ISTIGHOSAH BANJIR ROB-Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo bersama Pejabat PU hadir langsung dalam Istighosah yang diadakan PCNU Demak, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Demak ada Wabup KH. Muhammad Badrudin, Ketua PCNU KH. Muhammad Amin, dll. Minggu (15/6). (Foto Ist).

JAKARTA , HARIANSENTANA.COM – Banjir rob di Demak, khususnya di wilayah Kecamatan Sayung yang sudah bertahun-tahun melanda beberapa Desa yang sudah meresahkan masyarakat setempat. Menjadi perhatian serius PCNU Kabupaten Demak, Masyarakat yang terkena dampak Rob di Demak dan juga Perantauan, bahkan Pemerintah Pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo hadir langsung dalam Istighosah yang diadakan PCNU Demak, mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang membayangi kawasan pesisir Pantura di Demak, Minggu (15/6).

Tokoh masyarakat Demak di Jakarta, H. Hasan Fatoni, berharap, Presiden Prabowo dan Menteri PU Dodi dapat membantu menuntaskan banjir rob di Demak, khususnya di wilayah Kecamatan Sayung yang sudah bertahun-tahun melanda masyarakat setempat.

Melalui keterangan Humas Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Senin (16/6), Hasan Fatoni yang menjabat Wakil Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat Demak. Menuturkan bahwa, Paguyuban Demak Bintoro Nusantara bagian dari salah satu forum silaturahmi atau forum kerja sama yang kita harapkan menjadi penguat dengan Pemerintah Kabupaten Demak.

“Bekerja saling kolaborasi menghasilkan satu rumusan dan kerja konkret bisa kita lihat. Tidak usah menghiraukan yang tidak penting,” jelasnya.

Pria yang juga Ketua Komtap Penerapan Tekhnology tepat guna untuk UMKM KADIN Indonesia Pusat mengatakan, mari berkomitmen dan berkontribusi memajukan Kota Demak yang maju. Kami akan wakafkan diri dengan segala waktu tenaga energi dan semua yang ada untuk bagaimana Demak yang maju. “Dengan separuh waktu yang masih kita miliki, selesai aktifitas kerja, mari terus kita lakukan Khidmah & Kontribusikan bagi Kabupaten Demak, baik secara pribadi atau kolektif/berjama’ah, dengan kapasitas kekuatan energi kita masing-masing, atas dasar Kecintaan Kampung Kelahiran dan bersatu padu untuk saling mendukung menghibahkan waktunya bagi Demak dan sesama bagi warga Demak,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Demak Bintoro Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Hartomo mengungkapkan bahwasannya, banjir rob itu dikarenakan naiknya air laut ke daerah daratan. Hal ini terjadi karena wilayah daratan diwilayah pantai yang lebih rendah.

“Ada beberapa cara menyelesaikan banjir rob, yaitu diantara dengan mengosongkan daerah itu dan memindahkan penduduknya ke daerah yang dataran lebih tinggi. Atau dengan membuat bendungan laut (seperti negara Belanda), hanya dengan cara itu yang bisa di lakukan,” tandasnya.

Selanjutnya menurut Hartomo, perlu diperhatikan juga kualitas daerah yang kena rob. Apakah memang itu merupakan daerah yang sangat vital? Misalnya daerah itu merupakan daerah pusat Pemerintahan, atau pusat industri strategis, yaitu merupakan suatu daerah yang harus kita pertahankan? “Maka solusi terbaik di buat bendungan laut, tetapi kalau itu merupakan daerah pemukiman biasa, maka yang paling rendahkan cost nya adalah pindahkan secara massal penghuninya,” pungkas mantan Kabais TNI ini.

Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Demak di Jakarta lainnya, Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, bahwa, Rob atau air pasang memang merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi bumi dan bulan terhadap permukaan laut. Namun, ketika fenomena ini berdampak pada hilangnya sejumlah desa, terendamnya ribuan hektare tambak dan sawah, rusaknya fasilitas sosial dan fasilitas umum, tenggelamnya ribuan rumah setiap hari, serta lumpuhnya akses jalan nasional Semarang–Demak secara rutin maka ini bukan lagi sekadar gejala alam biasa. Ini adalah bencana nasional yang nyata dan terus berlangsung.

“Kami menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam,” tandas Guru Besar Universitas Terbuka ini.

Menurutnya, sesuai dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten, wajib hukumnya untuk mengambil tindakan konkret demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintah harus:

1. Menetapkan Sayung sebagai kawasan terdampak bencana rob permanen yang memerlukan penanganan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana induk (masterplan) penanganan rob berbasis mitigasi jangka panjang dan adaptasi perubahan iklim.
3. Melindungi hak-hak warga negara yang kehilangan rumah, lahan mata pencaharian dan akses layanan dasar akibat bencana rob yang terus terjadi.
4. Mengalokasikan anggaran khusus untuk normalisasi wilayah, relokasi yang manusiawi dan pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Masalah rob bukan hanya urusan teknis hidrologi atau cuaca, tetapi sudah menyangkut keadilan ekologis dan keselamatan hidup rakyat. Negara tidak boleh abai.

“Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak untuk menunjukkan keberpihakan dan tanggung jawab konstitusional kepada rakyat Sayung dan wilayah sekitarnya. Lindungi rakyat. Segera bertindak. Jangan tunggu semuanya tenggelam,” pungkas Ketua Dewan Pakar & Litbang PDBN ini. (Red).

DEMAK, HARIANSENTANA.COM — Ikatan Keluarga Besar KH. Muchtarom (IKHROM) Demak, kembali menggelar kegiatan penyembelihan dan penyaluran hewan qurban untuk yang ketiga kalinya sejak pertama kali diselenggarakan.

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor IKHROM Kalikondang ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

Tahun ini, panitia qurban yang dikoordinasi langsung oleh Ketua IKHROM, Sholichul Hadi, mendapatkan amanah dari keluarga besar IKHROM maupun pihak luar berupa satu ekor sapi dari H. Nurus Sholichin serta empat ekor kambing dari Kolonel Laut Abdullah, Dewi Khariroh dan Hamidah.

“Alhamdulillah, kegiatan qurban IKHROM tahun ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat gotong-royong. Daging qurban bisa kami tasyarufkan kepada para penerima sebanyak 536 bungkus,” ujar Sholichul Hadi, selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua IKHROM, Sabtu, 7 Juni 2025.

Prosesi penyembelihan dimulai sejak pagi hari dan dilanjutkan dengan pengemasan daging oleh para panitia secara kompak dan antusias. Sekitar pukul 12.15 WIB, para warga yang telah memegang kupon pembagian daging qurban mulai berdatangan secara tertib di Aula IKHROM Hasana Center untuk menerima hak mereka.

Kegembiraan juga dirasakan oleh warga sekitar. Harir Basir, salah satu warga Kalikondang, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan qurban ini. “Alhamdulillah, kami senang dan bersyukur bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha melalui pembagian daging qurban ini,” ujarnya.

Secara terpisah, Pembina IKHROM Pusat H. Nurus Sholichin, sekaligus sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Kepulauan Riau, turut memberikan apresiasi atas kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan IKHROM ini. “Berqurban adalah salah satu bentuk ibadah yang penuh makna. Selain mendekatkan diri kepada Allah SWT, momen ini menjadi sarana berbagi kebahagiaan antar sesama. Semoga kegiatan ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, IKHROM Demak terus berkomitmen menjadi bagian dari masyarakat yang aktif menebar kebaikan melalui momen-momen ibadah dan sosial seperti qurban ini. (Red).

Semarang – Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang menerima pengurangan masa tahanan (remisi) pada momen Hari Raya Waisak, Senin (12/05).

Surat Keputusan (SK) Remisi tersebut diberikan kepada WBP beragama Budha berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi Nomor PAS-708.PK.05.04 Tahun 2025, PAS-709.PK.05.04 Tahun 2025 dan PAS-710.PK.05.04 Tahun 2025 tentang Pemberian Remisi Khusus Waisak Tahun 2025.

Penyerahan SK Remisi dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso di Aula Merdeka Lapas Semarang kepada delapan orang WBP setelah memenuhi syarat sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Dari delapan orang WBP, enam orang merupakan terpidana kasus narkotika. Keenamnya mendapatkan satu bulan pengurangan pidana. Sedangkan sisanya merupakan terpidana kasus TPPU dan penipuan. Masing-masing mendapatkan pengurangan 15 hari dan 1 bulan 15 hari.

Mardi Santoso dalam sambutannya menyampaikan arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beliau mengatakan bahwa yang mendapatkan remisi adalah WBP yang sudah menunjukkan perubahan perilaku, aktif dalam kegiatan pembinaan serta tidak melakukan pelanggaran di dalam Lapas.

“Pemberian remisi memiliki dampak signifikan mengatasi masalah overcrowding di Lapas. Pemberian remisi juga merupakan bagian dari prinsip pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Negara mendorong mereka untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri utuk kembali ke masyarakat.” ucap Mardi.

Mardi juga menambahkan, WBP diminta memaknai Hari Waisak menjadi refleksi untuk memperbaiki diri menjadi individu yg lebih baik bertanggung jawab dan siap kembali ke masyarakat.

“Semua orang sudah mendapatkan takdir, yang merubah takdir adalah perbuatan baik dan doa. Yang mendapatkan remisi, targetnya tahun depan mendapat remisi lagi agar cepat kembali ke keluarga.” pungkas Mardi.