Connect with us

Pendidikan

Dikotomi PTN dan PTS Sudah Nggak Zaman

Published

on

Jakarta, HaruanSentana.com

Pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitondoan yang mengdikotomikan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dinilai sangat merugikan civitas akademi dan para alumni lulusan perguruan tinggi swasta.  Pernyataan yang cukup tendensius itu akhirnya memicu reaksi keras alumni sejumlah perguruan tinggi swasta di tanah air.

Menurut salah satu alumni Universitas Trisakti, Mamit Setiawan, pernyataan Jansen itu sangat tidak sejalan dengan apa yang pernah dilakukan pemerintah yang sudah sejak lama mendorong agar tidak ada lagi dikotomi antara PTN dan PTS.

“Sangat disayangkan pernyataan dari seorang politikus muda yang secara tidak langsung telah melukai dan merendahkan civitas akademi serta para alumni Perguruan Tinggi Swasta. Harusnya jangan sampai ada pernyataan  seperti itu mengenai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta,” kata Mamit dalam pesan singkatnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Senin (23/12) pagi.

Menurut dia, sebagai seorang politikus dan juga orang terdidik, pernyataan tersebut sangat tidak layak diucapak oleh Jansen,.

“Kami yakin Perguruan Tinggi yang terbaik bukan hanya perguruan tinggi negeri saja, karena perguruan tinggi swasata juga dapat melahirkan lulusan-lulusan terbaik dan  saat ini sudah banyak yang memberikan kontribusi yang baik kepada kemajuan bangsa Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Bahkan banyak lulusan perguruan tinggi swasta yang keberhasilannya diakui oleh dunia luar,” papar Mamit dengan semangat.

Hal senada juga disampaikan alumni Universitas Tarumanegara,  Ary Yudianto. Menurut dia, seorang Jansen Sitondoan dengan segala kapasitasnya seharusnya tidak elok mengdikotomikan antara kampus negeri dengan swasta. “Terus terang saya sebagai alumnus kampus swasta dan mungkin banyak juga temen-teman lulusan kampus swasta di luar sana yang geram atas statementnya Jansen itu,” tukasnya.

Menurut dia, yang seharusnya dilihat adalah bagaimana lulusan-lulusan kampus negeri maupun swasta itu menghasilkan karya-karya nyata terhadap bangsa dan negara dalam setiap hal yang dilakukannya. “Dan mnurut saya seharusnya Jansen fokus membahas yang berkaitan dengan substansi persoalan yang diperdebatkan saja, jangan melebar kemana-mans,” pungkas Ary.

Kembali ke Mamit, ia mengancam akan menuntut Jansen Sitindoan agar melakukan peremintaan maaf dan mencabut statementnya tersebut karena telah melukai perasaan  dan merendahkan civitas akademi dan para alumni perguruan tinggi swasta. “Jika tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami tidak akan segan-segan melakukan somasi dan aksi kepada saudara Janson,” tutupnya.

Sementsra Asep, alumni PTiQ Jakarta bahkan memberi waktu 1×24 jam kepada Jansen untuk meminta maaf kepada civitas akademika kampus swasta yang di dalamnya juga terdapat banyak ilmuwan. “Jika yang bersangkutan tidak menyampaikan permintaan maaf maka kami akan serahkan kepada aparat berwajib untuk memprosesnya, Kami menyampaikan laporan polisi (LP),” tegas Asep.
“Pernyataan Jansen tersebut membuat dirinya terkesan sombong, karena dengan  kesombongannya sudah merendahkan bahkan menghina para ilmuwan dari kampus swasta,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Jansesn Sitindaon saat merespons pernyataan politikus Partai Golkar Maman Abdurahman di sebuah media online nasional justru membawa-bawa dikotomi PTN dan PTS.
“Terkait Jiwasraya, kalau memang Maman ini merasa IQ-nya tinggi, walau saya tahu dia kuliah di kampus swasta, jauh lebih baik sayalah yang kuliah di universitas negeri ternama. Silakan saja dia tunjukkan data ketika Jiwasraya ini diserahkan dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi, dia dalam posisi sakit parah?” sebut Jansen saat itu.(sl)

Penulis: Syarief Lussy

 

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pendidikan

Menghadapi Tantangan Transformasi Kinerja di Era Digital, Kabadiklat Kemhan Buka Workshop Pejabat Eselon IV Kemhan TA 2024

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com — Plt Kabadiklat Kemhan Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. membuka Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon IV Kemhan TA. 2024 di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Salemba Senin (26/2/2024).

Dalam sambutannya, Plt. Kabadiklat Kemhan mengemukakan bahwa Workshop ini mengangkat tema “TRANSFORMASI KINERJA DI ERA DIGITAL” . kegiatan ini dipandang sangat penting dan strategis dihadapkan tantangan saat ini, dimana pemerintah ingin mewujudkan Birokrasi Profesional Berkelas Dunia. Karena Workshop yang dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 16 Februari s.d. 1 Maret 2024 ini, selain sebagai wahana silaturahmi dan komunikasi antar Pejabat Eselon IV Kemhan, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi satuan-satuan kerja yang ada di Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, kegiatan workshop ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi antar pejabat Eselon IV dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertahanan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk tujuan yang lebih besar yaitu sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada bidang pertahanan negara.

Hal tersebut menjadi penekanan Plt Kabadiklat, mengingat Pejabat Eselon IV merupakan tulang punggung organisasi yang berperan penting dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang tugas dan pekerjaan tersebut maka perlu diberikan pendidikan dalam rangka pengembangan kompetensi dalam menghadapi tantangan transformasi kinerja di era digital. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kualitas kinerja para pejabat Eselon IV, perlu didukung oleh pemberian bekal kemampuan koordinasi serta komunikasi yang baik tentang perlunya kesamaan persepsi didalam penyelenggaraan Organisasi dan Tata kerja serta ketatalaksanaan kelembagaan pemerintahan di bidang pertahanan yang bersih transparan dan akuntabel.

Oleh karena itulah, materi workshop ini sengaja didesain, tidak hanya memahami tentang berbagai kebijakan tentang pertahanan negara, tetapi juga diberikan materi tentang berbagai kebijakan terkait transformasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan di era digital ini.

Selanjutnya, dihadapkan pada tantangan era digital saat ini, tugas dan tanggung jawab menjadi semakin kompleks dan penuh tantangan ditandai dengan adanya arus informasi beredar dangan sangat cepat dan mudah diakses. Hal ini menuntut bagi pejabat Eselon IV untuk mampu mencerna dan menganalisis informasi dengan cepat dan akurat, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat memanfaatkanya dalam dunia kerja masing-masing.

Dengan perkembangan situasi tersebut para Pejabat Eselon IV perlu senantiasa dapat mengikuti perkembangan teknologi dan mampu beradaptasi dengan cepat, agar dapat memanfaatkan tehnologi untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja serta efektifitas organisasi.

Pelaksanaan Workshop ini diharapkan akan menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pejabat sesuai jabatan pada levelnya, sekaligus juga dapat membantu mengembangkan keterampilan pemahaman organisasi lingkungan kerja, kepemimpinan, manajemen waktu, komunikasi dan kemampuan teknis lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan lebih efesien.

Melalui kegiatan ini para pejabat juga dapat belajar bagaimana membangun dan memelihara kerjasama tim yang efektif, meningkatkan keterlibatan tim dan kemampuan bekerja sama untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dedikasi dan kinerja para pejabat Eselon IV Kementerian Partahanan sangatlah menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi Kementerian Pertahanan.

Kabadiklat Kemhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa para Pejabat Eselon IV diharapkan mampu bekerjasama dan bersinergi untuk memaknai bahwa setiap program dan kegiatan dipastikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Turut hadir pada upacara pembukaan Workshop Sistem Pertahanan Negara Eselon IV tersebut, Karopeg Setjen Kemhan atau yang mewakili, Para Kapusdiklat Badiklat Kemhan, Tamu Undangan, dan para Peserta.

Continue Reading

Pendidikan

Kabadiklat Kemhan Buka Diklat Teknis Digitalisasi Arsip Serta Pelatihan K3 TA 2024 di Faskes Pusdiklat Tekfunghan Salemba

Published

on

 
Jakarta, Hariansentana.com — Plt Kabadiklat Kemhan Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. membuka Diklat Teknis Digitalisasi Arsip dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bagi pegawai Kemhan dan TNI TA.2024 di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Jumat (23/2/2024).

Diklat yang bekerjasama dengan Arsip Nasional RI dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan ini dipandang penting dan strategis di era saat ini.

Diklat teknis Digitalisasi Arsip  rupakan salah satu diklat untuk membangun kompetensi teknis pegawai di era digital saat ini, yang menjadi salah satu tuntutan dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang menuntut kinerja yang efektif, efisien, dan transparan.

Dalam sambutannya¸ Kabadiklat menyampaikan bahwa digitalisasi arsip menjadi sebuah keniscayaan di saat ini. Mengubah bentuk arsip fisik menjadi format digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Arsip digital juga akan lebih mengefisiensikan penggunaan sumber daya, arsip tidak lagi membutuhkan tempat yang besar dan luas untuk menyimpannya.

Digitalisasi arsip juga membantu menjaga dan mengamankan informasi penting untuk generasi mendatang, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendorong kinerja serta produktivitas organisasi. Oleh karena itulah, penting bagi para pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI untuk memiliki kompetensi dalam mengelola arsip secara digital. Kabadiklat yakin bahwa para peserta dapat menyerap ilmu dan keterampilan ini untuk mewujudkan Personel Kemhan/TNI yang kompeten dan profesional.

Melalui Diklat Teknis Digitisasi Arsip ini para peserta diharapkan  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip dengan memodernisasi bentuk arsip, dari format manual menjadi digital yang akan memudahkan pencarian pada saat dibutuhkan.

Materi Diklat yang dirancang dengan baik dan instruktur yang kompeten akan membantu para peserta dalam memahami konsep dasar digitalisasi arsip, teknik digitalisasi arsip, dan pengelolaan arsip digital.
 
Selanjutnya, kompetensi lain yang sedang kebutuhan di era saat ini adalah kompetensi di bidang pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. K3 dapat melindungi tenaga medis pada unit-unit pelayanan dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekaligus juga bermanfaat untuk membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong produktivitas.

Oleh karenanya, K3 merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran dan keefektifan operasional di fasilitas pelayanan kesehatan, karena K3 yang baik akan melindungi para pekerja dan pasien dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 
Sebagaimana kita ketahui bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para tenaga kesehatan dan pasien, antara lain resiko terpapar bahan kimia dan biohazard, resiko terpapar radiasi, risiko kecelakaan kerja, maupun resiko penyakit akibat kerja. Sudah barang tentu, hal ini juga bisa terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kementerian Pertahanan dan TNI. Oleh karena itulah, diperlukan upaya-upaya untuk memastikan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI, yang salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang kita lakukan saat ini.
 
Kabadiklat juga yakin bahwa diklat ini akan sangat bermanfaat bagi para peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang K3 di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI. Oleh karenanya, Diklat Teknis K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta setidaknya tentang konsep dasar K3, risiko-risiko K3 dan upaya-upaya untuk memastikan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan.

Turut hadir pada upacara pembukaan Diklat Teknis Digitisasi Arsip dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut, Para Kapusdiklat Badiklat Kemhan,  Kapusdiklat Arsip Nasional RI (ANRI), Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Kementerian Kesehatan,  Staf Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, Staf Aspers Panglima TNI, Staf Aspers Kasad, Staf Aspers Kasal, Staf Aspers Kasau serta para tamu undangan, dan peserta diklat. Dan, sebagai apresiasi kepada mitra lembaga yang bekerjasama dalam kegiatan kedua diklat ini, Kabadiklat Kemhan juga menyerahkan plakat kepada Kapusdiklat ANRI, Kepala BBPK Kementerian Kesehatan.(***)

Continue Reading

Pendidikan

Program Prioritas Perpusnas 2024, Membangun Budaya Baca Melalui 10 Ribu Perpustakaan Desa

Published

on

Banjarmasin, Hariansentana.com — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menginisiasi program untuk 10 ribu perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya baca masyarakat.

Pelaksana tugas Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis menyatakan, Perpusnas memiliki tiga program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 yakni penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan perpustakaan.

“Budaya baca itu harus dibangun, karena seseorang dapat dikatakan literat setelah dia bisa membaca dengan baik, membaca dengan kritis. Maka, budaya membaca ini harus dikembangkan lebih awal,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel, pada Kamis malam (15/2/2024).

Dia menyebut, Perpusnas akan menciptakan 10 ribu perpustakaan desa di seluruh Indonesia, di mana setiap perpustakaan akan menerima seribu buku beserta rak untuk penyimpanannya.

“Kami basisnya data yang sudah ada dan usulan dari kabupaten/kota. Syaratnya mereka harus menugaskan orang yang akan mengelola perpustakaan itu. Perpustakaan daerah yang ke depannya akan membina itu,” lanjutnya.

Dalam paparan yang ditampilkan, perpustakaan desa tersebut adalah 600 perpustakaan desa/kelurahan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), 4.604 perpustakaan desa/kelurahan replikasi TPBIS, 2.409 perpustakaan usulan pemerintah kabupaten/kota, serta sebanyak 2.387 taman baca masyarakat (TBM).

Dia menjelaskan, dalam program tersebut perpustakaan desa dan TBM akan berkolaborasi dengan perpustakaan sekolah. Harapannya, agar anak-anak dapat memanfaatkan buku dari kedua tempat tersebut.

“Karena buku di perpustakaan desa dengan yang di sekolah tentunya berbeda. Nah ini harapannya dapat dimanfaatkan semuanya,” jelasnya.

Kolaborasi antara perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah dilakukan dengan kegiatan untuk meningkatkan minat baca, seperti mengadakan program seminggu membaca dua buku, membaca nyaring, maupun mendongeng.

“Membangun literasi itu membangun satu generasi, sehingga membangun literasi dan budaya baca harus ditanamkan sejak kecil,” tambahnya.

Sesuai program prioritas nasional hasil penataan, tahun 2024, fokus penguatan kecakapan literasi masyarakat dilakukan di perpustakaan desa/kelurahan.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan dukungan anggaran terhadap program 10 ribu perpustakaan desa. Proyek ini akan melibatkan kepala perpustakaan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.

“Kami akan mendiskusikan rincian rencana ini dengan kepala perpustakaan di kabupaten/kota. Kami juga akan mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi jumlah desa di Kalsel yang dapat berpartisipasi dalam program ini. Diskusi dengan teman-teman di kabupaten dan kota akan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini,” ungkapnya.

Dia menekankan pentingnya persiapan menyeluruh, mengingat dampak positif yang diharapkan dari program ini.

“Kami meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, daerah lain di Indonesia akan mengadopsi program serupa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kami siap sepenuhnya dalam melaksanakan program ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel Nurliani mengatakan sebanyak 10 persen desa di Provinsi Kalsel telah memiliki perpustakaan yang dibangun menggunakan dana desa.

“Untuk menciptakan program ini, kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kami pun berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, seperti PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalselteng yang telah membangun dua perpustakaan desa,” katanya.(Red)

Continue Reading
Advertisement

Trending