Connect with us

Ekonomi

Hambatan Berlebihan Atas Mekanisme Impor Bisa Hambat Investasi

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Hambatan berlebihan terhadap proses dan mekanisme impor dinilai dapat berakibat terhambatnya investasi dari perusahaan terutama mereka yang masih membutuhkan bahan baku dari luar negeri.

Hal ini dikatakan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania di Jakarta, Rabu (22/1/2020). “Kalau pemerintah memberikan pembatasan terhadap impor yang berlebihan, tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri,” katanya.

Menurut Galuh, pada saat ini masih banyak produk Indonesia yang membutuhkan bahan baku yang tidak dapat disediakan di dalam negeri sehingga butuh melewati impor. “Namun bila terdapat regulasi restriksi impor yang berlebihan, maka kedepannya juga berpotensi membuat produk Indonesia yang diekspor akan mengalami penurunan nilai,” tukasnya.

Ia menegaskan bahwa sampai saat ini, Indonesia masih menerapkan berbagai bentuk hambatan non tarif. Padahal Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non tarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan internasional.

“Indonesia sudah menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO pada 1994 lalu yang menyebutkan kalau hambatan nontarif tidak boleh menjadi pembatasan dalam perdagangan. Namun pada kenyataannya, Indonesia justru membatasi impor pada beberapa komoditas,” papar Galuh.

Ia berpendapat bahwa walaupun pemerintah sudah meratifikasi GATT WTO tersebut lewat Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 1994, peraturan turunannya justru menjadi hambatan non tarif.

Menurut dia, hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan pemerintah yang ingin memangkas peraturan yang menghambat investasi dan ingin meningkatkan ekspor Indonesia.

Sebagaimana diberitakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menetapkan nilai pembebasan bea masuk barang impor e-commerce dari sebelumnya USD 75 menjadi UsD 3 per kiriman mulai 30 Januari 2020.

“Meski bea masuk barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap masukan perajin dan produsen,” kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (13/1).

Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal.

Pemerintah merasionalisasi tarif dari semula berkisar berkisar 27,5-37,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, dan PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP menjadi sekitar 17,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).

Sebelum ada aturan baru itu, perajin dan produsen dalam negeri mengeluhkan produk mereka tidak laku di pasar karena membanjirnya produk impor. Kondisi tersebut mengakibatkan sentra pengrajin tas, produk garmen dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk-produk China.

Melihat dampak yang disebabkan dari menjamurnya produk-produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk normal untuk komoditi tas, sepatu, dan garmen. Besaran untuk produk tas yakni mencapai 15-20 persen, sepatu mencapai 25-30 persen dan 15-25 persen untuk produk tekstil dengan PPN sebesar 10 persen, dan PPh sebesar 7,5 hingga 10 persen.

“Penetapan tarif normal ini demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari industri kecil menengah dan dikenakan pajak dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum,” katanya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Lewat Program CSR, PLN EPI Dukung Peningkatan Kapasitas BUMDes Gunungkidul

Published

on

By

Yogyakarta, Hariansentana.com – Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui program CSR yang fokus pada peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kalurahan Gombang & Karang Asem Gunung Kidul DIY.

Program peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDes, mendukung kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan, studi banding, dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes dalam tata Kelola usaha.

Pelatihan yang diikuti oleh 20 Orang yang berlangsung selama tiga hari (4-6 Juni 2024) ini telah berhasil menindaklanjuti pengembangan usaha BUMDes berdasarkan potensi lokal yang ada di Kalurahan Gombang & Karang Asem.

Peserta memperoleh pengetahuan mendalam tentang konsep dan regulasi BUMDes, praktik terbaik dalam pengelolaan usaha desa, strategi pengembangan unit usaha, pengembangan model bisnis, serta pemasaran produk yang disaampaikan oleh Narasumber yang kompeten yakni Sariyanta Direktur BUMDes Maju Mandiri Desa Bejiharjo, Mohammad Ghofur, S. Sos., M. Sc Akademisi Pusat Studi Pedesaan & Kawasan dari UGM dan Beni Adam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunung Kidul.

Menurut Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, sebagai bentuk komitmen PLN EPI untuk memastikan keberlanjutan program, telah dilakukan pendampingan berupa Focus Group Discussion (FGD) pasca pelatihan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunung Kidul dan magang di BUMDes Maju Mandiri Desa Bejiharjo yang merupakan pengelola Kawasan Wisata Goa Pindul Gunung Kidul selama dua minggu.

“Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pengurus BUMDes dalam menata organisasi, menyusun rencana usaha, dan memperoleh pengetahuan praktis tentang pengembangan usaha desa. Sedangkan, magang di BUMDes bertujuan agar pengurus BUMDes mendapatkan pengetahuan tentang pengembangan usaha, strategis bisnis dan tata Kelola BUMDes,” ujarnya.

Lebih jauh Iwan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PLN EPI dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes serta merupakan bentuk dukungan dan komitmen PLN EPI dalam menjalankan Environmental, Social, dan Corporate Governance (ESG).

”Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi Kalurahan serta dapat mendukung kemandirian Kalurahan melalui pengembangan ekosistem usaha masyarakat yang terintegrasi,” ungkap Iwan.

Tujuan dari pelatihan ini agar BUMDes dapat mengembangkan potensi alam, ekonomi, sosial, kualitas manusia menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kalurahan.

Peserta pelatihan, Yoga Saputra Direktur BUMDes Karang Asem menyampaikan dengan program ini diharapkan Kalurahan dan masyarakat setempat dapat mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Pelatihan ini sangat mengesankan, ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat. Kami berharap pelatihan ini dapat mengembangkan BUMDes di Kalurahan kami lebih baik lagi, mampu memberdayakan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Kalurahan,” terang Yoga.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Ajak Warga Sulap Limbah Rumah Tangga Jadi Barang Bermanfaat, Ini Komitmen PLN EPI Ciptakan Budaya K3

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berkomitmen untuk menciptakan budaya Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (K3) di lingkungan masyarakat melalui workshop pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi sabun dan pemanfaatan limbah kantong kresek menjadi Casing Handphone yang dilaksanakan pada (28/6) di Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga, PLN EPI berkolaborasi dengan “Kertabumi Recycling Center” yang telah sukses dalam mengembangkan konsep sustainable lifestyle melalui kegiatan daur ulang sampah.

Dalam workshop ini dipaparkan bahan dan proses pembuatannya dan terdapat 3 (tiga) metode pembuatan sabun dari minyak jelantah, yaitu Metode Cold Press (CP), Metode Hot Process (HP), dan Metode Melt & Pour (MP). Untuk kegunaan sabun, minyak jelantah ini sendiri dapat digunakan untuk membersihkan lantai ataupun membersihkan kamar mandi serta benda lain yang tidak bersentuhan dengan makanan.

Diketahui bahwa minyak jelantah merupakan limbah barang berbahaya dan beracun (B3) sehingga pembuangannya harus dengan cara yang benar dan tepat. Jika tidak diproses dengan benar, maka minyak jelantah ini akan berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah.

Direktur PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengungkapkan komitmen PLN EPI terhadap budaya K3 ini ditunjukkan dari pemaparan mengenai hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sabun dari minyak jelantah, seperti selalu gunakan alat pelindung diri, sarung tangan, masker, dan kacamata.

”Jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri dan menggunakan bahan aluminium. Hal yang perlu diingat bahwa soda api yang merupakan bahan campuran pembuat sabun merupakan bahan berbahaya dan perlu dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan,” papar Iwan.

Dengan dilaksanakannya workshop ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pemanfaatan limbah rumah tangga beserta penerapan K3 di lingkungan masyarakat.

Selain diajarkan membuat sabun dari limbah minyak jelantah, 63 peserta workshop yang terdiri dari warga sekitar kantor dan pegawai PLN EPI juga diajarkan untuk membuat casing handphone dari limbah kantong kresek/plastik.

Limbah plastik sendiri merupakan limbah yang memerlukan penindakan lebih, karena sifatnya yang membutuhkan waktu lama serta susah untuk didaur ulang. Untuk itu pengolahan lebih lanjut dari limbah kantong plastik sangat diperlukan.

Dian Sutopo, salah satu peserta mengungkapkan bahwa program ini dapat meningkatkan kesadaran sekaligus melahirkan kebiasaan untuk menerapkan gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan.

“Terima kasih PLN EPI atas kepeduliannya terhadap lingkungan dan juga mengajarkan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat,” tutupnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Raih Kinerja Moncer, PLN EPI Perkuat Keamanan Energi Pembangkit

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) memperkokoh komitmen dalam menjaga kelancaran pasokan energi pembangkit listrik dalam rangka menjaga keamanan pasokan energi nasional.

Komitmen ini tercermin dari perbaikan tata kelola bisnis secara menyeluruh oleh PLN EPI yang berbuah manis pada raihan kinerja positif perusahaan sepanjang tahun 2023.

PLN EPI mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar Rp20,22 triliun pada 2023 atau tumbuh sekitar 29,77% Year on Year (YoY) dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar Rp15,5 triliun.

Capaian ini juga memantapkan PLN EPI, sebagai subholding yang berkontribusi besar terhadap pendapatan beyond kWh PLN yakni sebesar Rp5,08 triliun.

Direkur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan PLN EPI merupakan garda depan PLN untuk memastikan keandalan pasokan energi primer untuk kelistrikan. Hal tersebut terlihat dari terjaganya rata-rata Hari Operasi Produksi (HOP) batu bara selama 25 hari; BBM 7,15 hari; dan pemenuhan pasokan gas sebesar 99,99% dari konfirmasi nominasi.

Adapun, PLN EPI telah menciptakan value creation bagi PLN Grup berupa efisiensi BPP listrik sebesar Rp1,89 triliun meliputi efisiensi biaya penyediaan gas, biomassa, batu bara serta efisiensi biaya administrasi dan umum.

“Dari segi upaya menjaga keandalan pasokan energi primer, PLN EPI telah melakukan Mekanisme kontrak penyediaan batubara dengan skema multi destinasi sehingga terdapat fleksibilitas pasokan untuk PLTU PLN Grup,” ujarnya.

Pendapatan beyond kWh sebesar Rp5,08 triliun meningkat 74% dari 2022. Selain itu, PLN EPI juga berkontribusi terhadap 49,46% pencapaian pendapatan beyond kWh PLN dan pasokan biomassa dari PLN EPI sebanyak 1,01 juta ton membantu PLN dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 1,05 juta ton CO2.

Peningkatan pendapatan usaha tahun 2023 juga dibarengi dengan pertumbuhan laba bersih. Tercatat, PLN EPI mencetak laba bersih sebesar Rp1,45 triliun atau naik signifikan tumbuh 65,37% YoY dari raihan tahun 2022 yang sebesar Rp878 miliar.

PLN EPI memiliki tiga program utama yang sesuai dengan RKAP 2023 guna memastikan keamanan pasokan energi primer untuk pembangkit PLN. Pertama, menjalin kontrak jangka panjang dengan sumber tambang, dan mitra pemasok serta perusahaan transportasi batu bara.

“Rencana program ini berhasil dijabarkan melalui realisasi volume pasokan batubara PLN Grup tahun 2023 sebesar 66,94 Juta MT” ujar Iwan.

Kedua, menjamin pasokan gas, LNG, dan BBM untuk kebutuhan PLN. Iwan mengatakan PLN EPI sukses melakukan penyediaan gas pipa dan LNG untuk pembangkit PLN sebesar 393.062 BBTU atau 99,99% dari konfirmasi nominasi. Adapun, untuk jaminan penyediaan energi primer BBM, PLN EPI berhasil menjaga HOP rata-rata 7,15 pasokan hari (range keamanan 6-9 hari).

Ketiga, memastikan model supply chain pasokan biomassa melalui pengembangan ekosistem hulu-hilir. “Volume pasokan biomassa sebesar 1,01 juta ton, mencapai 108,60% dari target,” pungkas Iwan.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending