Connect with us

Ekonomi

DPR Dorong Polemik Harga Gas Diselesaikan Secara B to B

Published

on

Jakarta, Harian sentana.com

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mengatakan, persoalan harga gas yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu adalah persoalan PT PGN dengan kalangan industri yang bukan objek vital nasional. Untuk itu pihaknya mendorong agar bisa diselesaikan dengan skema bisnis to bisnis (b to b).

Apalagi kedua belah pihak mempunyai kepentingan masing-masing. PGN mempunyai pertimbangan lain, tapi pihak industri juga memiliki pertimbangan lain,” kata Maman disela diskusi bertajuk Membedah Harga Gas Industri Nasional yang digelar Energy Watch di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Untuk itu, kata Maman, Komisi 7 DPR berencana memanggil seluruh stakeholder yang berkaitan dengan rencana kenaikan harga gas untuk kalangan industri. “Kita akan sinergikan agar diperoleh gambaran yang komprehensif terkait harga gas industri, baik dari sisi hilir maupun  hulu,” cetus politisi Partai Golkar ini.

Lebih jauh Maman menyampaikan bahwa harga gas di hulu juga turut mempengaruhi harga karena terlalu banyak komponennya, termasuk sistem bisnis Gross Split yang kini diberlakukan. “Untuk itu komisi 7 DPR akan segera panggil seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementtiqm ESDM,” lanjut Maman.

Dia juga menuturkan, kalaupun ada solusi moderat terkait rencana kenaikan harga gas maka kenaikannya bisa dilakukan secara bertahap. “Saya melihat pihak PGN masih terkesan malu-malu untuk menaikkan harga gas. Tidak perlu malu-malu, kalau mau naikin nggak perlu ragu-ragu karena hal itu tidak dilarang. Tapi mungkin kenaikannya bisa dilakukan secara bertahap, langkah ini cukup moderat,” pungkasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Menurut dia mestinya PGN dibiarkan saja menyesuaikan harga, namun harus dilakukan secara bertahap. “Tapi kalau pemerintah memang tidak memperbolehkan PGN menaikan harga, maka sudah seharusnya pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur atau mengurangi penerimaan negara sehingga bisa menekan harga gas nasional,” kata Mamit.

“Tanpa bantuan pemerintah, PT PGN bisa saja menuju kebangkrutan  apalagi atas pembatalan kenaikan tersebut saham mereka langsung  mengalami penurunan sebesar 13.52%,” tambah dia.

Pada kesempatan itu, Mamit juga menyoroti soal formula penetapan harga gas bumi berdasarkan Permen ESDM 58/2017 yang terdiri dari Harga Gas Bumi + Biaya Pengelolaan Infrastruktur+Biaya Niaga. “Sejak tahun 2013, harga gas industri tidak pernah mengalami kenaikan sama sekali, tapi di sisi lain biaya operasional dan perbedaan kurs rupiah terhadap dollar Amerika sudah mencapai lebih dari 50% kenaikan,” kata Mamit.

Berdasarkan data Woodmack (2018), lanjut dia, harga gas industri di Indonesia berada di range US$ 8 – US$ 10 per MMBTu, dengan harga gas Hulu US$ 6- US$ 8 per MMBTu dan biaya infrastruktur US$ 2.8 – US$ 4 per MMBTu dimana masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Singapore. “Harga gas di Singapore adalah US$ 12.5 – US$ 14 per MMBTu, dengan harga Hulu US$ 9.75 – US$ 11.7 dan biaya infrastruktur dan niaga sebesar US$ 2.8 per MMBTu. Sedangkan harga gas di Thailand berkisar US$ 8.41 – US$ 9.31 dengan harga gas di hulu US$ 5.4 – US$ 6.3 per MMBTu, biaya infrastruktur dan niaga gas sebesar US$ 3.01 per MMBTu,” papar Mamit.

“Untuk harga gas di Malaysia berkisar di angka US$ 7.5 – US$ 8.21, harga gas Hulu US$ 4.5 – US$ 6, dan biaya infrastruktur dan niaga sebesar US$ 3 per MMBTu,” tambah Mamit.

Dikatakan, murahnya harga gas di Malaysia disebabkan harga gas di negeri jiran tersebut ditopang dari struktur pembentukan gas menerapkan skema Regulation Below Cost (RBC) dimana menuntut adanya penerapan subsidi sehingga harga gas murah. “Sementara Thailand menggunakan skema model indeksasi ke harga minyak dunia dimana mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Harga gas di Tiongkok sebesar US$ 15 per MMBTu, infrastruktur dan niaga US$ 7 per MMBTu dan gas hulu US$ 8 per MMBTu,” tukasnya.

Berdasarkan perhitungan di atas, harga gas hulu di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, dimana hal ini menyebabkan harga gas hilir menjadi lebih tinggi dengan HPP 70% berasal dari harga hulu. Begitu juga dengan biaya infrastruktur dan niaga paling mahal diantara lain mengingat kondisi geografis Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan negara lain.

“Biaya pengelolaan infrastruktur adalah biaya yang timbul agar gas bisa sampai ke end user dari wellhead dimana termasuk didalamnya pipanisasi bahkan sampai regasifikasi LNG/CNG. Sedangkan biaya niaga meliputi maintenance, pemasaran, resiko dan margin yang dipatok 7%. Pembangunan infrastruktur merupakan inveatsi yang sangat besar bagi badan usaha dimana saat ini mencapai 9.324 km,” tukasnya.

Ia  menambahkan, PGN mempunyai kontribusi yang paling besar dalam pembangunan pipanisasi yang biayanya semua menggunakan dana internal tanpa ada kontribusi dari APBN. “PGN juga berbeda dengan Pertamina maupun PLN yang mendapatkan dana kompensasi jika ada selisih harga keekonomian. Dengan demikian, semua beban biaya menjadi tanggungan dari PT PGN,” tutup Mamit.

Sebelumnya di tempat yang sama, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan terkait harga gas tersebut. “Ini kita lagi cek. Dan kita lagi rapat ngumpulin data tentang itu,” ujarnya,

Lebih jauh ia mengatakan, untuk meningkatkan profit perusahaan tidak serta merta harus dengan menaikan harga jual. “Masih ada cara lain yang bisa dilakukan misalnya dengan efisiensi atau bahkan meningkatkan volume penjualan dan lain-lain,” tukasnya.

Dia juga menekankan, bahwa Kementerian ESDM ingin PGN melakukan keterbukaan tentang kondisi keuangannya, bahkan menginginkan ada yang mengaudit keuangan PGN.

“Kita mau audit ya. Diaudit berapa investasi-nya, cost-nya, revenue-nya berapa. Kita akan baru mulai itu. Di mana yang mau audit kan. Bisa swasta, Inspektorat Jenderal, BPK atau BPKP,” ungkap dia.(sl)

Penulis: Syarief Lussy

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN Luncurkan SPBH Pertama di Indonesia, Pengamat: Ini Langkah Cerdas yang Patut Diapresiasi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria mengapresiasi peluncuran Stasiun Pengisian Bahan bakar Hidrogen (SPBH) oleh PT PLN (Persero) di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/2) lalu.

“Peluncuran _

Hydrogen Refueling Station (HRS) yang adalah salah satu bahan bakar clean energy ini merupakan hal dan pilihan yang sangat cerdas yang sangat pantas diapresiasi,” kata Sofyano Zakaria di Jakarta Sabtu, menanggapi “kelahiran” SPBH pertama di Indonesia tersebut.

Menurutnya, Hidrogen sebagai pilihan energi buat negeri ini adalah langkah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari semua pihak khususnya Pemerintah. Pasalnya, apa yang dilakukan PLN adalah bukti pemikiran dan perbuatan nyata bagi Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emision yang telah diamanatkan dunia lewat G20.

“Pemanfaatan Hidrogen yang merupakan produk sampingan dari PLTGU dan PLTP PLN adalah pemikiran yang pantas diacungi jempol karena hal ini jelas sumbangan nyata menuju terwujudnya transisi energi di negeri ini,” kata Sofyano.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Pemerintah sudah sangat perlu mendorong agar energi hidrogen dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif bagi sektor transportasi, terutama pada kendaraan bertenaga sel bahan bakar hidrogen.

“Oleh karenanya Pemerintah perlu segera membuat peraturan dan kebijakan yang mampu mendorong percepatan penggunaan energi alternatif yang adalah  clean energy ini,” tambah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) ini.

Disebutkan, bahwa penggunaan bahan bakar Hidrogen guna menghasilkan listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor tersebut, tidak hanya sebagai bahan bakar mobil, namun sesungguhnya dapat digunakan juga sebagai sumber energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik serta alat transportasi massal seperti kapal laut termasuk Kereta Api.

“Selain itu, lanjut dia, Hidrogen juga memiliki beberapa manfaat lain yang membuatnya semakin populer dan menarik perhatian dunia.

“Energi hidrogen dianggap sebagai salah satu jenis energi yang ramah lingkungan, karena reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan, sehingga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara,” tukasnya.

Untuk itu, Sofyano sangat menyambut baik dan mendukung upaya PLN memanfaatkan Hidrogen misalnya menjadi bahan bakar pengganti untuk pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan.

“Namun tentu saja ini perlu disesuaikan dengan produksi Hidrogen dari PLN itu sendiri, ucap Sofyano.

Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa negeri ini dan semua pihak yang ada harus tetap peduli dan akan melanjutkan transisi energi demi terwujud Net Zero Emision dengan mendukung penuh segala pemikiran dan upaya yang mampu mewujudkan hal itu seperti halnya dengan kehadiran SPB Hidrogen yang dilahirkan PLN ini,” tutup Sofyano.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Dukungan Pimpinan SKK Migas Terkait Program Kerja Jabung 2024 Disambut Antusias Kalangan Serikat Pekerja

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kalangan Serikat Pekerja Migas Indonesia Wilayah Sumbagsel menyambut antusias dan mengapresiasi dukungan kuat pimpinan SKK Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) untuk melaksanakan program eksplorasi dan pengembangan sepanjang tahun 2024.

“Sebab komitmen untuk melaksanakan work program and budget (WP&B) 2024 sesuai jadwal, agresif dan efisien menjadi kunci penting untuk mencapai target pada tahun ini,” kata Pengurus Serikat Pekerja Migas Indonesia Wilayah Sumbagsel Ronny S dalam perbincangan dengan insan media, Jakarta, Kamis (22/2).

Dalam kegiatan eksplorasi, kata dia, publik menyambut antusias dan berharap SKK Migas bersama KKKS ke depan melakukan strategi peningkatan aktivitas eksplorasi dalam skala besar-besaran. Selain itu, kata dia, pengembangan peluang migas non konvensional juga harus menjadi fokus bersama dengan melibatkan mitra-mitra KKKS.

“PCJL di Jambi sangat agresif dan kita harapkan KKKS terus melakukan aktivitas eksplorasi skala besar, serta pengembangan hingga laut dalam untuk mendapatkan cadangan besar, hal ini maka tenaga kerja yang terlibat juga akan semakin besar,” ujar Ronny.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf sebelumnya melakukan kunjungan ke PCJL dan beberapa KKKS di wilayah Jambi pada awal Februari lalu. Dalam kunjungannya, Nanang menyampaikan bahwa program pengembangan dan eksplorasi yang efektif dan masif adalah kunci untuk mencapai target produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas tahun 2030.

Nanang  berharap semua tim PCJL tidak putus semangat untuk terus berupaya melaksanakan target kerja dan menyusun strategi karena masih banyak capaian yang dituju kedepannya untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Ia juga memberikan apresiasi atas semangat dan kinerja yang dilakukan oleh PCJL dalam menjalankan berbagai strategi. Salah satunya adalah terkait adanya opsi optimasi flare gas dari Sumur Panen yang rencananya sebagai feed gas ke mini/micro LNG, yang saat ini masih dalam kajian, termasuk pula opsi sumur mana yang bisa digunakan.

“Kita tidak perlu takut dengan statement-statement keliru di luar sana terkait hulu migas. Industri kita ini memberikan peran besar bagi negara. Migas masih berada diurutan kedua setelah pajak dalam hal kontribusinya kepada APBN,” ungkapnya.

Dalam sambutan kunjungan pimpinan SKK Migas tersebut, General Manager Jabung Wang Heping didampingi Field Manager Jabung I Wayan Suandana dan Project Manager PCJL Bambang Sukiyono menjelaskan, program pengembangan dan eksplorasi PCJL yang direncanakan di tahun 2024, termasuk pengeboran di 9 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi, serta program Survei Seismik 3D & 2D di wilayah timur Blok Jabung.

Tahun ini, PCJL menargetkan produksi sebesar 54.674 BOEPD yang terdiri atas minyak dan kondensat sebesar 15.100 BOEPD, LPG sebesar 15.619 BOEPD dan gas sales sebesar 23.954 BOEPD.

“PCJL sangat menghargai dukungan penuh dari pimpinan SKK Migas untuk program-program pengembangan dan eksplorasi di Jabung demi tercapainya target produksi nasional. Kunjungan di awal tahun ini akan menambah semangat kami untuk fokus menjalankan program sesuai dengan komitmen WP&B 2024,” ungkap Wang.

Dia juga menegaskan, keselamatan kerja merupakan prioritas dan pilar utama dalam menuju kesuksesan operasional di lapangan.

“Kerja kita masif dan agresif untuk mencapai target namun unsur safety jangan pernah dikesampingkan,” ujarnya.

Sebagai operator Wilayah Kerja Jabung, PCJL berkomitmen untuk menjalankan operasi migas yang aman, ramah lingkungan, serta memberikan dukungan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG).(s)

Continue Reading

Ekonomi

Ini Lima Langkah Strategis PLN EPI Tahun 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memiliki lima langkah strategis pada tahun ini. Berbagai upaya dan ekspansi dilakukan PLN EPI untuk bisa menjamin terjaga rantai pasok energi primer dan menjadikan PLN EPI sebagai perusahaan yang ternama.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam Press Briefing Corporate Exposure PLN EPI pada Selasa (20/2) menjelaskan pada tahun ini PLN EPI menargetkan kinerja keuangan yang sehat dan juga bertumbuh. Selain memperkuat lini bisnis rantai pasok energi primer yang ada saat ini, peningkatan pendapatan _beyond kWh_ seperti sektor logistik energi juga akan menjadi fokus perusahaan pada tahun ini.

“Kita pada tahun ini akan meningkatkan optimalisasi perkembangan portofolio baru. Kita juga akan mulai masuk pada bisnis green baik melalui co-invesment untuk meningkatkan additional demand,” kata Mamit

Berbagai kerjasama dan kolaborasi sudah lebih dulu dilakukan perusahaan pada tahun 2023 hingga awal tahun ini. Seperti bekerjasama dengan Jepang, perusahaan asal UEA untuk pengembangan rantai pasok energi primer.

Kedua, penguatan suplai energi primer ke seluruh pembangkit. Saat ini PLN EPI memiliki mandat untuk menjaga seluruh pasokan baik itu batubara, gas, BBM hingga biomassa ke pembangkit di level keamanan Hari Operasi Pembangkit (HOP).

“Tak ada pembangkit yang di bawah 20 HOP saat ini. Berbagai penguatan seperti jaminan pasokan, keamanan alokasi energi primer kita perkuat hingga seluruh pembangkit terjamin pasokan energinya,” imbuh Mamit

Ketiga, tahun ini PLN EPI juga akan menekankan efisiensi biaya energi primer dengan perencanaan kebutuhan dan kepastian rantai pasok dengan biaya yang paling optimal.

Keempat, sesuai mandat holding, PLN EPI juga mengembangan usaha dengan menerapkan prinsip ESG. Hal ini juga sejalan dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

“Seperti pelibatan masyarakat di gunung kidul Yogyakarta dalam membuat eco-village atau desa berdaya energi untuk hutan energi juga menjadi salah satu implementasi prinsip ESG,” kata Mamit.

Kelima, penguatan tata kelola Human Capital. Hal ini untuk meningkatkan maturitas organisasi perusahaan yang didukung oleh proses bisnis yang ekselen dan sesuai dengan GCG.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending