Ekonomi
Bangun Kilang, Pertamina Optimalkan Keterlibatan Industri Dalam Negeri
Jakarta, HarianSentana.com – PT Pertamina (Persero) terus mempercepat pembangunan kilang sekaligus mengoptimalkan keterlibatan industri dalam negeri pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kilang PT Pertamina (Persero) (TP2KP).
Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. 284 tanggal 22 November 2019, TP2KP beranggotakan 4 (empat) BUMN, yaitu Pertamina sebagai Ketua Tim dan PT Barata Indonesia, PT Rekayasa Industri (Rekind) dan PT Krakatau Steel.
Setelah melalui koordinasi dan komunikasi intensif, TP2KP kembali menggelar pertemuan gabungan di kantor PT Barata Indonesia, Gresik, Jawa Timur (20/1) menandai dimulainya pelaksanaan tugas tim. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto, Kepala BPPT Hammam Riza, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Barata Indonesia Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama Rekind Yanuar Budinorman, Direktur Utama Karakatau Steel Silmy Karim, dan Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, proyek RDMP dan GRR Pertamina yang tersebar di beberapa lokasi yakni Dumai, Plaju, Cilacap, Balongan, Balikpapan, Tuban, dan wilayah lainnya di Indonesia Timur sudah berjalan sampai tahun 2027.
Menurut dia, proyek dengan investasi hampir mencapai Rp800 triliun tersebut merupakan peluang besar bagi industri nasional untuk berpartisipasi semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuhkan kemandirian manufaktur dalam negeri.
“Kesempatan ini harus ditangkap karena proyek sebesar ini tidak akan pernah terjadi lagi kapan pun dan di belahan dunia mana pun,” ujar Nicke sebagaiamana keterangan pers yang diterima dari Humas Pertmina di Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Nicke menambahkan, proyek RDMP/GRR Pertamina tersebut memerlukan pembangunan fasilitas penunjang lainnya seperti storage dan kapal. Hal itu menjadi kesempatan langka bagi industri dalam negeri karena menciptakan kebutuhan yang banyak.
Menurut Nicke, pengadaan peralatan merupakan salah satu porsi terbesar yang berpengaruh pada percepatan pembangunan kilang Pertamina sehingga diperlukan peningkatan peran industri manufaktur dalam negeri. Meningkatnya peran serta industri manufaktur dalam negeri secara tidak langsung akan mendukung program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dicanangkan oleh Pemerintah.
Nicke menuturkan, pada RDMP Balikpapan persentase TKDN akan mencapai 35%. Sementara itu, pada RDMP Cilacap, GRR Tuban, dan Integrated Refinery and Petchem Balongan, TKDN akan mencapai 50%. Bahkan pada RDMP Balongan Tahap II, TKDN hingga 60%, RDMP Balongan Tahap I dan RDMP/GRR di wilayah Indonesia Timur persentasenya antara 70 – 90%.
“Dalam setiap pengembangan dan pembangunan proyek kilang, Pertamina memastikan adanya penggunaan produk atau jasa dari dalam negeri dengan persentase yang bervariasi untuk tiap lokasi proyek,” imbuhnya.
Masih menurut Nicke, untuk mengoptimalkan pelibatan industri, melalui TP2KP, Pertamina akan bersinergi dengan PT Barata Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Industri Manufaktur dan didukung oleh PT Rekayasa Industri, PT Krakatau Steel, dan terutama Asosiasi Fabrikator Indonesia (AFABI).
“Untuk memastikan TP2KP dapat memberikan hasil yang optimal, kami akan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan asesmen kemampuan dan kapasitas manufaktur dalam negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, DBC, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan lain-lain.
“Kami telah berkomunikasi secara intensif dengan anggota TP2KP, melakukan diskusi terfokus yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian dan BPPT. Hasilnya, diperoleh 10 topik bahasan, yang akan ditindaklanjuti oleh 5 Kelompok Kerja (Pokja) setelah pelaksanaan Kick Off hari ini,” ungkap Nicke.
Kelima Pokja tersebut akan melaksanakan tugas masing-masing yakni kepastian pasar, pendampingan manufaktur, insentif pajak, pinjaman lunak, dan melakukan kajian atas peraturan yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan kilang Pertamina.(sl)
Ekonomi
Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi, PLN Gandeng Mubadala Energy
Abu Dhabi, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui subholding Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggandeng perusahaan energi Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Energy untuk kerjasama utilisasi dan pengembangan infrastruktur gas bumi dari Blok Andaman Selatan yang terletak di lepas pantai utara Aceh. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kedua belah pihak pada Selasa (5/11) di Abu Dhabi.
Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa gas bumi yang akan dieksplorasi berasal dari sumur Layaran dan Tangkulo di wilayah lepas pantai utara Aceh. Kedua sumur tersebut diestimasi mengandung lebih dari 8 TCF gas.
Dengan sumber daya gas alam ini, PLN EPI dan Mubadala Energy berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung pemrosesan, transportasi, dan distribusi gas, sehingga dapat mendukung kebutuhan energi bersih yang kian meningkat di Indonesia.
“Kami berharap studi ini dapat menghasilkan peta jalan yang konkret dalam pemanfaatan gas alam sebagai solusi energi bersih yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada ekonomi lokal dan infrastruktur Indonesia,” ujar Iwan Agung.
Lebih lanjut, Iwan Agung mengungkapkan bahwa kerja sama ini juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia di PLN melalui lokakarya dan diskusi kelompok untuk memperkuat keahlian dalam pengelolaan infrastruktur gas. Melalui pendekatan kolaboratif ini, PLN EPI berharap untuk memastikan keamanan energi nasional sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.
“Kerja sama ini juga akan menetapkan parameter untuk mengkaji peningkatan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pemrosesan gas, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi lokal dalam mendukung tujuan ketahanan energi dan transisi energi Indonesia,” pungkas Iwan Agung.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama antara PLN dengan Mubadala Energy merupakan wujud komitmen perseroan untuk mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor kelistrikan. Upaya ini searah dengan program transisi energi pemerintah Indonesia untuk mencapai nol emisi di tahun 2060.
“Gas bumi merupakan sumber energi yang vital dalam mendorong transisi energi sektor kelistrikan. Indonesia memiliki potensi sumber gas bumi yang melimpah dan kerjasama ini akan mendorong hadirnya alternatif sumber energi untuk pembangkit listrik,” kata Darmawan.
Ia menambahkan, bahwa dengan kolaborasi ini, PLN berpotensi mendapatkan pasokan gas sebagai sumber energi rendah emisi. Selanjutnya, kedua belah pihak akan segera melakukan studi menyeluruh terkait pemanfaatan gas yang ditemukan di Blok Andaman Selatan.
“PLN berkomitmen penuh mengembangkan energi yang lebih hijau untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Perubahan iklim menjadi isu global sehingga dalam penanganannya pun diperlukan kolaborasi kolektif,” jelas Darmawan.
Sementara itu, Managing Director & CEO Mubadala Energy Mansoor Mohamed Al Hamed mengatakan, penandatanganan MoU menjadi tahapan penting dalam pengembangan energi berkelanjutan antara kedua belah pihak.
“Kami percaya dengan kerja sama ini kita dapat mengoptimalkan potensi Blok Andaman Selatan dan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan maupun seluruh wilayah,” kata Mansoor.(s)
Ekonomi
CESS Sebut Pertamina Internasional Shipping Berperan Penting Dukung Ketahanan Energi Nasional
Jakarta, Hariansentana.com – Center for Energy Security Studies (CESS) menilai, PT Pertamina Internasional Shipping (PIS), anak perusahaan Pertamina berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Menurut Direktur Eksekutif CESS, Ali Achmudi Achyak, PIS yang berfokus pada sektor logistik dan transportasi energi, telah menunjukkan kinerja yang positif dengan mencetak laba yang signifikan pada paruh pertama tahun 2024.
“Pada semester pertama 2024, PIS berhasil membukukan laba sebesar 280,9 juta dolar AS, mencatatkan kenaikan sebesar 103% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini sesuatu yang sangat baik,” kata Ali Achmudi Achyak dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, kata dia, pendapatan perusahaan juga mengalami kenaikan 6%, mencapai 1,72 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan tidak hanya pertumbuhan yang stabil, tetapi juga keberhasilan PIS dalam menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang terus berkembang, baik domestik maupun global.
Penting untuk dicatat juga bahwa kontribusi pendapatan non-captive yang diperoleh dari ekspansi internasional PIS telah mencapai 19% dari total pendapatan perusahaan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa PIS tidak hanya berhasil mengembangkan pasar domestik, tetapi juga memperluas jangkauannya ke pasar internasional, yang memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain global di industri pelayaran energi.
Ali juga mengapresiasi strategi dan manajemen PIS yang dinilai sangat efektif dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada. PIS telah berhasil memecahkan salah satu tantangan utama Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu pengantaran logistik energi.
Selain itu PIS juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga kepercayaan pasar dan mengatasi hambatan geografis serta logistik yang mungkin timbul dengan lebih dari 60 rute pelayaran internasional.
“Hal ini menunjukkan bahwa PIS telah sukses mengintegrasikan tantangan lokal dengan peluang global. Manajemen yang jeli dan kepemimpinan yang visioner telah membawa PIS menjadi perusahaan yang tidak hanya berkompetisi di pasar global, tetapi juga menunjukkan standar operasional berkelas dunia,” papar Ali.
Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan PIS yang kuat dan strategi yang tepat patut dipertahankan untuk memastikan kelangsungan kinerja perusahaan yang terus berkembang.
Selain itu, PIS terus memperkuat armadanya dengan berinvestasi dalam berbagai kapal baru, termasuk 4 tanker berjenis Very Large Gas Carrier (VLGC), tanker medium range, dan berbagai kapal lainnya yang akan siap beroperasi dalam beberapa tahun ke depan.
“Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas operasional perusahaan, sehingga dapat melayani lebih banyak klien internasional dengan standar yang lebih tinggi,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan bahwa PIS tidak hanya berfungsi sebagai pendorong kemajuan ekonomi dalam negeri, tetapi juga memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sebagai perusahaan yang beroperasi di pasar global, PIS memastikan kelancaran distribusi energi yang dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia internasional.
“Keberhasilannya dalam memperluas jangkauan hingga melayani lebih dari 30 klien internasional dan membuka kantor perwakilan di Singapura dan Dubai, menunjukkan kemampuannya untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga di pasar global,” tukasnya.
PIS juga menargetkan kapitalisasi pasar yang ambisius, yakni mencapai 8,9 miliar dolar AS pada tahun 2034. Target ini tidak hanya mencerminkan ambisi perusahaan dalam mengembangkan bisnis, tetapi juga mencerminkan potensi besar dalam menjadikan PIS sebagai pemain utama dalam industri pelayaran internasional, sekaligus mendorong pengembangan sektor energi Indonesia di kancah global.
Ali Achmudi juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, khususnya melalui Kementerian BUMN, dalam mencetak manajemen BUMN yang kapabel dan berkompeten, seperti yang telah diterapkan di PIS.
“Pemerintah perlu terus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara memiliki kepemimpinan yang handal dan inovatif untuk menghadapi tantangan industri berskala internasional,” pungkasnya.(s)
Ekonomi
PLN EPI Raih Sertifikasi SNI ISO SMK dan Sertifikasi SNI ISO SMAP Pertama di PLN Group
Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil meraih sertifikasi dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37301:2021 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016. Sertifikasi ini diberikan oleh lembaga akreditasi PT TUV Nord Indonesia sebagai bentuk komitmen PLN EPI dalam memerangi penyuapan, pelanggaran regulasi dan menjaga tata kelola Perusahaan yang baik.
Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) di PLN EPI merupakan sertifikasi SMK pertama di dalam PLN Group, sedangkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PLN EPI adalah sertifikasi SMAP pertama yang terintegrasi dengan seluruh Anak Perusahaan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), kepatuhan dalam berbisnis, serta menambah keyakinan para stakeholder untuk bekerja sama dengan PLN EPI dengan penuh kepercayaan.
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menyatakan bahwa seluruh pegawai PLN EPI untuk selalu menjaga integritasnya, menjaga amanah jabatannya, senantiasa menjalankan Good Corporate Governance (GCG), mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, mematuhi kode etik (code of conduct), serta menerapkan prinsip 4 No’s dalam bekerja. Prinsip 4 No’s tersebut meliputi No Bribery (Tidak Ada Suap), No Kickback (Tidak Ada Imbalan), No Gift (Tidak Ada Pemberian Hadiah atau Gratifikasi), dan No Luxurious Hospitality (Tidak Ada Jamuan Mewah).
“Dengan adanya penerapan SMK dan SMAP, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PLN EPI akan dikenakan sanksi disiplin yang tegas, mulai dari penurunan jenjang karir hingga sanksi pidana yang berujung pada pemecatan,” ujar Iwan.
Sebagai bagian dari komitmen kepatuhan dan anti penyuapan, PLN EPI juga menerapkan proses Integrity Due Diligence (IDD) untuk menyeleksi calon mitra bisnis. Dengan IDD, PLN EPI dapat memitigasi risiko suap dari pihak mitra, memastikan mitra memiliki aturan pencegahan korupsi dan hanya mitra yang memiliki integritas tinggi yang akan bekerja sama.
“Proses filterisasi dengan IDD ini sangat penting untuk memastikan kredibilitas mitra dan menjaga transparansi proses bisnis di PLN EPI, sehingga reputasi Perusahaan tetap terjaga,” tambah Iwan.
PLN EPI juga mengajak semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk bekerja sama dalam mencegah korupsi dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perusahaan menjamin kerahasiaan dan perlindungan kepada siapa saja yang melaporkan indikasi pelanggaran melalui Whistle Blowing System (WBS). Laporan WBS dapat dilakukan secara tanpa identitas (anonymous) dan dapat disampaikan melalui email di wbpln@pln.co.id, telepon dan WA melalui 08119861901, surat kepada PT PLN (Persero) EVP Kepatuhan dan melalui aplikasi COS di cos.pln.co.id.
“Jika terdapat indikasi pelanggaran, segera laporkan melalui WBS. Kami menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi setiap pelapor yang memiliki itikad baik dalam membantu mencegah pelanggaran dan tindak pidana korupsi di PLN EPI,” tutup Iwan.(s)
-
Opini1 day ago
Mengapa Amandemen UUD 1945 Berkaitan Dengan Kemunduran Ekonomi
-
Bodetabek6 days ago
Sekber Wartawan Bogor Akan Menggelar Raker 7, 2024
-
Polhukam4 days ago
Panglima Koops Udara I Hadiri Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
-
Ibukota4 days ago
Wakapolres Metro Jakut Hadiri Rapat Basos dan Makan Gratis dalam Rangka Dirgahayu Korp Marinir Ke-79