Bogor, Hariansentana.com — Rektor Unhan RI Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, Ph.D.,secara resmi membuka kegiatan Dies Natalis Universitas Pertahanan (Unhan) RI yang ke-15, di Aula Merah Putih Kampus Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul, Bogor. Kamis (25/4).

Serangkaian acara telah dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis XV Unhan RI, mulai dari ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, kegiatan Donor Darah berkolaborasi dengan PMI Kota Bogor, dan Sarasehan Ikatan Alumni Unhan RI.

Rektor Unhan RI dalam sambutannya menyampaikan, Dies Natalis ke-15 ini menjadi momen bagi kita untuk merefleksikan pencapaian kita sejauh ini, sekaligus mengingatkan kita akan tanggung jawab dan tugas yang lebih besar di masa depan.

Kita ingin menekankan pentingnya peran Universitas Pertahanan RI dalam membentuk generasi penerus yang mampu mengembangkan solusi inovatif dan berkontribusi terhadap pertahanan negara.

Pada acara ini, kita akan menyaksikan berbagai kegiatan yang mencerminkan semangat inovasi dan kolaborasi.

Saya berharap acara ini akan menjadi wadah bagi kita untuk bertukar ide, memperkuat kemitraan, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan kita bersama. “Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih baik”.

Acara Dies Natalis ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Rektor Unhan RI dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Dosen Unhan RI yang berprestasi, penyerahan Sertifikat Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi, Informatika dan Kedokteran oleh Rektor Unhan RI kepada Kaprodi masing-masing, penyerahan Sertifikat Lisensi Profesi (Welding Inspector dan Teknisi AC Residential) dari ketua BNSP kepada Rektor Unhan RI, serta Orasi Ilmiah oleh Rektor Unhan RI bertajuk “Universitas Pertahanan RI Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia Bidang Pertahanan Negara
Berbasis Sciense Technology Engineering And Mathematic (Stem) Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045”

Jakarta, Hariansentana.com — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menghadirkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan model dan pendekatan baru,

Pada 2024, program TPBIS menghadirkan bahan bacaan bermutu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kecakapan literasi. Tahun ini, program TPBIS dan Bahan Bacaan Bermutu mengusung tema “Peningkatan Kualitas Perpustakaan Desa untuk Memperkuat Kecakapan Literasi untuk Mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka”.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz mengungkapkan tingkat kegemaran membaca berdasarkan hasil survei Perpusnas tahun 2018 berada pada angka 52,92 persen dan jumlah penduduk yang mengakses internet sampai 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik baru 43,47 persen.

“Dengan kondisi tersebut program penguatan kegemaran dan budaya literasi dilakukan melalui bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2024 untuk 10.000 perpustakaan di desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat yang masing-masing akan mendapatkan seribu judul buku khusus untuk anak SD dan PAUD agar dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan daya nalar masyarakat,” terangnya dalam Sosialisasi Penguatan Budaya Baca dan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2024 yang digelar secara hibrida, pada Kamis (21/3/2024).

Plt. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpusnas berupaya menginisiasi jalinan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi yang mencakup pengembangan mitra-mitra perpustakaan.

“Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan tercipta ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan dan program yang kami gagas pada 2024 itu merupakan salah satu kegiatan di Perpusnas yang kami tujukan sebagai upaya penguatan budaya baca dan literasi hingga tingkat desa. Di mana hasil diskusi dengan tim dari Komisi X DPR RI ternyata perpustakaan itu jauh dari masyarakat tidak sampai ke pelosok desa di mana masyarakat kita hidup di sana,” terangnya.

Ditambahkannya, program TPBIS diharapkan tidak hanya melibatkan mitra program, namun juga pengelola perpustakaan desa/kelurahan, TBM, serta dinas perpustakaan provinsi maupun dinas perpustakaan kabupaten/kota. “Karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Kemudian rekan-rekan di balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia 30 provinsi saya sengaja libatkan sebagai bagian yang akan terus mengawal kegiatan ini dalam rangka penguatan literasi masyarakat hingga di tingkat desa,” urainya.

Dalam laporan disebutkan, sejak pelaksanaan program TPBIS pada 2018—2023, sebanyak 1.804 staf perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, 3.094 pengelola perpustakaan desa/kelurahan, 119 master trainer, dan 759 fasilitator daerah telah dibangun kapasitasnya melalui program ini. Dalam kegiatan pelibatan masyarakat, tercatat sebanyak 4.149.724 anggota masyarakat telah mengikuti 171.734 kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan mitra.

Direktur Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menyebut bahwa transformasi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan negara maju dengan perekonomian yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan. Maka agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas.

Menurutnya, literasi sebagai faktor esensial dan upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. “Pada akhirnya perpustakaan bisa menjadi sarana pendukung bagi penguatan literasi masyarakat dengan akses yang sangat luar biasa pada sumber pengetahuan yang semakin terbuka dan informasi yang makin kaya,” tuturnya.

Dia menambahkan dalam upaya meningkatkan literasi melalui transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, perpustakaan harus diperkaya dengan sumber bacaan yang bermutu. Selain itu, infrastruktur teknologi harus baik sehingga memudahkan akses kepada sumber pengetahuan melalui teknologi internet yang mendukung bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan masyarakat berpengetahuan.

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan hadirnya program TPBIS yang mengenalkan perpustakaan sebagai tempat membaca buku dan tempat berkegiatan masyarakat menjadi angin segar bagi pertumbuhan literasi di Kabupaten Maros.

“Melalui program TPBIS ini kami masyarakat bisa membaca dan berkegiatan di perpustakaan sehingga bisa memperoleh keterampilan dari bahan bacaan hingga mereka memperoleh kesejahteraan,” ungkapnya.

Menurut Chaidir, komitmen menjadi hal paling penting dalam peningkatan literasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Maros mengawali komitmen tersebut dengan menghadirkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi dan kemudian secara mandiri mereplikasi program TPBIS.

Pada 2023, Kabupaten Maros secara mandiri telah berhasil mereplikasi sepuluh perpustakaan desa/kelurahan. Kabupaten Maros juga berencana menambah 15 perpustakaan desa/kelurahan yang akan mereplikasi program TPBIS pada 2024.

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Teguh Hadi Sulistyono menilai investasi pada sumber daya manusia dirasa masih kurang populer di kalangan pemerintah desa, karena hasilnya tidak dapat dilihat langsung dibandingkan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.

Namun dirinya menegaskan, Kementerian Desa mendorong seluruh desa untuk mengalokasikan dana desa dalam upaya peningkatan literasi desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 di mana salah satu prioritas kebijakan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan juga bahan bacaan.

“Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang akan menyalurkan bantuan seribu buku untuk 10.000 desa yang mana akan menguatkan regulasi yang kami susun untuk desa,” imbuhnya.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Khak mengatakan dengan kondisi literasi di Indonesia saat ini di mana belum tercapainya tingkat literasi yang diharapkan hingga sulitnya akses buku yang ramah anak di daerah terutama 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mengharuskan adanya intervensi dalam penyediaan buku bermutu.

“Kami dari Kemendikbud mengintervensi dalam tiga hal, yaitu dimulai dengan menyiapkan buku bermutu yang diminati anak-anak, kemudian yang kedua kami mencetak dan mengirimkan buku ke sekolah yang membutuhkan secara langsung, dan yang ketiga kami melatih guru maupun pustakawan di sekolah untuk mengolah dan mengelola buku-buku tersebut,” terangnya.

Jakarta, Hariansentana.com.- KI DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi seluruh Sekolah (SMP dan SMA) di DKI Jakarta.

Hal ini diungkap, Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat menerima audiensi KI DKI Jakarta,pada Senin(4/3/2024).

Audiensi tersebut hadir seluruh jajaran Kepala Bidang dan Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah Provinsi DKI Jakarta bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Purwosusilo menuturkan pentingnya sosialisasi sebagai upaya pencerahan pentingnya keterbukaan informasi.

“Kami mohon masukan agar layanan informasi publik di sudin, upt dan satuan pendidikan yang jumlahnya sangat banyak bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Harapannya, Kehadiran KI DKI akan memberikan pencerahan sehingga jadi evaluasi untuk memperbaiki secara implementatif di sekolah.

“Jika ada hal terkait informasi publik, dapat memberikan informasi lebih awal,” kata Plt.Kadis Pendidikan Purwosusilo.

Menanggapi tersebut, Komisioner KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali sangat mengapresiasi komitmen tinggi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan dengan sambutan seluruh jajaran yang sigap dan responsif. Hal ini kami apresiasi sebagai Badan Publik Informatif,” ucap Aang Muhdi Gozali Komisioner KI DKI Jakarta.

Ia juga menuturkan dari hasil E-Monev di 2023 sebanyak 234 Badan Publik.

KI DKI Jakarta telah memetakan sektor Badan Publik. Terutama, Badan Publik yang kurang dan tidak informatif melalui metode sosialisasi atau bimbingan teknis.

Aang juga mengungkap, Sektor Pendidikan masih semacam sample yang di rekomendasikan Dinas Pendidikan.

Dari analisa tersebut menurut Aang, pentingnya memastikan tiap sekolah agar meningkatkan komitmen tata kelolanya lebih baik lagi.

Lanjutnya, Monev juga menjadi tolok ukur peningkatan kualitas layanan informasi menjadi informatif.

Sehingga menurutnya, sebelum tahapan monev digelar, sosialisasi menjadi upaya kesiapan menuju Monev di Tahun 2024 lebih baik lagi. tandas Aang Muhdi Gozali,Komisioner Bidang Edukasi,Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta.(Sutarno)