Angkat Banyak Penasihat Baru, Kiara: Menteri KKP Tak Percaya Diri

Jakarta, HarianSentana.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai, pengangkatan 22 orang pejabat yang terdiri dari
13 orang penasihat baru serta sembilan orang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memiliki kepercayaan diri dengan struktur kementerian yang ada.

“Padahal, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo cukup mengangkat tak lebih dari lima orang penasihat untuk memperkuat kebijakannya,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut dia, seharusnya yang mesti lebih diperkuat adalah posisi eselon I, level direktur jenderal, serta eselon II, level direktur, sebagai eksekutor berbagai program kerja yang telah ditetapkan.

“Harusnya, Menteri Edhy lebih memperkuat posisi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut karena ke depannya diperkirakan bakal lebih banyak potensi praktik perampasan ruang hidup masyarakat akan terus meningkat seiring dengan ekspansi proyek pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat sebanyak 13 tokoh di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik, serta sebanyak sembilan orang sebagai Komisi Pemangku Kepentinan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Menteri Edhy menyatakan bahwa pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.

“Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka, untuk kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbond (tulang punggung) kita untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan,” paparnya.

Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, Edhy berharap, ke depan kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis serta berdasarkan budaya Nusantara.(sl)