Connect with us

Peristiwa

Bamsoet Minta Negara Tutup Pintu Damai Untuk Teroris OPM

Published

on

Papua, Hariansentana.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali menyerukan pernyataan kontroversial tentang penindakan teroris OPM Papua. Bamsoet sapaan akrabnya menolak penyelesaian masalah Papua dengan diskusi.

Bamsoet menyerukan tindakan tegas, meski seperti sebelum – sebelumnya, tanpa merinci tindakan tegas apa yang dimaksud.

“Ketika saya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap teroris OPM di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan mereka telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri,” Bamsoet, dalam keterangan pers, Sabtu (8/5/2021).

“Teroris OPM membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah dan merusak properti warga. Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan teroris OPM membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan mereka leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?,” tambah Bamsoet.

Soal desakan mengupayakan pendekatan damai, Bamsoet pesimis. Ia mengajak segala pihak membuka catatan tentang berbagai upaya dan pendekatan damai yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua selama ini.

Upaya damai yang dilakukan pada zaman Habibie tahun 1998-1999, misalnya. Kala itu, melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, Indonesia telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menyatakan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi.

Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Pendekatan damai dengan teroris OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014. Melalui staf khususnya, SBY menegaskan tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata.

SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi. Bahkan,  pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Di zaman Jokowi, kata Bamsoet, Jokowi banyak menahan diri menghadapi teroris OPM. Bamsoet mengklaim Jokowi melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Bamsoet merinci, sejak menjabat Presiden, Jokowi setidaknya sudah sebelas kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Dia juga menyebut Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua.

Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring. Namun, kata Bamsoet, negara tak boleh berdiam diri ketika pendekatan damai direspons dengan kekerasan.

Bamsoet menambahkan, penerapan sikap tegas negara terhadap teroris OPM di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat. Komentar dan ratapan para elite serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan konflik di Papua.

Nasional

Kakorlantas: Arus Mudik Berjalan Lancar, Fokus Saat ini Persiapan Arus Balik

Published

on

JAKARTA – Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan, saat ini fokus pengamanan lalu lintas mulai menyiapkan pada arus balik Lebaran 2025. Hal itu dilakukan setelah menutup one way nasional arus mudik lebaran di Kilometer 71 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

“Setelah arus mudik one way mudik nasional selesai, kami dengan Pak Menteri (Perhubungan) dengan pak Dirut Jasa Marga dan Dirut Jasa Raharja konsentrasi untuk arus balik,” ujar Kakorlantas, Minggu (30/3/25).

Ia mengatakan, sejumlah skenario untuk arus balik lebaran sudah disiapkan. Menurut Kakorlantas, persiapan itu bertujuan memastikan pelayanan dan keselamatan bagi pemudik.

“Jadi arus balik, tadi malam sudah kita rumuskan cara-cara strategis yang tepat, sehingga betul-betul nanti negara hadir melayani pemudik dan arus balik,” jelasnya.

Lebih jauh Irjen Pol. Agus mengatakan, Korlantas bersama Menhub Dudy Purwagandhi dan Dirut Jasa Marga Subakti Syukur akan meninjau ruas jalan tol fungsional, yakni Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 Selatan untuk difungsikan saat arus balik. Diharapkan, jalan tol fungsional itu bisa memperlancar arus ballk.

“Hari ini kami dengan Pak Menteri (Perhubungan), Pak Dirut Jasa Marga, cek jalur fungsional Japek 2 Selatan, akan kita cek dari ujung sampai ujung, dari Sadang sampai ke Cibatu sepanjang 30 (kilometer), rencananya ini jalur fungsional arus balik, yang nanti tolnya masih gratis, jadi moga-moga nanti bisa memecah crossing dari Trans Jawa yang ketemu di Kilometer 66,” ungkapnya.

Puncak arus balik lebaran sendiri diprediksi terjadi mulai 6 April sampai 7 April 2025. Masyarakat pun diimbau memilih waktu yang tepat agar tidak terjadi kepadatan.

Continue Reading

Peristiwa

Ketum PITI, Ipong Hembing Kecam Keras Eks Kapolres Ngada

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Kecaman aksi predator eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja kasus pencabulan anak di bawah umur terus mengalir dari berbagai pihak. Kali ini kecaman dilontarkan Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ipong Hembing Putra. “Mengutuk keras perbuatan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang telah mencabuli anak di bawah umur, yaitu umur 6, 13, dan 16 tahun,” kata Ipong kepada awak media, kamis(20/3/2025).

Beberapa barang bukti berupa delapan video dan Dress Anak Motif Love Pink Disita

Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membuat program evaluasi pendidikan serta pembinaan mental dan psikologi terhadap anggota Polri menyusul aksi AKPB Fajar.

“Melakukan evaluasi pendidikan, pembinaan mental, dan psikologi terhadap anggota Polri secara reguler setiap enam bulan atau setahun sekali,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi pendidikan serta pembinaan mental dan psikologi menjadi penting dilakukan demi mencegah munculnya predator di lingkungan Polri. “Biar ke depannya tidak ada lagi anggota Polri melakukan hal-hal seperti ini atau perbuatan tercela lainnya yang merusak citra polri di mata masyarakat,” jelasnya.

AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Propam Polri karena diduga terlibat dalam kasus narkoba dan asusila. Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah mencopot AKBP Fajar dari jabatan sebagai Kapolres Ngada setelah muncul Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/489/III/KEP./2025.

AKBP Fajar dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolres Ngada yang kosong diisi oleh AKBP Andrey Valentino yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo, Polda NTT.(Sutarno)

Continue Reading

Peristiwa

RDF Gelar Rapat Tertutup Bahas Keluhan Warga Soal Polusi Asap dan Bau, serta Rencana Uji Coba

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Tempat pengolahan sampah RDF (Refuse-Derived Fuel) menggelar rapat tertutup di ruang rapat gedung pengelola RDF, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing.kota administrasi Jakarta Utara.

Rapat ini membahas keluhan warga terkait polusi asap dan bau yang mencemari lingkungan, serta rencana uji coba lanjutan fasilitas RDF. Rabu, 5 Maret 2025.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan warga dari Kelurahan Rorotan(jakut) dan Cakung Timur(Jaktim) , Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Camat Cakung, Lurah Cakung Timur, Lurah Rorotan, pihak KSO Wika, dan Kepala RDF.

Dalam kesempatan ini, terjadi ketegangan antara awak media dan pihak keamanan karena wartawan tidak diizinkan meliput jalannya rapat. Pihak pengelola RDF juga menolak untuk memberikan pernyataan kepada media.

Namun, Ketua RT 17 RW 14 Cakung Timur, Dwi Arianto, yang ikut dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa pihak DLH menginformasikan sedang melakukan perbaikan terhadap fasilitas RDF setelah adanya keluhan warga. Setelah perbaikan selesai, mereka berencana melakukan uji coba pada hari Jumat mendatang, sekitar pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Dwi Arianto menegaskan bahwa warga menuntut transparansi dalam proses uji coba nanti. Ia meminta agar pemasangan CCTV dan alat pengukur polusi dilakukan serta hasilnya bisa diakses secara daring oleh warga.

“Kami nggak mau ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti ada informasi yang ditutup-tutupi. Ini bukan soal bau aja, tapi juga asap yang berbahaya buat kesehatan, terutama anak-anak,” ujar Dwi.

Warga juga meminta agar jika uji coba terus-menerus gagal, maka fasilitas RDF sebaiknya ditutup. Namun, pihak DLH belum berani mengambil komitmen terkait hal tersebut.

Juharso. SH.MH.pengamat kebijakan publik, LH dan partisipasi Hukum, mengatakan Gubernur DKI jakarta Pramono dan Rano.” harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pengelola apabila uji coba masih menimbulkan Bau dan Asap hitam pekat terjadi.”Ungkapnya

Sementara itu di tempat yang, Lurah Rorotan, Ahmad Fitroh, menyampaikan bahwa pertemuan ini memang bertujuan untuk membahas teknis uji coba yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Ia juga memastikan bahwa setelah uji coba, akan diadakan forum evaluasi bersama warga dan pihak terkait.

“Kami akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hasil uji coba RDF ini. Pihak media juga akan diberi informasi,” ujar Ahmad Fitroh.

Warga berharap agar uji coba ini dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan asap dan bau yang selama ini mereka keluhkan. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal jalannya proses ini demi menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending