saja tidak cukup, juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM).tenaga kesehatan yang terlatih,” pungkas Wamen Dante.

Peringatan HKN terdiri dari berbagai kegiatan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental warga Jakarta. Rangkaian kegiatan dimulai pada 9 November 2024, meliputi kegiatan olahraga, seni, dan sosial, termasuk lomba gerak jalan kreasi, stand-up comedy bertema kesehatan, karaoke, line dance, serta pembuatan konten video singkat dengan tema promosi kesehatan.(sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending