Connect with us

Nasional

BIN : Humas Pemerintah Harus Mampu Meredam Polemik Isu Aktual

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Peran humas pemerintah sebagai kanal komunikasi publik agar mampu meredam polemik isu aktual. Jika sinergitas humas K/L negara optimal maka tidak akan ada unjuk rasa yang mengarah kepada pucuk pimpinan di berbagai strata.

Demikian hal tersebut diungkapkan Deputi-VII BIN/Juru Bicara Kepala BIN, Wawan H.Purwanto pada webinar Forum Komunikasi BAKOHUMAS yang diselenggarakan BIN Selasa (22/9/2020).

Bad news is good news selalu mewarnai pemberitaan media, sehingga opini masyarakat terkooptasi dengan framing yang dipublikasikan. Polarisasi masyarakat dalam menyikapi polemik isu aktual, terutama masyarakat yang kontra dengan kebijakan pemerintah umumnya tidak didasari data dan fakta. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan untuk mendiskreditkan pemerintah. Disisi lain kelompok kepentingan menjadikan polemik isu aktual untuk meningkatkan popularitasnya,” ujar Wawan.

Menurutnya, humas harus wise dan dekat dengan publik agar pesan dapat diterima dengan baik,” ujarnya.

Kita mengenal teori jarum suntik, mengisi isi kepala dengan informasi secara perlahan dan konsiten agar mindset positif dapat terbentuk. Selanjutnya sikap akomodatif, empati-simpati-partisipasi para Humas akan mampu menumbuhkan prasangka positif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Wawan menambahkan “trust building tidak bisa terjadi dengan sendirinya, dan ini merupakan modalitas bangsa untuk melanjutkan pembangunan”. Selama ini, ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengapresiasi hasil pembangunan pemerintah. Padahal konsentrasi mutlak diperlukan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan diberbagai bidang guna mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan, secara merata.

“Selama ini isu aktual yang mengemuka dan menjadi perhatian publik antara lain PSBB DKI Jakarta, Pilkada di Tengah Pandemi, Ancaman Resesi di Kuartal III Tahun 2020 dan Penceramah Bersertifikat oleh Kemenag,” Kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Informasi dan Komunikasi Politik Donny Gahral Adian, Selasa (22/9/2020), di Jakarta.

Donny mencontohkan isu PSBB DKI Jakarta yang seolah-oleh terjadi ketidakserasian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DKI. Padahal saat ini kita masih dalam rezim PSBB sehingga apa yang dilakukan Pemerintah DKI sebagai bentuk implementasi kebijakan besar Pemerintah Indonesia.

Demikian halnya isu ancaman resesi di kuartal III Tahun 2020, banyak disalahpahami oleh masyarakat sebagai bentuk kehancuran ekonomi Indonesia. Padahal negara lain juga mengalami hal serupa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu Humas Pemerintah harus dapat memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mucul kecemasan dan polemik yang berkelanjutan.

Pilkada serentak sebagai sebuah isu bahwa Pemerintah mementingkan politik daripada kesehatan dengan tidak menunda pelaksanaannya. Ini harus dijawab sebijak mungkin dan tidak ada kaitannya dengan keikutsertaan anak dan menantu Presiden Jokowi dalam Pilkada 2020.

Masyarakat perlu memahami bahwa Pilkada dilakukan dengan pengawasan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Humas perlu mencium arah dari pertanyaan dan framing media. Sampaikan informasi dengan santun sebagai Goverment Public Relation yang profesional, jangan terlarut dengan emosi dan hindari debat kusir dengan masyarakat yang tidak berdasarkan fakta dan data, ujar Donny.

Setidaknya ada tiga aksioma kehumasan pemerintah, pertama semua yang kita sampaikan itu niscaya akan di-spin (dipelintir) oleh media. Kita harus berhati-hati, dengan asumsi bahwa di media isu akan di-spin dan berlaku adagium bad news is good news. Kedua, kekeliruan sebagai penyampai informasi memiliki potensi melakukan slip of tongue. Jadi, kehati-hatian harus jadi pedoman karena ketika melakukan kekeliruan maka yang disalahkan bukan kita pribadi melainkan institusi kita. Ketiga, kita berada dialam demokrasi, pemerintah dan siapapun yang menjadi Presiden pasti memiliki oposisi atau mendapat tantangan atau terdapat antitesa/oposisi. Suara oposisi ini bisa jadi suaranya tidak terlalu signifikan tapi bisa menggalang opini. Kita sebagai humas harus perhatikan substansi, jika kita tidak menguasai substansi maka lebih baik jangan disampaikan, lebih baik orang lain yang menguasai substansi, baik dari pihak pemerintah maupun dari luar pemerintah. Lalu terkait cara penyampaian, kadang substansi benar, yang menyampaikan tepat tapi cara penyampaian kita sambal tertawa dan gaya bahasa yang mengecilkan. Jadi kalau menyampaikan maka kita harus sesuaikan dengan mode yang sesuai masalah, ujar Donny.

Dalam sambutannya Dirjen IKP/Ketum Bakohumas Widodo Muktiyo mengatakan “Humas Pemerintah harus memiliki follower yang banyak, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya sekedar send tetapi mampu delivered informasi yang akurat”. Humas merupakan representasi yang menampilkan wajah dari sebuah organisasi atau lembaga. Dengan berbagai tantangan yang ada, humas dituntut mampu membangun citra yang baik dimata publik. Bagaimana wajah itu ingin ditampilkan? Maka profesionalisme dan strategi kehumasan yang cemerlang menjadi kunci di balik wajah baik sebuahlembaga, bahkan Negara, ungkapnya.

Media sosial sering digunakan beberapa pihak untuk mengecoh kegiatan kita (pemerintah). Kita sebagai humas berhak untuk melakukan counter. Kita sebagai humas sebaiknya minimal memiliki tiga akun medsos, yang masing-masing memiliki 500 follower. Hal itu gunanya untuk menghijaukan area area virtual, ujar Widodo.

Widodo menambahkan “Salah satu yang menjadi direktif Presiden adalah sinergitas. Berbicara mengenai sinergitassebagai kunci dari efektivitas kerja bersama seluruh elemenpemerintah, pedomannya tentu masih sama sejak 2015, yakniInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang PengelolaanKomunikasi Publik.

Ibukota

Heru Budi Diklaim Berhasil Ciptakan Solusi Yang Tepat Untuk Hajat Hidup Warga Jakarta

Published

on

By

Jakarta,Hariansentana.com — Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putera menilai, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berhasil menghadirkan solusi berkeadilan atau win-win solution dalam menghadapi keadaan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Jakarta.

Pria yang akrab disapa Tamtam ini menuturkan, sejumlah langkah yang di ambil Heru Budi, seperti penyelesaian masalah eks warga Kampung Susun Bayam (KSB), atau yang terbaru yaitu ganti untung bagi warga terdampak normalisasi kali Ciliwung.

Selain itu, kata Tamtam, solusi berkeadilan juga disiapkan pada kebutuhan primer masyarakat Jakarta, seperti program sembako murah, pemerataan layanan air bersih, penyediaan hunian terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah, dan sebagainya.

“Pada prinsipnya ada win-win solution yang ditawarkan Heru di setiap problem. Tentu yang terbaik bagi warga dan meminimalisir persoalan baru di kemudian hari. Contoh di Kampung Susun Bayam, solusi terbaik ya pindah ke lokasi yang sudah disiapkan, yang tidak ada problem lagi di kemudian hari,” ujar Tamtam dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).

“Atau kemarin, bagaimana warga terdampak normalisasi kali Ciliwung bisa punya rumah lagi sebagai gantinya. Bahkan di kebutuhan primer pun cukup berkeadilan. sembako murah buat memenuhi kebutuhan pangan, hunian terjangkau untuk bidang papan dan sebagainya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tamtam mengatakan bahwa Heru Budi banyak mengambil kebijakan yang fundamental untuk kebaikan masyarakat, meskipun kebijakan tersebut tidak populis, alias tidak menguntungkan secara politik. Padahal, kata Tamtam, kebanyakan kepala daerah memilih mengambil kebijakan populis, walaupun tidak strategis.

“Karena, pertama memang tidak terlalu memperhatikan aspek politis, yang penting hak mendasar warga bisa terjamin. Ibarat minum obat, kebijakan seperti ini memang dampaknya tidak langsung, baru kemudian dirasakan manfaatnya nanti. Tapi kalau bicara kebijakan untuk kepentingan politis, kan yang penting secara kasat mata kelihatan memihak, tapi nyatanya ada problem lagi di depannya,” kata Tamtam.

Tamtam mencontohkan kebijakan fundamental yang tidak populis misalnya penertiban Nomor Induk Keluarga (NIK). Tamtam menyampaikan, data kependudukan merupakan hal mendasar yang kerap dipandang sebelah mata. Data NIK, lanjutnya, sejatinya merupakan syarat utama mewujudkan pemerataan dan keadilan.

“Misalnya problem bansos yang tidak tepat sasaran karena ketidak sesuaian data kependudukan, pelayanan masyarakat yang tidak efektif karena terkendala NIK yang orangnya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Ini pro kontra dan ada plus minusnya kah? pasti ada. Tetapi kalau ngga di tertibkan dari sekarang, kapan lagi perbaikan itu bisa dimulai,” tegasnya.

Tamtam juga mengaskan, Jakarta hari ini sedang membutuhkan figur pemimpin yang memahami pembangunan berkelanjutan, juga mengerti bagaimana birokrasi bekerja dengan baik. Disamping itu, katanya, Jakarta hari ini memerlukan sosok tegas yang tetap humble dan bersahabat.

“Jakarta ke depan perlu seorang teknokrat, birokrat, bersikap tegas namun bisa bersahabat dengan semua kalangan masyarakat. Jakarta sedang transisi menuju kota Global, maka penting berbicara soal pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.(sutarno)

Continue Reading

Bodetabek

PWI Kabupaten Bogor Apresiasi Dishub Kabupaten Bogor Pasang Satu Unit Jalan Penerangan Umum (JPU)

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com –– Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih kepada UPT Perhubungan 1 Cibinong, pada Dishub Kabupaten Bogor, yang telah mengadakan pemasangan satu unit tiang Jalan Penerangan Umum (JPU) kepada organisasi keprofesian tersebut.

Hal itu disampaikan ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo saat memperoleh informasi bahwa Gedung Graha Wartawan yang dikomandoinya itu.

“Terima kasih saya sampaikan kepada jajaran Dishub Kabupaten Bogor atas pengadaan satu tiang JPU di gedung Graha Wartawan dari kami pengurus beserta anggota PWI Bumi Tegar Beriman,” ungkap Subagiyo, Selasa (21/5/2024).

Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Organisasi Keprofesian Kewartawan (OKK) pada PWI Kabupaten Bogor, Dedy Firdaus mengaku sangat mengapresiasi atas respone cepat yang diajukan PWI Kabupaten Bogor melalui sekretariat dalam mengajukan pengadaan penerangan di area gedung graha Wartawan Cibinong, pada hari ini.

“Saya sampaikan juga terima kasih kepada pak Kadishub Kabupaten Bogor, bapak Agus Ridho beserta kepala UPT Perhubungan 1 Cibinong yang dikepalai Sujana atas respone cepat dalam pemasangan JPU di Graha Wartawan Cibinong,” ungkapnya.

Diakuinya, bila selama keluarga besar PWI Kabupaten Bogor menempati gedung graha wartawan warisan dari eks Bupati Bogor Ade Yasin ini, kondisinya selalu gelap saat malam tiba. 

“Memang benar, selama ini gedung graha wartawan Cibinong ini selalu gelap jika malam datang. Namun insya Allah setelah dipasangkan tiang JPU oleh Dishub Kabupaten Bogor melalui UPT Perhubungan 1 Cibinong jadi lebih terang lagi. Terima kasih banyak saya sampaikan atas nama keluarga besar PWI Bumi Tegar Beriman,” imbuhnya.

Terpisah, Staf bagian pengawas pada UPT Perhubungan 1 Cibinong, Teko Santoso menyampaikan jika pengadaan JPU yang dilakukannya beserta ketiga staf UPT Perhubungan 1 Cibinong, ditugaskan untuk pemasangan yang dilakukan jajarannya itu sebanyak dua (2) unit.

“Untuk pemasangan tiang lampu penerangan sebanyak dua unit. Satu dibagian belakang gedung satu lainnya di halaman depan graha wartawan Cibinong,” bebernya.

Ia juga menjelaskan, pemasangan kedua unit JPU ini berdasarkan perintah dari kepala UPT Perhubungan 1 Cibinong melalui surat permohonan yang diajukan rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam PWI Kabupaten Bogor.

“Pemasangan ini atas Surat Perintah Kerja (SPK) dari kepala UPT Perhubungan 1 Cibinong yakni bapak Sujana kepada kami, pada hari ini. Yang insha Allah hari ini akan selesai dikerjakan untuk pemasangan 1 unit PJU pada bagian belakang. Satu unitnya lagi akan dipasangan dalam beberapa hari kedepan, intinya mudah-mudahan secepatnya,” papar nya…( Tabrani / Dedy F )

Continue Reading

Nasional

IZI Kembali Launching Daging Kurban Olahan Cita Rasa Nusantara dengan Aneka Varian Rasa

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Menyambut Hari Raya Qurban 1445 H mendatang, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kembali melaunching tiga varian produk daging sapi qurban olahan cita rasa nusantara. Ketiga varian tersebut diantaranya Rendang Kita Qurban IZI, Sop Kita Qurban IZI, dan Gulai Kita Qurban IZI. Bertempat di Teras Park Jakarta Timur Selasa (21/5/2024).

Ket Photo : Tiga varian daging qurban olahan cita rasa nusantara

Ketiga daging qurban olahan cita rasa nusantara ini nantinya akan didistribusikan kepada para penerima manfaat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta Masyarakat terdampak bencana.

Dalam kegiatan acara ini Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menghadirkan Prof. Dr. H.Waryono S.Ag., M.Ag. Direktur pemberdayaan Zakat dan wakaf Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Jaja Zarkasyi. M.A., Prof Dr. Tria Astika Endah P., S.K.M., M.K.M. Ahli Gizi., Prof Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A., Ketua MUI bidang Fatwa., Teuku Wisnu, Public Figure., Budi Susilo Setiawan, S.Pt. Pimpinan MT Farm., Direktur utama IZI Wildhan Dewayana., serta para GM dan perwakilan kantor jajaran IZI.

Ket Photo : Direktur Utama IZI Wildhan Dewayana.

Direktur Utama Laznas IZI Wildhan Dewayana, dalam sambutannya mengatakan,” Kita semua mengetahui sejarah dari pada ibadah qurban. Peristiwa yang penuh hikmah dimana Alloh SWT menguji utusannya, nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya, nabi Ismail AS. Atas dasar ketakwaannya terhadap perintah Allah SWT Ia rela untuk melakukannya. Namun, Alloh gantikan dengan seekor domba. Oleh karena itu dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H ini, Laznas IZI kembali menggelar program qurban dalam bentuk olahan cita rasa nusantara yang telah digaungkan sejak tahun 2020 atau 1441H yang silam,” ucap Wildhan.

Program ini jelas Wildhan merupakan lanjutan dari program qurban dalam bentuk olahan yang digulirkan dalam bentuk Abon Sapi Abon Kita Qurban IZI yang digulirkan pada masyarakan di tahun 2020. Setelah melewati berbagai pengolahan yang intensif, yang melibatkan para pakar, praktisi dan tentunya persetujuan akhir dari Dewan Pengawas syariah Laznas IZI.

Program ini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, karena karakteristik produk yang praktis, ekonomis, lezat, tahan lama, dan dapat dijangkau wilayah yang jauh dengan waktu dalam proses distribusinya. Program ini juga menjadi solusi yang efektif dalam keperluan asupan yang bergizi di daerah – daerah kritis, terutama wilayah terdampak bencana,” jelasnya.

Program tahun ini merupakan perluasan varian dari produk olahan qurban yang lalu. Tahun ini IZI berkembang dengan menambahkan tiga varian lagi yaitu “Rendang, Gulai, dan Sop” yang dikemas dengan kaleng, menjadi Program Qurban Olahan Cita Rasa Nusantara”.

Wildhan berharap, melalui program ini distribusi qurban dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama dengan daya jangkau yang lebih luas dan jauh. Dengan varian yang beragam diharapkan produk qurban ini dapat dikonsumsi oleh penerima manfaat diseluruh wilayah nusantara yang menjadi target pendistribusiannya,” harap Wildhan.

Sementara Prof Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A., Ketua MUI bidang Fatwa.,melalui zoomnya mengatakan, aturan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 37 tahun 2019 prinsifnya pendistribusian hewan qurban itu dilaksanakan dengan segera dan dengan kondusi berupa daging segar.

Namun demikian tegasnya saat kondisi tertentu dapat menyebabkan kesulitan merealisasikan manfaat ketika pendistribusian dalam bentuk segar.

Menurutnya ketika ada saudara kita yang terkena musibah atau bencana, sementara untuk kepentingan kebutuhan pokoknya ada kesulitan dapat sangat bermanfaat.

“Kalau diserahkan dalam bentuk mentah mereka tidak ada kesempatan untuk mengolahnya. Jadi pengolahan daging qurban yang sudah diolah itu dapat sangat dirasakan manfaatnya langsung oleh penerima manfaat,” jelasnya.

Ni’am juga mengatakan untuk pertimbangan kemaslahatan secara waktu daging qurban yg disembelih tidak musti harus habis sesaat penyembelihan, tetapi juga bisa untuk kepentingan jarak jauh atau untuk tujuan pendistribusian diluar daerah terdekatnya.

Dengan demikian kebutuhan pengelolaan hewan kurban dalam bentuk olahan itu dibolehkan karena ada kebutuhan dan ada upaya ikhtiar merealisasikan kemaslahatan yang lebih luas,” tegasnya

Saya ucapkan selamat kepada IZI atas launching program daging qurban olahan cita rasa nusantara. Semoga program ini dapat lebih dibutukan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ucapnya.

Sementara pakar ilmu gizi Prof, Dr. Tria Astika Endah Permatasari, M.K.M menjelaskan, kurban olahan dari IZI ini patut diapresiasi karena tidak hanya sekedar memanfaatkan daging olahan citarasa Nusantara, namun juga banyaknya nilai kandungan didalamnya.

Ketika daging merah kemudian diolah menjadi rendang, gulai dan sop maka akan meningkatkan nilai gizi dibanding abon karena adanya rempah dan berbagai bahan baku lain sehingga kebutuhan gizi untuk permasalahan disemua usia dapat diatasi dengan baik.

Dengan adanya rempah-rempah yang mengandung antioksidan, yang dibutuhkan untuk orang dewasa dapat menangkal radikal bebas juga meningkatkan hormon pertumbuhan pada anak. Selain sisi kandungan yang banyak, citarasa yang sesuai dengan lidah orang Indonesia tentu juga akan mengurangi sampah makanan di Indonesia,” tutur dia.

Teuku Wisnu juga mengatakan alasannya kenapa berkurban olahan di IZI. “Ini merupakan salah satu syiar yang bisa saya lakukan. Ini merupakan salah satu syiar yang bisa saya lakukan melalui bidang saya dan berusaha untuk mencoba melakukan kontribusi melalui potensi yang saya punya. Selain itu, saat-saat Idul Adha yang merupakan momen bahagia ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum merasakan daging kurban,” tutur dia.
 

Continue Reading
Advertisement

Trending