Ekonomi
DPR Dorong Polemik Harga Gas Diselesaikan Secara B to B
Jakarta, Harian sentana.com
Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan, persoalan harga gas yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu adalah persoalan PT PGN dengan kalangan industri yang bukan objek vital nasional. Untuk itu pihaknya mendorong agar bisa diselesaikan dengan skema bisnis to bisnis (b to b).
Apalagi kedua belah pihak mempunyai kepentingan masing-masing. PGN mempunyai pertimbangan lain, tapi pihak industri juga memiliki pertimbangan lain,” kata Maman disela diskusi bertajuk Membedah Harga Gas Industri Nasional yang digelar Energy Watch di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Untuk itu, kata Maman, Komisi 7 DPR berencana memanggil seluruh stakeholder yang berkaitan dengan rencana kenaikan harga gas untuk kalangan industri. “Kita akan sinergikan agar diperoleh gambaran yang komprehensif terkait harga gas industri, baik dari sisi hilir maupun hulu,” cetus politisi Partai Golkar ini.
Lebih jauh Maman menyampaikan bahwa harga gas di hulu juga turut mempengaruhi harga karena terlalu banyak komponennya, termasuk sistem bisnis Gross Split yang kini diberlakukan. “Untuk itu komisi 7 DPR akan segera panggil seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementtiqm ESDM,” lanjut Maman.
Dia juga menuturkan, kalaupun ada solusi moderat terkait rencana kenaikan harga gas maka kenaikannya bisa dilakukan secara bertahap. “Saya melihat pihak PGN masih terkesan malu-malu untuk menaikkan harga gas. Tidak perlu malu-malu, kalau mau naikin nggak perlu ragu-ragu karena hal itu tidak dilarang. Tapi mungkin kenaikannya bisa dilakukan secara bertahap, langkah ini cukup moderat,” pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Menurut dia mestinya PGN dibiarkan saja menyesuaikan harga, namun harus dilakukan secara bertahap. “Tapi kalau pemerintah memang tidak memperbolehkan PGN menaikan harga, maka sudah seharusnya pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur atau mengurangi penerimaan negara sehingga bisa menekan harga gas nasional,” kata Mamit.
“Tanpa bantuan pemerintah, PT PGN bisa saja menuju kebangkrutan apalagi atas pembatalan kenaikan tersebut saham mereka langsung mengalami penurunan sebesar 13.52%,” tambah dia.
Pada kesempatan itu, Mamit juga menyoroti soal formula penetapan harga gas bumi berdasarkan Permen ESDM 58/2017 yang terdiri dari Harga Gas Bumi + Biaya Pengelolaan Infrastruktur+Biaya Niaga. “Sejak tahun 2013, harga gas industri tidak pernah mengalami kenaikan sama sekali, tapi di sisi lain biaya operasional dan perbedaan kurs rupiah terhadap dollar Amerika sudah mencapai lebih dari 50% kenaikan,” kata Mamit.
Berdasarkan data Woodmack (2018), lanjut dia, harga gas industri di Indonesia berada di range US$ 8 – US$ 10 per MMBTu, dengan harga gas Hulu US$ 6- US$ 8 per MMBTu dan biaya infrastruktur US$ 2.8 – US$ 4 per MMBTu dimana masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Singapore. “Harga gas di Singapore adalah US$ 12.5 – US$ 14 per MMBTu, dengan harga Hulu US$ 9.75 – US$ 11.7 dan biaya infrastruktur dan niaga sebesar US$ 2.8 per MMBTu. Sedangkan harga gas di Thailand berkisar US$ 8.41 – US$ 9.31 dengan harga gas di hulu US$ 5.4 – US$ 6.3 per MMBTu, biaya infrastruktur dan niaga gas sebesar US$ 3.01 per MMBTu,” papar Mamit.
“Untuk harga gas di Malaysia berkisar di angka US$ 7.5 – US$ 8.21, harga gas Hulu US$ 4.5 – US$ 6, dan biaya infrastruktur dan niaga sebesar US$ 3 per MMBTu,” tambah Mamit.
Dikatakan, murahnya harga gas di Malaysia disebabkan harga gas di negeri jiran tersebut ditopang dari struktur pembentukan gas menerapkan skema Regulation Below Cost (RBC) dimana menuntut adanya penerapan subsidi sehingga harga gas murah. “Sementara Thailand menggunakan skema model indeksasi ke harga minyak dunia dimana mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Harga gas di Tiongkok sebesar US$ 15 per MMBTu, infrastruktur dan niaga US$ 7 per MMBTu dan gas hulu US$ 8 per MMBTu,” tukasnya.
Berdasarkan perhitungan di atas, harga gas hulu di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, dimana hal ini menyebabkan harga gas hilir menjadi lebih tinggi dengan HPP 70% berasal dari harga hulu. Begitu juga dengan biaya infrastruktur dan niaga paling mahal diantara lain mengingat kondisi geografis Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan negara lain.
“Biaya pengelolaan infrastruktur adalah biaya yang timbul agar gas bisa sampai ke end user dari wellhead dimana termasuk didalamnya pipanisasi bahkan sampai regasifikasi LNG/CNG. Sedangkan biaya niaga meliputi maintenance, pemasaran, resiko dan margin yang dipatok 7%. Pembangunan infrastruktur merupakan inveatsi yang sangat besar bagi badan usaha dimana saat ini mencapai 9.324 km,” tukasnya.
Ia menambahkan, PGN mempunyai kontribusi yang paling besar dalam pembangunan pipanisasi yang biayanya semua menggunakan dana internal tanpa ada kontribusi dari APBN. “PGN juga berbeda dengan Pertamina maupun PLN yang mendapatkan dana kompensasi jika ada selisih harga keekonomian. Dengan demikian, semua beban biaya menjadi tanggungan dari PT PGN,” tutup Mamit.
Sebelumnya di tempat yang sama, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan terkait harga gas tersebut. “Ini kita lagi cek. Dan kita lagi rapat ngumpulin data tentang itu,” ujarnya,
Lebih jauh ia mengatakan, untuk meningkatkan profit perusahaan tidak serta merta harus dengan menaikan harga jual. “Masih ada cara lain yang bisa dilakukan misalnya dengan efisiensi atau bahkan meningkatkan volume penjualan dan lain-lain,” tukasnya.
Dia juga menekankan, bahwa Kementerian ESDM ingin PGN melakukan keterbukaan tentang kondisi keuangannya, bahkan menginginkan ada yang mengaudit keuangan PGN.
“Kita mau audit ya. Diaudit berapa investasi-nya, cost-nya, revenue-nya berapa. Kita akan baru mulai itu. Di mana yang mau audit kan. Bisa swasta, Inspektorat Jenderal, BPK atau BPKP,” ungkap dia.(sl)
Penulis: Syarief Lussy
Ekonomi
LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah
Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.
Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.
“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.
Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.
“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.
LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.
“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.
Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.
“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.
LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron
Ekonomi
PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS
JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.
Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.
Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.
Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.
Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.
“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.
Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis
Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.
PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.
Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.
Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonomi
HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global
JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.
Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.
Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.
“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.
Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.
Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.
“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.
Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.
Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.
Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.
Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.
Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.
Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.
“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.
Membuka Jejaring ke Dunia Internasional
Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.
Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.
Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.
K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.
“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.
Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.
“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).
-
Ekonomi6 days agoLSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah
-
Peristiwa1 day agoPLN Akui Abaikan Hak Hidup Warga Dalam Pembangunan SUTET 500 Kv Tg.Priok-Muara Tawar
-
Polhukam3 days agoKonsumen Gugat Informa Rp1,5 Miliar, Sofa Pengganti Kembali Rusak dalam Hitungan Bulan
-
Olahraga6 days agoKetua PWOD Jakarta Utara: Turnamen Domino “Nurwayah Cup” Momentum Pererat Silaturahmi Warga

