Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menganugerahkan Benyamin S Award 2025 kepada tiga kelurahan terbaik di Jakarta. Anugerah Benyamin S Award ini digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).

Tiga kelurahan yang berhasil meraih penghargaan bergengsi ini adalah Kelurahan Slipi (Kategori Nyaman), Kelurahan Setu (Kategori Indah), dan Kelurahan Glodok (Kategori Sejahtera).

“Ini menjadi tonggak baru kita melakukan penilaian dan memberikan kesempatan kepada para lurah, nantinya juga para camat untuk melakukan kompetisi secara terbuka, secara adil,” ujar Pramono.

Penghargaan ini merupakan inisiasi Gubernur Pramono untuk memberikan apresiasi kepada almarhum Benyamin Sueb atas kontribusinya bagi Jakarta, serta memicu semangat para lurah untuk bekerja lebih baik dan profesional.

Pramono ingin anugerah ini menjadi motivasi bagi semua kelurahan untuk menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi siapapun.

“Yang lebih penting adalah apa yang menjadi semangat Bang Benyamin harus menjadi semangat kita untuk menata Jakarta lebih baik, lebih aman, lebih rapi,” katanya.

Penilaian Benyamin S Award dilakukan secara profesional kepada 267 kelurahan di Jakarta. Pramono menyebut, perubahan menuju arah yang lebih baik dimulai dari masing-masing kelurahan untuk menata, membersihkan, dan merapikan daerahnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur meminta agar ketiga lurah pemenang diberikan kesempatan untuk melakukan studi banding ke kota-kota dunia agar bisa menambah wawasan dan kapasitas, serta membawa inspirasi dan inovasi baru bagi wilayah masing-masing.

Pemberian penghargaan ini juga diharapkan bisa mendorong peningkatan peringkat Jakarta sebagai kota global, yang kini telah berada di posisi ke-71.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyampaikan, penyelenggaraan Benyamin S Award merupakan pertama kalinya dilaksanakan di Jakarta. Total peserta yang dinilai dalam rangkaian Benyamin S Award ini sebanyak 27 kelurahan.

Kemudian, dilakukan penilaian dengan juri teknis yang terdiri dari OPD-OPD pengampu penilaian dari Benyamin S Award ini, yaitu bersih, nyaman, indah, dan sejahtera.

“Dinas LH, Dinas Taman, dan berbagai OPD turun langsung mengecek dan mewawancarai para lurah-lurah,” ucap Marulina.

Dari 27 kelurahan kemudian mengerucut menjadi 17 kelurahan dan dinilai oleh juri profesional. Selanjutnya di acara puncak, dilakukan penjaringan kembali menjadi 10 lurah terbaik. Dari 10 lurah tersebut, terpilih tiga lurah yang menjadi pemenang.

“Hari ini kita akan mengumumkan, yang langsung diumumkan oleh Bapak Gubernur untuk menerima award Benyamin S Award tahun 2025,” tandas Marulina.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengurus Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Walikota Jakarta Utara, Kamis (30/10/2025)

Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan Fun Walk.2025. Pokja PWI Walikota Jakarta Utara yang akan digelar pada 30 November 2025, dalam rangka menyambut Hari Pahlawan Nasional.tahun 2025.

Dalam sambutannya Aspem, H.Iyan Sopyan yang diwakili oleh Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Administrasi Jakarta Utara, Agung, menyampaikan dukungan penuh Pemkot terhadap kegiatan yang diinisiasi Pokja PWI tersebut.

“Agung meminta maaf harusnya rapat di pimpin oleh Aspem H.Iyan Sopyan Hadi di karenakan masih rapat dengan Forkopimko Saya di daulat untuk mewakili beliau.Untuk teman-teman SKPD, mari kita bersama-sama sukseskan acara PWI untuk Kota Jakarta Utara. Nantinya setiap SKPD akan membantu sesuai dengan fungsinya saat pelaksanaan berlangsung,” ujarnya.

Ketua Pokja PWI Walikota Jakarta Utara, Sunarno,di dampingin Bang H.Tarno Penasehat wartawan senior.menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jakarta Utara atas dukungan yang konsisten terhadap kegiatan PWI.

“Terima kasih kepada Bapak Walikota dan jajaran. Ini merupakan kegiatan ketiga yang digelar Pokja PWI, dan Alhamdulillah Pemkot selalu mendukung. Kami berharap acara ini berjalan sukses,” Ungkapnya.

Rapat dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait, antara lain Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, serta perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Suku Dinas Kebudayaan, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Suku Dinas Kesehatan, dan Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara.

Turut hadir pula Camat Penjaringan, Kapolsek Metro Penjaringan, serta para lurah dari lima kelurahan di Kecamatan Penjaringan, Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Pejagalan dan Penjaringan, bersama jajaran pengurus Pokja PWI Walikota Jakarta Utara.

Sementara itu ketua panitia R.Muliady Kegiatan Fun Walk Pokja PWI ini diharapkan menjadi ajang mempererat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat dalam semangat memperingati Hari Pahlawan.(Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Anggota DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mengatakan kreativitas di ruang publik tidak boleh melanggar hak privasi orang lain. 

Dalam konteks UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), lanjutnya, wajah dan identitas seseorang tetap merupakan data pribadi yang wajib dilindungi.

“Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan kehormatan manusia,” ujar Sarifah, Kamis (30/10).

“Privasi warga negara harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas digital, termasuk di ruang terbuka,” ia menambahkan. 

Itu dikatakan Sarifah merespons dalam beberapa waktu terakhir, ramai diperbincangkan maraknya fenomena fotografer di berbagai kegiatan Car Free Day (CFD) dan ruang publik lainnya.

Mereka biasanya memotret pelari, pesepeda, hingga masyarakat yang sedang beraktivitas (candid), kemudian mengunggah hasilnya ke media sosial, menawarkan foto tersebut, atau melalui aplikasi tertentu yang berbasis Al.

Sehingga, hal tersebut memicu perdebatan di media sosial terutama soal etika serta dan penyebaran foto mereka tanpa izin.

Sarifah mencontohkan di Jepang aturan perlindungan privasi telah diatur secara ketat. Pasal 13 Konstitusi Jepang, menjamin hak setiap individu atas “kehormatan, kebahagiaan, dan privasi.”

Artinya, seseorang memiliki hak untuk tidak difoto tanpa izin, terutama jika foto tersebut dapat mengidentifikasi identitas pribadinya.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi menetapkan bahwa foto yang memperlihatkan wajah atau ciri khas seseorang termasuk informasi pribadi yang dilindungi. 

Pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran foto tanpa izin dapat dianggap pelanggaran privasi.

Dibuatkan papan atau penanda khusus agar masyarakat lebih ‘notice’ terhadap keberadaan fotografer yang sedang di area, serta meminta izin kepada orang yang akan difoto.

Dengan begitu, masyarakat bisa lebih waspada dan tahu bahwa ada kegiatan pemotretan.

Untuk itu, menurut Sarifah, di Indonesia perlu dipertimbangkan pembentukan komunitas fotografer publik yang terdata dan memiliki pedoman etika yang jelas.

Dengan demikian, kegiatan fotografi di ruang publik tetap dapat berlangsung secara kreatif dan positif, namun juga tertib dan menghormati hak privasi individu.

“Kami berkomitmen mendorong terwujudnya ruang digital yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.